Merdeka (dari) Korupsi

Merdeka (dari) Korupsi

Saldi Isra ; Guru Besar Hukum Tata Negara, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas

KOMPAS,  15 Agustus 2012

Bisakah dibayangkan bagaimana raut wajah para pendiri negara ini sekiranya mereka hadir bersama kita pada saat menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan RI setiap 17 Agustus? Apakah mereka akan murka dan sekaligus menyampaikan sumpah seranah melihat bentangan fakta yang terjadi di negeri ini?

Mayoritas kita percaya, belajar dari keikhlasan mereka berjuang membawa negeri ini keluar dari cengkeraman penjajah ke alam kemerdekaan, tidak mungkin para pendiri negara akan murka. Jauh tidak bisa dipercaya lagi mereka mengekspresikan murka diiringi sumpah seranah. Meski demikian, melihat bentangan fakta yang mendera Tanah Air, dapat dipastikan buliran panas akan mengalir deras di wajah mereka.

Bagi yang paham makna kekecewaan orang tua, buliran air mata yang mengalir pelan merupakan wujud ekspresi sedih teramat sangat; sedih berbalut kecewa tak terkatakan. Boleh jadi, begitu sedihnya menatap sengkarut negeri ini, deraian air mata mereka menusuk jauh ke relung hati yang paling dalam. Barangkali, pertanyaan paling mendasar yang muncul di benak mereka: mengapa negeri ini begitu jauh terperosok ke titik nadir?

Merdeka untuk Korupsi

Sebagai pendiri bangsa, cita-cita terbesar dan tertinggi mereka untuk negeri ini dapat dilacak pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Di antara cita-cita luhur itu: memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Barangkali, kekecewaan yang tidak terkatakan para pendiri bangsa terutama disebabkan kian jauhnya negeri ini meraih cita-cita luhur tersebut. Bahkan, jika mau jujur, dari waktu ke waktu upaya menggapai cita-cita luhur justru semakin jauh.

Tidak terbantahkan, salah satu penyebab utama negeri ini makin jauh dari langkah meraih kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah makin meluasnya praktik korupsi. Merujuk catatan lintasan sejarah Indonesia merdeka, dapat dikatakan bahwa hanya pada tahun-tahun awal kemerdekaan tak terjangkit praktik koruptif. Di luar itu, praktik korupsi benar-benar menggerogoti negeri ini.

Misalnya, Aan Rukmana dalam buku Korupsi Mengorupsi Indonesia (2009: 1047) mencatat kegelisahan Wakil Presiden Mohammad Hatta terhadap meluasnya praktik korupsi. Dalam tulisannya, Hatta mengatakan, korupsi pada masa tersebut telah meresap ke segenap lapisan masyarakat, menjangkiti berbagai departemen pemerintah. Salah satu akibatnya, ulas Hatta, semakin melemahnya kemauan untuk melawan korupsi.

Pada buku yang sama, Sri Margana dalam tulisan ”Akar Korupsi di Indonesia” (2009: 417-8) mengemukakan kekhawatiran Hatta lebih dalam. Dengan kapasitas sebagai penasihat presiden dalam upaya pemberantasan korupsi, Hatta mengatakan bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Pendapat Hatta itu, ditambahkan oleh Margana, membuktikan Indonesia telah memiliki reputasi sebagai bangsa korup jauh sebelum Transparency International menempatkan negeri ini sebagai salah satu negara terkorup di Asia pada 1998.

Merujuk hitungan waktu, pendapat itu menggambarkan bagaimana kegelisahan Hatta melihat praktik korupsi. Untuk waktu yang hanya berjarak sekitar lima tahun dari awal kemerdekaan, praktik korupsi telah merasuk jauh ke masyarakat, termasuk lembaga-lembaga negara. Hampir dapat dipastikan, saat mengatakan korupsi telah membudaya, Hatta tentunya melihat peningkatan pesat praktik korupsi. Karena itu, kegelisahan Hatta tak hanya melihat praktik sebelum 1970, sekaligus melihat betapa gurita korupsi jadi ancaman nyata masa depan Indonesia.

Sekiranya masih hidup sampai 1990-an, Hatta akan melihat dan merasakan langsung bagaimana kekhawatirannya dengan cepat berubah jadi fakta tak terbantahkan. Boleh jadi, dari fakta yang ada, Hatta tak hanya akan mengulangi kegelisahannya, juga akan muncul dengan pernyataan baru: korupsi telah menjadi darah yang mengalir di tubuh sebagian manusia Indonesia, terutama mereka yang berada di jajaran pemerintahan. Bahkan melihat masifnya korupsi, hampir dapat dipastikan Hatta akan kehabisan kata-kata menjelaskan bagaimana perilaku koruptif mengeroposkan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara.

Terlepas dari kegelisahan itu, meluasnya praktik korupsi yang terjadi dalam hampir sepanjang sejarah Indonesia merdeka menjelaskan bagaimana perilaku koruptif mereduksi makna hakiki kemerdekaan. Tujuan kemerdekaan seperti sengaja dibelokkan untuk memenuhi nafsu serakah guna memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum. Bahkan, melihat gejala yang berkembang, kemerdekaan semakin bergeser menjadi instrumen untuk merdeka (bebas) melakukan korupsi.

Merdeka dari Korupsi

Suatu ketika, Wakil Presiden M Jusuf Kalla (2004-2009) mengemukakan bahwa selama bangsa masih mempunyai optimisme, korupsi pasti dapat diberantas. Pernyataan Jusuf Kalla itu tentunya harus dipandang dan ditempatkan sebagai modal untuk tidak pernah menyerah dalam memberantas korupsi.

Namun, melihat praktik korupsi yang kian masif, optimisme kian sulit dipertahankan. Dalam situasi itu, jalan terbaik untuk tetap memelihara optimisme terbentangnya jalan yang menumbuhkan harapan untuk merdeka (bebas) dari korupsi.

Banyak kalangan percaya, peta jalan merdeka dari korupsi tidak cukup hanya dengan melakukan penindakan. Apalagi langkah penindakan yang merupakan faktor kunci tidak berada dalam pemahaman yang sama di antara semua lembaga penegak hukum. Tidak hanya persoalan pemahaman, lebih parah lagi komitmen di antara lembaga penegak hukum tidak pula seragam.

Ambil saja contoh kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi yang melibatkan kepolisian dan KPK. Dalam kasus ini, apabila kepolisian memiliki komitmen kuat untuk memerdekakan institusinya dari praktik korupsi, mestinya KPK tidak perlu dipersulit.

Jalan menuju merdeka dari korupsi kian berat karena langkah pencegahan (preventif) tidak dilakukan dengan serius. Sejauh ini, langkah pencegahan lebih banyak terjebak dalam program pencitraan guna menunjukkan seolah-olah sebuah lembaga negara serius melakukan pembaruan. Seharusnya, sekiranya memang serius, tentu tak akan muncul rentetan skandal suap, misalnya, di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Atau, kasus dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas Polri tidak perlu ada.

Demi menjaga dan membangun optimisme kita dalam melawan korupsi, sebagaimana diingatkan Jusuf Kalla di atas, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan tahun ini harus dijadikan sebagai momentum untuk menegaskan merdeka dari korupsi. Hanya dengan itulah cita-cita luhur kemerdekaan—memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa— dapat digapai. Tanpa itu, kemerdekaan hanya akan mempertontonkan merdeka untuk melakukan korupsi. ●