|
Mengapa Paris Harus Didatangi Berkali-kali? Edisi Khusus Sawit - Sebuah Jawaban untuk yang Nyinyir Satrio Arismunandar: Praktisi media, pakar SCSC (South China Sea Council). |
ORBIT INDONESIA, 01 Juni 2026
|
Ada pertanyaan yang sah
untuk diajukan: mengapa seorang presiden perlu terbang ke kota yang sama
empat kali dalam 19 bulan? Pertanyaan itu wajar. Tapi jawabannya tidak
sesederhana yang diasumsikan — dan tidak sesimpel yang diinginkan oleh para
pengkritiknya. Untuk memahami mengapa
Paris harus didatangi berkali-kali, kita perlu memahami terlebih dahulu apa
yang sedang dipertaruhkan. Dan yang sedang dipertaruhkan adalah nasib jutaan
orang Indonesia yang hidupnya bergantung pada satu tanaman. Sawit dan Ancaman yang
Nyata EUDR — European Union
Deforestation Regulation — Berdasarkan aturan terbaru yang disahkan akhir
tahun lalu, perusahaan besar diundur hingga 30 Desember 2026, sedangkan untuk
usaha mikro, kecil, dan petani perorangan diberikan masa tenggang ekstra
hingga 30 Juni 2027, 2026 dan mengancam jutaan petani sawit kecil Indonesia
dengan risiko tersingkir dari rantai pasok internasional, akibat tantangan
legalitas lahan dan traceability yang tidak mudah dipenuhi dalam waktu
singkat. Ini bukan regulasi yang
lahir dari kekhawatiran lingkungan semata. EUDR merupakan upaya Uni Eropa
untuk mendikte tata kelola industri sawit Indonesia — dan sejumlah negara
pengekspor komoditas menyampaikan keberatan terhadapnya, terutama menyangkut
kewajiban ketertelusuran geospasial yang tidak realistis untuk diterapkan
secara massal pada petani kecil. Prancis bukan penonton
pasif dalam regulasi ini. Prancis adalah salah satu pendorong utamanya di
dalam tubuh Uni Eropa. Dan Prabowo tetap terbang
ke Paris. Bukan karena tidak tahu. Justru karena tahu persis. Kartu yang Berubah: AS
Membuka Pintunya Sebelum memahami mengapa
Paris didekati, perlu dipahami dulu perubahan peta yang terjadi sebelumnya. Selama ini ekspor sawit
Indonesia ke AS dilakukan melalui dua jalur: sekitar 2 juta ton masuk
langsung, sementara 3–4 juta ton lainnya melalui negara-negara Eropa —
termasuk Prancis — yang melakukan re-ekspor ke AS dengan aturan EUDR. Prancis, dengan kata
lain, selama ini menjadi salah satu perantara dagang sawit Indonesia ke pasar
Amerika. Dan posisi perantara itu memberi Eropa kekuatan untuk menekan lewat
regulasi. Lalu peta berubah. AS membuka pasarnya
dengan tarif nol persen untuk sawit Indonesia melalui skema Agreement on
Reciprocal Tariff — dan ini langsung mengancam posisi Eropa, karena volume
perdagangan bisa langsung mengalir ke AS tanpa melalui perantara Eropa. Tarif nol persen akan
mendorong ekspor langsung, membuat jalur distribusi lebih efisien, dan
meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dagang global. Dalam satu gerakan,
Indonesia mendapatkan sesuatu yang selama ini tidak dimilikinya dalam
menghadapi Eropa: pilihan lain yang nyata. Dan pilihan lain yang nyata adalah
sumber kekuatan tawar yang sesungguhnya. Mengapa Paris Justru
Harus Didatangi Sekarang Di sinilah logika
kunjungan berulang ke Paris menjadi jelas — bukan sebagai kelemahan,
melainkan sebagai manuver yang sangat terkalkulasi. Kebijakan tarif nol
persen AS berpotensi mengubah peta perdagangan global minyak sawit, sekaligus
menekan posisi Eropa. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan politisi
Eropa untuk melunak terhadap produk sawit Indonesia. Eropa yang mulai merasa
kehilangan posisi sebagai perantara adalah Eropa yang lebih mudah diajak
berbicara. Dan Prancis — sebagai kekuatan terbesar Eropa Barat dengan
pengaruh besar di dalam tubuh Uni Eropa — adalah pintu yang paling strategis
untuk diketuk tepat di momen itu. Indonesia telah
menyampaikan keberatan tertulis kepada Uni Eropa terkait EUDR, termasuk
persoalan dasar hukum dan metodologi klasifikasi risiko, pengakuan terhadap
sistem legalitas nasional, potensi ketidaksesuaian dengan aturan WTO, serta
beban administratif terhadap petani kecil. Negosiasi teknis di Brussels
sedang berjalan. Tapi negosiasi teknis saja tidak cukup ketika yang sedang
dihadapi adalah regulasi yang lahir dari keputusan politik. Untuk mempengaruhi
keputusan politik Eropa, dibutuhkan hubungan politik yang cukup hangat di
level kepala negara. Dan hubungan seperti itu tidak bisa dibangun dalam satu
pertemuan. Pertemuan tertutup
Prabowo dan Macron di Paris pada Januari 2026 saja berlangsung 2,5 jam —
diawali makan malam bersama. Pertemuan April 2026 menghasilkan kesepakatan
untuk memperkuat kerja sama pertahanan dan transfer teknologi STEM — karena
Prancis tidak akan mentransfer teknologi canggil kepada mitra yang
hubungannya masih basa-basi. Dan kini, kunjungan 26
Mei 2026 diagendakan untuk mengumumkan peningkatan hubungan bilateral menuju
Comprehensive Strategic Partnership — tingkat kemitraan tertinggi dalam tata
kelola diplomatik bilateral. Comprehensive Strategic
Partnership bukan sekadar gelar diplomatik. Ia adalah pintu masuk ke
mekanisme konsultasi reguler di level tertinggi — termasuk mekanisme yang
bisa digunakan untuk menyuarakan kepentingan sawit Indonesia langsung ke
telinga pengambil keputusan Eropa, bukan hanya melalui jalur birokrasi
Brussels yang lambat dan berlapis. Dua Jalur yang Berjalan
Bersamaan Yang tidak terlihat dari
luar adalah bahwa diplomasi sawit Indonesia sedang berjalan di dua jalur
sekaligus. Jalur pertama: teknis dan
formal. UGM, melalui mandat Kemenko Perekonomian dan dukungan UNDP, sedang
menyusun modul pelatihan khusus untuk memperkuat kapasitas negosiator dan
diplomat Indonesia dalam menghadapi EUDR — memastikan posisi tawar Indonesia
semakin kuat di pasar internasional. Ini adalah pekerjaan jangka panjang yang
berlangsung di bawah permukaan. Jalur kedua: politik dan
personal. Empat kunjungan ke Paris dalam 19 bulan adalah investasi dalam
jalur ini. Setiap pertemuan membangun lapisan kepercayaan yang tidak bisa
dibeli dengan satu kunjungan — dan kepercayaan itulah yang membuka ruang
untuk pembicaraan yang tidak bisa terjadi di meja negosiasi formal. Yang Tidak Dikatakan
dalam Siaran Pers Tidak ada siaran pers
yang akan menulis ini secara eksplisit. Tapi pola yang terbentuk dari
keseluruhan manuver ini cukup jelas untuk dibaca: Indonesia sedang
membangun posisi di mana Eropa menghadapi pilihan yang tidak nyaman —
mempertahankan EUDR secara kaku dan kehilangan akses ke sawit Indonesia yang
kini punya pasar alternatif di AS, atau melunak dan mempertahankan hubungan
dagang yang sudah berlangsung puluhan tahun. Kunjungan berulang ke
Paris bukan karena Indonesia tidak punya pilihan lain. Justru sebaliknya —
Indonesia mendatangi Paris berkali-kali tepat karena kini punya pilihan lain
dan ingin memastikan Prancis tahu itu. Itu bukan kelemahan
diplomatik. Itu adalah tekanan yang disampaikan dengan sangat sopan, dalam
bahasa diplomatik tingkat tinggi. Mereka yang terbiasa membaca papan
permainan geopolitik pasti sudah sangat paham ini, terlepas apakah mau diakui
atau tidak. Penutup Jutaan petani sawit
Indonesia tidak perlu tahu nama-nama yang hadir di meja makan Istana Élysée.
Mereka tidak perlu memahami mekanisme Comprehensive Strategic Partnership
atau kalkulasi di balik tarif nol persen AS. Yang perlu mereka tahu
hanyalah ini: seseorang sedang bekerja dengan sangat serius untuk memastikan
bahwa ladang yang menjadi sumber hidup mereka tidak dikorbankan atas nama
regulasi yang dirancang jauh di Brussels oleh orang-orang yang belum pernah
sekalipun melihat tanaman sawit tumbuh dari dekat. Dan pekerjaan itu tidak
bisa selesai dalam satu kunjungan. (Sui Cen's Wistory's post) ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar