|
Akhiri
Komersialisasi Jalur Mandiri Redaktur Editorial 3 : Redaksi Tempo Mingguan |
TEMPO MINGGUAN, 13 September 2026
|
· Kewenangan kampus dalam menyeleksi dan
menentukan biaya masuk mahasiswa baru terlalu luas. · Otonomi pembiayaan kampus mendorong
pendidikan bergeser ke arah komersialisasi. · Pemerintah harus membenahi jalur
mandiri dan pembiayaan PTN secara mendasar demi keadilan akses pendidikan. SUDAH
saatnya pemerintah mengevaluasi secara mendasar sistem penerimaan mahasiswa
baru lewat jalur mandiri. Berulangnya kasus korupsi menunjukkan kewenangan
luas kampus menentukan biaya masuk mahasiswa membuka ruang bagi transaksi dan
penyalahgunaan kekuasaan. Penangkapan
Rektor Universitas Jenderal Soedirman Akhmad Sodiq menjadi bukti mutakhir.
Selain mencokok Sodiq, KPK menciduk Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie
Prayogo dan Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto pada 20 Agustus 2026. Mereka
diduga berkomplot dengan tiga orang dari luar kampus memeras orang tua calon
mahasiswa hingga Rp 650 juta per orang. Ini
bukan kasus pertama. Pada 2022, KPK menangkap Rektor Universitas Lampung
Karomani karena diduga menerima suap dari orang tua calon mahasiswa jalur
mandiri. Meski KPK telah mengeluarkan surat edaran pada 2023 untuk
memperbaiki tata kelola penerimaan, pada 2024 lembaga itu masih menemukan
dugaan penyelewengan di Universitas Diponegoro dan Universitas Sebelas Maret. Berulangnya
kasus tersebut menunjukkan masalahnya bukan semata perilaku oknum. Ada
persoalan dalam desain penerimaan yang mempertemukan kewenangan menentukan
mahasiswa dengan kepentingan finansial kampus. Perguruan
tinggi negeri berbadan hukum memiliki kewenangan luas dalam pengelolaan
akademik, keuangan, dan aset, termasuk menerima mahasiswa melalui jalur
mandiri. Masalah muncul ketika otonomi itu disertai tuntutan mencari
pembiayaan sendiri. Dalam kondisi seperti itu, mahasiswa mudah dipandang
bukan hanya sebagai penerima layanan pendidikan, melainkan juga sebagai
sumber pendapatan. Pemerintah
seharusnya memastikan biaya pendidikan tetap terjangkau agar kemampuan
membayar tidak menentukan akses masuk ke perguruan tinggi. Karena itu,
kebutuhan pembiayaan kampus tidak selayaknya dipenuhi dengan membebankan
biaya tinggi kepada mahasiswa melalui jalur penerimaan tertentu. Jalur
mandiri tidak boleh dikomersialkan hanya karena kampus memiliki keleluasaan
mengatur seleksi sekaligus pungutannya. Data
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 2026 menunjukkan 871
ribu orang mendaftar seleksi masuk PTN, sementara yang diterima hanya 256
ribu atau sekitar 29 persen. Kelangkaan kursi membuat akses ke PTN menjadi
sangat bernilai. Ketika kampus juga menentukan siapa yang mendapatkannya,
ruang transaksi terbuka jika pengawasan lemah. Dampaknya
melampaui korupsi. Ketika kemampuan membayar mempengaruhi peluang masuk PTN,
prinsip meritokrasi tergerus dan pendidikan tinggi makin jauh dari fungsinya
sebagai sarana mobilitas sosial. Dorongan mengejar pendapatan juga berisiko
membuat kampus menerima mahasiswa melampaui kapasitas dosen dan fasilitas. Karena
itu, pemerintah perlu membenahi desain jalur mandiri, terutama pada PTN
dengan otonomi keuangan luas. Proses seleksi harus transparan dan dapat
diaudit, kriteria kelulusan diumumkan, serta semua pungutan ditetapkan dan
dipublikasikan sejak awal. Model pembiayaan PTN juga perlu ditinjau agar
otonomi tidak berubah menjadi dorongan mencari uang sebanyak-banyaknya dari
mahasiswa. Negara
berkewajiban memastikan pendidikan tinggi dapat diakses secara adil.
Pendidikan tinggi merupakan layanan publik, bukan pasar yang boleh
mengeksploitasi tingginya permintaan masyarakat. ● Sumber :
https://www.tempo.co/kolom/korupsi-jalur-mandiri-perguruan-tinggi-negeri-2286829 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar