Digitalisasi Keuangan dan Jender

Digitalisasi Keuangan dan Jender Iskandar Simorangkir ;  Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan; Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif RI

                                                         KOMPAS, 25 April 2018

                                                           

Di kawasan Asia Timur dan Pasifik, Indonesia merupakan negara yang memiliki kemajuan tercepat dalam membawa masyarakatnya ke dalam sistem keuangan formal dalam tiga tahun terakhir ini. Sejumlah upaya, yang didukung dengan adanya uang elektronik, branchless banking dan digitalisasi sistem transfer bantuan sosial, telah menciptakan banyak peluang ekonomi baru bagi jutaan rakyat Indonesia, khususnya perempuan. Belum lama ini, Bank Dunia merilis data terbaru yang menunjukkan 48,9 persen penduduk dewasa di negara kita saat ini telah memiliki rekening bank, meningkat dari 36 persen di tahun 2014—sebuah pencapaian signifikan dalam perjalanan kita meningkatkan inklusi keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menjadikan inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank (unbanked) sebagai prioritas utama. Pemerintah memanfaatkan sejumlah keunggulan yang didapat dari konversi uang tunai ke pembayaran digital sebagai metode untuk meraih inklusivitas tersebut. Baik untuk gaji, upah sektor publik, maupun dana bantuan sosial, pemerintah memprioritaskan konversi pembayaran ke sistem yang baru dan inovatif ini dengan penuh tanggung jawab. Indonesia diakui sebagai pemimpin global atas komitmennya terhadap inklusi keuangan dan digitalisasi sistem pembayaran seperti yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden memasukkan inklusi keuangan dalam agenda program Nawacita dan meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif tahun 2016 yang bertujuan meningkatkan persentase penduduk dewasa dengan akses terhadap layanan keuangan formal menjadi 75 persen pada akhir tahun 2019. Keberhasilan strategi ini terutama dikarenakan sistem pembayaran digital yang memungkinkan pemerintah menyalurkan secara efektif program bantuan sosial ke masyarakat. Revolusi digital di negara kita telah menghasilkan capaian besar seperti yang disampaikan Bank Dunia.  Tidak hanya lebih banyak orang tergabung ke dalam sistem keuangan formal, tetapi pemerintah juga diuntungkan dalam hal penghematan biaya, efisiensi, dan kemudahan penelusuran dana. Alasan utama adanya berita menggembirakan ini—dan tentu saja sangat membanggakan— adalah karena fakta bahwa kesetaraan jender meningkat di negara kita dengan 51 persen perempuan di Indonesia saat ini memiliki rekening bank dibandingkan pria dengan 46 persen, seperti yang disampaikan dalam laporan Bank Dunia. Fakta ini muncul di tengah negara lain yang masih mengalami gap dalam hal jender. Kita tahu ketika perempuan memiliki akses terhadap layanan keuangan seperti pinjaman, kualitas hidup keluarga—terutama anak-anak mereka—meningkat. Layanan keuangan digital membantu perempuan mendapatkan penghasilan lebih besar dan membantu mereka membangun aset. Dengan kata lain: mendukung kesetaraan jender dan pertumbuhan ekonomi. Alasan lain untuk merayakan berita minggu ini adalah sektor swasta kita yang energik, yang telah mengembangkan solusi-solusi keuangan digital dan jaringan lebih dari 700.000 agen bank, yang membantu menjangkau masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan keuangan formal. Tentu saja masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, kita tahu bahwa kita berada di jalur yang benar. Kita akan terus membuat lompatan besar untuk meningkatkan proporsi masyarakat yang memiliki rekening bank di tahun mendatang. Pemerintah berencana melakukan uji coba penggunaan data biometrik dan sistem pengenalan wajah untuk e-KYC (Know Your Customer) untuk mempercepat proses pembukaan rekening baru. Juga memungkinkan kerja sama lebih luas antara bank dan institusi keuangan nonbank, termasuk operator jaringan seluler dan perusahaan fintech guna mengekspansi lebih jauh ekosistem layanan keuangan digital di Indonesia. Selain itu, sebagai anggota dari Better Than Cash Alliance di bawah PBB, kita tetap berkomitmen melanjutkan momentum untuk meninggalkan pembayaran secara tunai dan beralih ke pembayaran secara digital secara merata di Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Bekerja sama dengan para pemimpin negara lain di forum G-20, Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), dan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), kita akan terus mendorong inklusi keuangan. Kita dengan senang hati membantu negara lain, baik di kawasan maupun di luar, untuk memaksimalkan kekuatan dari pembayaran digital. Hal ini untuk memastikan masyarakat mereka juga mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari layanan-layanan keuangan; langkah penting untuk memerangi kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. ●