Rohingya di Ujung Jalan Rina Widiastuti :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 26 Juli 2026

 

 

                                                           

·      Konflik yang memanas di Myanmar memicu gelombang baru pengungsi Rohingya ke Bangladesh.   ·      Di tengah kamp-kamp yang makin padat di Cox's Bazar dan berkurangnya bantuan internasional, kondisi pengungsi Rohingya makin buruk.   ·      Krisis kemanusiaan ini akan terus berlangsung selama isu Rohingya belum menjadi bagian dari penyelesaian konflik Myanmar.   PENGAMANAN Bangladesh di perbatasan dengan Myanmar makin ketat. Di sepanjang jalan menuju Cox's Bazar, kota pelabuhan di tenggara Bangladesh, pos-pos pemeriksaan berdiri hanya berjarak 2-3 kilometer. Setiap pos dijaga empat-lima tentara. Barikade dipasang di sejumlah titik. Setiap kendaraan yang melintas berpotensi dihentikan untuk diperiksa.   Pemandangan itu disaksikan dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad, ketika mengunjungi Cox’s Bazar pada akhir Mei 2026. Dengan mobil sewaan dari hotel tempatnya menginap, ia berkeliling kawasan yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Rakhine, Myanmar, itu.   Shofwan lolos dari pemeriksaan. Menurut dia, aparat tampaknya menerapkan penyaringan berdasarkan profil orang yang melintas. “Kalau terlihat seperti turis atau tidak mencurigakan, tidak diperiksa,” katanya kepada Tempo di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, pada Sabtu, 11 Juli 2026.   Peningkatan pengamanan di perbatasan itu dipicu memanasnya konflik di Myanmar dalam beberapa bulan terakhir. Perang saudara berkobar di berbagai wilayah setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Sejumlah kelompok etnis yang telah lama berkonflik dengan pemerintah angkat senjata, termasuk Arakan Army di Rakhine.   Di tengah perang itu, etnis Rohingya kembali menjadi kelompok yang paling rentan. Sejak eksodus besar-besaran pada 2017 akibat operasi militer Myanmar di Rakhine, lebih dari 1 juta orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Kini memburuknya situasi keamanan di Rakhine kembali mendorong warga Rohingya meninggalkan kampung halaman dan menambah tekanan terhadap kamp-kamp pengungsi di Cox’s Bazar.   Arakan Army menggencarkan serangan terhadap banyak pos militer di Rakhine. Pada akhir 2025, kelompok separatis bersenjata itu disebut telah menguasai 14 dari 17 kotapraja di negara bagian tersebut. Ketidakstabilan di perbatasan membuat Bangladesh memperketat pengawasan sekaligus mengantisipasi limpahan konflik ke wilayahnya.   Shofwan berada di Bangladesh setelah menjadi pembicara dalam seminar Global South Solidarity di Dhaka. Seusai acara, Sekretaris Eksekutif ASEAN Study Center UI ini menyempatkan diri pergi ke Cox’s Bazar untuk melihat langsung kehidupan pengungsi Rohingya yang selama bertahun-tahun bertahan di kamp-kamp sepanjang perbatasan Bangladesh-Myanmar itu.   Dia berusaha memperoleh izin memasuki kamp pengungsi. Dari informasi yang diterimanya, Refugee Relief and Repatriation Commissioner (RRRC) tidak keberatan. “Tapi enggak dapat izin dari militer Bangladesh,” ujar Shofwan.   Meski Shofwan gagal memasuki kamp, skala krisis di Cox’s Bazar tergambar jelas dari data pemerintah Bangladesh. Senior Assistant Secretary RRRC Aftabuzzaman Al Imran mengatakan sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya kini menempati 34 kamp di sana. Sebanyak 33 kamp berada di dekat perbatasan Myanmar. Enam kamp berada di Teknaf, kurang dari 5 kilometer dari garis batas negara, sementara 27 kamp lain bisa dicapai dengan waktu tempuh sekitar satu jam. Kamp Kutupalong di Kecamatan Ukhia menjadi kamp pengungsi terbesar di dunia.   Mayoritas penghuni kamp berasal dari Rakhine, wilayah paling barat Myanmar. Mereka melarikan diri akibat kekerasan yang berlangsung selama puluhan tahun, dengan gelombang eksodus terbesar terjadi pada 2017. Bangladesh menjadi tujuan utama karena berbatasan langsung. Sebagian kemudian melanjutkan perjalanan ke Malaysia, Thailand, Indonesia, hingga Australia.   Arus pengungsi itu belum berhenti. “Dalam satu setengah tahun terakhir, kami menerima hampir 200 ribu pendatang baru Rohingya. Jadi Anda dapat dengan mudah memahami bahwa situasi di Myanmar sama sekali tidak baik,” tutur Al Imran kepada wartawan Tempo melalui percakapan WhatsApp pada Rabu, 15 Juli 2026.   Masalahnya, kemampuan Bangladesh untuk menampung mereka justru makin terbatas. Jumlah dana bantuan internasional terus menurun seiring dengan perhatian dunia yang beralih ke berbagai konflik lain, seperti di Gaza dan Sudan. Menurut Al Imran, pemerintah Bangladesh kini hanya menerima sekitar separuh dari anggaran yang pernah tersedia pada masa awal krisis. “Kami berusaha menarik perhatian seluruh dunia agar dana tersebut tetap seperti semula sehingga Bangladesh tidak terjerumus ke dalam masalah yang lebih besar di masa depan,” katanya.   Berkurangnya dana berdampak langsung terhadap kehidupan pengungsi. Program Pangan Dunia (WFP) beberapa kali memangkas bantuan pangan bulanan. Menurut data RRRC, pada 2025, hanya 53 persen kebutuhan pendanaan yang terpenuhi. Hingga pertengahan 2026, angkanya turun menjadi sekitar 35 persen.   Di tengah keterbatasan itu, bencana alam memperburuk keadaan. Kamp-kamp pengungsi berdiri di kawasan perbukitan yang sebelumnya merupakan hutan lindung. Pemerintah Bangladesh juga tidak memiliki ruang untuk memperluas kawasan permukiman pengungsi. Karena ruang hidup makin pengap, mereka meratakan sebagian bukit untuk memperluas permukiman, yang meningkatkan risiko tanah longsor. Hingga pertengahan Juli, sedikitnya 13 orang dilaporkan meninggal akibat tanah runtuh.   Permasalahan bisa bertambah kompleks jika konflik di Myanmar terus berlanjut. “Kami khawatir akan terjadi pembersihan etnis secara absolut dan menyeluruh di sana dan mereka semua akan memasuki Bangladesh,” ujar Al Imran.   Pengajar di Departemen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Hadza Min Fadhli Robby, menilai kekhawatiran tersebut sangat mungkin terbukti. Menurut dia, klaim Arakan Army yang telah menguasai hampir semua wilayah perbatasan menunjukkan eskalasi konflik belum akan selesai dalam waktu dekat.   “Bukan tidak mungkin penduduk Bangladesh sendiri akan menjadi internally displaced person yang menambah kerumitan isu pengungsi di sana,” katanya. Di sisi lain, tawaran gencatan senjata yang diajukan Arakan Rohingya Salvation Army untuk membuka koridor kemanusiaan belum memperoleh tanggapan dari Arakan Army ataupun pemerintah Myanmar.   Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Heru Susetyo, menambahkan, Bangladesh sendiri sedang menghadapi persoalan ekonomi dan kemiskinan setelah perubahan pemerintahan selepas kejatuhan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada 2024. “Menampung Rohingya makin menambah problem dari Bangladesh,” tuturnya.   ●●●   SHOFWAN Al Banna Choiruzzad gagal memasuki kamp pengungsi di Cox’s Bazar. Namun dia bertemu dan berbincang dengan sejumlah warga Rohingya di sana. Ia menemui mereka dua kali, menjelang dan pada saat Idul Adha. Satu pengungsi yang menguasai bahasa Inggris menjadi penerjemah.   Dari percakapan itu, tergambar kehidupan yang penuh keterbatasan. Kamp sangat padat, sanitasi buruk, dan fasilitas kesehatan minim, sementara bantuan kemanusiaan terus menyusut. “Badannya kurus, lusuh gitu,” kata Shofwan menggambarkan kondisi para pengungsi yang ditemuinya.   Sebagian pengungsi mencari pekerjaan serabutan dengan upah rendah. Sebagian lain terjerumus dalam aktivitas ilegal demi bertahan hidup.   Ketika kehidupan di kamp tak dapat menjanjikan masa depan, banyak di antara mereka memilih meninggalkan Bangladesh melalui jalur laut menuju Malaysia, Indonesia, atau Australia. Perjalanan itu sangat berbahaya karena mereka menghadapi badai, kapal yang tidak layak, hingga ancaman perdagangan orang.   Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Rizka Fiani Prabaningtyas, mengatakan pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia berasal dari dua jalur, yakni langsung dari Rakhine dan dari kamp-kamp di Cox’s Bazar. “Mereka mencari tempat yang bisa memberikan perlindungan karena situasi di Myanmar sudah sangat mengkhawatirkan,” tuturnya.   Kondisi itu memaksa mereka tetap menempuh mara bahaya di laut di tengah musim angin kencang. “Makanya banyak yang lebih dulu karam di Teluk Bengali,” ujar Rizka.   Pada pertengahan Juli 2026, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) melaporkan dugaan tenggelamnya dua kapal yang membawa lebih dari 500 orang di lepas pantai Myanmar. Sebagian besar penumpangnya merupakan warga Rohingya, termasuk beberapa yang berangkat dari kamp-kamp di Cox’s Bazar.   Menurut Rizka, tragedi semacam itu akan terus berulang selama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) belum menjadikan persoalan Rohingya sebagai bagian utama penyelesaian konflik Myanmar.   Selama ini isu pengungsi lebih sering dipandang sebagai dampak keamanan regional, bukan bagian dari solusi politik. “Padahal tata kelola untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang dihadapi pengungsi ini seharusnya menjadi bagian integral dari keseluruhan solusi untuk mengatasi masalah Myanmar,” tuturnya. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/internasional/situasi-pengungsi-rohingya-di-bangladesh-2278169