|
Negeri Kaya Barang, Miskin Meja Dagang Andy Noorsaman Sommeng : Guru Besar FTUI. |
ORBIT INDONESIA, 15 Juni 2026
|
Indonesia ini negeri yang
ajaib. Batubara digali dari Kalimantan, sawit diperas dari Sumatra, nikel
dicungkil dari Sulawesi, migas disedot dari perut bumi Nusantara. Tetapi
ketika harga ditentukan, kontrak disusun, invoice diketik, asuransi dipasang,
dan margin dihitung, sering kali Singapura yang duduk rapi di meja kasir. Ini bukan semata-mata
karena Singapura licik. Itu kesimpulan yang terlalu malas. Masalahnya lebih
getir; Indonesia kuat sebagai produsen, tetapi lemah sebagai pedagang. Kita
jago mengeluarkan barang dari tanah, tetapi belum jago menguasai transaksi di
atas meja. Mentalitas FOB Terlalu lama kita merasa
tugas selesai ketika barang naik kapal. Asal batubara keluar, CPO terkirim,
LNG berlayar, nikel diekspor, seolah-olah negara sudah menang. Padahal dalam
perdagangan modern, nilai tambah tidak hanya berada pada barang, tetapi pada
data harga, pembiayaan, shipping, insurance, hedging, kontrak, dan jaringan
pembeli. Di situlah Singapura
unggul. Ia tidak punya tambang sebesar Indonesia, tetapi punya bank, trader,
lawyer, storage, pelabuhan, asuransi, dan disiplin administrasi. Kita punya
komoditas. Mereka punya kalkulator. Dalam pasar global, yang sering menang
bukan yang paling banyak keringatnya, tetapi yang paling rapi notanya. Offshore Trading:
Efisiensi atau Lorong Gelap Trading offshore tidak
otomatis haram. Dalam perdagangan internasional, hub seperti Singapura memang
berguna; cepat, dipercaya, likuid, dan efisien. Tetapi persoalan muncul
ketika offshore trading menjadi lorong gelap bagi transfer pricing,
under-invoicing, mark-up, mark-down, nominee buyer, dan margin yang menguap
entah ke mana. Barangnya nasional,
jalannya rusak ditanggung daerah, lingkungannya dipikul rakyat, tetapi
selisih dagangnya tidur nyenyak di rekening luar negeri. Negara mendapat
royalti dan pajak seadanya, sementara rente komersial berlibur tanpa paspor
merah putih. Kaya SDA, Miskin Price
Discovery. Kelemahan utama Indonesia
bukan hanya ekspor bahan mentah, tetapi lemahnya penguasaan harga. Siapa
pembeli akhirnya? Siapa beneficial owner-nya? Harga yang dipakai harga pasar
atau harga saudara sepupu? Diskonnya wajar atau diskon kekeluargaan? Negara sering tahu berapa
ton barang keluar, tetapi tidak selalu tahu berapa margin akhir yang
ditangkap di luar. Kita tahu pelabuhan muat, tetapi kabur melihat rantai
transaksi. Akhirnya negara seperti sopir truk emas; mengantar barang mahal,
tetapi hanya dibayar ongkos parkir. Banyak Stempel, Sedikit
Intelijen Pasar. Indonesia bukan kurang
aturan. Justru kadang kelebihan aturan. Ada izin, rekomendasi, verifikasi,
laporan, paraf, tanda tangan, dan rapat koordinasi yang panjangnya bisa
menyaingi pipa gas lintas pulau. Tetapi banyak aturan belum tentu berarti
tata niaga yang cerdas. Tata niaga yang kuat
perlu data real-time, audit beneficial ownership, benchmark harga, integrasi
Bea Cukai–Pajak–BI–OJK–ESDM–Perdagangan, dan sistem peringatan dini. Kalau
harga global naik tetapi penerimaan negara datar, alarm harus bunyi. Kalau
volume ekspor besar tetapi devisa tidak pulang, alarm harus meraung. Negara
tidak boleh hanya menjadi tukang stempel. Negara harus menjadi analis pasar. Singapura Itu Cermin. Menyalahkan Singapura
memang enak. Retorikanya gampang, tepuk tangannya meriah. Tetapi yang lebih
jujur: Singapura adalah cermin dari kelemahan rumah dagang kita sendiri. Ia
besar karena kita lama membiarkan fungsi trading strategis tumbuh di luar
rumah. Singapura tidak datang
membawa cangkul. Ia datang membawa spreadsheet, kontrak, bank, arbitrase, dan
jaringan global. Dalam komoditas, spreadsheet yang disiplin kadang lebih
berkuasa daripada ekskavator yang gagah. Negara Masuk, Tapi Jangan
Jadi Rente Baru. Upaya menarik devisa
hasil ekspor, membangun platform ekspor strategis, dan memperkuat peran
negara adalah langkah yang masuk akal. Tetapi negara harus hati-hati. Jangan
sampai membenahi trader gelap berubah menjadi melahirkan birokrasi gelap.
Jangan sampai sentralisasi menjadi bottleneck. Jangan sampai nasionalisasi
tata niaga berubah menjadi loket tambahan. Kalau negara masuk, ia
harus masuk dengan teknologi, transparansi, audit, dan governance. Bukan
dengan meja baru, stempel baru, dan orang lama dengan kop surat baru. Kedaulatan Ada di Meja
Transaksi. Indonesia perlu membangun
arsitektur dagang nasional: bursa komoditas yang likuid, data ekspor
real-time, national commodity trading house yang kredibel, bank yang paham
commodity finance, sistem hedging, storage, shipping, asuransi, dan kontrak
yang dipercaya pasar global. Sebab kedaulatan SDA
bukan hanya soal siapa pemilik tambang, kebun, sumur, dan pelabuhan.
Kedaulatan sejati adalah siapa yang menentukan harga, memegang data, mengatur
arus uang, dan menikmati margin akhir. Negeri produsen tidak
boleh selamanya menjadi kuli angkut komoditas. Kita boleh menggali batubara,
memeras sawit, mencairkan LNG, dan melebur nikel. Tetapi jangan sampai harga
akhirnya tetap kita tanyakan kepada tetangga. Indonesia tidak miskin
sumber daya. Yang lama miskin adalah meja dagangnya. Dan sebuah bangsa besar
tidak cukup hanya punya barang. Ia harus punya keberanian untuk menjadi
pedagang utama atas kekayaannya sendiri. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar