Basuki Hadimuljono: IKN Bukan Disetop, tapi Slow Down Riri Rahayuningsih :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 30 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Basuki Hadimuljono menyatakan pengoperasian IKN bergantung pada keputusan politik Presiden.   ·      Ia mengaku ada perlambatan pembangunan IKN karena perbedaan prioritas pemerintah.   ·      Basuki meyakini pemindahan ASN ke IKN akan berpengaruh terhadap investasi.   LEBIH dari setahun bermukim di perumahan khusus menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Basuki Hadimuljono tak kunjung punya tetangga. Menghabiskan waktu luang, Kepala Otorita IKN itu kerap berjalan-jalan masuk hutan bersama istrinya. Dalam kesempatan lain, mereka memancing atau mencari anggrek.   Memimpin proyek IKN sejak menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki mengalami masa sulit pada awalnya. Setiap hari ia harus makan nasi kotak, bahkan saat sahur dan berbuka puasa. Tak ada restoran di kawasan itu.   Basuki kini berupaya menjadikan IKN sebagai rumahnya. Saat berdinas ke Jakarta pun ia menjadikan IKN sebagai tujuan pulang. “Supaya menata hati dan pikiran bahwa IKN rumah kita,” katanya seusai upacara peringatan kemerdekaan di IKN pada Senin, 17 Agustus 2026.   Pada hari itu, untuk ketiga kalinya Basuki mengikuti upacara kemerdekaan di IKN. Setelah itu, ia menerima sesi wawancara dengan jurnalis Tempo, Riri Rahayuningsih, selama sekitar 40 menit. Basuki menjelaskan rencana menjadikan IKN sebagai ibu kota politik seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.   Doktor teknik sipil dari University of Colorado, Amerika Serikat, itu juga membeberkan progres pembangunan IKN serta rencana pemindahan ibu kota dan aparatur sipil negara dari Jakarta ke IKN. Basuki didampingi Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso.   Seperti apa kesiapan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028?   Dari segi prasarana dan sarana, kami sudah mulai membangun gedung yudikatif dan legislatif. Sekarang progresnya sekitar 15 persen. Tahun depan, insyaallah harus jadi.   Mengapa dinamai ibu kota politik, bukan ibu kota negara?   Kalau saya mendengar penjelasan Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi), sewaktu awal-awal terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 kan dipertanyakan, kenapa jadi ibu kota politik? Menurut Pak Muhammad Qodari (pada waktu itu Kepala Staf Kepresidenan), Pak Mensesneg bilang itu ibu kota. Enggak ada ibu kota ekonomi, ibu kota kebudayaan. Ibu kota politik. Ya, ibu kota karena ada trias politika: yudikatif, eksekutif, dan legislatif di IKN.   Kapan IKN beroperasi secara penuh?   Kalau itu pasti keputusan politik. Jadi tergantung Presiden. Tapi targetnya Presiden ingin menandatangani keputusan pemindahan ibu kota pada 2028.   Mengapa harus menunggu 2028?   Ketika sarana-prasarana di IKN sudah siap. Beliau ingin seperti itu sehingga bisa pindah ke sini terus langsung bekerja, tidak sambil melengkapi. Itu arahan beliau. Semua harus lengkap dulu, ready to use.   Penundaan itu apakah tidak berpengaruh terhadap pembangunan dan investasi?   Iya. Kami cuma berusaha penganggarannya lebih bisa digunakan untuk merencanakan pembangunan. Untuk 2025-2026, anggaran kami Rp 20-an triliun, dari total anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan pada 2025-2029. Saya kira yang penting kan kepastian yang membuat investor masuk.   Kalau dari segi investasi, ada yang sudah benar-benar terealisasi?   Sudiro Roi Santoso: Untuk investasi, sudah ada beberapa yang beroperasi. Ada Swissôtel, Qubika Hotel. Ada Rumah Sakit Hermina, RS Mayapada. Nilai investasi yang sudah beroperasi sekitar Rp 3,7 triliun. Yang saat ini masih membangun adalah Star Bright, dengan investasi sekitar Rp 1,25 triliun. Lalu rencana akhir tahun ini ada dari Korea Selatan, Dian Jaya, di luas hampir 10 hektare dengan investasi sekitar Rp 2,5 triliun. Abdi Waluyo juga berencana beroperasi Desember nanti. Investasinya sekitar Rp 900 miliar.   Untuk pendidikan seperti apa?   Sekolah Negeri Terintegrasi 3 baru beroperasi Agustus. Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara juga sudah. Sekarang jumlah siswanya 237 orang, kelas XI dan XII. Menurut kepala sekolahnya, ada 200-300 lagi yang datang Oktober nanti.   Anda ikut menemui pengusaha atau investor?   Iya. Kalau pengusaha, saya prioritaskan. Saya mendudukkan diri sebagai pihak marketing. Kalau investor datang, pasti saya jadi pihak marketing. Saya melayani mereka.   Apa stimulus untuk para investor IKN?   Sudiro Roi Santoso: Insentif ada dari sisi persiapan dan pelaksanaan. Pertama, harga tanah kami sangat murah, di bawah Rp 1 juta. Kebanyakan di daerah sini Rp 100-400 ribu per meter persegi. Sertifikatnya kami yang urus. Jadi badan usaha menyampaikan surat, data, kami yang mengurus ke kantor pertanahan. Semua perizinan satu pintu, hanya di Otorita IKN. Dari sisi perpajakan, kami memfasilitasi tax holiday, pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan untuk yang berinvestasi. Termasuk untuk pembelian barang impor jika ada pemindahan atau penerbitan kantor pusat di sini.   Otorita IKN juga menjual tanah?   Kami bukan menjual tanah. Jadi ini dari kantor jasa penilai publik atau KJPP tahun 2022 dan belum kami perbarui. Harganya masih rendah karena waktu itu belum ada infrastruktur, masih hutan industri. Kalau sekarang dievaluasi lagi, pasti akan lebih mahal. Tapi kan nanti investornya mikir karena crowd-nya belum terbentuk. Makanya (harga tanah) saya tahan dulu karena yang penting ada investasi masuk.   Bagaimana awalnya kebijakan hak atas tanah IKN bisa berjalan dua siklus hingga 190 tahun?   Itu kebijakan pemerintah yang lalu untuk menarik investasi. Karena pelajaran dari luar negeri pun, dari kawasan ASEAN yang bersaing untuk menarik investasi, mereka juga memberi hak tanah 90 tahun. Pada waktu itu pemerintahan Pak Joko Widodo meminta hak pakainya bisa 80 tahun.   Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan ketentuan itu….   Kita punya Undang-Undang Pokok Agraria. Artinya, sewaktu dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, kembali ke undang-undang, yaitu hak tanah diberikan maksimal 80 tahun. Skemanya 30 tahun di awal, 20 tahun pembaruan, dan perpanjangan 30 tahun.   Putusan MK berdampak pada minat investasi?   Tidak. Kan, ada investasi yang masuk. Ada Lion Air, Indobox, Star Bright, Dian Jaya.   Otorita IKN masih membuka kunjungan masyarakat. Berapa anggaran yang dialokasikan?   Kalau pelayanan, kami pakai belanja rutin. Untuk sekuriti, misalnya, kami sudah memiliki sekuriti sehingga tidak ada anggaran khusus untuk pelayanan masyarakat. Makanya ada kedeputian yang menjalankan piket. Misalnya ada libur Lebaran, yang nonmuslim bertugas piket. Ada honornya. Kalau Natal dan tahun baru, pegawai muslim yang bertugas piket.   Apa yang diharapkan dari pembukaan akses kunjungan?   Pertama, itu bentuk laporan kami kepada masyarakat. Ini lho, IKN kayak gini. Masyarakat jadi tahu bahwa IKN tidak mangkrak. Mungkin speed agak melambat, tapi berlanjut dan insyaallah tercapai. Kalau dulu memang prioritas Pak Jokowi membangun IKN. Sekarang, di era Pak Prabowo, dari delapan prioritas pembangunan 2027, kan ada infrastruktur. IKN ya di kluster itu.   Tapi anggarannya dipangkas....   Anggaran tetap dialokasikan dan menurut saya tidak kecil. Mungkin agak kecil dibanding yang lalu, iya. Kan, pemerintah punya prioritas, gaya masing-masing. Kita harus terima, enggak mungkin sama terus. Tapi kan (anggaran untuk IKN) tidak terus nol.   Jadi IKN tidak disetop?   Bukan disetop, tapi mungkin slow down. Semuanya saya kira demikian. Pemerintahan provinsi, kabupaten, kementerian, semua jadi slow down karena beliau punya prioritas sendiri. Enggak apa-apa.   Ada yang menyebut IKN sebagai ghost city karena minim aktivitas....   Ghost city apa? Saya sudah setahun lebih di sini. Saya pikir orang membuat terminologi tergantung persepsi masing-masing. Bagi saya yang mengikuti dari awal, kan tidak bisa sak dheg sak nyet (langsung jadi).   Ada juga yang mengkritik kawasan ibu kota malah menjadi destinasi wisata....   Orang penasaran terhadap IKN. Mereka ke sini bukan untuk berwisata saja, melainkan juga karena penasaran. Apa benar pembangunan IKN terus berjalan? Apa benar IKN ini mangkrak? Jadi, menurut saya, mereka ke sini bukan berwisata biasa, melainkan karena penasaran terhadap keberlanjutan IKN. Karena, kalau mau berwisata, apa yang mau dilihat?   Ada kendala dalam pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN?   Kami sudah mengusulkan ASN di 16 kementerian/lembaga yang menjadi prioritas dipindah ke IKN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sekarang beliau mungkin sedang mengusahakan proses pemindahan.   Seberapa penting pemindahan ASN?   Penting supaya dilihat masyarakat bahwa ini sudah lebih serius. Kalau kementerian-kementerian itu ada, pasti investasi masuk lagi. Saya akan relatif lebih mudah mendorong investasi. Kalau ada urusan pelepasan hutan, mesti ada Kementerian Kehutanan di sini. Pembebasan lahan, ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Bukan berarti menteri, melainkan direktur jenderal yang bersangkutan yang perlu masuk di sini. Termasuk Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol di kawasan ini.   Anda berencana membangun hunian ASN tipe 45 dan 65. Dananya dari mana?   Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Itu kalau dihuni masih kurang. Nindya Karya mau membangun delapan tower lagi, itu untuk eselon I. Ini masih kurang. Apalagi kalau sekarang kan tipe besar, 98 meter persegi. Apa mau begini terus? Ini kotanya anak muda ke depan. Jadi bagi yang newly married harus kami siapkan agar mereka bisa hidup sebagai keluarga.   Ada rencana menambah gedung kementerian karena kabinet yang gemuk?   Sementara ini belum ada. Kalau dilihat, ada empat gedung kementerian koordinator. Sedangkan sekarang ada tujuh kemenko. Nanti yang mengatur Kementerian Sekretariat Negara. Tapi, dari sisi ruangan, cukup. Prioritas saya adalah pembangunan gedung legislatif dan yudikatif.   Bagaimana dengan rencana pembangunan rumah dinas menteri?   Dari Intiland, ada 109 unit rumah tapak menteri. Akhir tahun ini kami mulai membangun. Sekarang sedang membuat BUP (badan usaha pelaksana) dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Kalau disetujui, mereka harus membuat BUP. Ini sedang disiapkan karena pembangunan itu harus ada investasi, harus cukup setoran modal, baru bisa disetujui BUP-nya. Setelah itu, baru tanda tangan kontrak.   Berapa nilai investasinya?   Yang dari Nindya Karya ada Rp 2,3 triliun untuk pembangunan delapan tower hunian ASN. Kalau yang 109 landed housing itu Rp 2,5 triliun dari Intiland, skemanya kerja sama pemerintah dengan badan usaha.   Presiden dan Wakil Presiden jadi pindah ke IKN?   Kalau Pak Prabowo, saya belum ada informasi. Tapi kalau Pak Wapres, beliau sudah. Inginnya juga tidak permanen ke sini, tapi ada berkalanya.   Anda masih berkomunikasi dengan mantan presiden Jokowi soal IKN?   Enggak terlalu dan enggak sering. Tapi pernah ditelepon. Beliau nanya, “Gimana?” Pesannya cuma saya diminta berhati-hati, ikuti arahan presiden sekarang.   Dulu groundbreaking rutin dilakukan oleh Jokowi. Sekarang?   Iya. Dulu kan masih awal sehingga butuh dorongan-dorongan politik yang tinggi sekali. Sekarang groundbreaking oleh saya sendiri.   Omong-omong, apa yang Anda kerjakan di IKN saat akhir pekan?   Kami di IKN bekerja sejak Senin hingga Jumat. Tapi pada Sabtu-Minggu ada banyak tamu yang harus kami layani. Ada kunjungan menteri, beberapa kepala badan, dan sebagainya. Jadi kami, para deputi ini, bertugas piket. Saya, sebagai Kepala Otorita IKN, lebih banyak terus menerima beliau-beliau. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/wawancara/basuki-hadimuljono-progres-pembangunan-ikn-2284473