Bagaimana Reorganisasi Oligarki Berlangsung di Era Prabowo Savero Aristia Wienanto :  Jurnalis Tempo.

TEMPO HARIAN,  02 Oktober 2026

 

 

 

·      Buku karya Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia: Politik Oligarki di Era Pasar, diluncurkan di Jakarta.   ·      Buku ini berargumen bahwa perubahan pasca-Reformasi 1998 bukan pembongkaran total struktur kekuasaan Orde Baru, melainkan reorganisasi (penataan ulang) oligarki.   ·      Oligarki dipahami sebagai struktur sosial ketika kelompok kecil dengan sumber daya besar mengendalikan negara, pasar, dan masyarakat.   DUA program yang paling disorot pada era Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa merah putih, memiliki dimensi yang lebih besar daripada sekadar urusan makanan dan ekonomi desa. Keduanya menggambarkan bagaimana kekuasaan ekonomi-politik diatur dan dipusatkan, sebuah pola reorganisasi oligarki yang menjadi salah satu tesis buku Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia: Politik Oligarki di Era Pasar karya Richard Robison dan Vedi R. Hadiz.   Buku terbitan GDN ini diluncurkan di Teater Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Senin, 28 September 2026. Buku ini merupakan terjemahan dari Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets yang pertama kali terbit pada 2004.   Buku Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia ini ditulis oleh dua guru besar dari kampus ternama Australia. Vedi R. Hadiz adalah profesor studi Asia dan profesor kehormatan Redmond Barry di Asia Institute, University of Melbourne. Ada pun Richard Robison merupakan profesor emeritus di Murdoch University.   Tesis utama buku ini menyoroti Indonesia yang memasuki era demokrasi elektoral, desentralisasi, kebebasan pers, serta kompetisi politik yang jauh lebih terbuka dibanding masa Orde Baru. Namun perubahan tersebut lebih tepat dipahami sebagai reorganisasi daripada transformasi konfigurasi kekuasaan.   Dalam peluncuran buku itu, Vedi mengatakan, demokrasi menyediakan arena kompetisi politik yang baru, tapi kekuatan sosial dan kepentingan politik-ekonomi yang berkembang di bawah Orde Baru sebagian besar berhasil menyesuaikan diri dengan aturan permainan yang baru. Mereka kehilangan berbagai kendaraan politik lama, tapi tidak kehilangan kapasitas untuk mempertahankan maupun membangun kembali dominasi dalam lingkungan kelembagaan yang telah berubah.   Vedi mengatakan Reformasi 1998 tidak menghancurkan struktur oligarki yang dibangun pada masa Orde Baru. Menurut dia, perubahan yang terjadi justru berupa reorganisasi kekuasaan dan perubahan mekanisme kontestasi antarkekuatan oligarki. “Dalam buku ini, kami bicara tentang bagaimana oligarki itu adalah suatu struktur sosial. Bukan sekadar kumpulan orang kaya doang,” katanya.   Menurut Vedi, institusi dalam sistem politik bukanlah kekuatan yang berdiri sendiri, melainkan menjadi arena bagi berbagai kekuatan untuk berkontestasi. Perubahan utama setelah Reformasi, kata dia, terdapat pada mekanisme kontestasi yang kemudian berlangsung melalui pemilu dan institusi-institusi demokratis lainnya.   Karena itu, Vedi menyebutkan perubahan pasca-Reformasi bukan transformasi kekuatan, melainkan reorganisasi dari oligarki. Ia mengatakan karakter oligarki tersebut juga tidak berhenti pada kondisi yang sama, melainkan terus berevolusi.   Menurut Vedi, salah satu perubahan penting setelah Reformasi adalah beralihnya oligarki Orde Baru yang sangat tersentralisasi menjadi oligarki yang lebih terdesentralisasi. Selain itu, ia mengatakan, perubahan tersebut membuat kekuatan-kekuatan oligarki yang lama tidak lagi memerlukan otoritarianisme seperti pada masa Orde Baru untuk mempertahankan kepentingannya.   Vedi menjelaskan bahwa persoalan hari ini adalah resentralisasi kekuasaan yang berlangsung sejak masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. “Jokowi masuk ke dalam persaingan antar-faksi oligarki ini, meski tidak mempunyai basis kekuasaan,” ujar Vedi.   Dari situ itu, menurut dia, Jokowi membangun pengaruh di luar jaringan yang selama ini dibentuk melalui sistem kepartaian. Dalam proses tersebut, Jokowi makin mengandalkan bagian-bagian penting dari birokrasi. Lebih lanjut, Vedi menyoroti menguatnya militer ke dalam ruang politik sebagai bagian dari perkembangan tersebut.   Vedi menyebut proyek strategis nasional (PSN) sebagai salah satu alat penting dalam proses memperkuat pengaruh Jokowi. Program pembangunan infrastruktur dan keberadaan badan usaha milik negara, kata dia, menjadi basis bagi pembentukan jaringan patronasi. “Sekarang Prabowo menerima warisan dari Jokowi seperti itu,” tuturnya.   Menurut Vedi, sejumlah program pemerintahan Prabowo memiliki karakter sentralistis karena pengelolaannya berpusat pada pemerintah pusat dan jaringan kekuasaan di sekitarnya. Ia menyinggung bagaimana program unggulan, seperti MBG dan koperasi desa merah putih, menjadi bagian dari cara Prabowo memusatkan kekuatan ekonomi-politik.   Vedi menilai pola itu mengindikasikan dua hal. Pertama, ada pengaturan agar persaingan di antara faksi-faksi oligarki berlangsung lebih terkendali. Kedua, ada dorongan dominasi salah satu faksi oligarki terhadap keseluruhan struktur oligarki. “Itulah yang kita hadapi sekarang,” ucapnya.   Pembacaan Oligarki   Robertus Robet, sosiolog Universitas Negeri Jakarta, menilai Robison dan Vedi mengajukan sebuah tesis yang radikal. “Menurut mereka, yang berubah bukan struktur kekuasaan, melainkan cara kekuasaan bekerja,” kata Robert, yang juga ikut menulis kata pengantar.   Vedi dan Robison, Robert menjelaskan, menganggap perubahan aturan tak serta-merta menghasilkan perubahan relasi kekuasaan. Ia menyinggung bagaimana sejarah menunjukkan bahwa elite politik tidak menghilang hanya karena ada perubahan konstitusi.   Selain itu, kata Robert, kelas-kelas kapitalis lama tidak lenyap hanya karena pemilu menjadi bebas. Sebaliknya, mereka justru mempunyai kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan. Dari sini, istilah oligarki memperoleh makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar “pemerintahan orang kaya".   “Oligarki dipahami sebagai konfigurasi kekuasaan yang memungkinkan kelompok kecil dengan sumber daya material sangat besar mengendalikan negara, pasar, dan masyarakat,” ujar peraih gelar doktor bidang filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara itu.   Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai buku Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia masih relevan untuk menelusuri perjalanan reformasi Indonesia. Menurut dia, perubahan institusi melalui amendemen konstitusi dan pembentukan berbagai lembaga baru tidak dengan sendirinya mengubah relasi kekuasaan yang menopang oligarki.   Menurut Bivitri, pembacaan terhadap oligarki kerap berhenti pada kesimpulan bahwa oligarki merupakan sumber persoalan. Padahal, penggunaan konsep oligarki seharusnya membantu menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja dan bagaimana struktur tersebut dapat dibongkar.   Bivitri mengatakan salah satu bagian penting dalam buku tersebut adalah pembahasan mengenai apakah konstitusionalisme demokratis mampu mengubah Indonesia. Bab tersebut, menurut dia, memunculkan pertanyaan penting tentang sejauh mana perubahan institusional pasca-Reformasi benar-benar mengubah struktur kekuasaan.   Dalam konteks hukum tata negara, Bivitri menilai kondisi hari ini menunjukkan bagaimana hukum makin mudah menjadi instrumen bagi kekuasaan. Ia mencontohkan penggunaan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk proyek strategis nasional, untuk mencapai keinginan penguasa. “Hukum makin lama makin menjadi alat saja,” tutur dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu.   Bivitri mengatakan pembacaan terhadap buku Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia juga penting untuk melihat perubahan konstitusi Indonesia setelah Reformasi. Menurut dia, pada saat itu muncul harapan bahwa perubahan konstitusi dapat menjadi dasar bagi terbentuknya demokrasi yang lebih kuat. Namun, dalam praktiknya, perubahan institusional tersebut tidak disertai perubahan mendasar dalam relasi kekuasaan.   Menurut Bivitri, pengalaman tersebut membuat buku Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia penting dibaca kembali. Menurut dia, buku tersebut membantu menggeser perhatian dari sekadar perubahan institusi menuju pertanyaan yang lebih mendasar mengenai bagaimana kekuasaan diorganisasikan. “Yang terjadi hari ini adalah reorganisasi kekuasaan,” ucapnya. ●                                                                                  Sumber : https://www.tempo.co/teroka/bagaimana-reorganisasi-oligarki-berlangsung-di-era-prabowo-2298332