Bukan Tamu di Negeri Ini Haryo Damardono :  Pemimpin Redaksi Harian Kompas.

KOMPAS, 17 Agustus 2026

 

 

                                                           

Tema cukup provokatif ini secara sadar dipilih. Frasa itu adalah mantra penguat diri atas realitas ekonomi dan sosial yang kita semua harus hadapi di negeri ini.   Enam belas artikel opini—17 tulisan, bila pengantar ini dihitung, disajikan tepat di hadapan Anda, para pembaca yang budiman di edisi ini. Mereka, para pemikir Indonesia, ini diundang untuk berbagi gagasan di edisi tematik hari ulang tahun Republik Indonesia.   Dengan penuh kesadaran, diwarnai satu, dua perdebatan, Harian Kompas menghadirkan pemikir yang beragam. Mulai dari seorang menteri koordinator, aktivis, ekonom, asisten khusus Presiden, guru besar, peneliti hingga kepala lembaga negara.   Jalan hidup mereka berbeda-beda—yang melandasi perdebatan tadi. Latar belakangnya jelas beragam. Jangan heran bila kemudian suaranya tidak seragam. Namun, sebagaimana paduan suara dengan berbagai jenis suara yang saling melengkapi, kiranya edisi ini tetap dapat dinikmati mendalam.   Demi negeri ini, ada baiknya, kita senantiasa membuka diri dengan segala perbedaan. Tidak pula menghakimi satu sama yang lain. Begitulah juga karakter para pendiri Republik ini sejak semula. Kita pun meyakini, para pemikir ini mempunyai kesamaan visi untuk memajukan bangsa ini. Dengan begitu, kita hargai masing-masing perjalanan yang mereka tempuh.   Perjumpaan demi perjumpaan, termasuk dalam edisi khusus ini, akhirnya harus dimaknai sebagai sarana untuk saling berbagi, saling belajar hingga saling menguatkan demi percepatan pencapaian dari tujuan-tujuan bernegara. Tulisan dari tiap pemikir pun akhirnya saling melengkapi bukannya saling menegasikan keberadaan satu sama lainnya.   Tema yang terbilang provokatif, ”Bukan Tamu di Negeri Ini”, dipilih dengan kesadaran penuh. Diusulkan oleh teman-teman generasi muda di harian ini. Tema tersebut ternyata makin dan sangat relevan bagi mereka. Generasi muda, baik milenial maupun Gen Z, ternyata lebih kerap merasa sebagai tamu di negeri ini daripada generasi senior di negeri ini.   Ketimpangan struktural serta persaingan yang menggila, telah membuat mereka seolah adalah ”tamu”. Kenaikan harga properti, yang tak diimbangi dengan laju kenaikan upah menyebabkan mereka menjadi ”tamu” di apartemen, kos-kosan, hingga rumah petak. Sebelum tabungan menggunung—entah kapan itu terjadi, mereka sungguh jadi tamu, sekadar ”numpang” hidup.   Frasa ”Bukan Tamu di Negeri Ini”, tegasnya tak sekadar gugatan filosofis. Frasa itu adalah mantra penguat diri atas realitas ekonomi dan sosial yang mereka harus hadapi. Realitas yang makin lama makin sulit disembunyikan di bawah karpet kamar tidur bahkan kamar tamu sekalipun.   Melalui opininya, Zainal Arifin Mochtar, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UGM seperti mengingatkan kita semua. ”Memanusiakan hukum dan memanusiakan kemerdekaan. Bukan menegarakan hukum, bukan menegarakan kemerdekaan.”   Adapun Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Indonesia, Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan langsung menukik ke pokok perkara, soal ”tamu”.   Begini tulisnya, ”Kami—presiden, menteri, pejabat, dan staf seperti saya—dipercayakan kunci rumah ini untuk waktu terbatas. Kunci itu bukan sertifikat kepemilikan, tetapi amanah untuk merawat rumah dan memastikan tidak ada penghuninya yang tersisih.”   Sejak ribuan tahun lalu, Nusantara, kepulauan ini dihuni oleh berbagai suku bangsa. Ada begitu banyak pintu masuk, ada begitu banyak ruang. Tidak ada pula penghuni maupun pemilik tunggal di negeri ini. Begitu kemerdekaan kita raih bersama maka ketika itu pula kita punya hasrat untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri.   Tepat pula yang ditulis oleh Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI. ”Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, pertanyaan penting bagi kita bukan lagi sekadar apa yang telah dibangun? Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya?” tulisnya.   Untuk menjawab pertanyaan itu, jelas tidak dapat hanya dengan menuliskan apa-apa saja yang dibangun. Bukan sekadar berapa meter kubik beton yang sudah dicor, atau berapa kilometer jalan yang sudah diaspal. Agus Yudhoyono telah bicara soal kualitas.   Dalam artikelnya yang berjudul, ”Moderasi Harapan”, akademisi Ariel Heryanto, kemudian menyoroti soal ratapan sebagian warga akibat lahir sebagai WNI. Becanda atau tidak, kata Ariel, hal ini tidak biasa. Barangkali dengan getir, dia menulis, ”Adakah jalan alternatif yang dapat menyelamatkan harapan publik di Tanah Air-nya sendiri?”   Kita semua yang harus menjawabnya. Kita semua—yang bukan tamu di negeri ini. ●

Sumber :  https://www.kompas.id/artikel/bukan-tamu-di-negeri-ini?open_from=Tajuk_Rencana_Page