|
Belum Tiga Tahun, Sudah Pemilu Ahmadie Thaha : Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri
dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an. |
CATATAN CAK AT, 27 Agustus 2026
|
Belum genap
tiga tahun berkuasa, pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi sinyal kritis
dari publik. Survei Tempo Data Science merekam penurunan kepuasan publik yang
cukup tajam hingga tersisa 37 persen. Dalam politik, kalender rupanya
berjalan jauh lebih cepat ketimbang penanggalan dinding. Belum genap tiga
tahun pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin
Indonesia, bayang-bayang Pemilihan Umum 2029 sudah mengepung ruang publik. Lima tahun memang terasa panjang bagi
perjalanan sebuah pemerintahan, tapi amat pendek bagi kalkulasi para elit
yang wajib menghitung masa depan sejak hari pertama memegang kekuasaan. Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini
baru mendekati tahun ketiga. Semestinya masih ada rentang waktu memadai untuk
membuktikan janji kampanye, membenahi sumbatan kebijakan, dan meyakinkan publik
bahwa rezim ini bukan sekadar proyek konsolidasi kekuasaan belaka. Namun, rilis riset Tempo Data Science
menangkap kecenderungan sosiologis yang menarik. Rakyat rupanya sudah mulai
menakar siapa figur yang layak dipilih setelah masa bakti ini tuntas. Ketika
Istana masih bergelut merampungkan pekerjaan rumahnya, sebagian warga justru
mulai mencari figur kepemimpinan baru. Survei nasional Tempo Data Science
yang digelar pada 31 Juli–11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden di 38
provinsi memaparkan potret elektoral yang patut dicermati secara rasional.
Dalam simulasi dengan daftar nama calon, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
melesat di posisi teratas dengan raihan 42 persen. Angka tersebut berjarak cukup jauh
meninggalkan Prabowo Subianto di angka 15 persen, Anies Baswedan 10 persen,
serta Gibran Rakabuming Raka hanya 6 persen. Bahkan pada simulasi pertanyaan
terbuka, Dedi mengantongi 41 persen, disusul Prabowo 15 persen dan Anies 10
persen. Sementara dari indikator daya ingat
publik (top of mind), nama Dedi juga berada di peringkat atas. Namanya
tercetus secara spontan oleh 30 persen responden, melampaui Prabowo yang
meraih 20 persen, Joko Widodo 7 persen, dan Anies 6 persen. Nama KDM rupanya
selalu berada dalam ingatan publik. Angka survei tentu bukan kotak suara
apalagi penetapan resmi KPU. Namun, capaian ini menegaskan bahwa Dedi tidak
sekadar populer, melainkan memiliki salience —kehadiran memori politik yang
amat kuat di benak publik. Mereka dengan spontan bisa menyebut namanya jika
ditanya siapa presiden yang layak dipilih pada 2029. Elektabilitas politik kerap kali tidak
berawal dari rumusan programatik yang canggih, melainkan dari ingatan
kolektif. Dedi Mulyadi memanfaatkan hukum sederhana ini melalui gaya politik
yang karib dengan kamera dan problematika harian warga. Ia menggarap persoalan konkret yang
kasatmata: pengelolaan sampah, perbaikan jalan, kelangsungan sekolah anak,
hingga nasib petani dan pedagang kecil. Pendekatan tersebut memupuk citra
kedekatan publik secara konsisten. Temuan Tempo memperlihatkan bahwa
atribut kedekatan dengan rakyat menjadi kriteria utama publik dalam memilih
presiden, di mana 78 persen responden mengasosiasikan Dedi sebagai figur yang
mau mendengarkan aspirasi bawah. Asosiasi ini berbanding terbalik dengan
citra Prabowo yang lebih dominan pada atribut ketegasan. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa
selera politik pemilih mulai bergeser dari figur berwatak otoritas ketat dan
tegas menuju figur yang kehadirannya secara riil "terasa" di tengah
masyarakat. Kata "terasa" menjadi
variabel krusial. Pemerintah boleh saja memaparkan capaian indikator
makroekonomi, angka pertumbuhan, atau deretan proyek strategis nasional.
Namun, masyarakat menghayati ekonomi melalui realitas yang paling mendasar:
harga beras di pasar, ongkos transportasi, tarif listrik, dan sempitnya
lapangan kerja. Di titik inilah data riset Tempo
memotret peringatan yang jauh lebih serius ketimbang kontes angka
elektabilitas tokoh. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan
Prabowo-Gibran yang pada Desember 2025 sempat berada di angka 75 persen,
merosot tajam menjadi 58 persen pada Maret, dan tersisa 37 persen pada
Agustus 2026. Penurunan hingga 38 poin persentase
dalam delapan bulan menunjukkan bahwa 62 persen publik menyimpan kekecewaan.
Terlebih lagi, 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk
atau memburuk akibat mahalnya bahan pokok dan terbatasnya lapangan kerja. Dua
hal ini yang paling dikeluhkan masyarakat. Tingginya angka elektabilitas Dedi
Mulyadi tentu tak boleh dibaca semata-mata sebagai kemenangan personal
seorang figur. Capaian itu sangat mungkin dipicu oleh akumulasi rasa
ketidakpuasan publik terhadap performa pemerintahan yang sedang berjalan. Dalam sosiologi politik, elektabilitas
seorang tokoh sering kali melonjak bukan lantaran kapasitas dirinya bertambah
secara drastis, melainkan karena kinerja pemegang kekuasaan dinilai gagal
memenuhi ekspektasi. Kendati demikian, posisi ini belum
bersifat final. Survei yang sama menunjukkan bahwa 48 persen pemilih masih
sangat mungkin mengubah keputusan mereka sebelum hari pencoblosan. Rentang
dua tahun menuju 2029 adalah durasi yang amat dinamis. Dalam dua tahun ke depan, peta politik
dapat bergeser, konstelasi koalisi partai bisa berubah, dan stabilitas
ekonomi masih berpeluang dipulihkan jika pemerintah bersedia melakukan
tindakan korektif yang mendasar. Hasil riset ini semestinya direspon
oleh Istana sebagai alat diagnosis kebijakan, bukan ditanggapi dengan
kepanikan politik atau tuduhan partisan terhadap lembaga riset. Publik mengeluhkan realitas yang amat
konkret, yakni urusan isi dapur dan pekerjaan. Pemerintah sering kali
mengukur keberhasilan dari deretan program yang berhasil diresmikan,
sementara rakyat menilai efektivitas kekuasaan dari sejauh mana beban hidup mereka
berkurang. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan
membuka kesempatan kerja adalah wujud nyata keberpihakan yang jauh lebih
efektif ketimbang mobilisasi jargon pembangunan. Untuk merebut kembali
kepercayaan publik, pemerintah tidak perlu membuat manuver pencitraan secara
artifisial, melainkan wajib menghadirkan kebijakan ekonomi yang dampak
positifnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat bawah. Dinamika elektoral juga merekam
deretan nama lain dalam simulasi, seperti Sherly Tjoanda dan Ganjar Pranowo
yang mengantongi 4 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 3 persen, serta Mahfud
Md. 2 persen. Sebaran dukungan geografis
memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki konteks kewilayahan yang beragam.
Dedi Mulyadi tercatat unggul di kawasan Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah-DIY,
Jakarta, Jawa Timur, Sumatera, dan Kalimantan. Namun, Prabowo masih
mempertahankan basis kuat di Sulawesi, Gibran memimpin di Bali, sementara
Sherly Tjoanda mendominasi di wilayah Maluku dan Papua. Keunggulan di satu wilayah tidak
otomatis menjamin penerimaan secara nasional. Seorang calon presiden tetap
diuji kemampuannya dalam melintasi sekat geografis, kelas sosial, dan
keragaman kultur di seluruh pelosok Nusantara. Memasuki tahun ketiga masa jabatannya,
pemerintahan Prabowo-Gibran memikul tanggung jawab besar untuk membuktikan
kualitas kinerjanya di luar ruang euforia politik. Publik tidak pergi ke
pasar membawa grafik pertumbuhan ekonomi makro, melainkan membawa daya beli
riil yang kian tergerus. Apabila negara gagal menghadirkan
perbaikan kondisi hidup yang nyata, maka narasi keberhasilan administrasi
akan kehilangan daya bujuknya di mata masyarakat. Dua tahun tersisa harus
dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membuktikan integritas kepemimpinannya
melalui perbaikan tata kelola ekonomi dan pelayanan publik. Pada akhirnya, kontestasi politik
tidak sekadar ditentukan oleh figur yang paling lihai mengumbar retorika,
melainkan oleh pemimpin yang mampu membuktikan bahwa tindakan kekuasaannya
benar-benar membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik. ● Sumber : Tulisan Cak AT ini diterima langsung
dari Ahmadie Taha |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar