Kudatuli Goenawan Mohamad :  Penyair, esais, pelukis. Catatan Pinggir telah terhimpun dalam 14 jilid. Buku terbarunya, antara lain, Albert Camus: Tubuh dan Sejarah, Eco dan Iman, Estetika Hitam, Dari Sinai sampai Alghazali.

TEMPO HARIAN, 27 Juli 2026

 

 

                                                           

·      Akronim, seperti dalam Kudatuli, tak sekadar mengandung makna totaliter, tapi juga trauma sosial.   ·      Kudatuli mengacu pada peristiwa 27 Juli 1996 ketika tentara menyerbu kantor PDI di Jalan Diponegoro.   ·      Seperti namanya, kekerasan negara direspons seperti kuda tuli oleh negara.   KEBIASAAN kita membuat akronim membawa kita ke arah pengertian yang saling-silang.   Kata "jagung", contohnya. Kata ini acapkali dipakai untuk mengacu pada pengertian "Jaksa Agung". Tapi yang denotatif pelan-pelan bersenyawa dengan pencandraan sosial (social imagining) dan tugas kejaksaan—posisi penting dalam tata negara—pun berubah jadi sesuatu yang "enteng". Seakan-akan ia tak ada hubungannya dengan kekuasaan besar yang bisa menjadikan seseorang dicurigai negara. "Jagung" (lembaga pentung itu) jadi sesuatu yang banal, seperti "pop corn" yang kita letakkan di mulut kita sembari nonton film Batman.   Di sini izinkan saya menambahkan apa yang tak diurai George Orwell tentang akronim dalam 1984, novelnya yang menjadi model analisis bahasa totaliter: akronim ada hubungannya dengan trauma sosial. Pada gilirannya makna kata "Jagung" terbentuk dalam pengalaman masyarakat—pengalaman tentang lembaga-lembaga hukum yang ternyata tak berbobot, bisa diacak-acak, digoreng, dikacau. Bahkan bisa dianggap tak penting.   Hari-hari ini saya menemukan kata lain: "kudatuli".   Kata itu semula mengacu pada sebuah peristiwa kekerasan pada 27 Juli 1996. Pagi itu, sejumlah besar orang—perusuh yang dibayar tentara—menyerbu kantor Partai Demokrasi Indonesia untuk menumbangkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang dinilai membentuk oposisi kepada pemerintahan Presiden Soeharto. Jelas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia turut aktif. Saya tak tahu siapa yang memulai kata "kudatuli"; tapi ia pasti pintar. Saya duga ini akronim yang ia bentuk dari kata "kudeta 27 Juli". Tak amat pas, agak dipaksakan, tapi di sini ada unsur "social imagining" dan trauma sosial yang menyusup ke dalamnya.   Dalam kata "kudatuli", secara sadar atau bawah sadar, ada gambaran traumatik tentang sesuatu yang tak mau dengar dan tak punya kendali. Ada kekerasan. Ada kesewenang-wenangan.   Pagi 27 Juli itu saya bertemu dengan Marsillam Simanjuntak, Arief Budiman, dan Susanto Pudjomartono di satu sudut Pasar Senen di Jakarta Pusat yang praktis untuk rapat-klandestin. Kemudian datang Budiman Sudjatmiko dan seingat saya Nezar Patria. Kami semua, dengan intensitas yag berbeda, ikut dalam perlawanan terhadap rezim. Susanto—kini almarhum—wartawan The Jakarta Post, juga mantan redaktur Tempo; Budiman dan Nezar dari PRD, Partai Rakyat Demokratik.    Sebelum Budiman dan Nezar hadir, berita tak henti-hentinya datang ke telepon seluler Susanto: kantor PDI diserbu.   Kami tak kaget. Sudah beberapa hari gedung di pojok Jalan Diponegoro itu dibayang-bayangi "musuh". Para anggota dan simpatisan partai berhimpun dan bersiap. Santoso, teman dari Aliansi Jurnalis Independen, memberi tahu saya bahwa pada 27 Juli, Jalan Diponegoro 58 akan diserbu. Santoso, yang biasa dan mahir dalam gerakan senyap, entah bagaimana bisa mendapat informasi itu. Saya tak bertanya. Tapi di Utan Kayu 69 H kami siaga. Gus Dur kadang-kadang bersama kami.   Dukungan dari masyarakat mengalir. Tampaknya orang tahu mana yang harus dibela. Para tukang bangunan yang sedang bekerja di satu proyek di dekat situ beriuran membelikan sarapan buat teman-teman PDI yang bersiaga dan bergadang di kantor. Di antara kami, terutama yang biasa memproduksi selebaran gelap, ada yang mencetak pamflet, menggugah semangat. Saya dengan setengah main-main membuat surat dengan meniru tanda tangan Bung Karno, lalu kami kirim faksimile ke Jalan Diponegoro, menyerukan agar perlawanan terus (tapi saya tak tahu apakah surat itu dibaca).   Sehari sebelum serbuan "Kuda Tuli", kami berkumpul di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta di Jalan Proklamasi, yang hanya berjarak beberapa menit dari kantor PDI. Pertemuan itu disebut "seminar". Beberapa selebaran gelap sudah disiapkan.   Tapi saya tak tahu secara detail bagaimana serbuan musuh terjadi pagi-pagi 27 Juli. Jakarta kacau hari itu. Dari Menteng sampai Matraman, kota dalam keadaan "perang".   Ribuan orang murka di jalan. Ada gardu polisi yang dibakar demonstran. Informasi simpang-siur. Seorang teman mengabarkan, di kantor PDI tamak darah tumpah di pelbagai tempat; para penyerbu menggunakan senjata tajam, katanya, dan korban jatuh. Tapi ada teman yang membantah: sebenarnya tak ada perlawanan. "Musuh" menyerbu masuk ketika para anggota PDI kecapekan berjaga. Mereka berhasil.   Setelah 27 Juli, penguasa menangkapi para pelawan, atau sebagian pelawan. Saya, Arief Budiman, dan Marsillam lolos. Tapi Budiman ditangkap. Dia kemudian dituduh menggerakkan demonstrasi besar itu. Tentu saja tidak benar. Budiman bahkan baru tahu kantor PDI diserbu dari kami yang berkumpul di Pasar Senen.   Tapi, seperti biasa, bantahan terhadap dakwaan palsu diterima dengan sikap kuda tuli. Budiman dihukum penjara. Seperti biasa—sebuah "kelaziman" yang berlaku di kejaksaan sampai hari ini—data dan informasi disulap, dari tak ada jadi ada. Hukum hanya berpura-pura sekian hari. ●   Sumber :   https://www.tempo.co/politik/peristiwa-27-juli-1996-kudatuli-pdi-2278583