Tata Pamong

BAHASA

Tata Pamong

Oleh :  AHMAD SAHIDAH

KOMPAS, 3 Desember 2019

Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Indonesia berakar pada khazanah Melayu. Dalam sejarah panjangnya, alat berkomunikasi di antara warga Nusantara itu merupakan lingua franca yang menyatukan rakyat di banyak kepulauan, yang kini berpecah menjadi banyak negara. Malaysia, Singapura, dan Brunei berada dalam satu pihak yang berbeda dengan Indonesia. Pada gilirannya nasib bahasa Melayu menyesuaikan dengan kebijakan kebahasaan di negara masing-masing.

Jika di negeri jiran kosakata asing diusahakan dicari padanannya dalam bahasa sendiri, kita juga melakukan hal serupa dengan cara berbeda. Misalnya, download yang disebut secara harfiah di negara bekas jajahan Inggris itu dengan muat-turun, maka kita memanfaatkan bahasa Jawa untuk kata serapan tersebut, unduh, seraya membayangkan kita memanen buah yang berupa data.

Meski demikian, negara serumpun sering mengadaptasi kata asing dengan menyesuaikan pelafalan ejaan seperti democracy dengan demokrasi dan communication dengan komunikasi. Mengingat serapan bahasa Malaysia juga berdasarkan bunyi, ada kata yang ditulis sesuai dengan pendengaran lisan, seperti television menjadi televisyen dan fashion menjadi fesyen. Malah, kata Melayu yang tak mengenal akhiran j menyerap image menjadi imej dan message menjadi mesej.

Sejauh ini bahasa resmi Malaysia berusaha sekuat tenaga mengalihbahasakan serapan bahasa asing melalui penerjemahan harfiah, seperti stakeholder dengan pemegang taruh. Di sini kata tersebut sering disampaikan banyak orang untuk menunjukkan pihak-pihak yang terkait dengan isu tertentu. Kita memilih terjemahan konseptual dengan pemangku kepentingan. Sejatinya kata stake ‘taruhan’ terkait dengan kesempatan (chance) dan risiko (risk), yang tak mengandaikan kepentingan.

Betapa banyak kata kita diambil dari bahasa Inggris mengingat negara berbahasa Anglosaxon ini berkembang pesat dan memberi pemaknaan baru tanpa harus menghilangkan arti dasar. Misalnya, kata good governance yang diadopsi dari tradisi pengelolaan pemerintahan dan keorganisasian sering diucapkan warga kampus, politikus, dan pejabat. Kata governance beririsan dengan kata otoritas, kontrol, kekuasaan, dan keunggulan. Dengan demikian, pengalihbahasaan kata majemuk ini cukup menantang.

Usulan tata pamong yang baik untuk mengganti kata asing itu tentu mengandaikan kuasa bahasa Jawa dalam mengayakan bahasa Indonesia. Tentu sebagai padanan yang berasal dari bahasa Jawa kata ini akrab di telinga orang berbahasa Jawa. Adakah dengan penyerapan ke dalam bahasa Jawa kuna, makna konseptual juga hadir mengingat kepamongan dengan sendirinya membayangkan tradisi kekuasaan Jawa yang feodal, hierarkis, dan tertutup? Padahal, good governance yang berakar pada tradisi Barat mengandaikan meritokrasi, profesionalisme, dan relasi antarstruktur secara terbuka. Tentu penggunaan bahasa Melayu dengan sendirinya menggambarkan alam pikiran Melayu, di mana Jawa ada di dalamnya. Pendek kata, apa pun terjemahan kata ini, makna serapan itu akan merangkumi pandangan dunia penyerap. Apalagi, kata Noam Chomsky, makna kata tak hanya ada dalam kamus, juga dalam kejiwaan dan kemasyarakatan penggunanya.

AHMAD SAHIDAH, Dosen Filsafat Ilmu Universitas Nurul Jadid Paiton