Lima Tahun yang Dunia Pilih Bungkam Mohammad Ayub Mirdad  :   Dosen hubungan internasional FISIP Universitas Airlangga, Koordinator Lab Centre for Strategic and Global Studies (CSGS).

MEDIA INDONESIA, 20 Agustus 2026

 

                                                

 

TANGGAL itu sudah lewat dan hampir tidak ada yang menyadarinya. Lima belas Agustus datang dan pergi seperti hari biasa—tanpa peringatan, tanpa headline, tanpa satu pun pernyataan resmi yang layak disebut. Padahal, lima tahun lalu, tanggal itu menandai hari ketika Kabul jatuh, ketika sebuah kelompok yang selama dua dekade diburu sebagai teroris, yang selama itu pula bertanggung jawab atas ribuan nyawa warga sipil dan personel keamanan Afghanistan, berjalan masuk ke istana kepresidenan dan menyatakan diri sebagai pemerintah. Taliban menyebutnya hari kemenangan.   Bagi separuh populasi Afghanistan, itu adalah hari dimulainya penghapusan sistematis atas keberadaan mereka di ruang publik. Dunia, tahun ini, bahkan tidak repot-repot mengucapkan selamat tinggal pada tanggal itu.   KESUNYIAN YANG MEMBUNGKUS   Mari hitung apa yang sebenarnya terjadi dalam lima tahun ini karena angka-angka ini jarang lagi disebut. Sejak Agustus 2021, anak perempuan dilarang melanjutkan sekolah menengah. Pada Desember 2022, universitas ditutup untuk seluruh mahasiswi. Perempuan dilarang bekerja di hampir semua sektor kecuali kesehatan yang sangat terbatas, dilarang bekerja untuk LSM lokal dan internasional, dilarang memasuki taman, gym, dan pemandian umum.   Pada 2023, dekret baru melarang perempuan terlihat dari jendela rumah mereka sendiri. Pada 2024, undang-undang moralitas Taliban melangkah lebih jauh: suara perempuan di ruang publik, bernyanyi, membaca keras, bahkan berbicara terlalu lantang, dikategorikan sebagai aurat yang harus disembunyikan. Itu bukan lagi soal akses pendidikan atau pekerjaan. Itu adalah proyek penghapusan eksistensi perempuan dari kehidupan publik, dijalankan secara bertahap, terdokumentasi, dan diketahui siapa pun yang mau melihat.   Yang membuat lima tahun ini lebih menyakitkan bukan hanya kebijakan Taliban itu sendiri, melainkan juga kesunyian yang membungkusnya. Bandingkan dengan seberapa cepat dunia bergerak untuk Ukraina, untuk Gaza, sanksi dijatuhkan dalam hitungan hari, KTT darurat digelar, tagar memenuhi lini masa dalam hitungan jam. Afghanistan tidak mendapat perlakuan yang sama, bukan karena penderitaan mereka lebih ringan, melainkan karena tidak ada kepentingan strategis besar yang dipertaruhkan di sana lagi.   PBB memang pernah melabeli kebijakan Taliban sebagai gender apartheid, sebuah istilah yang berat secara hukum internasional, tetapi label itu berhenti di atas kertas. Tidak ada mekanisme penegakan, tidak ada tribunal, tidak ada tekanan multilateral yang serius. Bahkan gerakan feminisme global, yang begitu vokal pada isu-isu hak perempuan di banyak belahan dunia lain, nyaris tidak bersuara untuk Afghanistan sejak dua tahun terakhir. Solidaritas, ternyata, punya masa kedaluwarsa.   Ini bukan sekadar kegagalan moral, ini adalah studi kasus telanjang tentang bagaimana norma hak asasi manusia internasional sesungguhnya bekerja. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), R2P, seluruh arsitektur hukum internasional yang dibangun untuk melindungi kelompok rentan, terbukti hanya berfungsi ketika ada kepentingan geopolitik yang sejalan dengannya. Ketika kepentingan itu hilang, ketika AS sudah menarik pasukan, ketika Afghanistan tidak lagi relevan dalam kalkulasi kekuatan besar, norma-norma itu berubah menjadi pernyataan simbolis tanpa gigi. Dunia tidak lupa Afghanistan karena tidak tahu. Dunia memilih untuk tidak lagi peduli karena tidak ada lagi yang bisa diperoleh dari kepedulian itu.   KRISIS YANG TERUKUR   Konsekuensi kesunyian itu pun bukan sekadar retorika. Sejumlah lembaga kesehatan mental internasional melaporkan lonjakan kasus depresi dan percobaan bunuh diri di kalangan perempuan muda Afghanistan sejak 2021, sementara ribuan anak perempuan kini hanya bisa belajar lewat sekolah-sekolah bawah tanah yang setiap saat berisiko digerebek. Diaspora profesional perempuan, dokter, dosen, jurnalis, mengalir keluar negeri, meninggalkan Afghanistan kehilangan satu generasi tenaga terdidiknya sendiri. Itu bukan krisis kemanusiaan yang kabur atau sulit diverifikasi; itu krisis yang terukur dan terdokumentasi, dan tetap saja tidak cukup untuk mengetuk hati nurani global.   Yang paling ironis, Taliban sendiri tidak pernah menyembunyikan proyek itu. Tidak ada disinformasi rumit yang perlu dibongkar, tidak ada propaganda yang perlu diverifikasi ulang oleh jurnalis investigatif. Setiap dekret diumumkan secara terbuka, setiap sekolah yang ditutup ialah fakta yang bisa diverifikasi dalam hitungan jam. Kesenjangan bukan pada informasi, melainkan pada kemauan untuk bertindak atas informasi itu.   Karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan lagi 'apa yang bisa dunia lakukan untuk Afghanistan' karena jawabannya sudah diberikan lewat lima tahun kesunyian ini: tidak banyak, dan tidak akan banyak. Pertanyaan yang lebih jujur ialah berapa lama lagi masyarakat sipil global bisa menyebut dirinya peduli pada hak asasi manusia secara universal, sementara separuh populasi sebuah negara dihapuskan dari ruang publik tanpa satu pun tekanan berarti yang menyertainya?   Lima tahun sudah lewat begitu saja. Pertanyaannya sekarang ialah apakah tahun keenam akan sama sunyinya, atau apakah masih ada yang bersedia mengingat bahwa keheningan itu ialah pilihan, bukan keharusan. ● Sumber :  https://mediaindonesia.com/opini/923831/lima-tahun-yang-dunia-pilih-bungkam