|
Godaan
Kekuasaan Kaum Sarungan Redaktur Editorial 1 : Redaksi Tempo Mingguan |
TEMPO MINGGUAN, 30 Agustus 2026
|
· Sebelum muktamar digelar, isu bagi-bagi
amplop kepada pengurus di daerah sudah santer terdengar. · Sejumlah menteri dan orang dekat
Presiden Prabowo bergerilya agar paket pemimpin NU yang direstui Istana
terpilih. · Persaingan dalam muktamar pada dasarnya
adalah muara dari konflik lama. NAHDLATUL
Ulama dan kekuasaan tampaknya telah menjadi dua sisi mata uang. Dalam
sejumlah muktamar kaum nahdliyin, setidaknya dua yang terakhir, pemilihan
pemimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menjadi arena perebutan pengaruh dan
akses terhadap kekuasaan. Sebelum
Muktamar Ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, dimulai, persaingan calon Ketua
Umum PBNU telah menyengit. Menyambangi para kiai khos, para kandidat juga
menggalang dukungan para pemilik suara dalam muktamar. Sebelum forum
tertinggi di NU yang diselenggarakan lima tahun sekali itu digelar, isu
bagi-bagi amplop kepada pengurus di daerah santer terdengar. Sudah
diketahui umum juga bahwa ada kandidat yang mencari restu Istana. Meski tak
selalu menang, mereka yang didukung rezim biasanya menjadi kandidat kuat. Penguasa
yang ingin punya kaki di NU memiliki preferensi sendiri. Sebelum muktamar
digelar, sejumlah menteri dan orang dekat Presiden Prabowo Subianto
bergerilya agar paket pemimpin PBNU yang direstui Istana terpilih. Tak cuma
menyorongkan calon ketua umum, Istana juga ditengarai menyodorkan calon rais
am syuriah—pemimpin tertinggi di NU—yang berwenang mengawasi dan mengarahkan
organisasi. Campur
tangan pihak luar terjadi karena NU membiarkan dirinya ditarik ke dalam
pusaran kekuasaan. Meskipun organisasi itu tak lagi berpolitik praktis
seperti pada Pemilihan Umum 1955 atau saat bernaung di bawah Partai Persatuan
Pembangunan dari 1973 hingga 1984, perilaku elitenya seperti politikus saja. Jika
sekarang Yahya Cholil Staquf, Ketua PBNU 2021-2026, mengatakan ada calon yang
membawa-bawa nama presiden, ingatlah bahwa pada muktamar lima tahun lalu dialah
kandidat yang disebut-sebut didukung Presiden Joko Widodo. Pada era Yahya,
pragmatisme NU terasa betul. Bagi
penguasa dan calon pemimpin NU yang didukungnya, ini adalah simbiosis
mutualisme. Kandidat bisa lebih mulus merebut kursi pemimpin organisasi,
sementara Istana mendapatkan dukungan untuk menjaga stabilitas pemerintahan
jika calonnya terpilih. Bagi rezim, menguasai partai politik saja tak cukup.
Penguasa juga menggalang aktor nonpartai, termasuk organisasi Islam, agar
pemerintahannya tak diganggu. Akibatnya,
NU sulit menjadi penyeimbang kekuasaan. Ketika terjadi kemunduran demokrasi
dan pelemahan pemberantasan korupsi pada era Jokowi, misalnya, NU tak
mengkritik apalagi mencegah. Ketika orang-orang di sekitar Jokowi
menggulirkan gagasan penundaan Pemilu 2024, NU lewat Yahya Staquf cenderung
mendukung. Khidmah utamanya sebagai organisasi sosial keagamaan juga
terkikis, terutama setelah mendapatkan konsesi tambang dari pemerintah. Tidak
hanya membuyarkan fungsi organisasi, tambang juga membelah pengurus NU. Yahya
Staquf, yang sempat dipecat syuriah akhir tahun lalu karena dianggap, antara
lain, tak transparan dalam mengelola keuangan, dituding mendapatkan
keuntungan dari tambang. Sebaliknya, kubu Yahya menuding justru pihak
seberang yang tersandera ijon tambang. Pertarungan terbuka itu membentuk
faksi-faksi yang terbawa hingga ke muktamar di Jombang. Dengan kata lain,
persaingan dalam muktamar pada dasarnya adalah muara dari konflik lama. Para
calon membawa kepentingan dan gerbong masing-masing. Maka tak
perlu membayangkan panggung muktamar menjadi tempat islah elite NU. Bagi
sebagian orang, menjadi petinggi PBNU merupakan anak tangga ke kursi
kekuasaan. Dalam beberapa pemilihan presiden, figur berlatar belakang NU
digaet sebagai calon wakil presiden guna meraup suara kaum sarungan. Dengan
elite yang oportunis, NU gampang disetir dan terjerembap dalam politik
praktis. Terlalu sibuk menjadi bagian kekuasaan, NU pun makin kehilangan daya
tawar. Padahal NU punya modal sosial—jaringan pesantren, lembaga pendidikan,
badan amal, hingga jutaan warganya—yang dapat dipakai untuk memelopori
gerakan masyarakat sipil. Seruan
kembali ke khitah 1926, sebagai organisasi sosial keagamaan, pada akhirnya
berhenti hanya sebagai slogan. ● Sumber :
https://www.tempo.co/kolom/muktamar-nu-pemilihan-ketua-umum-pbnu-2284501 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar