Tangan Penguasa dalam Muktamar Nahdlatul Ulama Raymundus Rikang :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 30 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Pemilik kekuasaan acap campur tangan dalam pemilihan Ketua Umum PBNU.   ·      Dengan jumlah anggota diperkirakan mencapai lebih dari 90 juta, NU merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.   ·      Muktamar PBNU Ke-35 di Jombang, Jawa Timur, juga diwarnai cawe-cawe pejabat dan politikus di lingkaran Prabowo Subianto.   MUKTAMAR Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang salah satu agendanya adalah memilih ketua umum tak pernah sepenuhnya menjadi urusan internal para kiai. Negara acap ikut campur dalam penyelenggaraan konferensi yang diikuti para pembesar Nahdlatul Ulama itu.   Dalam kacamata penguasa, NU merupakan mesin sosial politik dengan jumlah anggota diperkirakan mencapai 90-160 juta, yang membuatnya menjadi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.   Dalam Muktamar Cipasung yang digelar pada 1994, misalnya. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto tak menginginkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur memimpin PBNU. Gus Dur waktu itu muncul sebagai salah satu tokoh politik yang kritis terhadap pemerintah. Orde Baru secara terbuka mendukung Abu Hasan sebagai kompetitor Gus Dur dalam muktamar ke-29 di Tasikmalaya, Jawa Barat, itu.   Muktamar Cipasung diliputi intimidasi dan pengerahan aparat. Narasi ABG alias “asal bukan Gus Dur” merebak dalam konferensi para kiai. Meski demikian, para muktamirin tetap memilih Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU.   Seiring dengan waktu, cawe-cawe penguasa dalam muktamar PBNU selalu muncul, dalam skala kecil-kecilan ataupun masif. Para muktamirin pernah mengkritik pengaruh Partai Kebangkitan Bangsa ketika muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur, berjalan.   Lima tahun kemudian, Said Aqil Siroj yang waktu itu berstatus ketua umum inkumben mengungkap dugaan intervensi Istana dalam muktamar ke-34 di Lampung.   Said Aqil meminta Presiden Joko Widodo bersikap netral dalam penyelenggaraan Muktamar Lampung. Dalam sebuah program siniar bersama politikus Akbar Faizal, Said Aqil mengatakan bahwa Jokowi tak senang jika dia terpilih lagi sebagai ketua umum. “Semua di Lampung itu diatur sehingga saya kalah,” ujar Said dalam tayangan yang dirilis pada Maret 2025 tersebut.   Kabar mengenai cawe-cawe penguasa itu muncul lagi dalam Muktamar Ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Ini adalah muktamar pertama yang berlangsung di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.   Informasi mengenai dugaan campur tangan penguasa itu bermula dari wawancara khusus jurnalis Desk Nasional, Daniel Ahmad Fajri, dengan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf pada Sabtu, 22 Agustus 2026.   Ia mengikuti Yahya bersafari ke sejumlah pesantren di Jawa Timur. Di dalam kabin mobil Toyota Alphard hitam sepanjang perjalanan itu, Daniel mewawancarai Yahya yang mengungkap adanya sekelompok pejabat yang mengatasnamakan Presiden Prabowo untuk menggaet dukungan muktamirin terhadap kandidat tertentu. “Mereka mengatakan ini perintah Presiden,” kata Yahya.   Kami tak menelan mentah-mentah pernyataan Yahya. Sepulang dari Jawa Timur, Daniel yang dibantu Redaktur Desk Nasional Hussein Abri Dongoran dan Francisca Christy Rosana menemui lebih dari lima pejabat dan pengurus PBNU.   Para narasumber itu bercerita, sejumlah menteri yang berlatar belakang nahdliyin serta pejabat teras Partai Gerindra sempat membahas kandidat Ketua Umum PBNU yang berpeluang. Mereka juga mendiskusikan perubahan sistem pemilihan ketua umum dari one delegation one vote menjadi penunjukan oleh dewan formatur alias ahlul halli wal aqdi atau AHWA.   Daniel juga berbicara dengan pengurus NU di daerah. Dari narasumber itu, kami mendapatkan informasi ada skenario bahwa rais am dan ketua umum dipilih dalam satu paket. Laporan itu dapat dibaca dalam artikel berjudul “Siapa Ketua PBNU Jagoan Pemerintah” dan “Rekam Jejak Para Calon Ketua PBNU di Muktamar Jombang”.   Memotret dinamika dan lobi-lobi para kandidat ketua umum, kontributor kami di Surabaya, Hanaa Septiana, bertemu dengan para kiai dan pengasuh pondok pesantren. Mereka menuturkan kunjungan dan pembicaraan para calon ketua umum ke pesantren. Liputan Hanaa dapat dibaca dalam laporan berjudul “Adu Kuat Calon Ketua PBNU Menggalang Dukungan Kiai”. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/politik/istana-negara-prabowo-subianto-muktamar-pbnu-2284561