Pakta Makkah Mulai Berlaku Fitriyan Zamzami :   Redaktur Republika.

REPUBLIKA, 07 Oktober 2026

 

 

 

Pakta Pertahanan Makkah mulai dijalankan. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan mulai membawa pakta pertahanan trilateral mereka dari meja perundingan menuju implementasi di lapangan.   Tiga negara sepakat mengambil langkah yang diperlukan untuk menyediakan pasukan dan kemampuan militer yang telah disepakati serta memastikan pengerahan cepat ke Arab Saudi.   Keputusan itu diambil dalam pertemuan darurat Komite Strategis-Politik dan Pertahanan Makkah Alliance for Defense di Riyadh, Senin (5/10/2026). Pertemuan digelar di tengah meningkatnya serangan dan ancaman keamanan terhadap wilayah Arab Saudi seiring kembali memanasnya perang di Yaman.   Pernyataan bersama yang diterbitkan seusai pertemuan menyebut tiga negara memutuskan segera bergerak menuju “implementasi praktis” komitmen pertahanan kolektif. Mereka juga menyepakati langkah untuk menyediakan kekuatan serta kemampuan militer yang telah disetujui dan memastikan pengerahannya secara cepat di wilayah kerajaan.   Namun, sampai Selasa (6/10/2026), belum diumumkan jumlah pasukan yang akan dikerahkan, komposisi kekuatannya maupun lokasi penempatannya. Belum dijelaskan pula kapan kontingen baru akan tiba serta tugas operasional apa yang akan mereka jalankan setelah berada di Arab Saudi.   Karena itu, keputusan Riyadh belum dapat diartikan bahwa pasukan baru Turki dan Pakistan telah tiba dan mulai menjalankan operasi tempur. Yang telah dikonfirmasi adalah adanya keputusan politik dan militer untuk menyiapkan serta mempercepat pengerahan berdasarkan pengaturan yang disepakati ketiga negara.   Associated Press (AP) melaporkan Pakistan dan Turki menyatakan akan mengerahkan pasukan ke Arab Saudi berdasarkan pakta pertahanan mereka. Tagesschau, jaringan berita publik Jerman ARD, juga melaporkan Ankara dan Islamabad merencanakan pengiriman personel militer ke kerajaan tersebut.   Keputusan itu menjadi perkembangan penting bagi Makkah Joint Defense Agreement yang baru ditandatangani pada 7 Agustus 2026. Perjanjian tersebut ditandatangani di Makkah oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.   Inti perjanjian itu adalah prinsip pertahanan kolektif. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menyatakan setiap serangan bersenjata terhadap salah satu anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiga negara.   Formula tersebut membuat Pakta Makkah kerap dibandingkan dengan prinsip pertahanan kolektif NATO. Namun, mekanisme keduanya tidak identik karena struktur komando dan operasional aliansi tiga negara tersebut masih dikembangkan, sementara teks lengkap pakta juga belum dipublikasikan.   Turki sebelumnya menjelaskan pakta itu akan membangun mekanisme politik dan militer tingkat tinggi yang melibatkan menteri luar negeri, menteri pertahanan, serta pimpinan militer ketiga negara. Rencana kerja sama juga meliputi latihan militer darat, laut dan udara, pertahanan udara, sistem nirawak, perang elektronik serta pengembangan teknologi pertahanan bersama.   Pertemuan Riyadh sekaligus menunjukkan upaya mempercepat pembangunan struktur aliansi. Tiga negara menunjuk pensiunan Letnan Jenderal Pakistan Nauman Mahmood sebagai sekretaris jenderal pertama Makkah Alliance for Defense untuk masa jabatan tiga tahun.   Keputusan mengenai pengerahan pasukan muncul ketika situasi keamanan Arab Saudi memburuk akibat eskalasi baru perang Yaman. Pasukan pemerintah Yaman yang didukung Saudi melancarkan ofensif besar terhadap kelompok Houthi yang didukung Iran di sekitar kawasan strategis Bab el-Mandeb.   Bab el-Mandeb merupakan jalur sempit yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan menjadi salah satu rute perdagangan maritim terpenting dunia. Pertempuran di kawasan itu karena itu tidak hanya menyangkut perang saudara Yaman, tetapi juga keamanan pelayaran internasional.   Reuters melaporkan pasukan pemerintah Yaman melancarkan operasi untuk merebut kembali kawasan pesisir strategis dari Houthi. Arab Saudi memberikan dukungan udara terhadap ofensif tersebut, sementara pertempuran kembali meluas setelah periode relatif lebih tenang dalam konflik Yaman.   Houthi kemudian mengklaim melancarkan serangan terhadap berbagai sasaran di Arab Saudi dengan rudal dan pesawat nirawak. Sasaran yang mereka sebut antara lain fasilitas minyak, bandara, dan instalasi militer di sejumlah wilayah Saudi.   Klaim Houthi mengenai sasaran dan hasil serangan tidak seluruhnya dapat diverifikasi secara independen. Karena itu, rincian mengenai target-target tersebut harus tetap diperlakukan sebagai klaim pihak yang berperang, bukan fakta yang telah dikonfirmasi secara terpisah.   Ketegangan itu menjadi salah satu latar pertemuan darurat di Riyadh. Dalam pernyataan bersama, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki mengecam upaya yang mereka sebut sebagai penargetan terhadap Makkah dan Madinah serta serangan berkelanjutan terhadap kota, warga sipil dan fasilitas ekonomi Saudi.   Pernyataan itu juga menegaskan keamanan setiap anggota merupakan bagian tidak terpisahkan dari keamanan kolektif ketiga negara. Riyadh, Ankara, dan Islamabad menyatakan penerjemahan perjanjian Makkah ke dalam langkah konkret dimaksudkan untuk memperkuat daya tangkal dan kesiapan bersama.   Pakistan bahkan telah memberikan sinyal keras beberapa hari sebelum pertemuan Riyadh. Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif mengatakan negaranya terikat oleh pengaturan pertahanan tersebut dan akan menggunakan kemampuan yang tersedia untuk membantu mempertahankan Arab Saudi.   Asif, bagaimanapun, tidak mengatakan bahwa senjata nuklir Pakistan termasuk di dalam komitmen tersebut. Ia juga tidak mengonfirmasi apakah pasukan Pakistan telah terlibat dalam serangan udara terhadap Houthi.   Pembedaan tersebut penting karena Pakistan merupakan negara bersenjata nuklir. Hingga kini tidak ada bukti atau pengumuman resmi bahwa arsenal nuklir Islamabad menjadi bagian dari mekanisme perlindungan Arab Saudi dalam Pakta Makkah.   Pakta itu menyatukan tiga negara dengan kekuatan yang berbeda. Turki memiliki angkatan bersenjata terbesar kedua di NATO dan industri pertahanan yang berkembang cepat, sementara Pakistan membawa pengalaman militer panjang dan Arab Saudi memiliki kekuatan ekonomi serta posisi strategis di kawasan Teluk.   Meski demikian, tiga negara sejak awal menegaskan perjanjian tersebut bersifat defensif. Ankara mengatakan pakta tidak diarahkan terhadap negara tertentu dan tidak dimaksudkan menggantikan perjanjian bilateral maupun multilateral yang telah dimiliki para anggotanya.   Posisi itu menjadi penting karena Pakistan tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan Iran. Asif mengatakan Islamabad juga mendukung negosiasi untuk meredakan konflik regional, meskipun pada saat bersamaan Pakistan menegaskan komitmennya mempertahankan Saudi berdasarkan perjanjian baru tersebut.   Turki juga berada dalam posisi yang kompleks karena merupakan anggota NATO sekaligus kekuatan regional dengan kepentingan sendiri di Timur Tengah. Reuters sebelumnya melaporkan Ankara menegaskan Pakta Makkah tidak menggantikan keanggotaan atau kewajiban Turki dalam aliansi lain.   Keberadaan personel militer Pakistan di Saudi sendiri bukan fenomena baru. Islamabad dan Riyadh telah memiliki hubungan pertahanan selama puluhan tahun, sehingga pengerahan baru dalam kerangka Pakta Makkah perlu dibedakan dari kerja sama militer bilateral yang sudah berlangsung sebelumnya.   Yang berubah kali ini adalah kerangka politik dan militernya. Keputusan pengerahan ditempatkan secara eksplisit dalam mekanisme pertahanan kolektif tiga negara yang baru dibentuk pada Agustus.   Pakta tersebut kini menghadapi ujian nyata hanya sekitar dua bulan setelah ditandatangani. Sebelumnya aliansi masih berfokus pada pembentukan mekanisme politik, militer dan kelembagaan, termasuk sekretariat serta koordinasi antarpimpinan angkatan bersenjata.   Belum jelas apakah pasukan Turki dan Pakistan nantinya hanya memperkuat pertahanan udara dan perlindungan infrastruktur Saudi atau memperoleh mandat lebih luas. Tidak ada pula pengumuman resmi bahwa tentara kedua negara akan memasuki Yaman atau ikut dalam operasi ofensif melawan Houthi.   Fakta itu menjadi batas penting dalam membaca perkembangan terbaru. Keputusan pengerahan pasukan merupakan peningkatan nyata dalam kerja sama militer, tetapi belum dapat disamakan dengan keputusan Turki dan Pakistan masuk secara langsung ke dalam perang Yaman.   Perkembangan di Riyadh juga muncul ketika negara-negara Teluk terus mengevaluasi arsitektur keamanan kawasan. Pakta Makkah menawarkan mekanisme tambahan bagi Arab Saudi melalui kerja sama dengan dua kekuatan militer besar di dunia Muslim, tetapi terlalu dini menyebutnya sebagai pengganti NATO atau payung keamanan Amerika Serikat.   Yang telah dipastikan sejauh ini adalah perubahan dari janji menuju tindakan. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan kini telah memutuskan menyediakan pasukan dan kemampuan militer yang disepakati serta menyiapkan pengerahan cepat ketika ancaman terhadap kerajaan meningkat.   Seberapa jauh keputusan itu mengubah keseimbangan keamanan Timur Tengah akan sangat bergantung pada langkah berikutnya. Jumlah pasukan, jenis kemampuan militer, lokasi penempatan dan mandat operasional mereka kini menjadi rincian terpenting yang masih menunggu diumumkan. ●   Sumber :   https://republika.id/posts/60546/pakta-makkah-mulai-berlaku