Empati buat Capres Toeti Prahas Adhitama  ;   Anggota Dewan Redaksi Media Group

MEDIA INDONESIA,  09 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

MENGAMATI kerepotan partai-partai politik mencari tokoh-tokoh untuk memimpin negeri ini lima tahun ke depan, dan menyimak berbagai strategi maupun taktik untuk memilih yang dianggap memenuhi syarat, timbul empati bagi para capres dan cawapres yang pada waktu ini ibarat dijadikan wayang. Bukan hanya para caleg yang bisa mengalami stres, para capres/cawapres pun rasanya tidak terhindar dari perasaan tidak nyaman itu. Selain menunggu D-day (istilah sandi untuk langkah pertama pembebasan Eropa dari Perang Dunia II), mereka pun barangkali menunggu kapan hiruk-pikuk ini akan berakhir, dengan kemenangan diharapkan ada di pihak mereka, tentu. Saat-saat ini mereka tiap hari dianalisis, dipasang-pasangkan dengan tokoh-tokoh berbeda-beda, dipuji, dan dicela untuk peran masa lalu maupun yang belum sepenuhnya berlalu, dan bahkan yang dibayangkan akan terjadi di masa depan. Syukurlah mereka tampaknya tokoh-tokoh tangguh. Jika merenungkan apa yang akan terjadi Oktober nanti, mungkin saja yang terpilih bukan idola kita. Tetapi, bila kita memiliki sebentuk empati bagi pasangan pemimpin nanti, beban tugas dan kewajiban mereka tidak terduga beratnya.  Permasalahan apa yang akan ditangani pertama? Melihat amburadulnya pemilu legislatif belum lama ini karena persoalan kejujuran, dan kasus-kasus korupsi raksasa yang merajalela dan tak kunjung tuntas penyelesaiannya, serta kekerasan seksual terhadap anak-anak yang marak di banyak tempat, kita sebenarnya memerlukan revolusi moral. Dari mana mulainya? Menuntut prioritas Dalam dialog safari Jokowi, tokoh NU Solahuddin Wahid menyatakan pembenahan hukum perlu diutamakan. Tak kalah penting masalah birokrasi yang mengatur tata-negara kita; selain masalah ekonomi, buda ya, dan sosial. Gus Solah benar. Di lain pihak, bila kita khusus bicara soal politik, orde politik sendiri adalah cermin kultur masyarakat secara umum. Kemampuan melihat isu-isu politik secara dini, dan menanggapinya secara efektif, bergantung kepada kedewasaan kita dalam sikap dan perilaku politik maupun komunikasi politik antarkita. Apa konsep-konsep politik yang kita ikuti selama ini dan yang mungkin masih akan kita jalankan di masa depan? Kinerja lembaga legislatif yang jauh dari harapan rakyat yang diwakilinya, dan lembaga eksekutif dengan sistem birokrasi yang mengecewakan, memerlukan pembenahan politik luar biasa. Kita bersyukur lembaga yudikatif relatif bersih jika dibandingkan dengan dua lembaga pemerintahan yang disebut terdahulu; sekalipun ada juga gelintir-gelintir anggotanya yang mengkhianati profesinya. Tentang masalah ekonomi, tentu bukan hanya pertumbuhan ekonomi tinggi yang menjadi andalan. Rakyat tak mungkin sejahtera bila ketimpangan masih demikian besar. Puluhan juta rakyat masih tergolong miskin seiring de ngan jumlah pengangguran yang sebanding. Untuk kese jahteraan rakyat, kita idealnya merujuk lewat Human Development Index (HDI), yang menilai , sejahtera-tidaknya seorang ma nusia lewat tiga hal: harapan hidup (yang menyangkut masalah kesehatan), pendidikan, dan penghasilan. Baru setelah ketiganya memenuhi persyaratan, kita bisa menyebut diri berhasil. Itulah tantangan para pemimpin masa depan. Dilemanya, perkembangan dunia memaksa negara-negara berkembang bersaing bukan hanya satu sama lain, tetapi juga dengan negara-negara maju. Stabilitas politik menjadi prasyarat untuk terjaminnya pertumbuhan. Kelompok elite, khususnya di kalangan politik, tentu menyadari hakikat kebenaran pendapat itu.  Rasanya tidak jujur bila demi kepentingan kelompoknya, partai politik dengan sewenang-wenang menyisihkan saingan tanpa mempertimbangkan akibat-akibatnya. Kampanye hitam, misalnya, tentu menodai kemurnian arti demokrasi. Kalangan politisi menghadapi beban berat. Demi kestabilan pembangunan, mereka tidak ingin terjadi gejolak sekecil apa pun. Di lain pihak, demi , pendulangan suara, mereka dituntut memberikan janji-janji yang mungkin tidak bisa dipenuhi, sedangkan rakyat tidak sabar menanti kemajuan yang mempercepat datangnya kesejahteraan. Lebih-lebih setelah melihat perkembangan rakyat di negara-negara maju maupun di negara yang belum terlalu lama maju seperti Korea Selatan. Masalah-masalah itu umum menjadi percaturan pendapat, kalau bukan adu kekuatan, dalam ajang politik di negara berkembang. Kadang-kadang percaturan itu demikian mengasyikkan sehingga tema sentral yang semula menjadi katalisatornya malahan terabaikan, yakni bagaimana mencari jalan  pintas untuk menyejahterakan rakyat. Pesan RI-1 masa lalu Pada Desember 1987, lebih dari seperempat abad yang lalu, Pak Harto yang menjabat RI-1 waktu itu mengucapkan pidato-pidato yang mengandung pesan;...“Sejarah pembangunan bangsa mana pun, dari zaman dahulu hingga sekarang, selalu melahirkan akibat-akibat samping yang bukan menjadi tujuan pokok pembangunan itu sendiri. Karena itu, saya sering mengatakan bahwa dalam melanjutkan, meningkatkan, dan memperluas pembangunan, kita juga harus terus-menerus mengadakan pembaharuan, jika perlu mengadakan koreksi-koreksi. Di zaman serbamaju sekarang, profesionalisme saja tidak akan pernah cukup. Profesionalisme harus tetap diarahkan wawasan yang benar dan idealisme yang luhur. Tanpa itu, profesionalisme bisa kehilangan arahnya bagi kebaikan kehidupan manusia, dapat merendahkan martabat manusia. Kalau nilai kesetiakawanan sosial tidak kita hayati dan tidak kita tunjukkan, persatuan dan kesatuan bangsa kita tidak akan kukuh. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar peningkatan kesetiakawanan sosial benar-benar menjadi perhatian kita semua....“ ●