|
Siapa
Ketua PBNU Jagoan Pemerintah Daniel Ahmad Fajri : Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 30 Agustus 2026
|
· Pejabat negara dan politikus di sekitar
Presiden Prabowo Subianto membahas jalannya muktamar PBNU di Jombang, Jawa
Timur. · Mereka mendorong paket pimpinan PBNU
yang diisi rais am dan ketua umum. · Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf
mendengar kabar ada kelompok yang mengatasnamakan Presiden Prabowo untuk
mencari dukungan. BERLANGSUNG
di Jombang, Jawa Timur, Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ke-35 sudah
terasa gaungnya di Jakarta beberapa hari sebelum acara pembukaan. Sejumlah
anggota Kabinet Merah Putih dan politikus Partai Gerindra berkumpul di Wisma
Negara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pekan kedua Agustus
2026 untuk membicarakan muktamar itu. Dua
narasumber, salah satunya penyelenggara negara yang ada di Istana, bercerita,
rapat itu dihadiri antara lain oleh dua nahdliyin yang menjadi menteri, yakni
Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid. Ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo
Hadi, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, dan Sekretaris Kabinet
Teddy Indra Wijaya. Nasaruddin
Umar, Menteri Agama yang waktu itu berniat maju menjadi calon Ketua Umum
PBNU, serta Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra turut datang.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad pun hadir. Rapat
yang diikuti menteri dan orang-orang dekat Presiden Prabowo Subianto itu
membahas hal ihwal muktamar yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul
Ulum Tambak Beras, Jombang. Menurut seorang peserta rapat, mekanisme
pemilihan pimpinan PBNU menjadi salah satu topik diskusi. Selama
ini ketua umum dipilih oleh muktamirin dengan model one delegation one vote.
Sedangkan rais am dipilih dari dan oleh dewan formatur alias ahlul halli wal
aqdi (AHWA) yang beranggotakan sembilan kiai sepuh. Dokumen Muktamar PBNU
2026 yang dibaca Tempo menunjukkan ada peluang AHWA menunjuk Ketua Umum PBNU
untuk periode kepengurusan berikutnya. Dengan begitu, muktamirin tak lagi
memilih ketua umumnya secara langsung. Kepala
BIN Muhammad Herindra mengatakan pemerintah menyambut pelaksanaan muktamar
PBNU di Jombang ketika Tempo meminta penjelasan soal rapat di Wisma Negara.
“Prosesnya kita serahkan pada mekanisme yang berlaku,” ujar Herindra kepada
Tempo pada Kamis, 27 Agustus 2026. Selain
membicarakan mekanisme pemilihan, pertemuan itu membahas kandidat Ketua Umum
PBNU yang berpeluang maju dalam Muktamar Jombang. Nama calon yang muncul
dalam pembahasan di Istana adalah Yahya Cholil Staquf yang berstatus
inkumben; Abdul Hakim Mahfudz dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang;
Menteri Agama Nasaruddin Umar; serta Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin. Menurut
peserta rapat, kans Nasaruddin Umar mencalonkan diri mendapat sorotan dalam
diskusi tersebut. Imam Besar Masjid Istiqlal itu terganjal aturan internal
PBNU yang melarang ketua umum merangkap jabatan politik seperti menteri.
Narasumber yang sama bercerita, Nasaruddin yang hadir dalam pertemuan itu
menyebutkan belum bisa memastikan apakah akan bertarung dalam Muktamar
Jombang atau memilih mundur dari posisi Menteri Agama. Nasaruddin
baru mengumumkan sikapnya pada Jumat, 28 Agustus 2026. Melalui rekaman video,
ia menyatakan ingin berfokus memimpin Kementerian Agama. “Saya minta maaf
kepada teman-teman dari berbagai daerah yang mungkin telah mengimajinasikan
saya untuk memimpin PBNU,” tuturnya. Seorang
penyelenggara negara di Istana menuturkan, kehadiran Nasaruddin masih
dibutuhkan di Kabinet Merah Putih sehingga tak jadi maju sebagai calon Ketua
Umum PBNU. Menurut narasumber itu, pemerintah belum memiliki sosok pengganti
Menteri Agama yang ideal jika Nasaruddin mundur dari jabatannya. Pemerintah,
kata pejabat Istana ini, mencari sosok yang bisa diterima semua kelompok
agama. Sejumlah
peserta persamuhan di Wisma Negara merespons singkat ketika dimintai
tanggapan mengenai isi rapat yang mengulas peta calon Ketua Umum PBNU. “Malam
bos,” tulis Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam pesan
WhatsApp pada Rabu, 26 Agustus 2026. Sedangkan
Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak ikut dalam rapat di Wisma Negara. “Saya tak
tahu apakah ada pertemuan itu atau tidak,” ujar Ketua Harian Partai Gerindra
tersebut. Seorang
pejabat teras Partai Gerindra bercerita, ia pernah berkomunikasi dengan
Nasaruddin sebelum berlangsungnya rangkaian Muktamar Jombang. Kepada
politikus di lingkaran dekat Prabowo ini, Nasaruddin mengaku telah mendapat
dukungan dari mayoritas pemilih serta kerabat Presiden Prabowo, Hashim
Djojohadikusumo. Sepanjang
pekan lalu, Tempo tiga kali menghubungi Nasaruddin melalui nomor telepon
selulernya, tapi ia tak menjawab. Ia juga tak merespons permintaan konfirmasi
melalui pesan tertulis. Kami juga mengirimkan permintaan konfirmasi kepada
dua staf khusus Menteri Agama, Farid F. Saenong dan Ismail Cawidu. Farid
berujar akan menyampaikan pertanyaan wawancara kepada Nasaruddin. “Saya tidak
janji,” katanya pada Selasa, 25 Agustus 2026. Kepala
Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agama Thobib Al-Asyhar mengatakan tak
punya kapasitas menjawab pertanyaan mengenai topik pencalonan Nasaruddin di
PBNU. “Beliau telah berkonsentrasi menjalankan amanah sebagai Menteri Agama,”
tutur Thobib pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Adapun
juru bicara Hashim Djojohadikusumo, Ariseno Ridhwan, mengatakan Hashim
menghargai hubungan baik dengan tokoh-tokoh NU. Menurut Ariseno, relasi
dengan tokoh NU merupakan bagian dari silaturahmi. Hashim menghormati
kewenangan dan mekanisme internal dalam penentuan Ketua Umum PBNU. “Hubungan
baik itu jangan dikaitkan dengan agenda atau kepentingan tertentu,” kata
Ariseno. Pembahasan
mengenai dinamika Muktamar Jombang berlanjut setelah berlangsungnya pertemuan
di Wisma Negara. Dua politikus Partai Gerindra bercerita, menteri dari
kalangan nahdliyin kembali bertemu di rumah milik petinggi Partai Gerindra di
Jakarta Selatan. Menteri yang hadir antara lain Menteri Sosial Saifullah
Yusuf serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Dua
narasumber yang mengetahui adanya pertemuan itu menuturkan, persamuhan
tersebut membahas peluang memasangkan Miftachul Akhyar sebagai calon rais am
dengan Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin sebagai calon ketua umum dalam
Muktamar Jombang. Sejumlah pengurus NU di pusat dan daerah menyebut duet
Miftachul-Kikin sebagai paket Istana karena digagas pejabat dan politikus di
lingkaran dekat Presiden. “Itu
bikin-bikinan orang dan biasa saja itu,” ujar Saifullah Yusuf, yang karib
disapa Gus Ipul, mengenai munculnya paket Miftachul-Kikin. Menurut Saifullah,
membicarakan peta calon ketua umum merupakan hal normal. Sementara itu,
Nusron Wahid tak menjawab pesan dan panggilan telepon yang disampaikan tiga
kali ke nomor pribadinya sepanjang pekan lalu. Duet
rais am dengan ketua umum baru bisa terpilih dalam satu paket jika ada
perubahan dalam mekanisme pemilihan, yakni ketua umum dipilih oleh dewan
formatur atau AHWA, bukan oleh muktamirin. Hingga Sabtu sore, 29 Agustus
2026, para kandidat ketua umum, seperti Abdul Hakim Mahfudz, Yusuf Chudlori,
Abdul Ghaffar Rozin, dan Abdussalam Shohib, sepakat dengan model pemilihan
ketua umum lewat AHWA. Hanya Yahya Cholil Staquf yang masih bertahan dengan
skema pemilihan langsung oleh muktamirin. Dimintai
tanggapan mengenai manuver pengurus Partai Gerindra dalam pemilihan Ketua
Umum PBNU, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tak
pernah dihubungi siapa pun mengenai muktamar PBNU. “Saya sedang
berkonsentrasi dengan tugas di DPR,” kata Dasco kepada Tempo pada Jumat, 28
Agustus 2026. Dalam
pidato pembukaan Muktamar Ke-35 pada Kamis, 27 Agustus 2026, Presiden Prabowo
Subianto menyatakan tak ikut cawe-cawe dalam pemilihan pimpinan PBNU. “Saya
tak mengatur ini semua,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra itu. ••• PEMBESAR
Nahdlatul Ulama di daerah mendengar kabar tentang adanya gagasan soal paket
Istana yang mendorong Miftachul Akhyar sebagai calon rais am serta Abdul
Hakim Mahfudz alias Gus Kikin sebagai kandidat ketua umum. Katib Syuriah
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cilacap Abdal Malik menuturkan, Menteri
Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid pernah menemui perwakilan pengurus NU
dari Jawa Tengah di Semarang pada pekan terakhir Agustus 2026. Menurut
Abdal, Nusron membuka pertemuan itu dengan sambutan di hadapan pengurus
daerah bahwa calon rais am yang diinginkan sāhib ad-daulah adalah Miftachul
Akhyar. “Sāhib ad-daulah itu yang dimaksudkan adalah presiden,” ujarnya
kepada Tempo pada Kamis, 27 Agustus 2026. Setelah pengarahan,
kata Abdal, tim Nusron berinteraksi dengan para hadirin. Abdal yang mendapat
cerita dari pengurus PCNU Cilacap menuturkan, tim Nusron menawarkan kepada
mereka paket yang berisi daftar anggota dewan formatur (AHWA). Ada nama
Miftachul dalam daftar tersebut. “Sedangkan
ketua umum prioritas adalah Gus Kikin,” tutur Abdal. Jika Muktamar Jombang
berjalan dinamis dan meminta opsi nama, menurut Abdal, pengurus daerah bisa
memilih dua kandidat lain, tapi tetap menempatkan Kikin sebagai pilihan
pertama. Abdal
mendengar kabar bahwa pengurus daerah yang bersedia mendukung paket Istana
akan mendapatkan insentif dalam beberapa tahap dan dikumpulkan di Surabaya,
Jawa Timur. Menurut Abdal, PCNU Cilacap menolak skenario paket Istana
sehingga langsung berangkat ke Jombang. “Skenario itu menodai semangat
muktamar,” ujarnya. Nusron
Wahid tak merespons panggilan telepon dan pesan WhatsApp yang tiga kali
disampaikan ke nomor pribadinya hingga Sabtu, 29 Agustus 2026. Ketua
Umum PBNU Yahya Cholil Staquf juga mendengar kabar ada manuver dari
orang-orang dekat Presiden dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Yahya mendapat
laporan dari beberapa pengurus cabang bahwa ada kelompok yang mengatasnamakan
Presiden. “Kok, berani sekali mengatakan bahwa ini perintah Presiden,”
katanya. Yahya
juga menerima laporan bahwa kelompok yang mengaku-aku membawa perintah
Presiden memakai cara yang tak pantas untuk menggaet dukungan muktamirin.
“Memakai uang dan memalsukan stempel,” tuturnya. Seorang
politikus Partai Gerindra yang membantu pemenangan Kikin bercerita, timnya
memesan hotel dan penginapan untuk memfasilitasi pengurus cabang ataupun
wilayah yang telah memberikan dukungan kepada Kikin. Menurut dia, insentif
yang dijanjikan dalam tiga tahap kepada muktamirin adalah ongkos pesawat. Tempo
mendatangi sejumlah lokasi di Surabaya yang diduga menjadi tempat karantina
peserta muktamar NU, seperti Asrama Haji Sukolilo dan Trans Luxury Hotel.
Lima laki-laki bersongkok berada di area dalam Asrama Haji pada Rabu siang,
26 Agustus 2026. Mereka mengenakan sarung dan kemeja putih dengan logo
Nahdlatul Ulama. Di Trans
Luxury Hotel, situasinya lebih ramai. Sekelompok pria bersarung dan berkemeja
dengan logo Nahdlatul Ulama lalu-lalang di area hotel. Mereka menggeret koper
ketika keluar dari hotel tersebut. Mantan
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Muhammad Lukman Edi, yang masuk tim
pemenangan Kikin, mengatakan pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng itu tak
pernah menggunakan Asrama Haji dalam rangkaian Muktamar Jombang. “Itu yang
memesan Saifullah Yusuf,” kata Lukman. Menurut
Lukman, Kikin terbuka dan siap menghadapi proses pemilihan ketua umum dengan
model pemilihan lewat AHWA ataupun one delegation one vote oleh para
muktamirin. “Tidak ada masalah,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan
Bangsa 2005-2008 itu. Menteri
Sosial Saifullah Yusuf mengatakan selalu ada tuduhan yang mengemuka menjelang
muktamar PBNU. Menurut dia, konsolidasi calon merupakan hal yang biasa dalam
setiap muktamar. “Itu semua tuduhan tanpa bukti yang cukup,” tutur Saifullah
di Salemba, Jakarta Pusat, pada Senin, 24 Agustus 2026. ••• SKENARIO
paket pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam Muktamar Ke-35 mendapat
sorotan dari para ulama sepuh. Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus mengirim
surat ke PBNU pada Senin, 17 Agustus 2026, yang berisi permohonan kepada
Ketua Umum Yahya Cholil Staquf agar menggelar pertemuan dengan para kiai khos
untuk menyikapi dinamika muktamar. Yahya
menyanggupi permintaan Gus Mus. Rapat diadakan pada Kamis, 20 Agustus 2026,
secara hibrida karena ada kiai yang hadir dengan telekonferensi video dan
datang ke kantor PBNU di Jalan Kramat, Jakarta Pusat. Gus Mus dan Yahya hadir
secara online, sedangkan Mustasyar PBNU sekaligus mantan wakil presiden,
Ma’ruf Amin, datang langsung ke lantai 8 kantor PBNU. Tiga
pengurus PBNU bercerita, tujuh kiai sepuh itu mendiskusikan operasi
mengegolkan paket pimpinan menjelang Muktamar Jombang. Salah satu modus yang
didengar para kiai itu adalah mengajukan daftar dewan formatur (AHWA). “Kalau
itu terjadi, kami khawatir muktamar menjadi tidak punya legitimasi,” kata
Ma’ruf. Yahya,
sebagai salah satu kandidat ketua umum, mencermati rencana ide pemilihan
ketua umum dengan sistem paket bersama dewan formatur. Pemilihan dengan model
paket akan menambah kerumitan dalam proses pemilihan. “Jika harus mengubah
aturan, itu baru berlaku pada pemilihan lima tahun mendatang,” ujarnya. Yahya
tetap mengantisipasi perubahan skema pemilihan ketua umum dalam Muktamar
Jombang. Lima pengurus PBNU dan kolega Yahya menuturkan, Yahya mengantisipasi
skenario itu dengan mendorong Ma’ruf Amin sebagai calon anggota AHWA dan rais
am. Menurut para narasumber itu, tim Yahya juga mendorong paket AHWA ke
pengurus daerah. “Saya bilang ke pengurus daerah bahwa Kiai Ma’ruf punya
kapasitas,” tutur Yahya. Sebagian
pengurus Partai Kebangkitan Bangsa mencermati dinamika pemilihan pimpinan
PBNU. Dua pengurus teras PKB bercerita, para kader risau terhadap kondisi
internal PBNU selama kepemimpinan Yahya. Organisasi nahdliyin itu diterpa
konflik internal karena masalah tata kelola organisasi, manajemen tambang,
dan akuntabilitas keuangan yang terjadi pada akhir 2025. Dua
pengurus teras PKB itu mengungkapkan, sebagian anggota partai mendorong Said
Aqil Siroj sebagai calon anggota AHWA dan rais am. PKB juga mempersilakan
Abdussalam Shohib dan Muhammad Yusuf Chudlori mencari dukungan dari daerah.
Senyampang dengan itu, muncul dukungan dari pengurus NU daerah kepada Ketua
Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai calon PBNU-1. Namun
Muhaimin terganjal syarat rangkap jabatan seperti yang dialami Menteri Agama
Nasaruddin Umar. Ia harus mundur sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan
Masyarakat jika maju dan terpilih memimpin PBNU. Muhaimin
mengakui ada aspirasi dari pengurus daerah NU bagi dia untuk maju sebagai
calon ketua umum. “Ada, tapi enggak banyak kayaknya,” ujar politikus yang
karib disapa Cak Imin itu pada Sabtu, 29 Agustus 2026, melalui pesan
WhatsApp. Anggota
Dewan Syura PKB, Maman Imanulhaq, mengatakan partai menghormati aspirasi yang
muncul dari anggota NU dan muktamirin. Kata Maman, nama Said Aqil Siroj
menggema sebagai calon anggota AHWA dan rais am saat PKB menggelar ijtimak
ulama di Jakarta pada akhir Juli 2026. “PKB tidak menempatkan muktamar
sebagai arena perebutan kekuasaan,” tuturnya pada Rabu, 26 Agustus 2026. ● Sumber :
https://www.tempo.co/politik/paket-ketua-umum-pbnu-muktamar-jombang-2284520 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar