Mengapa Kelangkaan BBM Tak Diantisipasi Sejak Dini Caesar Akbar :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 26 Juli 2026

 

 

                                                           

·      Penyaluran Pertalite hingga pertengahan Juli telah menembus 47,68 persen dari kuota tahun ini.   ·      Pangsa pasar Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen setelah harganya naik.   ·      Pembenahan sistem pengawasan konsumen harus diikuti revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.   SELEMBAR spanduk kuning membentang di atap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum KM 7 Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Kain itu bertulisan "Awas lur! Kalau antre bolak-balik (pelangsir) pacak keno UU Migas 6 tahun penjara dan dendo Rp 60 miliar". Artinya kira-kira mengingatkan masyarakat agar tidak berlaku curang dengan bolak-balik membeli bahan bakar bersubsidi untuk dijual kembali.   Menurut seorang petugas SPBU itu, spanduk tersebut dipasang untuk mencegah penyalahgunaan Pertalite dan solar bersubsidi. Masyarakat, kata dia, diimbau membeli bahan bakar sesuai dengan kebutuhan dan tidak melakukan pengisian berulang menggunakan kendaraan yang sama ataupun berbeda untuk ditimbun atau dijual kembali. "Kami mengimbau masyarakat tidak melangsir," ujarnya pada Kamis, 23 Juli 2026.   Di tempat pengisian bahan bakar itu tampak barisan sepeda motor dan mobil di jalur pembelian Pertalite. Demikian pula di sejumlah SPBU lain di Palembang. Namun, berdasarkan pengamatan Tempo, antrean tak lagi mengular hingga ke luar area SPBU seperti yang terjadi beberapa pekan sebelumnya.   Di sisi lain SPBU KM 7 Sukarami, sebuah papan berlapis spanduk kuning memuat peraturan antrean pembeli solar. Pengendara dilarang antre sebelum pukul 20.30. Penyaluran solar, menurut pengumuman itu, berlangsung pada pukul 21.00 hingga 05.00 WIB.   Meski antrean mulai berkurang, sebagian masyarakat belum sepenuhnya tenang. Sandhy, pengguna Pertalite, mengaku selalu mengisi penuh tangki kendaraannya. Pengalaman antre panjang beberapa bulan terakhir membuatnya mengubah kebiasaan saat membeli bahan bakar. "Sekarang, kalau sudah dapat giliran, saya isi penuh sekalian supaya tidak perlu sering-sering antre lagi," tuturnya.   Palembang hanya satu dari sejumlah daerah yang warganya terpaksa antre untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi beberapa pekan terakhir. Fenomena serupa muncul di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, juga di Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur.   Dalam rapat kerja dengan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat yang antara lain mengurus bidang energi pada Kamis, 16 Juli 2026, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman mengakui sempat terjadi antrean di sejumlah daerah di Sumatera.   Menurut dia, kondisi itu dipicu keterlambatan distribusi dan meningkatnya pembelian. Untuk mengatasinya, Pertamina Patra Niaga menambah pasokan, mengerahkan kendaraan distribusi tambahan, serta memperpanjang jam operasional SPBU.   ●●●   MESKI harus antre, Muhammad Olga merasa lebih untung membeli Pertalite alih-alih Pertamax yang harganya melangit. Karyawan swasta yang juga pengemudi taksi online itu mendaftarkan mobilnya dalam program "Subsidi Tepat" di aplikasi digital MyPertamina agar bisa membeli Pertalite.   Pada awalnya Olga gagal mendaftarkan mobilnya. Baru sepekan kemudian, setelah mencoba lagi, ia memperoleh kode respons cepat (QR code). "Kalau ada Pertalite, saya pilih Pertalite. Selisihnya lumayan," kata Olga, yang tinggal di Tangerang Selatan, Banten. Sebelumnya Olga menghabiskan Rp 200 ribu sehari untuk membeli Pertamax. Kini pengeluarannya hanya Rp 100 ribu.   Olga adalah satu dari ribuan, atau mungkin jutaan, pengguna Pertamax yang bermigrasi ke Pertalite. Tren migrasi ini kian masif setelah harga Pertamax naik pada Juni 2026. Perilaku ini pun tecermin dalam data Pertamina.   Setelah harga Pertamax naik, pangsa pasar Pertalite meningkat dari 75,4 persen pada Januari-Mei menjadi 80,3 persen pada Juli. Sebaliknya, pangsa pasar Pertamax pada periode tersebut turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen.   Rata-rata penyaluran Pertalite pada Juli naik 9,4 persen atau sekitar 7.129 kiloliter per hari dibanding pada Januari-Mei. Adapun tingkat penyaluran Pertamax Series turun 18 persen atau sekitar 4.476 kiloliter per hari.   Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga menunjukkan penyaluran Pertalite hingga pertengahan Juli telah menembus 13,96 juta kiloliter atau 47,68 persen dari kuota tahun ini, yang dipatok 29,27 juta kiloliter. Adapun penyaluran solar mencapai 9,48 juta kiloliter atau 50,85 persen dari kuota 18,64 juta kiloliter.   Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan kenaikan angka penyaluran itu dipicu perubahan pola pembelian bahan bakar. "Adanya shifting atau perubahan pola pembelian bahan bakar nonsubsidi, banyak yang pindah menjadi konsumen bahan bakar bersubsidi," ujarnya.   Kenaikan tingkat konsumsi itu mendorong BPH Migas mengevaluasi tata kelola distribusi bahan bakar bersubsidi. "Kami mencermati semua masukan untuk memperbarui mekanisme tata kelola distribusi bahan bakar, khususnya bahan bakar bersubsidi dan yang mendapatkan kompensasi dari negara," tuturnya.   Menurut Wahyudi, BPH Migas akan mengevaluasi batas volume pembelian bahan bakar bersubsidi untuk menekan pembelian dalam jumlah besar yang dilakukan secara berulang. Lembaganya juga menyiapkan QR code dinamis yang terintegrasi dengan sistem PT Pertamina Patra Niaga agar transaksi tidak wajar dapat terdeteksi dan diblokir secara otomatis.   Namun, Wahyudi menambahkan, pembenahan sistem itu perlu diikuti revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Menurut dia, aturan tersebut masih mengelompokkan pengguna bahan bakar bersubsidi berdasarkan jenis kendaraan. BPH Migas mengusulkan revisi peraturan itu sejak 2022, tapi hingga kini belum disetujui pemerintah.   Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga memperketat validasi data dalam program Subsidi Tepat. Hingga pertengahan Juli 2026, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) itu telah memutakhirkan data lebih dari 1,5 juta kendaraan dan memblokir lebih dari 307 ribu QR code yang diduga menyalahi penggunaan bahan bakar bersubsidi.   Dalam evaluasinya, Pertamina menemukan berbagai modus penyalahgunaan BBM bersubsidi, antara lain manipulasi QR code, modifikasi tangki kendaraan, penggunaan alat pemutus pelacak pada truk tangki, dan penimbunan.   Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pengendalian konsumsi Pertalite masih belum efektif. Menurut dia, kesiapan pemerintah memverifikasi konsumen bahan bakar bersubsidi belum sebanding dengan lonjakan jumlah pengguna yang berpindah dari bahan bakar nonsubsidi. "Kesiapan verifikasi konsumen bahan bakar bersubsidi dengan lonjakan migrasi tidak sebanding," katanya.   Adapun Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi memperbesar perpindahan konsumen ke Pertalite dan solar. Menurut dia, makin besar selisih harga antara produk bersubsidi dan nonsubsidi, makin banyak konsumen yang beralih karena sensitif terhadap harga.   Namun Faisal menilai antrean pembeli Pertalite dan solar tidak sepenuhnya dipicu perpindahan tersebut. Menurut dia, antrean telah lama terjadi di sejumlah daerah di luar Jawa akibat persoalan distribusi dan kuota. "Masalah kuota di tiap daerah juga perlu dievaluasi karena antrean sudah terjadi sebelum ini. Dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi, antreannya jadi makin panjang," tuturnya. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/ekonomi/pertalite-solar-pertamina-kelangkaan-bbm-2278191