Jumat, 18 September 2026

 

Seberapa Aman Defisit Anggaran Jika Penerimaan Negara Cekak

Ghoida Rahmah :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 13 September 2026

 

 

                                                           

·      Pemerintah mematok target defisit APBN 2,85 persen PDB hingga akhir tahun ini.

 

·      Indef memperkirakan defisit APBN bisa melebar hingga 2,95 persen karena sejumlah persoalan.

 

·      Menteri Purbaya Yudhi Sadewa melihat peluang menekan belanja MBG hingga di bawah Rp 200 triliun.

 

TUJUH bulan sudah berlalu, tapi target penerimaan pajak tahun ini baru tercapai separuhnya. Hingga akhir Juli 2026, pemerintah baru menarik pajak Rp 1.209,6 triliun atau 51,31 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 sebesar Rp 2.537,7 triliun. Artinya, dalam lima bulan ke depan, pemerintah harus memungut pajak Rp 1.150 triliun. Jika target tak tercapai, defisit APBN bakal melebar.

 

Karena itu, dalam rapat dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Senin, 7 September 2026, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan, Harris Turino, mengingatkan aparat pengumpul pajak agar bekerja jauh lebih keras menjelang akhir tahun. Sebab, biasanya pada periode tersebut laju penerimaan pajak melambat. “Upaya mendorong penerimaan jangan mengganggu iklim investasi,” katanya pada Senin, 7 September 2026.

 

Merespons pernyataan tersebut, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan perluasan basis pajak menjadi strategi kunci untuk menopang kenaikan penerimaan. Upaya ini, menurut dia, didorong oleh Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax yang menambah 2 juta basis pajak baru. “Perluasan basis tersebut memungkinkan kami mengawasi aktivitas ekonomi dengan jangkauan lebih luas,” tuturnya.

 

Bimo mengklaim, hingga Juli 2026, tingkat penerimaan pajak tumbuh 12 persen. Namun kenaikan itu belum sepenuhnya menekan risiko tak tercapainya target penerimaan pajak atau shortfall. Bimo memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun sebesar Rp 2.310,9 triliun, kurang Rp 46,9 triliun dari target APBN 2026.

 

Toh, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih yakin ada ruang untuk mengerek penerimaan pajak hingga akhir tahun. “Selain pembenahan administrasi dan penguatan pengawasan, yang didorong adalah penutupan kebocoran dalam sistem perpajakan,” ujarnya. Menurut Purbaya, pemerintah juga berupaya menjaga belanja negara agar tidak membengkak.

 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah belanja negara hingga Juli 2026 mencapai Rp 1.969,6 triliun. Angka ini naik 18,62 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Adapun defisit APBN pada akhir Juli sebesar Rp 235,6 triliun atau 0,91 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dengan kondisi ini, pemerintah memperkirakan defisit akhir tahun sebesar Rp 734,3 triliun atau 2,85 persen dari PDB.

 

Meski begitu, Purbaya tak menampik informasi bahwa, menjelang ujung tahun, masih banyak rencana belanja yang harus diwujudkan, terutama proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis (MBG), koperasi desa merah putih, dan sekolah rakyat. Apabila defisit berisiko mendekati batas aman, Kementerian Keuangan siap memangkas pengeluaran yang dianggap tidak mendesak. “Saya harus tetap menjaga defisit di bawah 3 persen PDB, at all costs,” katanya.

 

Salah satu belanja yang masih mungkin dipangkas adalah MBG. Purbaya mengatakan kebutuhan anggaran MBG tahun ini awalnya Rp 330 triliun. Setelah pemerintah melakukan penyesuaian, nilainya turun menjadi Rp 240 triliun. Purbaya bahkan mengaku melihat peluang menekan belanja MBG hingga di bawah Rp 200 triliun melalui efisiensi operasional dan penggunaan teknologi.

 

Tapi penghematan di satu tempat tidak serta-merta meringankan beban APBN. Ketika pemerintah menggunting biaya sejumlah program, ada tambahan dalam proyek lain. Koperasi merah putih yang membutuhkan biaya Rp 240 triliun, misalnya. Mulai bulan ini, pemerintah harus membayar kewajiban Rp 40 triliun.

 

Melihat fenomena ini, Wakil Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia Jahen Fachrul Rezki mengatakan ruang untuk menghemat belanja lenyap karena mekanisme “belanja di awal tahun” yang diterapkan pemerintah. Belanja pemerintah pusat hingga semester I tumbuh 29,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. “Ruang untuk penghematan pada semester II tidak besar,” tuturnya.

 

Tekanan lain datang dari luar APBN. Gejolak geopolitik sepanjang tahun ini sempat mendorong harga minyak dunia melampaui US$ 100 per barel. Pemerintah kemudian menahan harga bahan bakar bersubsidi dan tarif listrik demi menjaga daya beli masyarakat. “Pilihan tersebut meredam kenaikan harga energi, tapi menambah anggaran subsidi dan kompensasi,” ujar Jahen.

 

Beban itu mulai terlihat dalam laporan semester pertama. Pembayaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 233 triliun hanya dalam enam bulan, naik 44,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Jatah subsidi tahun ini pun terserap 52,1 persen. Penurunan kurs rupiah ikut membebani anggaran karena biaya impor energi menjadi lebih mahal. “Kondisi ini bisa memperlebar defisit APBN,” kata Jahen.

 

Kondisi yang dialami PT Pertamina (Persero) menjadi gambaran besarnya kewajiban yang berada di luar kas pemerintah. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR pada Rabu, 26 Agustus 2026, Direktur Keuangan Pertamina Mega Satria mengatakan realisasi subsidi dan kompensasi hingga awal Agustus tahun ini sebesar Rp 236,98 triliun. Setelah memperhitungkan pembayaran pemerintah, Pertamina mencatatkan piutang subsidi dan kompensasi Rp 166,84 triliun.

 

Pembayaran dari pemerintah berlangsung secara bertahap. Hingga 6 Agustus 2026, Kementerian Keuangan telah membayar Rp 141,53 triliun, termasuk Rp 17,03 triliun untuk melunasi sebagian utang kepada Pertamina tahun lalu. Adanya carry-over tersebut menunjukkan bahwa waktu munculnya kewajiban kompensasi dan waktu keluarnya kas APBN tidak selalu berada dalam tahun anggaran yang sama.

 

Menurut Jahen, skema ini membuat angka defisit perlu dibaca dengan lebih hati-hati. Kewajiban pemerintah kepada Pertamina tidak hilang hanya karena belum dibayarkan pada tahun berjalan. Jika pembayaran kompensasi ditunda, dampaknya terhadap kas APBN tahun ini bisa ditekan. Namun konsekuensinya berpindah ke neraca Pertamina dalam bentuk piutang kepada pemerintah.

 

Jahen memperkirakan pemerintah membutuhkan sejumlah manuver apabila belanja terus membesar sampai pengujung tahun. Tanpa langkah tersebut, menurut dia, risiko defisit menembus 3 persen dari PDB tidak dapat diabaikan. “Yang perlu diperhatikan adalah transparansi atas keseluruhan beban fiskal dan kuasi fiskal pemerintah,” tuturnya.

 

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan ruang pelebaran defisit masih terbuka. Indef memperkirakan defisit APBN 2026 menembus 2,95 persen dari PDB.

 

Menurut Rizal, pemerintah masih dapat melakukan efisiensi untuk menekan defisit. Namun, dia menambahkan, pemangkasan belanja tidak bisa dilakukan secara membabi buta. “Pemerintah mesti membedakan pengeluaran yang sekadar membebani anggaran dengan belanja yang masih dibutuhkan untuk menjaga konsumsi rumah tangga, investasi, dan aktivitas ekonomi,” ujarnya.

 

Rizal menyebutkan pemerintah menghadapi dua tekanan sekaligus, yaitu keharusan mengejar pendapatan dalam empat bulan terakhir tahun ini dan menekan belanja agar tidak memperlebar defisit hingga melampaui 3 persen dari PDB. “Tapi jangan menutup lubang penerimaan dengan menambah utang atau mengorbankan belanja produktif, karena itu hanya memindahkan tekanan APBN menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi,” kata Rizal. ●

 

Sumber :  https://www.tempo.co/ekonomi/program-prioritas-prabowo-beban-defisit-anggaran-2286818

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar