|
Odysseus dan Tali Republik Muhamad
Chatib Basri : Visiting Scholar, Harvard CID; Visiting
Professor in Practice, LSE (CETEx). |
KOMPAS, 17 Agustus 2026
|
Kekuasaan, seperti laut, punya godaannya sendiri. Kapal itu
selamat bukan karena nakhodanya kuat. Kapal selamat karena sang nakhoda tahu
ia bisa lemah. Suara itu begitu indah. Membelah sunyi laut biru. Membuat pelaut
berpaling. Mencari dari mana datangnya, meski di sana tulang-belulang
menunggu. Manusia tersesat bukan karena tak tahu jalan. Kadang ia tersesat
justru karena tahu, tetapi tetap ingin mendekat. Homer menulisnya hampir 3.000 tahun lalu, kisah Odysseus dan
Sirene. Odysseus tahu bahaya di depannya. Tetapi, ia tetap ingin mendengar
nyanyian itu. Ia juga tahu ketika suara itu datang, ia tak akan sanggup
memercayai dirinya sendiri. Maka, telinga para pendayung disumbatnya dengan
lilin. Tubuh Odysseus diikat ke tiang kapal. Pesannya, ”Apa pun yang
kukatakan nanti, jangan lepaskan aku.” Ketika nyanyian itu terdengar, Odysseus meronta. Memohon.
Memerintah. Para pendayung tak mendengar apa-apa. Mereka terus mendayung.
Kapal itu selamat bukan karena nakhodanya kuat. Ia selamat karena sang
nakhoda tahu ia bisa lemah. Karena itu, ia memilih mengikat dirinya ketika
laut masih tenang. Saya selalu ingat kisah itu. Bulan lalu jutaan orang menontonnya
kembali dalam film karya Christopher Nolan. Di Harvard Ministerial Forum,
tempat saya ikut mengajar, kisah tua itu masih dipakai sebagai studi kasus
untuk para menteri yang masih aktif. Kekuasaan, seperti laut, punya godaannya
sendiri. Kisah tua ini, diam-diam, adalah cerita tentang peran institusi
dalam ekonomi. Institusi adalah tali di tiang kapal, ikatan yang dipasang
sebuah bangsa pada dirinya sendiri ketika akalnya masih jernih. Karena ia
tahu, suatu hari kejernihan itu bisa memudar. Ketika itulah Sirene mulai
bernyanyi, mencetak uang untuk membiayai pemborosan, melonggarkan pagar demi
hasil yang segera. Odysseus mengikat dirinya karena ia tahu ia bukan
malaikat. James Madison menulis, if men were angels, no government would
be necessary. Institusi lahir bukan karena manusia selalu bijak,
melainkan karena kita tahu suatu hari kita bisa khilaf atau sewenang-wenang. Mungkin cara terbaik membaca 81 tahun Indonesia merdeka bukan
dari seberapa cepat kita berlayar, melainkan dari bagaimana kita belajar
mengikat diri ke tiang kapal. Dengan susah payah. Berkali-kali gagal. Tahun 1998
dengan muram orang meramalkan Indonesia yang akan tercerai-berai; toh kita
tetap bersatu dan pemilu langsung berlangsung damai. Sepuluh tahun kemudian,
di tengah krisis keuangan terbesar sejak Depresi Besar, ekonomi kita tetap
tumbuh 4,6 persen. Lalu, taper
tantrum 2013. Saya masih ingat malam-malam ketika layar memerah, rupiah
melemah, modal keluar. Tujuh bulan kemudian kita keluar dari Fragile Five.
Lalu pandemi. Amat berat, tetapi kita melewatinya—dibiayai tabungan yang
dipupuk bertahun-tahun oleh anggaran yang hati-hati. Dari situ kita belajar bahwa yang
menyelamatkan sebuah ekonomi bukan sesuatu yang dramatis. Sering kali justru
sesuatu yang terdengar membosankan, yaitu institusi. Tentu ada yang
akan menyanggah. Orde Baru, dengan institusi pembatas kekuasaan yang rapuh,
tumbuh sekitar 7 persen setahun. Kemudian di era reformasi, dengan institusi
yang jauh lebih baik, hanya 5 persen. Kalau institusi sepenting itu, mengapa
demokrasi berjalan lebih lambat daripada kediktatoran yang digantikannya? Saya mencoba menjawabnya dengan cara yang tak romantis, yaitu
data 80 tahun. Data pertumbuhan ekonomi dari Maddison Project Database dan
BPS juga inflasi dari Bank Dunia. Saya membangun indeks kualitas institusi
dari lima indikator dari data Varieties of Democracy (V-Dem), yaitu batas
kekuasaan eksekutif, independensi peradilan, supremasi hukum, kualitas
demokrasi elektoral, dan pengendalian korupsi. Dengan indeks itu, lewat
serangkaian model ekonometri, saya menguji apakah institusi yang lebih kuat
membuat ekonomi tumbuh lebih cepat, lebih stabil, dan inflasi lebih
terkendali. Pertama, kualitas institusi tak berhubungan dengan kecepatan
pertumbuhan. Para pengagum tangan besi boleh tersenyum sampai di sini.
Tetapi, senyum itu tak bertahan lama. Pada 1998 ekonomi kita menciut sekitar
13 persen dan pendapatan per kapita baru kembali ke tingkat 1997 sekitar 8
tahun kemudian. Kedua, makin kokoh institusi, makin stabil perekonomian—para
ekonom menyebutnya volatilitas (gejolak) pertumbuhan yang lebih rendah.
Hubungannya kuat dan konsisten. Gejolak yang tajam—bagi sebuah keluarga—bisa
berarti pekerjaan yang hilang tanpa peringatan, harga yang melompat dalam
sebulan, rencana menyekolahkan anak yang tertunda entah sampai kapan. Indeks institusi berada di titik terendahnya pada tahun-tahun
terakhir Orde Baru. Tahun 2004-2015, ketika indeks itu membaik, volatilitas
pertumbuhan turun. Kesimpulan ini tak berubah bahkan setelah faktor harga
minyak dan komoditas, guncangan ekonomi dunia, serta tingkat kemakmuran
diperhitungkan. Ketiga, inflasi jangka panjang terpangkas lebih dari separuh—dari
sekitar 13 menjadi di bawah 6 persen—sesudah bank sentral independen pada
1999. Dunia memang sedang berinflasi rendah waktu itu, tetapi tak semua
negara ikut menikmatinya. Kita bisa karena reformasi kelembagaan pasca-1998. Keempat, arah hubungannya. Kualitas institusi hari ini meramalkan
stabilnya ekonomi esok, bukan sebaliknya. Harus diakui sejarah mencatat bahwa
reformasi 1998 lahir dari krisis. Karena itu, saya menahan diri dari kata
"sebab-akibat"; saya lebih suka menyebutnya asosiasi yang kuat.
Tali di tiang tidak membuat kapal lebih cepat. Ia membuat kapal tidak
menabrak karang. Ada satu temuan yang menarik. Saya membiarkan data mencari
sendiri kapan polanya berubah paling tajam dengan metode uji Bai-Perron.
Hasilnya tahun 1965 dan penghujung 1990-an. Prosedur itu tak pernah diberi
tahu kapan rezim berganti atau kapan krisis datang tetapi hanya membaca
angka. Sejarah, rupanya, meninggalkan jejak dalam angka. Dua patahan itu bercerita hal yang sama. Menjelang 1965,
percetakan uang menjadi kasir kekuasaan. Menjelang 1998, kredit mengalir
deras, terutama kepada mereka yang dekat dengan kekuasaan tanpa disiplin
kelayakan yang memadai. Ketika krisis datang, bangunan itu runtuh, ekonomi
menciut sekitar 13 persen. Dua kali kapal ini mendekati karang. Dua kali pula
kita membayar mahal ketika pagar institusi terlalu lemah. Sesudah reformasi, ceritanya berbeda. Krisis keuangan global
2008–2009, taper tantrum 2013, pandemi 2020. Badai tetap datang, tetapi tak
satu pun membawa kita pada keruntuhan seperti 1998. Laut tak menjadi lebih
ramah. Yang berbeda, barangkali, adalah tali yang menahan kapal. Bank sentral
dibuat independen. Defisit dan utang dibatasi undang-undang. Perbankan
dibersihkan. Mengikat diri
bukan berarti kaku. Tali Odysseus pun dilepaskan setelah bahaya terlewati. Ketika pandemi datang, pagar defisit
dilonggarkan lewat prosedur yang ada, dengan batas waktu, lalu dipasang
kembali. Aturan boleh berubah, integritas dan tata kelola tidak. Tali itu
mungkin tak membuat kita tumbuh lebih cepat, tetapi membuat kita tak tenggelam. Dan ada satu tali lagi yang sering kita lupa hitung, yaitu
demokrasi. Amartya Sen menunjukkan kesejahteraan bukan soal berapa banyak
barang yang kita miliki, melainkan berapa banyak yang bisa kita lakukan
(doing) dan menjadi apa kita karenanya (being). Inilah yang ia sebut sebagai
kapabilitas. Orang yang dibungkam, yang tak bisa bersekolah atau berobat,
bukan sekadar lebih miskin. Pilihan hidupnya menjadi lebih sempit. Itu sebabnya aspek kebebasan amat penting dalam pembangunan. Itu
sebabnya, kritik adalah mekanisme koreksi paling murah yang dimiliki sebuah
bangsa. Studi saya bersama Wihardja dan Pradana (2026), dengan data ACLED dan
Susenas 2015–2024, menunjukkan penyusutan kelas menengah berasosiasi dengan
meningkatnya demonstrasi di tingkat provinsi—bahkan setelah pendidikan,
pendapatan, dan urbanisasi diperhitungkan. Dan, satu temuan menohok, yaitu provinsi dengan akses internet
lebih luas, justru mencatat demonstrasi lebih sedikit. Keluhan yang punya
saluran tak perlu turun ke jalan. Kritik adalah katup, bukan ancaman. Saya teringat percakapan saya dengan Amartya Sen (Kompas,
2/12/2021): tak ada kelaparan dahsyat yang pernah terjadi di negara yang
merdeka, demokratis, dan berpers bebas. Demokrasi mungkin gaduh, mungkin
menyebalkan bagi kekuasaan. Tetapi, kegaduhan itulah yang mengingatkan kita
ketika arah kapal mulai keliru. Tapi, semua tali itu—institusi yang dijaga—hanya bertahan selama
ia masih diingat. Ironisnya ingatan sebuah bangsa lebih pendek daripada yang
kita kira. Penduduk Macondo, dalam novel GarcÍa MÁrquez, diserang wabah
insomnia dan perlahan lupa, mula-mula nama benda, lalu gunanya. Mereka
menempeli segala sesuatu dengan tulisan. Yang paling mereka takutkan bukan
lupa nama, melainkan hari ketika tulisan itu masih terbaca tetapi tak lagi
berarti apa-apa. Odysseus mengikat dirinya karena ia tahu manusia bisa lemah.
Penduduk Macondo menulis nama pada benda karena mereka tahu manusia bisa
lupa. Institusi diperlukan karena sebuah bangsa bisa keduanya. Di sinilah kegelisahan saya pada ulang tahun ke-81 ini. Indeks
itu menunjukkan kualitas institusi kita menurun sejak tahun 2015—Democracy
Report 2026 dari V-Dem, University of Gothenburg, menunjukkan tren yang sama.
Simpul-simpul tali dikendurkan satu demi satu. Di sinilah keraguan Jon Elster
(1979) menemukan tempatnya. Ia benar bahwa dalam politik orang lebih mudah
mengikat orang lain ketimbang dirinya sendiri. Tali yang paling cepat
mengendur bukan tali sembarangan, tetapi yang mengikat tangan pemegang
kemudi. Tetapi, bukankah pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen?
Benar. Namun, pelemahan institusi jarang mengirim peringatan lewat angka
pertumbuhan terlebih dahulu. Yang bergerak lebih dulu biasanya kepercayaan.
Dan kepercayaan adalah persis yang dijaga oleh tali-tali itu. Nyanyian Sirene terdengar paling merdu ketika laut sedang teduh.
Kali ini kita tak bisa mengatakan bahwa kita tak tahu. Kita tahu. Karang itu
pernah kita lihat. Di pagi 17 Agustus bendera dikibarkan. Kita berhenti sejenak dan
dengan suara tercekat menyanyikan Indonesia Raya. Hari itu, kita merayakan
pertumbuhan, pembangunan, lompatan. Tetapi, tak ada upacara untuk hal-hal
yang diam: undang-undang yang menjaga, hukum yang tegak, kritik yang
mengingatkan. Padahal, merekalah yang menjaga kita ketika nyanyian Sirene itu
datang. Negeri ini memang belum sempurna. Masih banyak keluhan di sana
sini. Belum mampu memberi untuk semua. Namun, di pagi 17 Agustus anak-anak
tetap berbaris. Warga tetap menyiapkan panggung sederhana di sudut gang. Kita
berdiri, memberi waktu untuk rumah kita. Sebab, rumah tak harus sempurna
untuk dicintai. Dan barangkali di situlah kepahlawanan sebuah bangsa: tak selalu
pada kemenangan, tetapi pada ketabahan untuk terus mendayung walau dalam
situasi yang paling muskil. Mungkin itu sebabnya Bung Hatta mengutip RenÉ de
Clercq: ”Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan
perbuatan, dan perbuatan itu adalah usahaku.” ● |
Sumber
: https://www.kompas.id/artikel/odysseus-dan-tali-republik?open_from=Artikel_Opini_Page
Tidak ada komentar:
Posting Komentar