Menanti ”Kuda Troya” Nadiem

TRANSFORMASI PENDIDIKAN TINGGI

Menanti ”Kuda Troya” Nadiem

Oleh :  BUDI WIDIANARKO

KOMPAS, 16 Desember 2019

Semoga wawancara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dengan harian Kompas (6/11/2019) belum menampilkan sosok utuh ”Kuda Troya” pemikiran menteri milenial itu tentang pendidikan tinggi. Dalam rekaman wawancara yang dimuat keesokan harinya, lontaran Nadiem tentang pendidikan tinggi masih terbatas pada seputar dua hal, yaitu link and match dan soft skills. Lontaran Nadiem dalam wawancara itu seolah hanya menegaskan adagium ”tiada yang baru di kolong langit” (nothing is new under the sun).

Bagi kalangan pendidikan tinggi negeri ini, gagasan link and match sudah diusung Wardiman Joyonegoro, Mendikbud periode 1993-1998. Begitu pula diskursus tentang  soft skills  juga telah muncul sejak pertengahan awal ’90-an, salah satu pemantiknya adalah buku Multiple Intelligences karya Howard Gardner (1993). Sejak itu, tabuhan genderang soft skills terus mengentak hingga saat ini. Belakangan, perbincangan tentang soft skills semakin lantang seiring dengan menguatnya dominasi teknologi digital—data analytics, the internet of things, dan artificial intelligence. Laporan LinkedIn, ”2019 Global Talent Trends”, misalnya, bahkan menyebut soft skills sebagai tumpuan terakhir jika manusia tidak mau tergilas oleh kecerdasan buatan.

Dalam laporan LinkedIn itu disebutkan, 92 persen profesional yang disurvei menyatakan soft skills setidaknya sama atau bahkan lebih penting daripada hard skills dalam penentuan dipekerjakan tidaknya seseorang. Setidaknya, ada lima jenis soft skills yang menurut laporan itu menjadi kunci keberhasilan karier profesional saat ini, yaitu (1) kreativitas (creativity), (2) kemampuan memengaruhi (persuasion), (3) kolaborasi (collaboration), (4) kemampuan beradaptasi (adaptability), dan (5) manajemen waktu (time management). Keyakinan yang tinggi pada keandalan soft skills tecermin dari slogan ”Soft skills, where machine can’t compete” di salah satu halaman laporan itu.

Sebenarnya, kedua perkara itu, link and match dan soft skills, hanya berurusan dengan kemampuan lulusan pendidikan tinggi yang dituntut oleh pasar kerja. Mandat dan peran pendidikan tinggi jauh lebih luas dari sekadar dua perkara itu. Dengan kata lain, perhatian dan usaha yang terlalu besar pada kedua tuntutan itu, disadari atau tidak, bisa jadi hanya akan mengerdilkan perguruan tinggi menjadi sebuah usaha ”catering” bagi dunia kerja.

Goyah dan Latah

Sejak awal menguatnya diskursus tentang soft skills sebagai penentu keterpekerjakan (employability) lulusan, kalangan pendidikan tinggi seperti terenyak dan cenderung mengamini begitu saja. Tanpa membuang waktu, segenap perguruan tinggi di negeri ini di bawah ”komando” otoritas pendidikan tinggi lantas mengembangkan dan menjalankan aneka program soft skills mahasiswa. Nyaris tidak ada daya kritis menanggapi arus kuat soft skills dari sivitas akademika. Semua seolah menyerah begitu saja dan serta-merta anut grubyuk ber-soft skills-ria.

Bergerak cepat dan gesit dalam mengadopsi apa yang tengah menjadi tren global memang bukan ”barang” baru bagi pendidikan tinggi Indonesia. Sayangnya, kecepatan dan kegesitan itu lebih mewujud dalam kapasitas sebagai pengagum dan pengguna belaka—bukan pencipta. Dalam perkara soft skills, kalangan pendidikan tinggi terkesan begitu mudah goyah—segera dilanda kecemasan, langsung mengadopsi. Alih-alih menanggapi secara kritis, yang muncul malah sikap latah—mengembangbiakkan program-program pengembangan soft skills di kampus-kampus seantero nusantara.

Akan sangat mengkhawatirkan jika sikap mudah goyah dan latah itu digunakan untuk menanggapi rekomendasi LinkedIn tentang 25 hard skills (kompetensi teknis) yang paling dibutuhkan dunia kerja saat ini. Daftar LinkedIn itu hanya mencakup lima kelompok keahlian, yaitu (1) komputasi, data science, dan kecerdasan buatan; (2) desain dan produksi multimedia; (3) pemasaran (digital); (4) komunikasi dan layanan konsumen; (5) kepemimpinan, people management, analisis, dan strategi bisnis.

Jika kalangan pendidikan tinggi, terutama para pemukanya, tidak kritis terhadap daftar itu dan segera mengadopsinya untuk program studi, akan muncul risiko ”mutilasi” program akademik di perguruan-perguruan tinggi. Padahal, sangat terpampang gamblang bahwa daftar itu mengidap bias industri 4.0 yang akut. Dominasi kompetensi teknologi (digital) dalam daftar itu seolah mengandaikan bahwa kehidupan manusia di dunia ini bisa terus berlanjut tanpa fisikawan, kimiawan, biologiwan, arsitek, perencana kota, insinyur sipil, ahli lingkungan, dokter hewan, sejarawan, antropolog, ahli seni musik, atau bahkan filsuf—untuk menyebut beberapa.

Tidak mengerdilkan

Bukanlah maksud tulisan ini untuk menolak atau menafikan nilai penting soft skills, melainkan mengajak kalangan pendidikan tinggi untuk menanggapi tantangan soft skills ini dengan lebih dingin dan kritis. Meski penting, soft skills bukan segalanya bagi perguruan tinggi. Dalam konteks universitas kekinian—yang dikenal sebagai universitas transformatif—setidaknya ada delapan mandat penting yang harus diemban oleh setiap perguruan tinggi (Guzman-Valenzuela, 2016).

Kedelapan mandat itu adalah (1) memberi peluang kepada siapa saja untuk mendapatkan pendidikan tinggi tanpa pembedaan, pengecualian, dan perseteruan; (2) memberi akses kepada siapa saja untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang terbaik; (3). menjamin semua mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan yang laik setelah lulus; (4) mendorong penciptaan pengetahuan ilmiah sebagai milik masyarakat (public good)—bukan komoditas; (5) mendorong hubungan belajar mengajar (pedagogical relationship) antara dosen dan mahasiswa (magistrorum et scholarium)—dengan menempatkan mahasiswa sebagai co-producer pengetahuan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat; (6) menciptakan discourse (wacana) dan ruang penalaran dan kekritisan (criticality)—universitas harus senantiasa mempertanyakan, menantang, mengkritisi wacana yang sedang dominan; (7) menjadi institusi yang terbuka bagi publik—universitas bukan sekadar ”proyek” intelektual, melainkan terlibat pula secara sosial, ekonomi, dan politik demi kemajuan masyarakat lokal dan yang lebih luas; (8) mengembangkan pengetahuan tentang misi publiknya sendiri melalui kajian yang sistematik untuk meningkatkan peran universitas di aras lokal, nasional, dan global.

Penulis yakin, Nadiem tentu tidak punya maksud untuk mengerdilkan pendidikan tinggi—hanya dengan mengusung gagasan link and match dan soft skills. Justru Nadiem diharapkan mampu membantu perguruan-perguruan tinggi negeri ini untuk menjadi institusi berwatak transformatif. Ketika kalangan pendidikan tinggi masih terus berkutat dengan pemahaman kognitif dan wacana tentang pendidikan tinggi yang ideal, tantangan untuk Nadiem adalah bagaimana mengubah apa yang diketahui secara kognitif menjadi suatu program nyata nan inovatif sehingga punya daya ungkit terhadap mutu dan daya saing pendidikan tinggi Indonesia.

Ayo Menteri Nadiem segera bawa masuk Kuda Troya Anda ke belantara pendidikan tinggi Indonesia. Lakukanlah apa yang dalam entri Kuda Troya di Encyclopedia Britannica sebagai ”subversion introduced from the outside”. Kami menunggu.

(Budi Widianarko, Guru Besar Unika Soegijapranata, Anggota Pusat Kajian Pendidikan Tinggi Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia)