|
Paradoks New York dalam Peringatan
Serangan 11 September Sita Planasari : Jurnalis Tempo. |
TEMPO HARIAN, 11 September 2026
|
· Peringatan 25 tahun teror 11 September
diwarnai penolakan atas kehadiran Wali Kota New York Zohran Mamdani. · Penolakan itu datang dari koalisi
keluarga korban, sejumlah anggota Dewan Kota, hingga mantan wali kota Rudy
Giuliani dan mantan gubernur George Pataki. · Selain akan tetap menghadiri acara
utama peringatan tersebut, Mamdani merilis dokumen yang mengungkap
"dosa" masa lalu pendahulunya. SEJAK
serangan teroris pada 11 September 2001, belum pernah ada Wali Kota New York
yang melewatkan acara peringatan teror 11/9 (dalam bahasa Inggris ditulis
9/11) itu. Zohran Mamdani kini justru mendapat desakan kuat untuk menjadi
orang pertama yang melakukan itu. Wali kota yang beragama Islam ini dituntut
idak menghadiri perayaan di Ground Zero pada Jumat, 11 September 2026. Situs
Ground Zero merupakan episentrum dari luka terdalam sejarah modern Amerika
Serikat. Berdiri di atas lahan seluas 16 hektare di Lower Manhattan, kawasan
ini adalah titik persis runtuhnya menara kembar World Trade Center (WTC)
setelah dihantam pesawat terbang yang dibajak teroris Al-Qaidah. Peristiwa
2001 itu menewaskan lebih dari 2.900 warga New York. Puing-puing
bencana tersebut kini telah bertransformasi menjadi National September 11
Memorial & Museum. Di sanalah peringatan 11/9 dilakukan setiap tahun. Tahun
ini, persiapan menjelang peringatan diwarnai situasi panas. Wali Kota
Mamdani, yang merupakan seorang muslim, didesak agar tidak menghadiri acara.
Penolakan itu datang dari koalisi keluarga korban, purnawirawan polisi
Otoritas Pelabuhan, sejumlah anggota Dewan Kota, hingga mantan wali kota Rudy
Giuliani dan mantan gubernur George Pataki. Alasan mereka beragam, dari
kekhawatiran acara berubah jadi ajang politik sampai tudingan bahwa posisi
dan afiliasi Mamdani sebagai muslim tak pantas berdiri di titik nol tragedi. Giuliani,
yang menjabat Wali Kota New York pada 1994-2001, menyoroti keyakinan Mamdani
(Islam) dan menyatakan bahwa ia sebaiknya tidak menghadiri upacara utama.
"Mengingat saya kehilangan teman-teman di sana dan sangat dekat dengan
banyak keluarga korban, kehadiran dia membuat saya merasa tersinggung,"
kata Giuliani kepada Newsmax seperti dikutip kembali laman ABC3340 News. Beberapa
keluarga korban yang tewas dalam serangan tersebut juga meminta Mamdani tidak
menghadiri upacara peringatan. Mereka membuat petisi dan berhasil
mengumpulkan lebih dari 100 ribu tanda tangan. Beberapa keluarga korban
menggelar konferensi pers di luar Balai Kota New York dengan menyatakan bahwa
kehadiran Wali Kota dalam acara peringatan tersebut merupakan tindakan yang
tidak menghormati para korban dengan alasan retorika serta berbagai hubungan
yang dimilikinya. Salah
satu alasan yang diungkapkan adalah kedekatan Mamdani dengan komentator
politik AS, Hasan Piker, yang pernah mengatakan bahwa Amerika pantas menerima
serangan 11 September. Dalam sebuah debat pemilihan wali kota pada 2025,
Mamdani mengecam komentar Piker itu. Kendati demikian, ia tetap menjalin
hubungan dengannya. Penunjukan
Ramzi Kassem sebagai penasihat hukum utama Kota New York juga menjadi pemicu
gelombang penolakan ini. Pada masa lalu, Kassem pernah membela tahanan
Guantanamo Bay. Salah satu mantan klien Kassem, Ahmed al-Darbi (anggota
Al-Qaidah), adalah adik ipar dari Khalid al-Mihdhar, salah satu teroris
pembajak pesawat yang menabrak Pentagon pada 2001. Ketidakpuasan
soal Kassem memuncak setelah insiden simbolis dalam sesi penandatanganan
Perintah Eksekutif peringatan 11/9 di Balai Kota. Setelah menandatangani
dokumen tersebut, Mamdani memberikan pena seremonialnya kepada komisaris
polisi (NYPD) untuk diteruskan kepada Kassem sebagai bentuk apresiasi atas
penyusunan draf hukum. Bagi para penentangnya, seperti dilaporkan Fox News,
tindakan menyerahkan pena penghormatan kepada mantan pengacara jaringan
teroris dianggap sebagai penghinaan besar terhadap memori para korban. Petisi
penolakan tersebut juga menyebutkan sejumlah alasan lain, termasuk karya
akademis ayah Mamdani mengenai pelaku bom bunuh diri. Ayah sang Wali Kota,
Mahmood Mamdani, adalah seorang akademikus, antropolog, dan komentator
politik terkemuka asal Uganda. Buku dia yang dipersoalkan terbit pada 2004
berjudul Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of
Terror. Kelompok
konservatif menyuarakan penolakan atas kehadiran Mamdani dengan lebih
lantang. Kandidat gubernur dari Partai Republik, Bruce Blakeman, menyatakan
bahwa hadirin sebaiknya memunggungi Mamdani saat acara peringatan berlangsung
jika sang Wali Kota hadir. Bahkan
sentimen ini juga dilontarkan petinggi Partai Demokrat—partai yang mendukung
Mamdani dalam perebutan kursi wali kota. Mantan sekretaris pers ibu negara
Jill Biden, Michael LaRosa, mengatakan kepada The National News Desk bahwa ia
menandatangani petisi yang meminta Wali Kota tidak menghadiri upacara pada
Jumat. Ia
menggambarkan peringatan 11/9 sebagai momen yang sangat khidmat dan berdalih
bahwa kehadiran Mamdani justru akan mengalihkan perhatian. "Jika kehadirannya
akan memicu kontroversi, menurut saya sebaiknya ia tidak hadir," ujar
LaRosa pada Kamis, 10 September 2026. Di
tengah berbagai desakan itu, Mamdani menegaskan tetap akan menghadiri acara
utama peringatan 11 September tersebut. "Saya mencintai kota ini, saya
mencintai negara ini, dan hal yang ingin saya jadikan fokus minggu ini adalah
keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih mereka akibat aksi
teror mengerikan 11 September, 25 tahun yang lalu," ujar Mamdani kepada
para wartawan pada Rabu, 9 September 2026. Menurut
dia, fokus ditujukan kepada para petugas tanggap darurat yang telah
mengerahkan segala upaya terbaik mereka bagi kota ini, serta kepada warga
yang bersatu padu untuk saling membantu sesama penduduk New York.
"Karena itu, dalam beberapa hari mendatang, fokus saya adalah menghadiri
berbagai acara untuk mengenang keberanian luar biasa tersebut. Saya akan
hadir di lokasi peringatan pada hari Jumat, sama seperti tahun lalu,"
kata Mamdani. Keanggotaan
Simbolik Serangan
teror 11 September telah meningkatkan secara drastis Islamofobia, yakni rasa
takut, prasangka, diskriminasi, atau kebencian yang tidak rasional terhadap
agama Islam dan muslim. Menurut data FBI, lonjakan angka kejahatan kebencian
terhadap muslim di Amerika terjadi hingga lebih dari 1.600 persen. Kini 25
tahun kemudian, Islamofobia itu masih kental. Menurut Rochdi Mohan Nazala,
dosen hubungan internasional Universitas Gadjah Mada, narasi Islamofobia
masih efektif dipakai oleh kelompok sayap kanan AS sebagai alat komodifikasi
politik. Narasi tersebut terus diproduksi. Ada think tank, jaringan
pendanaan, produsen konten, dan siklus elektoral yang menghidupinya. Hal itu
terlihat dari cara para penggagas petisi membingkai keberatan mereka terhadap
Mamdani. Mereka secara terang-terangan menegaskan bahwa persoalannya bukan
keislaman Mamdani, melainkan pandangan politik dan afiliasinya. “Bentuk
modern inilah yang paling berhasil karena ia mengklaim netral sambil
memberikan tanggung jawab pembuktian kepada muslim,” kata Rochdi kepada Tempo
pada Kamis, 10 Oktober 2026. Peringatan
11/9 kemudian kerap menjadi panggung kontestasi identitas bagi kelompok sayap
kanan. Peristiwa tersebut tidak hanya dikenang sebagai tragedi nasional, tapi
juga dapat digunakan sebagai simbol untuk mempertanyakan atau mengasingkan
pejabat publik muslim dari ruang sipil Amerika. Menurut
Rochdi, Ground Zero berfungsi sebagai situs civil religion, yaitu ruang
sakral yang mendefinisikan siapa anggota penuh komunitas politik. “Karena
itu, mengecualikan seseorang dari ritual tersebut bukan penolakan
administratif, melainkan pencabutan keanggotaan simbolik,” kata dia. Mekanismenya
berlapis. Pertama, asosiasi transitif, yakni pengaitan seseorang dengan orang
lain melalui hubungan atau kedekatan politik. Petisi yang mencapai lebih dari
100 ribu tanda tangan mengaitkan Mamdani dengan Imam Siraj Wahhaj, dengan
penunjukan Ramzi Kassem sebagai penasihat hukum yang pernah menjadi kuasa
hukum terpidana Al-Qaidah. Dalam pola seperti ini, kesalahan tidak perlu
dibuktikan secara langsung. Ia dapat dilekatkan melalui jaringan relasi. Kedua,
penyempitan makna tindakan simbolik. Penyerahan pena seremonial kepada Kassem
dibaca sebagai penghinaan, artinya setiap tindakan simbolik Mamdani hanya
punya dua pembacaan: netral atau bermusuhan. Ruang untuk pembacaan yang lebih
berimbang dan kontekstual menjadi makin sempit. Ketiga,
klaim atas kewenangan untuk menentukan bagaimana tragedi 11/9 harus dikenang
muncul dari figur-figur Republikan, seperti Giuliani dan mantan Gubernur New
York George Pataki. Mereka memposisikan diri sebagai penjaga gerbang memori
tragedi tersebut. Keduanya dikenal sebagai bagian dari politik konservatif
Amerika yang keras terhadap politikus muslim dan mendukung Israel. Respons
Mamdani Selain
menegaskan dirinya akan tetap hadir, Mamdani pada Selasa, 8 September 2026,
juga melakukan kejutan. Ia membuka 170 ribu lembar laporan dari catatan
kualitas udara pasca-serangan 11 September 2001. Laporan yang selama ini
ditutupi oleh pejabat New York yang berkuasa itu memberikan wawasan baru
mengenai apa yang diketahui para pejabat tentang kondisi beracun di sekitar
Ground Zero. Saat kejadian, mereka secara terbuka meyakinkan warga dan
petugas penyelamat bahwa udara di sana aman untuk dihirup. Catatan-catatan
tersebut—yang mencakup laporan kualitas udara, data kontaminasi, dan
korespondensi antarpejabat kota—kini dapat diakses melalui portal publik.
Dokumen sejak 2001 itu berpotensi menimbulkan gugatan hukum dari keluarga
korban. Dalam
konferensi pers perilisan dokumen tersebut, Mamdani mengatakan bahwa, selama
beberapa generasi, warga New York tidak mendapatkan akses terhadap informasi
yang sebenarnya sudah lama mereka yakini keberadaannya. "Para pemimpin
yang mereka percayai telah berbohong dan mengatakan bahwa aman bagi mereka
untuk menghirup udara beracun tersebut," katanya seperti dilansir laman
berita ABC7NY. Perilisan
dokumen ini merupakan hasil dari tuntutan transparansi yang telah disuarakan
selama bertahun-tahun oleh para penyintas peristiwa 11/9, aktivis, serta
petugas tanggap darurat. Hal itu juga menyelesaikan sengketa hukum yang
diajukan oleh 9/11 Health Watch—sebuah kelompok advokasi yang menggugat
pemerintah kota demi mendesak dipublikasikannya catatan-catatan tersebut. Pendekatan
Mamdani Seberapa
efektif pendekatan yang mengutamakan kebijakan (policy-first) yang digunakan
Mamdani untuk mematahkan gambaran Islamofobia? Menurut Rochdi, strategi
tersebut justru merupakan langkah yang cerdas karena menggeser pertarungan
dari arena recognition ke arena redistribution: dari soal pengakuan identitas
ke soal manfaat dan kebijakan yang dihasilkan. Ada
beberapa alasan mengapa strategi ini secara analitis kuat. Pertama, Mamdani
mengubah kriteria penilaian dari “siapa Anda” “menjadi apa yang Anda
kerjakan”. Kedua, ia membalik posisi moral: yang berbohong kepada penyintas
justru administrasi kota masa lalu, dengan Giuliani sebagai wali kota saat
itu. Ketiga, Mamdani membangun koalisi lintas identitas, seperti serikat
pekerja, first responder, 9/11 Health Watch, Jon Stewart, yang tidak bisa
dituduh partisan. Namun
strategi tersebut juga memiliki batas. Narasi Islamofobia bekerja terutama
dengan membangkitkan emosi, bukan semata-mata dengan menilai kinerja.
Kebijakan yang baik mungkin dapat menetralkan tuduhan inkompetensi, tapi
belum tentu mampu menepis tuduhan ketidaksetiaan. Bagi
publik moderat yang belum memiliki sikap emosional yang kuat terhadap
Mamdani, pendekatan ini ada kemungkinan lebih efektif. Namun, bagi mereka
yang telah memiliki posisi politik yang kuat, langkah yang sama dapat dibaca
sebagai sebuah manuver. Karena
itu, keberhasilannya tidak semata-mata diukur dari kemampuan mengubah pilihan
politik pemilih, tapi juga dari kemampuannya mengurangi polarisasi atas isu
11/9. “Jika komunitas penyintas terbelah dalam menilai Mamdani, monopoli
konservatif atas memori 11/9 sudah retak dan itu sudah menjadi kemenangan
struktural,” ujar Rochdi. Tantangan
yang Dialami Mamdani Sebagai
wali kota muslim di salah satu kota paling kosmopolitan di dunia, Mamdani menghadapi
tekanan dan ekspektasi yang berbeda dibanding para pendahulunya ketika
memimpin acara peringatan yang berisiko politik tinggi seperti 11/9. Menurut
Rochdi, para pendahulunya, seperti Rudy Giuliani, dapat memimpin peringatan
11/9 sebagai mourner-in-chief atau pemimpin yang berada di garis depan dalam
menyatakan duka bersama masyarakat. Mamdani, sebaliknya, harus memimpin acara
yang sama sekaligus menghadapi tuduhan dan penilaian atas identitas serta
loyalitas politiknya. Rochdi menyebutnya sebagai situasi serba salah (double
bind) dalam politik representasi, ketika apa pun pilihan yang diambil dapat
menimbulkan konsekuensi politik. Ia
menghadapi setidaknya empat bentuk ketimpangan. Pertama, loyalty tax atau
beban untuk terus membuktikan kesetiaan: kehadirannya tidak serta-merta
dipahami sebagai bentuk duka, melainkan harus dibuktikan sebagai tanda
kesetiaan. Kedua, hipervisibilitas gestur. Setiap gerak-geriknya mendapat
perhatian berlebihan: ekspresi wajah, pilihan kata, bahkan tindakan
sederhana, seperti menyerahkan pena dapat dibaca dan diperiksa secara
berlebihan. Ketiga,
skala mismatch atau ketidakseimbangan antara kewenangan dan tuntutan: sebagai
wali kota, ia bertanggung jawab atas urusan kota, tapi juga dituntut untuk
menjawab persoalan geopolitik seperti Gaza, Israel, dan retorika politik
transnasional. Keempat, beban untuk dianggap mewakili kelompok yang lebih
luas: ia tidak hanya dipandang sebagai individu, tapi juga dianggap mewakili
muslim Amerika secara lebih luas. Karena itu, kegagalan personal berisiko
dibaca sebagai kegagalan kolektif. Dimensi
biografisnya juga tidak bisa diabaikan. Mamdani berusia 9 tahun pada 2001.
Pria 34 tahun itu menjadi wali kota pertama yang mengalami 11/9 sebagai
seorang anak, bukan sebagai pengambil keputusan. Ia mewarisi ingatan tentang
peristiwa tersebut bersama generasinya. Ironisnya, pewarisan itulah yang kini
menjadi salah satu dasar untuk mempersoalkan apakah ia berhak berdiri sebagai
bagian dari upacara mengenang tragedi tersebut. ● Sumber : https://www.tempo.co/internasional/mamdani-islamofobia-new-york-peringatan-11-9-2286557 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar