Sayembara Tangkap Begal I Gede Widhiana Suarda :  Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember

KOMPAS, 28 Juli 2026

 

 

                                                           

Akar masalah yang utama dari begal dan berbagai kriminalitas jalanan di Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran.   Meskipun kita sudah merdeka lebih dari 80 tahun, rasa aman rupanya masih menjadi masalah berat bangsa ini. Kita belum sepenuhnya merasa aman dan nyaman untuk beraktivitas di ruang publik. Ada rasa khawatir dan ketakutan menjadi korban kejahatan.   Maraknya begal dan kejahatan di jalanan dalam beberapa hari ini sangat meresahkan masyarakat. Para orangtua menjadi sangat khawatir dengan keselamatan anak-anaknya, baik pada saat belajar di sekolah, berkegiatan di luar rumah, maupun saat bekerja.   Sempat viral juga, seorang perempuan pengendara sepeda motor di Bandung yang memesan tiga ojek online sekaligus hanya untuk mendampingi pulang kerja di malam hari. Dia langsung memesan tiga karena ketakutan setelah mendengar kabar bahwa temannya menjadi korban begal saat pulang kerja.   Sekitar dua hari yang lalu, Kang Dedi (Gubernur Jawa Barat) sampai membuat sayembara. Bagi yang bisa menangkap begal dan diserahkan ke Polisi dalam keadaan hidup akan diberikan hadiah berupa uang. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan?   Akar masalah   Fenomena begal dan berbagai kejahatan terkait seperti copet, jambret, dan kejahatan jalanan lainnya disebut dengan istilah street crimes. Apa penyebabnya? Ilmu kriminologi telah menjelaskan berbagai sebab terjadinya kejahatan, termasuk begal dan kejahatan sejenis.   Salah satu penyebab kriminalitas adalah kemiskinan. Sebuah teori, strain theory, yang diperkenalkan Durkheim (1893) dan dikembangkan Merton (1968) menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi mempunyai pengaruh terhadap timbulnya kejahatan, termasuk kejahatan jalanan seperti begal, jambret, pencurian, penipuan, dan kejahatan sejenisnya.   Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian Septriani (2024) menguatkan teori ini. Dia menyimpulkan ada korelasi positif antara tingginya angka kriminalitas di Indonesia dan tingginya angka kemiskinan. Selain angka kemiskinan, penelitian Septriani juga menunjukkan bahwa tingginya angka pengangguran juga berkorelasi positif dengan tingginya angka kejahatan. Artinya, akar masalah yang utama dari begal dan berbagai kriminalitas jalanan di Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran.   Mengamati sebuah peristiwa begal yang juga berujung pada pembunuhan seorang pengemudi ojek online di Jakarta beberapa waktu lalu, strain theory ini juga teruji. Pelakunya adalah seorang pemuda yang sedang kesulitan ekonomi untuk memenuhi biaya pernikahannya.   Contoh lain, kejadian sekelompok pemuda mengamuk dan merusak sebuah warung di daerah Kendari hanya karena tidak diberikan ngebon rokok adalah contoh kriminalitas yang dipicu oleh keterbatasan ekonomi. Sangat miris dan memprihatinkan. Kondisi ini harus disikapi serius, terlebih lagi bangsa ini sudah merdeka lebih dari 80 tahun.   Cara represif dan preventif   Cara represif melalui penegakan hukum adalah tindakan untuk menangkap dan menghukum para pelaku begal. Aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, menjadi garda terdepan dalam melakukan penindakan. Meski arahan Kapolda Jawa Barat yang membolehkan masyarakat menangkap begal, arahan ini tidak dapat mengalihkan tanggung jawab Polri. Tanggung jawab utama tetap ada pada Polri sebagai perangkat terdepan dalam sistem peradilan pidana. Peran serta masyarakat memang dibutuhkan dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Namun, dalam batas sebagai supporting system, bukan yang utama.   Bahkan, pelibatan dan arahan terbuka untuk masyarakat dalam melakukan penindakan perlu berhati-hati karena sangat berpotensi melanggar hak asasi manusia dan memicu tindakan main hakim sendiri. Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid telah menyampaikan pesan tertulis bahwa aparat dan pemerintah tidak boleh melempar tanggung jawab dengan meminta masyarakat untuk ikut menindak aksi begal.   Cara represif pada dasarnya menjadi ranah aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kesiapan dan kesigapan aparat harus ditingkatkan sehingga setiap begal atau kejahatan jalanan mampu ditangkap dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal kesiapan dan kesigapan, tindakan ini tidak semata-mata masuk ranah represif, tetapi juga masuk ranah preventif. Terkait ini, aparat keamanan dan kepala daerah harus memperkuat sistem dan infrastruktur untuk mencegah begal dan kejahatan jalanan lainnya.   Cara paling ampuh untuk mengurangi kriminalitas begal dan kejahatan jalanan lainnya adalah dengan cara preventif atau pencegahan. Berbagai upaya harus dilakukan guna mengurangi potensi terjadinya begal. Apabila cara pencegahan berhasil, dampaknya tidak hanya pada penurunan angka kriminalitas jalanan, tetapi juga akan berpegaruh pada peningkatan rasa aman masyarakat ketika beraktivitas di ruang publik. Singkatnya, dengan kejadian begal yang menurun, rasa aman meningkat.   Fokus pada pencegahan macro-level   Banyak cara dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya begal. Kita bisa mengadopsi berbagai model atau strategi pencegahan kejahatan yang telah ditawarkan para kriminolog. Misalnya, strategi pencegahan kejahatan pada level makro (macro-level crime prevention) yang dikemukakan Hunter (2010). Fokus pada macro-level adalah strategi pencegahan kejahatan yang skalanya luas, bersifat nasional, dan meliputi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pada level ini, tindakan yang dilakukan akan berdampak pada perubahan sosial dan ekonomi berskala nasional.   Dengan data bahwa ada korelasi positif antara tingginya angka kemiskinan dan tingginya angka kriminalitas secara nasional, strategi pencegahan yang harus dilakukan adalah fokus pada level makro, yaitu dengan menurunkan angka kemiskinan dan penggangguran. Dengan kata lain, negara harus hadir untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya jika menginginkan angka kriminalitas menurun, termasuk begal dan kejahatan jalanan lainnya.   Pemerintah harus mampu mewujudkan situasi sosial masyarakat, di mana setiap insan yang lahir, hidup dan berkembang di negeri ini harus bisa dijamin kesejahteraannya. Memang berat, tetapi saya yakin pasti bisa mengingat Indonesia adalah bangsa yang kaya. Sejak di dalam kandungan, setiap insan anak bangsa seharunya sudah sejahtera. Setelah dilahirkan sampai melewati masa sekolah hingga kemudian siap bekerja atau berwirausaha. Idealnya, bangsa ini harus menjamin bahwa lapangan kerja tersedia atau kesempatan berwirausaha terjamin dengan baik. Sistem jaminan sosial juga harus dibangun dengan baik.   Pemerintah memang harus bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat. Kita harus sampai pada titik di mana setiap orang percaya bahwa ”menjadi sejahtera adalah keniscayaan” di republik ini. Sementara ”menjadi miskin adalah pilihan”. Sudah seharusnya seluruh rakyat Indonesia hidup sejahtera. Dengan komitmen ini, saya yakin angka kriminalitas, termasuk begal dan kejahatan lainnya, akan menurun. ●

Sumber :  https://www.kompas.id/artikel/sayembara-tangkap-begal?open_from=Artikel_Opini_Page