|
MENGAPA PRABOWO MEMILIH PARIS - dan Mengapa Pilihan Itu Bukan Sekadar Soal
Alutsista atau Jual Beli Satrio Arismunandar: Praktisi media, pakar SCSC (South China Sea Council). |
ORBIT INDONESIA, 01 Juni 2026
|
Sejumlah kalangan
mempertanyakan, mengapa Indonesia memilih beli alutsista dari Prancis?
Mengapa bukan Amerika? Mengapa bukan Rusia? Mengapa bukan Korea? Prabowo
tidak asal pilih Prancis. Ia menyurvei seluruh lapangan terlebih dahulu. Menhan Prabowo diketahui
sudah banyak mengunjungi negara lain demi mencari alutsista terbaik — selain
Prancis, ia juga mengunjungi Korea Selatan, Jerman, Amerika Serikat, hingga
Rusia. Namun pilihan akhir mengarah ke Prancis. Rusia: Pasca-embargo AS
1995, Indonesia memang membeli Sukhoi dari Rusia sebagai solusi darurat — dan
itu keputusan yang logis. Tapi Rusia punya masalah
lain: reliabilitas rantai pasok yang tidak konsisten, tekanan geopolitik yang
semakin besar pasca-2022, dan sistem yang tidak mudah diintegrasikan dengan
alutsista barat yang sudah ada. Korea Selatan: Indonesia
punya proyek KF-21 Boramae bersama Korea — proyek pesawat tempur generasi
berikutnya yang sangat ambisius. Tapi Korea sendiri masih bergantung pada
teknologi Amerika dalam banyak sistemnya. Masalah ITAR tidak hilang hanya
dengan berganti nama produsen. Mengapa Prancis dan bukan
Amerika? Sebuah potret karakter
dalam gaya Hercule Poirot Luka yang Tidak Tertulis
di Buku Teks Paris, suatu malam di
2021. Prabowo Subianto duduk di
sebuah ruangan di dekat Quai d'Orsay. Di luar, lampu-lampu Paris memantul di
permukaan Seine. Di dalam, ia sedang berbicara dengan delegasi Prancis
tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari angka kontrak. "Sebelum kita bicara
tentang apa yang ingin Prabowo beli," kata Poirot, "kita harus
bicara tentang apa yang pernah ia saksikan. Karena seorang jenderal tidak
memilih senjatanya berdasarkan brosur. Ia memilihnya berdasarkan luka masa
lalu. Luka yang tercipta karena ternyata ada orang lain yang memegang remote
kontrol senjatanya" 1995: Amerika Serikat
menjatuhkan embargo militer terhadap Indonesia. Bukan embargo total — tapi
yang paling menyakitkan: embargo suku cadang. Pesawat-pesawat TNI-AU
yang sudah terlanjur dibeli dari Amerika — F-16 Fighting Falcon, F-5 Tiger,
C-130 Hercules — tiba-tiba tidak bisa terbang. Bukan karena rusak. Bukan
karena tidak ada pilotnya. Tapi karena Washington menolak mengirim suku
cadang. Enam unit F-16 yang baru dibeli, selama hampir enam tahun, membusuk
di hanggar. Embargo dijatuhkan karena
Washington menuduh Indonesia melanggar hak asasi manusia — menyusul
penembakan demonstran di Dili, Timor Timur, pada November 1991. Alasan yang sah secara
moral. Tapi akibatnya bagi pertahanan Indonesia sangat nyata: sejumlah armada
TNI-AU mulai dari C-130 Hercules, F-5 Tiger, hingga F-16 yang baru dibeli
selama kurang lebih enam tahun tidak dapat diterbangkan karena embargo suku
cadang. Kedaulatan negara di udara terancam. Bahkan ketika tsunami
Aceh 2004 meluluhlantakkan pantai barat Sumatra, TNI-AU tidak dapat berbuat
banyak untuk memberikan dukungan karena armada udaranya lumpuh. "Bayangkan
itu," kata Poirot pelan. "Sebuah bencana alam terbesar dalam
sejarah Indonesia — dan angkatan udara tidak bisa terbang penuh. Bukan karena
tidak mampu. Tapi karena Washington memegang kunci suku cadangnya." Prabowo Subianto adalah
perwira TNI aktif saat vonis embargo itu dijatuhkan . Ia menyaksikan dengan
mata kepala sendiri apa artinya ketika pertahanan sebuah negara bergantung
pada niat baik negara lain. Seorang Jenderal Membaca
Sejarah Lebih Dalam Embargo itu berakhir
2005. Tapi bekasnya tidak pernah benar-benar hilang dari pikiran seorang
perwira yang serius. Ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan Oktober 2019,
ia membawa satu pertanyaan yang sudah bertahun-tahun ia endapkan:
"Bagaimana caranya Indonesia memiliki senjata yang tidak bisa dicabut
oleh siapapun?" Jawabannya bukan: jangan
beli dari luar negeri. Indonesia tidak punya industri pertahanan yang cukup
besar untuk itu — belum. Jawabannya adalah: beli
dari negara yang senjatanya benar-benar miliknya sendiri. Negara yang tidak
perlu minta izin Washington sebelum mengirim suku cadang. Negara yang
industrinya tidak tersandera ITAR. Negara yang keputusan ekspornya murni
keputusannya sendiri. Dan di seluruh lanskap
industri pertahanan dunia, hanya ada satu kandidat yang memenuhi semua
kriteria itu sekaligus menawarkan teknologi kelas satu: Prancis. Sekjen Kemhan Donny
Ermawan mengungkap alasannya: "Hubungan Indonesia-Prancis yang relatif
tidak pasang surut juga menjadi alasan menjadikan Prancis sumber pengadaan
alutsista bagi Indonesia." "Tidak pasang
surut," ulang Poirot. "Dua kata yang terdengar biasa — tapi bagi
seorang jenderal yang pernah hidup di bawah embargo Amerika, dua kata itu
artinya sangat dalam. Konsistensi adalah kemewahan. Dan Prancis menawarkan
kemewahan itu." Prancis: Rafale adalah
pesawat tempur yang sepenuhnya Prancis. Mesinnya Snecma — Prancis. Avioniknya
Thales — Prancis. Senjatanya MBDA — Eropa, dengan Prancis sebagai pemimpin.
Tidak ada komponen Amerika yang bisa diveto Washington. Tidak ada giroskop
yang tiba-tiba direstriksi. Tidak ada ITAR yang membayangi setiap pengiriman
suku cadang. Dan Prancis sudah
membuktikan ini berkali-kali: mereka menjual Rafale ke India yang bersikap
non-blok, ke Qatar yang dekat dengan banyak pihak, ke Mesir yang hubungannya
dengan Washington tidak selalu mulus. Prancis tidak pernah membatalkan
kontrak dengan alasan "keamanan nasional" di menit-menit terakhir. "Prabowo," kata
Poirot dengan penuh kekaguman, "melakukan sesuatu yang jarang dilakukan
pemimpin pertahanan di negara berkembang: ia tidak memilih senjata terbaik.
Ia memilih senjata yang paling tidak bisa diambil kembali darinya." Pertemuan Dua Pemikiran
yang Bertemu di Frekuensi yang Sama Juni 2021. Paris. Prabowo
menandatangani Defence Cooperation Agreement dengan Florence Parly. Ini bukan transaksi. Ini
adalah deklarasi filosofi. Karena di sisi lain meja duduk Prancis — negara
yang sejak de Gaulle 1966 menarik diri dari komando militer NATO, yang
membangun force de frappe nuklir independennya sendiri, yang selalu menolak
menjadi vassal Washington, yang kini di bawah Macron menyerukan "otonomi
strategis" dan "jalan ketiga." Dua pihak ini tidak perlu
banyak menjelaskan kepada satu sama lain. Mereka berbicara bahasa yang sama:
kedaulatan adalah harga mati. Prancis menjual Rafale
bukan hanya sebagai transaksi bisnis. Mereka menjualnya sebagai pernyataan
geopolitik: bahwa negara-negara yang ingin berdiri di dunia tanpa harus
berlutut ke Washington atau Beijing memiliki pilihan. Pilihan itu bernama
industri pertahanan Prancis. PM Prancis Sebastien
Lecornu menegaskan: "Mengekspor senjata kami adalah hal yang vital — ini
adalah prasyarat bagi kedaulatan kami." Kedaulatan penjual.
Kedaulatan pembeli. Dua kepentingan yang secara sempurna bertemu. Dan Malaysia? "Inilah ironi yang
paling menyayat hati dalam seluruh cerita ini," kata Poirot, berbisik. Malaysia memilih NSM
Norwegia dengan kalkulasi cerdas menurut mereka. Pada 2018, NSM adalah
pilihan yang sangat masuk akal: rudal anti-kapal kelas dunia, dari produsen
terpercaya, dengan harga kompetitif. Yang tidak diperhitungkan
Kuala Lumpur — atau mungkin tidak cukup diwaspadai — adalah pertanyaan yang
seharusnya diajukan pertama kali: "Apakah senjata ini benar-benar milik
Norwegia? Atau ada tangan ketiga di dalamnya?" Ada. Giroskop buatan
Amerika. ITAR. Dan ketika Washington memperketat kontrol teknologinya
pasca-Ukraina 2022, Oslo tidak punya pilihan selain mengikuti. Prabowo bertanya
pertanyaan itu lebih awal. Dan jawabannya membawanya ke Paris — bukan Oslo. "Malaysia membayar
95 persen dari kontrak sebelum menyadari bahwa rudal yang mereka beli tidak
sepenuhnya milik penjualnya," kata Poirot. "Prabowo memastikan
bahwa pesawat yang ia beli — sepenuhnya, dari mesin sampai baut terakhirnya —
adalah milik Prancis. Dan karenanya, akhinya menjadi milik Indonesia.
Sepenuhnya" EPILOG: Jenderal, Bukan
Menteri Poirot meletakkan
penanya. Ia menatap jauh ke luar jendela. "Ada yang bertanya:
mengapa Prabowo begitu terobsesi dengan Paris? Mengapa bolak-balik ke Élysée?
Mengapa ia bahkan menginstruksikan sekolah-sekolah Indonesia untuk
mengajarkan bahasa Prancis?" "Jawabannya
sederhana — tapi hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah menjadi tentara,
minimal memposisikan sudut pandang dari posisi itu" Seorang tentara tahu
bahwa pertempuran sesungguhnya bukan soal siapa yang memiliki senjata paling
canggih. Pertempuran sesungguhnya adalah soal siapa yang bisa dipercaya untuk
tetap ada di sisimu ketika situasi paling sulit. Ketika diembargo. Ketika
dikucilkan. Ketika Washington marah dan memutus suku cadang. Prabowo pernah
menyaksikan apa yang terjadi ketika Indonesia bergantung pada satu pemasok
yang memegang kunci pintu belakang. Ia pernah melihat pesawat-pesawat baru
membusuk di hanggar bukan karena perang, bukan karena kecelakaan, tapi karena
surat dari Washington. Ia tidak ingin Indonesia mengalami itu lagi. Dan ketika ia duduk di
Istana Élysée, berjabat tangan dengan Macron untuk kesekian kalinya— keduanya
paham bahwa percakapan mereka bukan sekadar soal Rafale. Ini adalah percakapan
antara dua negara yang sama-sama percaya bahwa kedaulatan bukan hadiah yang
diberikan orang lain. Kedaulatan adalah sesuatu yang direbut, dirawat, dan
dijaga — setiap hari, dalam setiap kontrak, dalam setiap pilihan pemasok
senjata. "Prabowo tidak
memilih Prancis karena Rafale adalah pesawat terbaik di dunia," tutup
Poirot. "Ia memilih Prancis karena Prancis adalah satu-satunya negara
yang bisa berkata kepadanya: 'Ketika senjata ini sudah ada di tanganmu, ia
milikmu sepenuhnya. Tidak ada yang bisa mengambilnya kembali — bahkan kami
sendiri.'" "Dan bagi seorang
jenderal yang pernah hidup di bawah embargo — kalimat itu lebih berharga dari
spesifikasi teknis manapun." Il se leva, boutonna son
manteau, et disparut dans la nuit parisienne. (Sumber: Sui Cen) ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar