Partai Islam : Kejutan yang Memberi Harapan Ilham Khoiri  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS,  05 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

DI luar perkiraan sejumlah lembaga survei, partai- partai Islam ternyata memperoleh dukungan suara pemilih yang lumayan pada Pemilu Legislatif 9 April 2014. Jika berkoalisi, total akumulasi suara mereka cukup untuk mengusung calon presiden-wakil presiden sendiri. Namun, mungkinkah? Penghitungan resmi hasil pemilu legislatif kali ini bakal diumumkan Komisi Pemilihan Umum pada pertengahan Mei. Namun, sejumlah lembaga hitung cepat (quick count) telah merilis angka prediksi. Simak saja, misalnya, hasil hitung cepat Kompas. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan unggul dengan 19,25 persen suara. Disusul Partai Golkar (14,97 persen), Partai Gerindra (11,79 persen), dan Partai Demokrat (9,35 persen). Setelah itu, diikuti partai-partai Islam, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (9,11 persen), Partai Amanat Nasional (7,55 persen), Partai Persatuan Pembangunan (6,71 persen), dan Partai Keadilan Sejahtera (6,69 persen). Partai Nasdem mengantongi 6,69 persen suara, lalu Partai Hanura dengan 5,13 persen, Partai Bulan Bintang 1,51 persen, dan PKPI dengan 0,97 persen. Hasil ini mengejutkan. Ini disebabkan banyak survei sejak jauh-jauh hari hingga beberapa pekan sebelum pemungutan suara memperlihatkan angka elektabilitas partai-partai Islam relatif rendah. Bahkan, beberapa partai diperkirakan tak lolos ambang batas parlemen 3,5 persen. Memang dalam survei-survei itu selalu ada kelompok undecided voters (pemilih yang belum menentukan pilihan) sekitar 30 persen dari total responden. Namun, melampaui perkiraan sejumlah pengamat, ternyata partai Islam justru mengantongi suara lumayan. Bahkan, suara beberapa partai meningkat, terutama PKB yang melejit dua kali lipat dibandingkan dengan perolehan Pemilu 2009. Setidaknya, partai-partai itu masih bisa masuk ke Senayan, kecuali PBB yang diperkirakan sulit menembus ambang batas parlemen. ”Pulang kampung” Apa yang mendorong partai-partai Islam tetap bertahan, bahkan memperoleh dukungan pemilih lebih tinggi pada pemilu kali ini? Greg Barton, Guru Besar Studi Indonesia di Monash University, Australia, punya perkiraan menarik. Kebetulan, dia mengunjungi Indonesia untuk menyaksikan pemilu kali ini. Dalam obrolan dengan Redaksi Kompas di Jakarta, sehari setelah pencoblosan, Kamis (10/4), Greg mengungkapkan, suara Partai Demokrat merosot dari 21 persen menjadi sekitar 10 persen pada pemilu kali ini akibat citranya terpuruk setelah sejumlah elite partai, bahkan ketua umumnya, tersangkut kasus korupsi. Limpahan suara dari partai ini lantas menyebar ke sejumlah partai, termasuk partai-partai Islam. ”Ketika citra Partai Demokrat menurun, suara sebagian pemilih ’pulang kampung’ ke partai-partai lama, termasuk partai-partai Islam, atau ke partai baru yang dapat untung. Ini juga memperlihatkan masih ada politik aliran di Indonesia,” katanya. Perubahan perilaku pemilih itu, terutama undecided voters, tidak terekam oleh lembaga survei karena bisa terjadi saat-saat mendekati pencoblosan. Kemungkinan serupa diungkapkan peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), R Siti Zuhro. Animo publik terhadap partai-partai Islam, ujarnya, jelas membaik dalam Pemilu 2014 dibandingkan dengan Pemilu 2009. Pemilih berbasis Nahdlatul Ulama kembali ke rumahnya sendiri, yaitu PKB, sedangkan masyarakat Muhammadiyah pulang ke PAN. Kader militan dan simpatisan PKS bertahan dengan pilihannya, begitu pula PPP dengan massa tradisionalnya. ”Semua itu disebabkan perasaan pendukung di akar rumput yang merasa tak nyaman dengan Demokrat dan Golkar serta PDI-P yang dianggap kurang mengakomodasi aspirasi rakyat,” katanya. Formasi koalisi Perolehan PKB, PAN, PPP, PKS, dan PBB, jika digabungkan, mencapai 31,57 persen. Ini pencapaian besar di tengah tiadanya partai dominan pada Pemilu 2014. Memang jumlah itu tak setinggi akumulasi suara pada Pemilu 1955, yaitu 43,7 persen dari sejumlah partai Islam, seperti dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), serta Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Namun, akumulasi suara partai-partai Islam saat ini mendekati pencapaian total suara sembilan partai berbasis Islam yang lolos ke parlemen pada Pemilu 1999 (35,45 persen) dan total suara enam partai Islam yang lolos di parlemen pada Pemilu 2004 (37,56 persen). Dengan modal 31,57 suara, jika bergabung, partai-partai Islam telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold), yaitu 25 persen suara sah nasional. Kondisi ini menyulut harapan agar partai-partai Islam bisa bersatu dalam poros tersendiri untuk mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pengalaman sukses Pemilu 1999 pun terbayang kembali. Saat itu, partai-partai Islam berkoalisi dalam ”Poros Tengah” dan berhasil mendudukkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden lewat Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kendati koalisi buyar seiring dengan pelengseran Gus Dur pada pertengahan tahun 2001, pencapaian itu tetap merupakan sukses tersendiri. Sejumlah kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam sontak menyerukan koalisi partai-partai Islam, salah satunya Forum Ukhuwwah Islamiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pertemuan di MUI, Senin (21/4), sebanyak 66 ormas Islam mengimbau agar partai- partai Islam berkoalisi untuk Pemilu Presiden 2014. ”Kami mengetuk partai-partai Islam dan berbasis massa Islam agar menunaikan amanah dan tanggung jawabnya untuk memenuhi harapan konstituen Muslim, bagi adanya koalisi strategis partai-partai Islam dan berbasis massa Islam maupun dengan partai-partai lain dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014,” kata Ketua Umum Tarbiyah Islamiyah Basri Bermanda. Ketua Umum MUI Din Syamsuddin menjelaskan, pihaknya menerima banyak aspirasi koalisi itu dari ormas dan pribadi. Perolehan suara dari partai-partai Islam dan berbasis massa Islam, dalam versi hitung cepat sekitar 32 persen, merupakan kekuatan besar dalam politik di Indonesia sekarang ini. ”Forum memberikan amanat kepada kami agar ada silaturahim antara MUI dan para pimpinan parpol Islam dan parpol berbasis massa Islam,” katanya. Ketua MUI KH Makruf Amin optimistis bahwa koalisi itu bukan hal mustahil. ”Seruan ormas Islam ini merupakan harapan agar partai-partai Islam mengulang kembali apa yang pernah terjadi tahun 1999,” ujarnya. Sulit dalam praktik Namun, bisakah harapan itu dipenuhi pada Pemilu Presiden 2014? Menurut Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto, gagasan koalisi itu berat dan berisiko, terutama dilihat dari kesempatan memenangi pertarungan. Bagaimanapun, koalisi harus dibentuk jika diyakini bakal meningkatkan perolehan suara dalam pemilu. Koalisi mesti menghitung keuntungan yang diperoleh selain juga pembiayaan dalam kompetisi pemilu presiden nanti dan risiko-risiko lain. Faktanya, parpol-parpol Islam minim logistik atau modal untuk bertarung serta sulit menemukan sosok capres yang bisa diterima semua parpol Islam dan punya elektabilitas tinggi untuk bersaing dengan capres dari koalisi lain. ”Daripada zero sum game (perang habis-habisan tanpa hasil), akhirnya mereka akan lebih nyaman jika masuk dalam skema koalisi dengan partai nasionalis yang punya sosok capres yang berpotensi menang,” katanya. Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Ali Munhanif menilai, elite partai-partai Islam sadar benar bahwa, kalau nanti terbangun, koalisi itu bakal kalah, siapa pun tokoh yang diusung. Apalagi, sejauh ini tidak ada tanda-tanda akan muncul seorang tokoh capres yang mengungguli capres PDI-P, Joko Widodo, dan capres Partai Gerinda, Prabowo Subianto. ”Semua partai Islam nanti akan terserap ke dua poros (Jokowi dan Prabowo) itu, sambil berkalkulasi siapa yang paling berpeluang memenangi pertarungan dan seberapa besar insentif yang didapat partai-partai itu,” ujarnya. Pada saat bersamaan, lanjut Ali, sulit membujuk PKB untuk bergabung dalam koalisi karena memiliki trauma dengan Poros Tengah yang menaikkan Gus Dur sebagai presiden tahun 1999, sekaligus menurunkannya tahun 2001. Butuh waktu lama bagi partai ini dan komunitasnya untuk sembuh dari luka ”dipermalukan” oleh Poros Tengah pada saat itu. Masalah lain adalah masih kentalnya ego sektoral di antara partai-partai Islam karena memperoleh suara hampir merata. Sangatlah sulit menggalang koalisi jika masing-masing masih egois. Tidak hanya antarpartai, egoisme itu juga menyeruak di antara kelompok dalam satu partai. Lihat saja dinamika di PPP akibat perbedaan pandangan soal deklarasi koalisi dengan Partai Gerindra, beberapa waktu lalu. ●