Banten Pabrik Kapolri Ahmadie Thaha :  Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an.

CATATAN CAK AT, 08 Oktober 2026

 

                                                

 

Empat Kapolda Banten menjadi Kapolri. Kebetulan karier, buah kepemimpinan, atau ada pelajaran lain dari Banten?   Ini cerita menarik dari Banten. Ceritanya sederhana. Sejarah mencatat, sejumlah tokoh yang pernah menjadi Kapolda Banten kemudian dipercaya memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Kapolri.   Nama-nama itu ialah Badrodin Haiti, Timur Pradopo, Listyo Sigit Prabowo, dan kini Suyudi Ario Seto. Empat nama, empat perjalanan karier, dan satu wilayah yang sama dalam catatan penugasan mereka: Banten.   Bagi birokrasi, mungkin ini sekadar statistik karier. Bagi pengamat kepolisian, ia bisa dibaca sebagai konsekuensi dari pengalaman memimpin wilayah yang memiliki tingkat kompleksitas tertentu.   Tetapi bagi sebagian kalangan pesantren di Banten, cerita itu mempunyai lapisan makna lain. Kyai Ikhwan Hadiyyin, pengasuh Pondok Pesantren Modern Darel Azhar Rangkasbitung, menyebutnya sebagai sesuatu yang layak direnungkan.   Ia tidak buru-buru mengklaim bahwa Banten memiliki semacam "pabrik Kapolri". Ia justru menghubungkannya dengan tradisi silaturahim, hubungan ulama dan umara, serta kultur masyarakat Banten yang sejak lama dekat dengan pesantren.   Banten memang bukan halaman kosong dalam sejarah Islam Indonesia. Nama Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan para ulama Banten lainnya menunjukkan panjangnya tradisi keilmuan di sana.   Pesantren tumbuh sebagai bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, seorang pejabat yang bekerja di Banten berhadapan dengan masyarakat yang, selain membutuhkan keamanan, juga komunikasi intens.   Kapolda Banten, dengan demikian, tidak bekerja di ruang steril. Di satu sisi Banten merupakan wilayah industri, pelabuhan, kawasan metropolitan, lalu lintas manusia dan barang yang sangat padat.   Di sisi lain, di sana terdapat ribuan pesantren, majelis taklim, ulama, jawara, organisasi masyarakat, dan jaringan sosial. Pemimpin publik harus bisa berkomunikasi dengan tokoh agama dan komunitas yang memiliki pengaruh sosial ini.   Banten seperti kawah yang apinya tidak selalu kelihatan. Orang yang memimpin di sana harus tahu kapan menggunakan kewenangan dan kapan menggunakan pendekatan dengan tokoh kepemimpinan keagamaan di wilayah ini.   Itu sebabnya pengalaman memimpin Banten bisa menjadi modal penting bagi seorang perwira tinggi. Ia belajar bahwa keamanan tidak selalu lahir dari sirene mobil patroli. Ia juga mesti belajar, misalnya dari satu masjid ke masjid.   Kadang keamanan justru tumbuh dari secangkir kopi yang diminum bersama kyai, percakapan dengan tokoh masyarakat, atau kesediaan seorang pejabat mendengarkan keluhan warga tanpa buru-buru membuka buku aturan.   Kyai Ikhwan memberi tekanan pada satu kata yang sangat dikenal di pesantren: silaturahim.   Dalam tradisi pesantren, silaturahim bukan acara saling tukar kartu nama. Ia mempunyai fungsi sosial yang nyata. Orang datang untuk mengenal, mendengar, memahami, dan membangun kepercayaan.   Rasulullah SAW mengajarkan bahwa silaturahim mempunyai nilai yang jauh lebih dalam dari sekadar tata krama sosial. Silaturahim pejabat dengan ulama dan masyarakat bisa kita lihat sebagai bagian dari ikhtiar membangun modal sosial.   Tapi, jangan sampai cerita empat mantan Kapolda Banten yang menjadi Kapolri kemudian dipukul rata menjadi rumus: rajin sowan, lalu dapat pangkat. Kalau begitu, seleksi bisa diganti dengan jadwal pengajian.   Tentu bukan begitu cara kerjanya. Jabatan Kapolri lahir dari proses kelembagaan, rekam jejak, pengalaman, prestasi, pertimbangan strategis, dan keputusan politik kenegaraan. Silaturahim tidak menggantikan kompetensi.   Doa tidak menggantikan kerja, prestasi dan portofolio sukses lapangan. Restu ulama tidak menggantikan integritas. Namun, justru karena itu, silaturahim menjadi penting sebagai pelengkap kepemimpinan.   Kita bisa melihat contoh konkret pada perjalanan Suyudi sebelum menjadi Kapolri. Ketika memimpin Badan Narkotika Nasional, ia memimpin operasi besar pada November 2025 yang menyasar 53 kampung narkoba di 34 provinsi.   Dengan pengalamannya di Banten, ia sukses di BNN. Operasi itu menangkap 1.259 orang dan menyita antara lain lebih dari 126 kilogram sabu, 126,32 kilogram ganja, 1.428 butir ekstasi, serta uang tunai Rp1,5 miliar.   Angka-angka tersebut menunjukkan sisi penegakan hukum yang keras. Tetapi menariknya, pendekatan Suyudi tidak berhenti pada penggerebekan. Lagi-lagi, dalam hal ini, ia banyak belajar dari pengalamannya menjadi Kapolda Banten.   Dalam kasus Kampung Bahari, misalnya, pemberantasan narkoba ia kaitkan dengan rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Negara, menurut gagasannya, harus hadir untuk mengeluarkan masyarakat dari pengaruh narkotika.   Ini penting. Kampung narkoba tidak selalu lahir karena masyarakatnya gemar menjadi penjahat. Ada kemiskinan, jaringan bandar, lingkungan sosial, ketergantungan ekonomi, lemahnya pendidikan, dan berbagai persoalan lain.   Polisi dapat menangkap bandar. Tetapi setelah borgol dilepas dan kamera televisi pergi, siapa yang mengurus masyarakatnya? Ia mesti paham apa yang membuat sebuah kawasan mudah dikuasai peredaran narkotika.   Di sinilah pendekatan sosial menjadi penting. Pesantren sebenarnya memiliki pengalaman panjang mengenai pendekatan semacam itu. Kyai tidak hanya mengajar kitab. Ia mengenal santri, orang tua santri, dan lingkungan di sekitarnya.   Ia tahu bahwa menyelesaikan persoalan manusia membutuhkan lebih daripada perintah. Karena itu, hubungan polisi dengan pesantren jangan berhenti pada acara seremonial. Setelah itu hubungan kembali dingin seperti AC ruang konferensi.   Silaturahim harus menghasilkan kerja sama konkret. Pesantren dapat menjadi mitra edukasi pencegahan narkoba. Polisi dapat memberikan pelatihan kepada guru dan pembina santri untuk mengenali pola penyalahgunaan narkotika.   Pemerintah daerah dapat membantu menyediakan mekanisme rehabilitasi. Tokoh masyarakat dapat membuka kanal pelaporan yang aman. Semua pihak dapat bekerja sebelum masalah berubah menjadi perkara pidana.   Suyudi pernah menaruh perhatian pada narkotika jenis baru atau new psychoactive substances (NPS). BNN menyebut dari 1.745 sampel vape yang diperiksa di laboratorium, 1.716 terdeteksi mengandung narkotika atau NPS.   Jika data itu akurat dan konteks pemeriksaannya dipahami dengan benar, persoalannya memang serius. Generasi muda sekarang menghadapi pintu masuk narkoba yang berbeda.   Dulu bandar bersembunyi di gang gelap. Kini zat berbahaya dapat menyusup ke dalam perangkat yang dari luar tampak seperti benda biasa. Silaturahim, pada titik ini, bukan lagi slogan keagamaan. Ia dapat menjadi solusi.   Kyai Ikhwan menyebut ada kemungkinan orang melihat keberhasilan para pemimpin di sana sebagai "karamah Banten". Saya kira istilah ini sebaiknya kita perlakukan sebagai bahasa budaya, bukan sebagai kesimpulan teologis.   Karamah adalah wilayah keyakinan. Statistik adalah wilayah data. Keduanya jangan dipaksa tidur dalam satu ranjang. Yang lebih produktif ialah mencari hikmahnya.   Kalau empat orang yang pernah memimpin Banten kemudian mencapai posisi tertinggi di Polri, pertanyaan yang layak diajukan bukan "apa rahasia mistiknya?", melainkan "pengalaman apa yang mereka peroleh di Banten?"   Di situlah kita menemukan jawaban masuk akal: kemampuan mengelola masyarakat kompleks, membangun komunikasi lintas kelompok, memahami karakter lokal, menghadapi persoalan keamanan, dan menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan.   Itu semua adalah modal kepemimpinan. Dan kalau ada berkah di dalamnya, biarlah berkah itu kita pahami sebagai buah dari ikhtiar yang bertemu dengan doa dan dukungan masyarakat.   Banten tidak perlu mengklaim telah melahirkan banyak Kapolri. Pesantren juga tidak perlu mengklaim bahwa seorang jenderal naik pangkat karena sering sowan. Klaim seperti itu justru mengecilkan kerja keras seorang pemimpin.   Yang lebih indah ialah melihatnya sebagai hubungan timbal balik. Ulama membutuhkan negara yang aman agar pesantren dapat mendidik generasi. Negara membutuhkan ulama dan pesantren untuk memperkuat ketahanan sosial.   Di satu sisi polisi membutuhkan masyarakat agar penegakan hukum tidak berjalan sendirian. Di sisi lain masyarakat membutuhkan polisi yang hadir sebagai pelindung, bukan sekadar petugas ketika perkara sudah meledak.   Di sinilah makna silaturahim menemukan bentuknya yang paling konkret. Ia adalah jembatan untuk memahami manusia. Ia mungkin kemudian melahirkan kesuksesan, yang kelak menjadi tangga untuk naik jabatan.   Dan mungkin Banten memang mempunyai pelajaran kecil untuk Indonesia: seorang pemimpin boleh mempunyai pangkat setinggi langit, tetapi ia tetap membutuhkan jalan untuk turun menemui rakyat.   Kalau jalan itu bernama silaturahim, jangan biarkan ia berhenti menjadi foto bersama. Bangunlah jembatannya. Lewatilah bersama. ●   Sumber :   Tulisan Cak AT ini diterima langsung dari Ahmadie Taha