|
Ketika Sistem Desil Baru Menjadi Dilema bagi
Kelas Menengah Antonius
Purwanto : Litbang Kompas. |
KOMPAS, 17 Agustus 2026
|
Sistem desil baru dinilai tak sesuai realitas dan kondisi
masyarakat hingga menjadi dilema bagi kelas menengah yang berpotensi
kehilangan sejumlah program bantuan. Dalam sepekan terakhir, status desil dalam Data Tunggal Sosial
Ekonomi Nasional atau DTSEN ramai dibicarakan di linimasa media sosial.
Perhatian publik muncul setelah sejumlah warganet mempertanyakan hasil pengecekan
desil mereka dalam DTSEN tersebut. Sebab, mereka merasa kategori desil yang
tercatat tidak sesuai dengan kondisi finansial riil mereka sehari-hari. Secara sederhana, desil adalah cara membagi populasi ke dalam
sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kondisi sosial ekonomi. Desil 1
menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga desil
10 yang merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Dari
pembagian ini, setiap orang atau rumah tangga ditempatkan pada rentang
tertentu yang mencerminkan posisi relatifnya dibandingkan kelompok lainnya. Dilansir dari laman resmi DTSEN, penentuan tingkat kesejahteraan
tersebut mempertimbangkan sejumlah kondisi sosial dan ekonomi, antara lain
pekerjaan, pendidikan kondisi tempat tinggal, daya listrik, dan kepemilikan
aset. Seperti dikutip dari laman Kontan, Jumat (14/8/2026), beberapa
orang mengaku masuk ke dalam desil 9 maupun 10, tetapi tidak sesuai kondisi
atau realitasnya. Seseorang yang masuk desil 9 mengaku dirinya tinggal di
rumah kontrakan tipe 36 dengan hanya memiliki satu mobil bekas dan jarang
bepergian. Sementara itu, seseorang lainnya mengaku tercatat di dalam desil
10 meski masih tinggal di rumah kontrakan dan keluarga hanya mengandalkan
penghasilan suami sekitar Rp 3 juta per bulan. Menanggapi sorotan publik tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS)
menegaskan, status desil 10 tidak berarti seluruh keluarga di dalamnya
tergolong kaya raya. BPS menjelaskan, kelompok tersebut mencakup rentang
kondisi ekonomi yang sangat beragam, mulai dari keluarga kelas menengah
hingga keluarga dengan kekayaan sangat besar, sehingga desil 10 lebih tepat
dipahami sebagai posisi relatif keluarga dalam pemeringkatan sosial ekonomi. Pembaruan data DTSEN sendiri dilakukan secara periodik oleh BPS
melalui pengecekan lapangan oleh Kementerian Sosial serta pemutakhiran data
dari pemerintah daerah. Penentuan penerima bansos tidak berjalan otomatis
berdasarkan angka desil, tetapi tetap melalui proses verifikasi dan validasi
lanjutan. Di tengah sorotan masyarakat tersebut, lantas apa sebenarnya dampak
pembaruan DTSEN tersebut bagi masyarakat serta implikasinya terhadap kelas
menengah di Tanah Air? Bantuan pemerintah Dikutip dari laman resmi DTSEN, status desil dipakai sebagai
rujukan untuk menentukan prioritas program, penargetan bantuan pemerintah,
hingga penyusunan intervensi kebijakan. Karena itu, ketika ada warga yang
merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka akan berdampak pada
akses terhadap program bantuan vital, seperti Program Keluarga Harapan (PKH),
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Terkait dengan bantuan sosial, misalnya, Kementerian Sosial
menyatakan keluarga pada desil 1-4 dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan
bantuan sembako. Dengan ketentuan ini, keluarga yang tercatat pada desil 10
tidak masuk untuk kelompok sasaran utama kedua program tersebut. Dampak lainnya muncul pada PBI-JKN, yakni peserta BPJS Kesehatan
yang iurannya dibayarkan pemerintah. Kemensos melakukan realokasi penerima
dari kelompok desil 6 sampai 10 menuju masyarakat yang berada pada desil 1
sampai 5. Sepanjang 2025, lebih dari 13,5 juta peserta PBI-JKN dinonaktifkan
dalam proses pembaruan tersebut meski sebagian kembali aktif setelah
verifikasi atau memperoleh pembiayaan melalui skema daerah. Kemensos bahkan memberikan contoh peserta desil 10 yang
dikeluarkan dari PBI-JKN setelah dilakukan pengecekan kondisi di lapangan.
Kuota yang dilepas kemudian dialihkan kepada masyarakat dari kelompok
kesejahteraan lebih rendah. Pemerintah menyebut langkah itu sebagai
realokasi, bukan pengurangan jumlah keseluruhan peserta PBI. Desil juga mulai berpengaruh dalam program pendidikan. Sistem KIP
Kuliah 2026 menggunakan tingkat kesejahteraan dalam DTSEN sebagai salah satu
rujukan untuk menilai kondisi ekonomi pendaftar. Namun, berada pada desil 10
tidak dapat langsung diartikan otomatis gagal KIP Kuliah karena perguruan
tinggi tetap melakukan proses verifikasi terhadap kelayakan calon penerima. Bahkan, persoalan desil 9 dan 10 bergerak keluar dari wilayah
bansos dan mulai masuk ke subsidi energi. Pemerintah juga sedang mengkaji
pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 karena
subsidi BBM dinilai masih dinikmati kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi
lebih tinggi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut sistem penyalurannya
sedang dibahas bersama pemerintah (Kompas.id, 11/8/2026). Jika rencana tersebut akhirnya diberlakukan, desil 9 dan 10 dapat
menjadi kelompok pertama yang akan kehilangan akses terhadap Pertalite dan
diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi. Namun, larangan tersebut belum berlaku
hingga saat ini dan pemerintah belum mengumumkan secara final mekanisme,
kriteria kendaraan, dan waktu penerapannya. Artinya, masyarakat desil 9 dan
10 masih dapat membeli Pertalite sepanjang belum ada aturan baru yang
diberlakukan. Angka desil yang sebelumnya identik dengan pendataan bansos kini
semakin menentukan bagaimana negara membedakan masyarakat yang dianggap masih
membutuhkan bantuan dengan kelompok yang dinilai sudah lebih mampu. Dilema kelas menengah Berbeda dengan kelompok miskin yang mendapatkan beragam bantuan
sosial dari negara, kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class)
dan kelas menengah justru harus menanggung seluruh kebutuhan hidupnya secara
mandiri. Padahal, proporsi kedua kelompok tersebut paling besar jumlahnya
dari total penduduk Indonesia. Menurut data BPS, kelompok menuju kelas menengah mencapai 50,4 persen
dari total populasi pada tahun 2025. Artinya, lebih dari separuh penduduk
Indonesia berada dalam fase transisi, memiliki daya beli yang relatif lebih
stabil dibandingkan kelompok rentan. Namun, belum sepenuhnya mapan seperti
kelas menengah. Sementara itu, kelas menengah mencakup 16,6 persen populasi.
Proporsi ini menunjukkan, kelompok dengan daya beli relatif kuat masih belum
menjadi mayoritas dalam struktur ekonomi nasional. Persoalan muncul ketika subsidi energi seperti LPG 3 kg, BBM,
listrik, dibatasi secara ketat hanya untuk desil 1-3. Dampaknya kelompok
desil 4-6 bisa mengalami lonjakan pengeluaran mendadak. Padahal, kenaikan
upah riil mereka tidak sebanding dengan tingkat inflasi sektor esensial,
seperti perumahan, transportasi, dan pendidikan. Kondisi ini bisa memicu
dissaving, yaitu kondisi di mana kelas menengah terpaksa menguras tabungan
atau terjerat utang konsumtif atau pinjaman online demi mempertahankan
standar hidup minimum. Ketika kelompok ini terimpit akibat ketatnya kriteria DTSEN,
dampak sistemik akan menjalar ke sektor riil. Pencabutan subsidi secara
drastis tanpa dibarengi bantalan sosial bagi desil 4-6 bisa menyebabkan
penurunan daya beli secara masif. Penurunan daya beli tersebut bisa berimbas pada lesunya sektor
usaha kecil dan menengah, perdagangan eceran, otomotif, hingga pariwisata
domestik. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga bisa berdampak pada
pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional karena mesin utama penggerak
konsumsi mengalami stagnasi. Terlebih guncangan ekonomi skala kecil, seperti ada anggota
keluarga yang sakit keras atau pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor
formal, dapat melempar keluarga di desil 4-5 kembali ke dalam kategori miskin
(desil 1-2). Terkait pendidikan, terhambatnya akses pendidikan tinggi bagi
anak-anak kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah akibat kriteria
KIP-Kuliah berbasis desil bisa memangkas akumulasi modal manusia yang
dibutuhkan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan
menengah. Untuk mencegah runtuhnya benteng kelompok menuju kelas menengah
dan kelas menengah Indonesia di tengah pembaruan DTSEN 2026, pembenahan
kebijakan semestinya bisa dilakukan secara menyeluruh. Pengelompokan ekonomi
berbasis desil DTSEN 2026 sejatinya adalah alat navigasi kebijakan, bukan
vonis mutlak atas taraf hidup seorang warga negara. Kebijakan publik yang
bijak tidak boleh mengorbankan kelompok aspiring middle class demi mengejar
efisiensi anggaran semata. Menyelamatkan kelas menengah dari perangkap desil merupakan
investasi strategis untuk menjaga fondasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
sosial bangsa ke depan. Kebijakan perlindungan sosial sudah selayaknya
dirancang untuk merangkul semua dengan menyokong mereka yang miskin agar
bangkit, dan menjaga mereka yang di tengah agar tidak jatuh lagi di bawah
garis kemiskinan. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar