Perubahan Arus Lingkungan Strategis Indonesia Evan A Laksmana  ;  Peneliti CSIS; Kandidat Doktor Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University

                                                      KOMPAS, 09 Desember 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pertahanan Negara 2015, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, ancaman militer dan perang terbuka tak lagi dominan. Sebaliknya, ancaman nonmiliter, seperti terorisme, separatisme, narkoba, dan lain-lain, merupakan ancaman nyata (Kompas, 4/12). Tentu sulit membantah bahwa persinggungan-dan kaburnya perbatasan-berbagai ancaman tradisional dan nontradisional sudah menjadi salah satu karakteristik utama lingkungan strategis Indo-Pasifik sejak 1990-an. Akibatnya, berbagai analisis pertahanan kita sering berangkat dari asumsi situasi lingkungan strategis kita akan stabil dan adem ayem dan kita harus lebih fokus kepada berbagai ancaman domestik. Namun, beberapa tahun terakhir, empat perubahan arus strategis di kawasan mengharuskan kita mengkaji ulang asumsi ini. Pertama, kembalinya pertarungan politik negara-negara besar di tengah melemahnya berbagai institusi kawasan. Perang Amerika Serikat di Irak dan Afganistan, dan lalu munculnya Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), telah menggoyahkan stabilitas sistem internasional dan mendorong berbagai kekuatan kawasan, seperti Tiongkok dan Rusia, untuk menjalankan politik luar negeri agresif dan revisionis. Menguatnya peran ekonomi dan militer Tiongkok juga mendorong "normalisasi" Jepang sebagai kekuatan militer dan peningkatan peran keamanan dan politik India dan Australia di kawasan. Pada saat yang sama, peran ASEAN sebagai kekuatan penyeimbang dan pembentuk arsitektur keamanan regional makin menurun di tengah berbagai persoalan sengketa wilayah dan kegagalan menyelesaikan berbagai krisis, seperti pengungsi Rohingya. Belum lagi tajamnya perbedaan politik dan ekonomi antarnegara Asia Tenggara maritim (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura) dan daratan (Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand) yang digunakan Tiongkok untuk memecah-belah ASEAN. Kedua, berbagai ancaman militer itu dapat muncul terutama di kawasan sengketa, seperti Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan, yang makin memanas. Saat ini, rivalitas tingkat pertama (first order) antara AS dan Tiongkok lebih menentukan arah strategis rivalitas tingkat kedua (second order) antara, misalnya, Tiongkok dan Jepang, atau India dan Tiongkok. Artinya, tidak hanya tangga eskalasi ketegangan dikendalikan Washington DC dan Beijing yang mempunyai berbagai kepentingan yang berseberangan, tetapi hakikat menang-kalah (zero sum) sengketa wilayah makin menitikberatkan peran kekuatan militer. Belanja militer Makin sentralnya sengketa maritim ini terjadi saat negara-negara kawasan meningkatkan belanja militer untuk ikut serta dalam berbagai lompatan teknologi militer. Perubahan bentang alam teknologi militer regional ini, dengan makin canggihnya sistem dan jaringan teknologi militer akan kian mengaburkan batasan antara alutsista yang berkarakteristik ofensif dan defensif. Padahal, banyak analisis lingkungan strategis berangkat dari asumsi perbedaan keseimbangan teknologi militer ofensif-defensif. Akibatnya, risiko misinterpretasi dan miskalkulasi pembangunan militer di tengah krisis kawasan lebih mungkin terjadi. Ketiga, makin menguatnya integrasi dan saling keterikatan ekonomi antarnegara kawasan, baik melalui institusi-institusi regional, seperti Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, maupun lewat berbagai perjanjian bilateral. Dalam kalkulasi ekonomi liberal-institusionalis, makin eratnya integrasi ekonomi ini seharusnya meningkatkan kemakmuran bersama yang lalu seharusnya makin menurunkan kemungkinan ancaman militer. Namun, berbagai studi terkini menunjukkan efek sebaliknya. Dale Copeland, dalam Economic Interdependence and War (2015), menunjukkan, bila para pemimpin politik mempunyai harapan negatif akan masa depan lingkungan perdagangan, rasa takut kehilangan akses bahan mentah dan pasar akan mendorong mereka memulai krisis politik atas nama kepentingan niaga, terlepas dari eratnya integrasi ekonomi yang ada. Dalam konteks Indo-Pasifik, rasa takut akan masa depan masih dapat muncul di tengah ketidakpastian pasar keuangan dunia dan komoditas. Selain itu, konteks politik domestik mendominasi kalkulasi para pemimpin politik. Hal ini relevan ketika kita melihat arus strategis terakhir: belum selesainya transisi generasi pemimpin politik kawasan. Meski lebih dari 60 persen populasi kaum muda (15-24 tahun) dunia berada di kawasan ini (sekitar 750 juta), sebagian besar pemimpinnya berusia lebih dari 60 tahun. Jenjang generasi politik ini dapat menjadi masalah strategis kawasan ketika, misalnya, gelombang arus nasionalisme muncul di tengah berbagai sengketa wilayah dan mendorong beberapa pemerintah untuk mengambil kebijakan garis keras dalam sebuah krisis militer. Dalam kondisi melemahnya institusi regional, menguatnya berbagai rivalitas strategis, meningkatnya integrasi ekonomi saat ketakutan masa depan perdagangan masih kuat, dan tersendatnya transisi generasi pemimpin politik, ancaman militer kawasan justru makin nyata. Oleh sebab itu, sebagai pengejawantahan konsep bela negara, pemerintah perlu mulai merumuskan kebijakan transformasi pertahanan yang terintegrasi dengan kebijakan luar negeri yang pro aktif dan pragmatis. Transformasi pertahanan bukan sekadar beli senjata, melainkan juga merombak sistem pendidikan dan pelatihan, manajemen personel, perkembangan doktrin, kesiagaan operasi tiga matra, dan lain-lain. Politik luar negeri pro aktif tak sekadar menunggu krisis, tetapi secara aktif mengantisipasi kemungkinan terburuk dan membangun jaringan dan investasi politik dan diplomasi secara konsisten dan koheren. ●