Membingkai Kepentingan Indonesia Rene L Pattiradjawane  ;   Wartawan Senior Kompas

KOMPAS,  11 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Dinamika kawasan Asia Tenggara selama kurun sepuluh tahun terakhir memberikan tanda yang kuat bagi Indonesia untuk mengejawantahkan politik regional secara masif dan komprehensif, khususnya menyongsong dimulainya Komunitas ASEAN 2015. Di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, posisi poros Indonesia dalam ASEAN terlihat tidak memiliki arah dan tujuan. Dalam sepuluh tahun ini, Indonesia membiarkan Kamboja melakukan boikot tanpa menghasilkan komunike bersama para menlu ASEAN pada 2013, tradisi regionalisme yang dilakukan negara-negara Asia Tenggara pasca-Perang Dingin. Rasanya tak perlu memproyeksikan demokrasi Indonesia yang dicapai dalam 15 tahun terakhir ke dalam forum internasional, seperti G-20 atau melalui Forum Demokrasi Bali, yang tidak memberikan sumbangsih nyata bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Di sisi lain, kenyataan dinamika ASEAN dalam menyambut konektivitas Komunitas ASEAN 2015 bergerak tidak memiliki arah dan condong dibiarkan bekerja secara otopilot mengikuti nuansa perkembangan. Khususnya terkait klaim tumpang tindih kedaulatan di Laut ASEAN (”ASEAN dan Laut China Selatan”, Kompas 28/4). Seperti pandangan yang disampaikan dalam laporan akhir tahun 2013 harian ini, konsentrasi politik luar negeri Indonesia memerlukan pendalaman dan pemahaman strategis atas perubahan dan kesinambungan pluralisme geopolitik ASEAN yang kurang diperhatikan dalam sepuluh tahun terakhir. Padahal, rumusan pilar politik dan keamanan dari tiga pilar konektivitas ASEAN adalah prakarsa Indonesia yang harus terus-menerus dipertahankan keabsahannya bagi dinamika ASEAN. Mengacu catatan perdagangan Indonesia-ASEAN, misalnya baik dari Badan Pusat Statistik maupun Kementerian Perdagangan, total impor-ekspor nonmigas Indonesia ke wilayah ASEAN mencapai 19 miliar dollar AS, dan jauh lebih besar ketimbang ekspor-impor sejenis ke Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, China, dan lainnya. Itu berarti ASEAN menjadi terlalu penting dan menjadi sentra utama kepentingan nasional Indonesia, yang mewajibkan kita memainkan peranan aktif bagi stabilitas dan perdamaian. Menteri ASEAN Pertanyaannya, apakah sudah waktunya bagi kita memberikan penekanan khusus dan meletakan serta menjaga kepentingan nasional Indonesia di dalam ASEAN secara komprehensif? Jawabannya adalah ya. Proyeksi yang segera terpikirkan adalah pemerintahan baru pasca SBY harus membingkai kepentingan Indonesia untuk kurun 2015- 2025 sebagai jendela krusial membawa kepentingan nasional ke tingkat yang lebih tinggi. Sudah waktunya Indonesia memiliki pejabat negara dalam kapasitas sebagai Menteri ASEAN dengan tugas memperluas dan mempertegas ”politik gotong royong” untuk menopang pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi, serta pilar sosial-budaya dalam kerangka konektivitas Komunitas ASEAN 2015. ”Dengan demikian bangsa-bangsa Asia Tenggara baik setjara kolektif dapat membangun untuk mentjapai kemadjuan bagi mentjiptakan masjarakat adil dan makmur, baik dilingkungan masing-masing maupun dalam lingkungan wilajah Asia Tenggara,” kata pejabat Presiden Soeharto dalam pidatonya di DPR-GR tahun 1967. Menteri ASEAN bagi Indonesia adalah upaya modernisasi politik luar negeri bebas aktif di abad ke-21 ini melalui ketahanan dalam rangka kohesivitas mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara yang damai dan stabil. Modernisasi ini dibangun berlandaskan kerja sama saling menguntungkan untuk mencapai ”mimpi ASEAN” sebagai kawasan yang adil dan makmur. ●