Politik Keadaban

Politik Keadaban Azyumardi Azra ;  Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

                                                         KOMPAS, 26 April 2018

                                                           

Tahun politik 2018 dan 2019—the years living dangerously? Suhu politik semakin eskalatif dalam tahun-tahun ini kelihatan berbahaya. Pergulatan politik meningkat dengan berbagai kasak-kusuk dan lobi untuk meraih dukungan guna mendapat jabatan publik tinggi semacam wakil presiden karena calon presiden yang akan datang tampaknya masih Joko Widodo. Banyak pimpinan partai dan elite politik, tokoh sosial-budaya dan agama, aktivis lembaga swadaya masyarakat, media elektronik, dan media sosial memainkan peran dan bertanggung jawab atas peningkatan suhu politik. Mencermati eskalasi politik, bukan tidak banyak kalangan masyarakat yang merasa cemas dan khawatir terhadap masa depan negara-bangsa Indonesia. Kecemasan itu banyak terkait dengan munculnya pernyataan-pernyataan elite politik yang spekulatif, pesimistis, provokatif, dan divisif. Pernyataan semacam ini, misalnya, tentang Indonesia ”tinggal nama” pada 2030 atau mengenai ”partai Allah” versus ”partai setan”. Pernyataan-pernyataan yang dikemukakan secara terbuka di forum pertemuan publik dan forum keagamaan, misalnya, dengan segera menyulut kontroversi pro-kontra dalam masyarakat luas. Perdebatan terjadi bukan hanya tentang substansi pernyataan, melainkan juga mengenai penggunaan forum keagamaan untuk pernyataan yang memanaskan umat—baik yang hadir maupun yang mengikutinya melalui media cetak dan elektronik. Padahal, seharusnya rumah ibadah harus dipelihara kesuciannya. Khotbah dan ceramah agama sesuai tuntunan Al Quran (QS An-Nahl: 125) mestinya disampaikan dengan penuh hikmah, pengajaran yang baik, dan perdebatan yang beradab. Menyimpang dari prinsip itu, tetap saja ada kalangan warga yang dengan mudah menganggap pernyataan yang disampaikan melalui forum keagamaan sebagai kebenaran. Hasilnya adalah kian meningkatnya penyebaran hoaks, adu domba, dan provokasi di media sosial. Pada saat sama, juga beredar kontrawacana yang entah efektif atau tidak dalam menetralisasi kabar bohong dan provokasi. Pada level ini terlihat meningkatnya kemerosotan keadaban politik (political civility) di kalangan elite politik dan warga. Baik pernyataan elite politik yang tidak berdasarkan fakta dan pertimbangan akal sehat maupun hoaks yang disebarkan dalam media sosial tampaknya tidak lagi peduli dengan keadaban politik (political civility) dan politik keadaban (politics of civility). Apakah keadaban politik itu? The Institute for Civility in Government mendefinisikan pertama-tama civility sebagai ”klaim dan kepedulian pada identitas diri, kebutuhan, dan kepercayaan tanpa merendahkan pihak lain dalam proses”. Nuansa lebih lengkap tentang keadaban diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebut ”keadaban” sebagai ”ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin, kebaikan budi pekerti (termasuk bahasa)”. Keadaban berasal dari kosakata adab (bahasa Arab), yang berarti ”kehalusan dan kebaikan budi pekerti dan akhlak, kesopanan dan kesantunan, tata krama, serta kebajikan”. Dengan demikian, political civility adalah politik yang memperjuangkan kepentingan dengan tetap mengindahkan budi pekerti, akhlak, kesopanan, kesantunan, dan kebajikan. Sebaliknya, politik yang tidak berpegang dan menghormati nilai dan praksis tersebut dapat disebut sebagai political uncivility. Berkaitan dengan hal itu, politik keadaban adalah politik yang memegangi dan menerapkan keadaban atau nilai-nilai adab yang luhur. Indonesia kaya dengan nilai-nilai luhur dan mulia yang terkandung dalam adat, tradisi, hukum, dan agama. Tak kurang pentingnya, politik keadaban juga sangat terkait dengan sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Jika orang setia pada Pancasila dalam politik Indonesia, seyogianya dia berpolitik atas dasar penghormatan pada kemuliaan harkat dan martabat manusia dengan menerapkan politik yang adil dan beradab. Oleh karena itu, politik yang penuh cercaan dan makian adalah politik yang tidak menghormati harkat dan martabat manusia. Politik yang dapat disebut sebagai politik tuna-adab itu telah merusak kemuliaan kemanusiaan. Menjadi masalah kenapa politik keadaban sering tidak menjadi praksis elite politik. Sebaliknya, politik tuna-keadaban (politics of uncivility) yang justru berkembang; yang sering memakai atau atas nama agama? Gejala ini jelas contradictio-in-terminis dengan agama yang mengajarkan ketinggian akhlak dan moral serta kebajikan bersama (public good). Peter Mandaville, profesor politik Islam di Universitas Georgetown, Washington DC, dalam Religion and Political Civility (2012) menyimpulkan, sementara agama-agama mengajarkan kewargaan beradab (civilized) dan menekankan pentingnya civic culture dan civility sebagai dasar moralitas dan kebajikan publik, pada saat yang sama agama hampir selalu disalahgunakan (used and abused) elite politik untuk kepentingan politik tidak suci (unholy politics). Menumbuhkan politik keadaban merupakan tantangan yang perlu direspons elite politik, elite keagamaan, dan elite sosial lainnya. Beberapa rekomendasi dapat diberikan ke arah penguatan politik keadaban dan keadaban politik. Pertama, bersikap adil dan beradab terhadap lawan politik; tidak menampilkan sikap pokok-e atau zero-sum-game untuk menghabisi lawan politik tanpa kompromi. Kedua, mengakui nilai-nilai yang dipegangi bersama demi kemaslahatan publik tanpa mengorbankan posisi politik masing-masing. Selanjutnya, menghindari labelisasi dan generalisasi yang tifak sesuai fakta dan realitas lawan politik. Terakhir, mempertimbangkan masak-masak konsekuensi pernyataan yang dikeluarkan atas dasar prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas pribadi dan publik. ●