|
Orang Indonesia Malas
Membaca karena Bukunya Tak Sesuai Dinda Shabrina : Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 26
Juli 2026
|
· Pemotongan anggaran membuat program
pengembangan literasi di Perpusnas terganggu. · Banyak sekolah mengaku memiliki
perpustakaan agar mendapat dana BOS. · Orang Indonesia malas membaca karena
bahan bacaannya tak sesuai dengan kebutuhan. DI awal
menjabat Pelaksana Tugas Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada
November 2023, Endang Aminudin Aziz pernah dijuluki anak buahnya sebagai
perampok dan orang gila. Sebabnya, dia mengalihkan anggaran untuk pengadaan
10 juta buku di 10 ribu titik. “Pos yang tidak penting saya coret,” kata
Aminudin—sejak Januari 2025 menjadi Kepala Perpusnas—di kantornya pada
Selasa, 21 Juli 2026. Program
literasi yang ia jalankan sejak 2024 itu kini terhenti karena pemangkasan
anggaran. Tahun ini, Perpusnas hanya mendapat anggaran Rp 377 miliar dari
sebelumnya Rp 721 miliar. Aminudin kembali mengutak-atik anggaran dan
program. Tak hanya menyetop pengadaan buku gratis, ia juga menghentikan
penambahan koleksi buku dan langganan jurnal. Aminudin
sebenarnya bukan pustakawan. Doktor linguistik lulusan Monash University,
Australia, itu sebelumnya menjadi Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa. Pada 2024, namanya masuk daftar 100 tokoh dunia versi majalah Time
karena membangun korpus digital untuk melestarikan lebih dari 700 bahasa
daerah dengan memanfaatkan akal imitasi atau AI. Kepada
jurnalis Tempo, Dinda Shabrina, Yosea Arga, dan Friski Riana, serta
fotografer Tony Hartawan, Aminudin menjelaskan berbagai masalah peningkatan
literasi serta pengelolaan perpustakaan. Dalam wawancara selama sekitar dua
setengah jam, ia menyatakan ada berbagai perpustakaan yang berfasilitas baik
tapi sepi pengunjung dan tak mengadakan kegiatan literasi. Ia juga
bercerita soal penetapan bahasa Indonesia sebagai lingua yang digunakan
Organisasi Pendidikan, Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(UNESCO). Aminudin menjadi inisiator upaya tersebut. Seperti
apa dampak pemangkasan anggaran Perpusnas? Untuk
2026, anggaran perpustakaan sebelumnya Rp 721 miliar, kemudian turun menjadi
Rp 580 miliar sekian, dan sekarang Rp 377 miliar. Untuk operasi dan gaji saja
Rp 271 miliar. Dengan sangat terpaksa, saya meniadakan program bantuan buku.
Kami punya ruang fiskal yang sedikit. Memang
berapa kebutuhan anggaran untuk program bantuan buku? Target
kami 10 juta buku diberikan di 10 ribu lokus, seperti taman baca masyarakat,
desa, dan kelurahan. Ini angka besar. Bisa puluhan miliar, malah mungkin
ratusan miliar rupiah. Angka 10 ribu lokus bukan berarti paling baik, tapi
karena anggaran yang tersedia sebatas itu. Kami juga punya ribuan relawan
yang menggerakkan literasi di 10 ribu lokasi. Tahun ini kami merekrut 360
orang. Pemangkasan
ini menunjukkan peningkatan literasi belum jadi prioritas pemerintah? Kalau
melihat Asta Cita, sebetulnya literasi masuk program prioritas. Bicara
tentang literasi karena ini bagian dari pendidikan, sumber daya manusia, seolah-olah
programnya sudah beranggaran besar. Tapi, untuk literasi yang khusus digarap
Perpusnas sendiri, porsinya masih kecil. Sebagian
dana pendidikan malah digunakan untuk makan bergizi gratis.... Tidak
dalam kapasitas saya mengatakan itu. Kepanjangan MBG bagi Perpusnas adalah
membaca buku gratis. Kami kasih bukunya gratis. Selain
buku, program apa yang terkena dampak? Anggaran
pengembangan koleksi dan langganan jurnal yang sebelumnya besar sekarang
tidak ada lagi. Ya sudah, kami kurangi pengadaan koleksi itu. Kami masih bisa
menambah koleksi dari SSKCKR (serah simpan karya cetak dan karya rekam) yang
diserahkan penerbit-penerbit. Program
literasi lain masih berjalan? Yang
kami pertahankan kuliah kerja nyata atau KKN tematik literasi yang bergerak
di desa selama 30-40 hari. Dengan buku yang tahun lalu kami berikan ke desa
dan taman bacaan, masyarakat desa bisa belajar membaca, menulis, mendongeng,
dan berkreativitas dengan para mahasiswa. Ada juga Relawan Literasi
Masyarakat atau Relima. Ribuan relawan memanfaatkan buku dari kami di pusat
kesehatan masyarakat, desa, perpustakaan umum, taman baca masyarakat, hingga
lembaga pemasyarakatan. Kenapa
Relima dipertahankan? Supaya
mereka tetap bergerak, dapat menyalakan kantong-kantong literasi. Lalu
pengakuan negara tidak hilang. Mereka memang meminta bukunya ditambah lagi.
Saya bilang, enggak bisa. Sudah, sekarang mikir dulu yang ada. Buku tahun
lalu masih ada. Pakai buku itu. Daerah
mana yang diutamakan dalam peningkatan literasi? Daerah
tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T yang kondisi literasinya masih
belum baik dan yang kapasitas fiskalnya sangat rendah. Dulu DAK (dana alokasi
khusus) nonfisik ini, entah daerah kaya entah miskin, tetap mendapatkannya
karena sesuai dengan usulan. Sekarang kami harus berpihak kepada daerah yang
tak mampu. Tahun ini kami hanya bisa memberikan bantuan DAK nonfisik ke 168
kabupaten, kota, provinsi. Di luar
literasi, apa prioritas Anda? Program
TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial) yang sejak 2018
menjadi program prioritas nasional. Tidak mungkin kami hilangkan. Tapi
targetnya kami turunkan dari 1.000 menjadi 750. Berikutnya pelestarian naskah
yang makin hari makin rusak kalau hanya disimpan dan didiamkan. Tetap harus
kami adakan uangnya walaupun targetnya tidak sama. Bagaimana
caranya? Kan, anggarannya minim…. Ada
teman-teman pustakawan yang kreatif mencari hibah dan mendapat 28 ribu pound
sterling atau sekitar Rp 600 juta untuk menyelamatkan naskah yang rusak
gara-gara banjir di Sumatera. Ada juga untuk naskah di Solo, Jawa Tengah.
Tapi, karena proposalnya memang untuk menyelamatkan naskah di Solo, jadi
dananya untuk di sana. Anda
mencari sumber pendanaan alternatif untuk program lain? Kami ini
kan LPNK (lembaga pemerintah non-kementerian), punya keterbatasan dalam
mencari peluang pendanaan. Uangnya tidak langsung masuk ke kami. Yang kami
lakukan mendekati lembaga lain. Misalnya di desa enggak ada duit, kami
mengobrol dengan Menteri Desa. Kepala desa itu ada yang mengalokasikan Rp 500
ribu-1 juta sebulan untuk pegiat literasi. Besarannya tergantung kepala desa.
Jadi, bagi saya, ketiadaan anggaran bukan kiamat. Seperti
apa keterlibatan Perpusnas dalam program prioritas Presiden? Kami
menangani perpustakaan sekolah rakyat. Untuk sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama, kami beri masing-masing 1.500 buku. Sekolah menengah atas
seribu buku. Jadi, kalau satu atap, nanti SD, SMP, SMA dapat 4.000 buku. Pengelolaan
perpustakaan di sekolah sudah cukup baik? Ada data
pokok pendidikan yang tidak sama dengan data Perpustakaan Nasional. Ada yang
mengaku punya perpustakaan dan dapat bantuan operasional sekolah (BOS) untuk
pemeliharaan, pembelian buku, dan segala macamnya. Begitu kami cek, ternyata
tidak ada. Ini banyak kasusnya. Bagaimana
Anda mengatasinya? Kami
memperbaiki sistemnya dengan menyatukan nomor pokok sekolah nasional (NPSN)
dan nomor pokok perpustakaan (NPP). Ini akan terpantau dan ada perubahan
orientasi. Sebelumnya perpustakaan di sekolah sangat tidak diperhatikan,
sekarang mendapatkan perhatian dengan adanya NPP yang akan disatukan dengan
data NPSN. Apa
dampak penyatuan data tersebut? Dampaknya
pada pembelanjaan buku dengan uang yang 10 persen dari dana BOS. Lalu ada
pustakawan yang akan diangkat di sekolah. Ini bentuk perhatian Kementerian
Pendidikan untuk menggerakkan literasi dan menyadari pentingnya perpustakaan
di sekolah. Bagaimana
pengembangan perpustakaan yang dikelola pemerintah daerah? Kami
sedang memperbarui instrumen untuk penilaian Indeks Pembangunan Literasi
Masyarakat (IPLM). Dulu provinsi hanya ongkang-ongkang kaki karena akan
mendapat nilai dari agregat kabupaten dan kota. Instrumen itu yang sedang
kami perbaiki. Apa saja
ukuran IPLM? Dulu
lebih pada soal kepatuhan aturan. Kami memperhatikan luas ruangan
perpustakaan, jumlah buku, dan stafnya. Kalau perangkat segala macam sudah
ada, pasti nilainya bagus karena bobotnya 70 persen. Nilainya langsung A.
Tapi ada perpustakaan yang tidak digunakan, hanya ditempati jin. Sekarang
saya balik, lebih ke kinerjanya. Urusan fasilitas dan segala macamnya 30
persen. Yang kegiatannya besar dan banyak, saya kasih 70 persen. Makanya
mereka syok. Karena
nilai mereka turun jauh? Kalau
nilai jeblok, berarti itu tidak ada kegiatan. Kami lebih berpihak pada
kreativitas untuk menggerakkan literasi di akar rumput dan lembaga-lembaga.
Perpustakaan kecil tak jadi soal, bahkan tidak punya gedung juga enggak
apa-apa. Yang terpenting ada kegiatan dan dicatatkan. Anda
masih yakin membaca adalah fondasi untuk literasi? Kalau
kami tidak yakin, enggak akan ada gerakan memberikan buku. Literasi itu
mulainya harus dari buku. Peningkatan literasi dimulai dengan kebiasaan
membaca. Ada
survei yang menyebutkan orang Indonesia malas membaca.... Data itu
banyak dikutip, bahkan dalam naskah akademik Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat
(yang antara lain membidangi pendidikan) disebutkan bahwa hanya satu dari
seribu orang Indonesia yang membaca. Data itu menyebar di mana-mana. Saya
bingung datanya dari mana. Kata mereka, itu survei dari UNESCO. Tapi
teman-teman di UNESCO bilang tak pernah merilis data itu. Kemudian ada data
yang lebih moderat. Saya sering kutip data ini. Benar atau tidaknya, mari
kita analisis. Seperti
apa? Orang
Indonesia hanya membaca 129 jam dalam setahun. Rata-rata jumlah buku yang
dihabiskan selama setahun hanya 5,9 buku. Berarti satu buku pun tidak selesai
dalam sebulan. Saya tidak percaya data ini. Hampir di setiap tempat, buku
yang kami berikan itu dinantikan. Yang paling benar adalah orang Indonesia
malas membaca karena bahan bacaannya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimana
memastikan buku itu sesuai dengan kebutuhan atau minat? Sewaktu
di Badan Bahasa, saya mengumpulkan sekitar 400 anak. Kami tanya mereka suka
buku apa. Ada yang suka superhero. Anak perempuan suka Cinderella. Kami tanya
juga orang tua mereka. Mereka ingin buku yang dibaca anak-anak itu tentang
pengajaran moral. Tapi tidak mungkin kami berikan buku itu kepada anak
berusia empat-lima tahun. Kami beri muatan, disisipkan di buku itu. Siapa
yang menulis? Para
ahli sastra anak dengan bahasa anak. Kami sudah bikin sekitar 2.000 judul.
Kemudian saya ke Perpustakaan Nasional, saya bawa buku itu dan sediakan ke
desa, taman bacaan masyarakat. Buku itu dimanfaatkan pegiat literasi karena
menarik. Jadi anak diberi hak untuk menilai juga buku mana yang dia suka. Di
tengah antusiasme membaca buku digital, apakah buku fisik masih penting? Buku
fisik tetap dan sampai kapan pun akan relevan. Kalau menganggap Indonesia adalah
Jakarta, kota besar dengan akses Internet, setiap orang punya gawai dan
kuota, kita mungkin tidak memikirkan urusan buku cetak. Tapi tidak semua
orang memiliki keistimewaan mengakses Internet serta punya gawai dan kuota.
Jangankan di daerah 3T, di Pulau Jawa saja, tidak semua orang punya fasilitas
itu. Ketersediaan buku fisik ini adalah untuk memberikan fasilitas kepada
mereka yang tidak mendapatkan akses istimewa. Anda
menjadi inisiator penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang
UNESCO. Bagaimana ceritanya? Anak-anak
muda kita sudah mulai banyak yang meninggalkan bahasa Indonesia. Bahasa
Indonesia tidak mungkin menjadi bahasa resmi ASEAN karena tidak ada official
language. Yang ada adalah working language, yaitu bahasa Inggris. Cara lain
muncul, bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa UNESCO. Banyak
yang mendukung usulan tersebut? Saya
melapor kepada eselon I di Kementerian Pendidikan. Tidak ada yang mendukung.
Saya berbicara sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Nadiem
Makarim. Saya meminta izin berjuang menginternasionalkan bahasa Indonesia
melalui UNESCO. Dia bilang, “It doesn't make sense, Pak Amin.” Kenapa
dianggap tidak masuk akal? Dia
bilang, “Coba Pak Amin bayangkan. Anggota UNESCO berapa?” Ya, sekitar 140
negara. “Mau-enggak Pak Amin diplomasi satu-satu? That's money. Pak Amin,
kan, enggak punya anggaran,” ujarnya lagi. Saya bilang tidak minta duit, tapi
izin. Kalau pergi ke Paris (lokasi sidang umum UNESCO pada 20 November 2023),
izinkan saya pergi dan menggunakan uang negara. Total mungkin Rp 50 juta. Apa
strategi Anda di sana? Izin
meminta agenda dibahas di steering committee lama sekali. Belum tentu
disetujui dalam sidangnya. Nah, pada Agustus 2023 keluar pengumuman akan
dibahas pada 8 November 2023. Saya harus ke Paris untuk melakukan presentasi.
Saya menjelaskan sejarah bahasa Indonesia dan alasan pengusulan. Kata mereka,
oke. Lantas ditanya, apa nomenklaturnya? Indonesian and Malay? Atau
Indonesian language? Saya katakan, rumusan di dalam konstitusi kami adalah
bahasa Indonesia. ● Sumber :
https://www.tempo.co/wawancara/kepala-perpusataan-nasional-orang-indonesia-malas-membaca-2278235 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar