Mengawal Moderasi Beragama

KEBEBASAN BERAGAMA

Mengawal Moderasi Beragama

Oleh :  MASDAR HILMY

KOMPAS, 27 Desember 2019

Salah satu warisan (legacy) Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama RI (2014-2019) adalah pemihakan yang cukup kuat terhadap moderasi beragama. Di hampir setiap pidatonya, dia selalu menyelipkan pesan moderasi beragama.

Di pengujung masa jabatannya, Lukman berhasil memasukkan kebijakan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024). Komitmen pengarusutamaan moderasi beragama juga ditandai oleh peluncuran ”buku putih” Kementerian Agama berjudul Moderasi Beragama.

Di tangan menteri agama yang baru, Fahrul Razi, kebijakan moderasi juga perlu dikawal, diterjemahkan dan dirinci (break down) ke sub-subprogram yang bersifat operasional dan lintas batas (cross-cutting).

Menjangkau tak terjangkau

Tantangan terbesar kebijakan moderasi beragama adalah daya jangkau kebijakan tersebut ke arah target yang tepat. Harus diakui, program deradikalisasi dan moderasi beragama selama ini cenderung dilakukan di kalangan kelompok masyarakat yang secara keagamaan sudah moderat seperti pesantren dan ormas (Nahdlatul Ulama/NU, Muhammadiyah).

Kalaupun dimaksudkan sebagai benteng pertahanan ideologis, program moderasi beragama mestinya dilakukan terhadap kalangan “santri baru” atau kelompok mualaf yang tengah bersemangat dalam beragama. Intensitas keradikalan dalam beragama mungkin saja dianggap sebagai upaya pertobatan guna “menebus” dosa-dosa yang telah dilakukan.

Kelompok atau individu yang telah terpapar radikalisme justru sering luput dari jangkauan program deradikalisasi. Program deradikalisasi terhadap mereka yang telah terpapar virus radikalisme biasanya dilakukan setelah mereka dipenjara.

Sementara itu, kelompok-kelompok klandestin yang mempelajari ajaran radikal sering tak terjangkau oleh program moderasi dan deradikalisasi akibat tak terbaca oleh “radar” aparat. Oleh karena itu, tantangannya adalah bagaimana sinergi antarkelembagaan dan kementerian bisa dilakukan dan diorkestrasi untuk menjalankan program ini secara simultan dan tepat sasaran.

Menjangkau yang tak terjangkau dalam upaya deradikalisasi pada hakikatnya adalah efisiensi kinerja dan anggaran. Hal ini dapat dipahami mengingat memoderasi cara beragama kaum yang sudah moderat sama artinya tahsil al-hasil, menghasilkan sesuatu yang sudah ada alias muspro. Dalam istilah Jawa, perilaku semacam ini disebut sebagai nguyahi banyu segara (menggarami air laut yang sudah asin).

Metamorfosis kelompok radikal dari aksi kekerasan secara berkelompok ke arah serangan “serigala tunggal” (lone-wolf attacks) seperti terjadi di Mapolresta Medan (13/11/2019) perlu diwaspadai.

Hal ini mengindikasikan bahwa kepenganutan secara diam-diam (secret membership) terhadap Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) masih tetap berlangsung di tengah gempita panggung politik elektoral.

Para pelaku bom bunuh diri di tiga gereja dan Mapolresta Surabaya pada Mei 2018 adalah para kombatan ISIS yang pulang dari Suriah.

Mereka seakan dibiarkan tak terawasi oleh aparat hingga dapat menyiapkan operasi amaliyah mematikan. Mestinya kelompok semacam inilah yang harus diidentifikasi dan dilakukan deradikalisasi terhadapnya.

Sembari tetap mengawal kebijakan moderasi beragama di setiap lini, penting bagi pihak-pihak terkait untuk menjaga dan menciptakan keseimbangan struktural (structural equilibrium) di kalangan umat beragama.

Sebagai bagian dari strategi sosialisasi, kebijakan moderasi beragama harus menjadi model keberagamaan arus-utama di tengah membuncahnya politik identitas, ujaran kebencian dan berita bohong.

Meski demikian, menciptakan keseimbangan struktural menjadi pilar penyangga (buffer pillars) yang akan menggaransi dan memastikan kebijakan moderasi beragama telah terinternalisasikan di ruang publik.

Seperti ditegaskan oleh Lawrence R Iannacone (1995), “kombinasi perilaku konsumen dan produsen keagamaan membentuk sebuah pasar keagamaan yang, seperti pasar-pasar lainnya, cenderung bergerak ke arah keseimbangan yang stabil (steady-state equilibrium).”

Gangguan terhadap keseimbangan struktural akan memunculkan turbulensi sosial. Dalam konteks radikalisme agama, turbulensi sosial ini mewujud ke dalam bentuk laten (perlawanan secara damai) maupun manifes (kekerasan).

Keseimbangan di tiga ranah

Pola keseimbangan struktural dapat dilakukan di tiga ranah sekaligus: ekonomi, politik dan sosial. Secara ekonomi, munculnya ketimpangan ekonomi yang tergambar dari rasio Gini yang tinggi harus menjadi pusat perhatian para pemangku kepentingan. Pembangunan infrastruktur yang begitu masif di era pemerintahan Jokowi jangan hanya menjadi bubble expenditure yang tidak berdampak pada distribusi ekonomi secara adil dan merata.

Harus dapat dipastikan bahwa infrastruktur akan menggempur angka rasio Gini dan memperpendek ketimpangan ekonomi di masyarakat.

Distribusi ekonomi tidak boleh mengecualikan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu. Artinya, tidak boleh ada favoritisme kebijakan dalam hal pemerataan ekonomi untuk semua anggota masyarakat tanpa kecuali. Hal ini penting karena radikalisme bukan menyangkut soal “pendapat” (ideologi) semata, melainkan juga soal “pendapatan” (ekonomi).

Ketimpangan ekonomi di kalangan masyarakat hanya akan melahirkan kekecewaan dan kecemburuan sosial yang dapat digoreng menjadi bahan bakar radikalisme dan konflik sosial.

Yang kedua adalah ranah politik. Dalam konteks ini, berbagai kebijakan politik negara jangan sampai menimbulkan korban di kalangan masyarakat tertentu. Negara tak boleh bertindak semena-mena terhadap warganya.

Secara politik jangan ada kelompok yang tertindas dan termarginalkan akibat kebijakan yang salah dari negara. Persoalannya, kebebasan sipil justru sering kali dijadikan sebagai senjata melakukan viktimisasi terhadap negara. Akibatnya, negara tidak pernah benar di mata rakyatnya.

Yang agak merepotkan adalah kemunculan aksi terorisme-radikalisme di Indonesia sebagai akibat dari penindasan politik yang dialami oleh umat Muslim di negara lain seperti Palestina, Myanmar dan China.

Serangan bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya membuktikan kebenaran tesis efek domino ini. Dengan aksi bom bunuh diri, para teroris hendak menyampaikan pesan kepada masyarakat internasional agar tidak menzalimi sesama umat Muslim di mana pun berada.

Para teroris menyadari ketidakmampuan mereka melakukan perlawanan terhadap Israel, misalnya, sebagai “musuh jauh” mereka. Akhirnya, mereka pun harus mengarahkan target aksi kekerasannya kepada para penganut Nasrani yang sebenarnya tidak ada relevansinya dengan fenomena penindasan di belahan dunia lain.

Yang ketiga, adalah ranah sosial. Deprivasi dan dislokasi sosiologis dapat menciptakan kekecewaan yang berujung pada aksi perlawanan. Sekat-sekat sosial di kalangan masyarakat sedapat mungkin bisa digempur untuk menghilangkan keterjarakan sosial sehingga prasangka dan kecurigaan terhadap kelompok lain yang berbeda dapat dihindari. Penataan relasi sosial dalam kewargaan yang setara harus mencegah lahirnya segregasi dan fragmentasi sosial dimaksud.

Hal ini dapat dimaklumi mengingat prasangka, kecurigaan dan ketidakpercayaan (distrust) merupakan modalitas negatif yang akan menggerus dan melemahkan pola relasi kewargaan yang setara.

Masdar Hilmy, Rektor UIN Sunan Ampel, Surabaya