|
Tak Cukup Ashabiyah Hambalang Ahmadie Thaha : Kolumnis, mantan wartawan Majalah TEMPO dan Koran Republika, Pendiri
dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an. |
CATATAN CAK AT, 23 Juli 2026
|
Prabowo
membutuhkan orang yang ia percaya. Tetapi negara membutuhkan sistem yang
tetap dapat dipercaya ketika orang-orang kepercayaan Presiden berganti. Ada rupanya sesuatu yang lebih
menakutkan daripada pertarungan politik: map anggaran. Nanik Sudaryati Deyang
mengaku sampai tak bisa tidur. “Memegang anggaran besar itu yang membuat saya
trauma akut,” tulisnya di Facebook. Menjaga uang negara, katanya, seperti
berdiri di tepi jurang: meleng sedikit bisa terjerembab. Ia bahkan tak mau
membubuhkan tanda tangan sendirian. Dua wakil kepala BGN harus ikut paraf.
Ketika sekretaris pribadi datang membawa tumpukan dokumen, ia mengaku sudah
“parno duluan dan badan panas-dingin”. Akhirnya tubuhnya menyerah. Jantung
kena. Setelah sembilan hari terkapar dan seminggu dirawat, perempuan yang
baru sekitar satu setengah bulan memimpin Badan Gizi Nasional itu mundur
karena masalah kesehatan. Curhat itu menarik bukan karena
seorang pejabat ternyata bisa takut kepada uang. Justru sebaliknya: bagus
kalau pejabat takut kepada uang negara. Yang menarik adalah siapa Nanik,
siapa pendahulunya, siapa penggantinya, dan mengapa Presiden Prabowo Subianto
berkali-kali mempercayakan program kesayangannya kepada orang-orang yang ia
kenal dan percayai. BGN memang bukan warung nasi raksasa.
Ia mengelola salah satu operasi pelayanan publik terbesar yang pernah
dibangun republik ini. Anggaran BGN 2026 semula dirancang Rp335 triliun,
kemudian anggaran yang dikelola BGN disebut Rp268 triliun dan belakangan
kembali diefisienkan. Target MBG mencapai 82,9 juta penerima
manfaat; pada Mei lalu sudah 62,7 juta orang. Dadan Hindayana pernah
menggambarkan skala kasnya dengan lebih gamblang: ketika program penuh
berjalan, sekitar Rp1,2 triliun harus disalurkan setiap hari. Dengan uang sebesar itu, siapa yang
duduk di kursi Kepala BGN tentu bukan urusan kecil. Presiden pertama-tama
mempercayakannya kepada Dadan Hindayana, akademisi IPB yang memimpin BGN
sejak lembaga itu dibentuk. Tetapi perjalanan Dadan berakhir buruk. Pada 3 Juni 2026 Kejaksaan Agung
menetapkannya bersama sejumlah mantan pimpinan BGN sebagai tersangka perkara
dugaan korupsi program MBG dan menahannya. Perkara itu masih proses hukum;
tentu asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Prabowo kemudian menyerahkan
BGN kepada Nanik, yang sebelumnya sudah menjadi wakil kepala. Nanik bukan orang yang baru muncul
ketika Prabowo masuk Istana. Dalam pernyataan pengunduran dirinya sendiri ia
menyebut sudah 14 tahun mengikuti Prabowo. Ia orang lama dalam lingkaran
kepercayaan itu. Tetapi belum genap dua bulan menjadi Kepala BGN, Nanik
menyerah kepada kondisi kesehatannya. Ia mundur 22 Juli 2026. Siapa penggantinya? Orang lama lagi.
Presiden pada hari yang sama melantik Sudaryono. Namanya mungkin relatif baru
bagi publik nasional, tetapi sama sekali bukan nama baru bagi Prabowo. Ia lulusan SMA Taruna Nusantara dan
National Defense Academy of Japan itu pernah menjadi asisten pribadi Prabowo
sekitar lima tahun, 2009-2014. Ia kemudian meniti karier bisnis dan politik,
menjadi Wasekjen Gerindra, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, lalu Wakil Menteri
Pertanian. Dari kursi itulah ia dipindahkan Prabowo menjadi Kepala BGN. Sudaryono juga bukan orang miskin yang
tiba-tiba disuruh menjaga gudang beras. Laporan kekayaannya menunjukkan aset
sekitar Rp91,76 miliar dengan utang sekitar Rp60,37 miliar, sehingga kekayaan
bersihnya kira-kira Rp31,4 miliar. Angka kekayaan tentu tidak membuktikan
kompetensi ataupun ketidakkompetenan. Ia hanya melengkapi profil seorang
pengusaha, politikus dan bekas orang dekat Prabowo yang kini dipercaya
menjaga salah satu keran anggaran terbesar pemerintah. Pola itu mengingatkan saya kepada
seorang pemikir dari Tunisia yang meninggal lebih enam abad lalu: Ibnu
Khaldun. Dalam kitabnya al-Muqaddimah yang saya terjemahkan tahun 1980-an,
Ibnu Khaldun memakai konsep ashabiyah. Kata ini sering diterjemahkan sebagai
solidaritas kelompok, tetapi pengertiannya lebih kaya. Ashabiyah adalah tenaga perekat yang
membuat sekelompok manusia merasa “kita”: saling mengenal, saling percaya,
membela, berkorban dan bertahan bersama. Dengan energi seperti itulah,
menurut Khaldun, sebuah kelompok memperoleh kekuatan politik dan akhirnya
membangun mulk, kekuasaan. Membaca Prabowo dengan kacamata ini
lebih menarik daripada sekadar menuduhnya senang mengangkat teman. Perjalanan menuju Istana bagi Prabowo
memang panjang. Ia mengalami kekalahan politik, membangun Gerindra,
berkali-kali mengikuti pemilu, mengembangkan jaringan Hambalang. Ia pun merawat hubungan dengan bekas
tentara, kader partai, mantan ajudan, asisten pribadi dan orang-orang yang
menyertainya ketika kursi kepresidenan masih terlihat seperti gunung di
kejauhan. Orang-orang yang bertahan dalam perjalanan panjang seperti itu
secara alamiah membentuk ashabiyah. Dalam politik, itu bahkan aset.
Seorang presiden tidak mungkin menjalankan pemerintahan hanya dengan
manusia-manusia yang CV-nya bagus tetapi tak pernah ia kenal. Ia membutuhkan
orang yang memahami pikirannya sebelum kalimat selesai diucapkan; orang yang
tidak kabur ketika kapal diterjang ombak; orang yang dipercaya tidak menusuk
ketika punggung sedang menghadap kepadanya. Dalam bahasa manajemen modern, itu
kepercayaan (trust). Dalam bahasa Ibnu Khaldun enam abad lalu, ada sesuatu
yang lebih dalam: ashabiyah. Karena itu masalahnya bukan bahwa
Prabowo mempercayai orang dekat. Masalah baru muncul ketika "kepercayaan
kepada orang menggantikan kepercayaan kepada sistem". Di sinilah BGN memberi pelajaran yang
mahal. Dadan berakhir sebagai tersangka. Nanik datang membawa loyalitas dan
kehati-hatian yang begitu tinggi sampai tanda tangan anggaran membuatnya
takut, lalu mundur karena kesehatan. Kini Sudaryono datang membawa modal
kepercayaan yang bahkan lebih panjang: bekas asisten pribadi sang Presiden. Tetapi Rp268 triliun tidak mengenal
persahabatan. Puluhan juta penerima MBG tidak bisa dilayani dengan loyalitas.
Ribuan dapur tidak dapat diaudit
dengan kedekatan. Pengadaan telur, ayam, susu, sayur, kendaraan, peralatan
dapur, pembayaran mitra sampai keamanan pangan memerlukan keahlian yang
sangat berbeda dari kemampuan memenangkan pemilu atau menjaga kesetiaan politik.
Negara modern bekerja melalui
kompetensi, prosedur, audit, pembagian kewenangan, transparansi dan sistem
pengendalian yang bahkan harus mampu mencurigai orang paling dipercaya
sekalipun. Mungkin karena itulah perubahan
menarik justru terjadi sehari sebelum Nanik mundur. BGN merombak jajaran
eselon I. Tiga purnawirawan TNI meninggalkan posisi strategis. Masuk pejabat
dengan latar belakang Kementerian Kesehatan, Kemendikdasmen, BPKP,
Kementerian Keuangan dan Kejaksaan. Nanik sendiri menyebut langkah itu
sebagai upaya mengisi BGN dengan “orang-orang profesional di bidangnya”. Kalau benar demikian, inilah fase yang
oleh kacamata Khaldun dapat dibaca sebagai perjalanan dari ashabiyah menuju
institusi. Ashabiyah bagus untuk merebut bukit.
Tetapi setelah bukit dikuasai, orang memerlukan insinyur untuk membangun
jalan, akuntan menghitung uang, ahli gizi menyusun makanan, auditor memeriksa
pembukuan, dan jaksa memastikan tidak ada yang membawa pulang batu bata. Solidaritas dapat memenangkan
peperangan; ia tidak otomatis pandai membuat laporan pertanggungjawaban. Justru curhat Nanik menjadi penting di
sini. Kita boleh tersenyum membaca seorang pejabat yang panas-dingin melihat
map tanda tangan. Tetapi kalimatnya mengandung kritik kelembagaan yang
serius. Jika seorang pejabat yang berniat menjaga uang rakyat harus
mengandalkan rasa takut pribadinya agar tidak “kecolongan”, maka benteng
negara terlalu banyak dibangun di dalam dada manusia. Padahal manusia bisa lelah. Bisa
sakit. Bisa keliru. Bahkan bisa berubah. Sistem dibangun justru karena negara
tidak boleh bergantung pada kesalehan pribadi pejabatnya. Karena itu ujian Sudaryono bukanlah
membuktikan bahwa Prabowo tidak salah mempercayainya. Itu ujian yang terlalu
kecil. Ujian sesungguhnya adalah apakah ia mampu membangun BGN yang tidak
perlu bergantung kepada kepercayaan Prabowo kepada dirinya. Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa
ashabiyah dapat membawa sebuah kelompok menuju kekuasaan. Tetapi setelah
kekuasaan diperoleh, diperlukan sesuatu yang lain: organisasi, keahlian,
aturan, pembagian kerja, serta lembaga yang tetap bekerja sekalipun orang-orang
di dalamnya berganti. Di situlah solidaritas kelompok harus tumbuh menjadi
kapasitas negara. Prabowo tentu membutuhkan orang-orang
yang ia percaya. Setiap pemimpin membutuhkannya. Hambalang boleh menjadi
tempat kesetiaan ditempa, persahabatan diuji, dan orang-orang seperjalanan
dikenali wataknya. Tetapi mengurus uang ratusan triliun
dan makanan puluhan juta manusia memerlukan lebih daripada orang-orang yang
sudah saling mengenal. Republik membutuhkan sistem yang tetap
dapat dipercaya ketika orang-orang kepercayaan Presiden sudah berganti. Sebab
untuk memenangkan kekuasaan mungkin diperlukan ashabiyah. Untuk mengurus
negara, tak cukup Ashabiyah Hambalang. ● Sumber : Tulisan Cak AT ini diterima langsung
dari Ahmadie Taha |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar