Menakar
Kedaulatan TI Bangsa
Irpanudin ;
Guru Honorer dan Pemerhati TI, Tinggal
di Bogor, Jawa Barat
|
KOMPAS,
17 Mei 2014
|
Pernahkah kita menimbang
kebutuhan teknologi informasi negara Indonesia? Mari kita sedikit bermain
dengan angka. Misalkan, komputer yang digunakan lembaga pemerintah di pusat
dan daerah berjumlah 500.000 komputer. Jika harga sistem operasi Microsoft
Windows adalah 100 dollar AS per komputer, belanja negara yang dikeluarkan
untuk OS saja mencapai 50 juta dollar AS atau lebih dari Rp 50 miliar. Sejumlah
itu pula penghematan minimum yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia
jika beralih ke sistem operasi (OS) terbuka seperti GNU/Linux.
Dengan menghitung pengguna
komputer pribadi dan kalangan swasta yang berjumlah lebih dari 60 juta, jika
kita bisa membangun nilai paket aplikasi, ekosistem teknologi informasi (TI),
serta lapangan kerja yang bisa disediakan, maka penghematan bisa mencapai
ribuan kali lipat.
Menurut situs resmi Linux
Foundation, pada 2008 OS GNU/Linux bernilai 25 miliar dollar AS dan terus
tumbuh. Server komputer situs-situs utama dunia, seperti Youtube, Facebook,
dan Google, menggunakan Linux sebagai sistem operasi mereka karena alasan keamanan.
Beberapa superkomputer menggunakan Linux karena alasan kehandalan. Sementara
itu, negara seperti Afrika Selatan, Brasil, Tiongkok, Rusia, Portugal, dan
beberapa negara besar mulai membangun eTI berbasis open source untuk
kemandirian bangsanya.
Terobosan terhenti
Indonesia melakukan sebuah
terobosan maju ketika mencanangkan Indonesia Go Open Source (IGOS) pada 2004 yang ditandatangani lima
kementerian, yaitu Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Departemen
Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Departemen Pendidikan Nasional.
Meski demikian, langkah tersebut
mendapat tantangan nyata saat Microsoft berhasil menjalin kerja sama dengan
beberapa perguruan tinggi negeri pada 2005. Microsoft dengan cerdik membidik
lembaga pendidikan dan menjadikan OS serta aplikasi buatannya sebagai
perangkat yang dikenal dan biasa digunakan oleh mahasiswa kita, sehingga saat
memasuki dunia kerja mereka telah terbiasa dengan berbagai kemudahan
menggunakan Windows.
Langkah Indonesia semakin mundur
di tahun 2011, saat Departemen Pendidikan Nasional menandatangani kerja sama
dengan Microsoft untuk menjadikan Windows sebagai fondasi dasar pendidikan TI
Indonesia. Secara praktis, sejak saat itu, kurikulum pendidikan, seluruh
bahan ajar, buku wajib, dan bahan ujian mata pelajaran TI lebih dari 45 juta
pelajar dari 165.000 sekolah dan 4.500 universitas menggunakan Windows
sebagai acuan.
Keganjilan semakin menyeruak
ketika mata pelajaran TIK dihapuskan dari Kurikulum 2013. Padahal, anak-anak
terbaik bangsa sejak 2004 telah berjuang dan berhasil mengembangkan OS
berbasis GNU/Linux. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengembangkan open
source dengan kode nama IGOS-Nusantara, sedangkan Yayasan Penggerak Linux
Indonesia (YPLI) berhasil mengembangkan BlankOn.
Departemen Pendidikan Nasional
yang diharapkan membantu usaha kemandirian TI Indonesia melalui kurikulum TI
berbasis open source justru memberi
kemenangan besar kepada Microsoft untuk mengendalikan dunia TI Indonesia.
Pilar kemandirian
Negara-negara lain di dunia
melihat TI sebagai salah satu pilar kemandirian masa depan. Perusahaan
seperti Apple, Microsoft, dan Google bertarung memperebutkan hegemoni
operating system bernilai triliunan dollar. Sementara itu, Indonesia seolah
menganggap dunia TI bukanlah bagian dari masa depan kedaulatan bangsa dan
menyerahkan bulat-bulat seluruh sistem komputer kepada Microsoft.
Pada tahun peralihan
kepemimpinan 2014, 10 tahun sejak gerakan IGOS bergema, ada banyak harapan
kepada wakil-wakil rakyat dan pemimpin terpilih untuk menghidupkan kembali
semangat Go Open Source Indonesia. Memang,
belum ada satu pun partai yang terlihat memiliki visi-misi kuat di bidang TI,
semua masih berkutat dalam persoalan-persoalan klasik dan populis.
Dunia TI adalah dunia artifisial
yang bergerak dinamis dan sangat cepat. Beberapa waktu lalu kita melihat
bagaimana raksasa Nokia limbung, demikian juga Blackberry, karena terlambat
merespons perubahan teknologi.
Oleh karena pada masa depan
hampir segala hal akan terkait TI, dunia TI Indonesia masa depan bukan hanya
soal penghematan bernilai ratusan juta dollar, melainkan juga soal
kedaulatan. Jika tidak tahun ini TI Indonesia berbasis open source dibangun lagi, negara kita akan tertinggal semakin
jauh di bidang TI dan akan semakin rapuh.
Pemilu baru saja berlalu, dan
kita berharap pergantian kepemimpinan pada tahun ini memunculkan wakil-wakil
rakyat yang memahami pentingnya kedaulatan TI untuk masa depan bangsa.
Setidaknya memunculkan orang yang memiliki pengalaman dan visi yang tajam di
bidang TI untuk mengelola Kementerian Komunikasi dan Informatika. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar