Siapa yang Membiarkan "Sell Indonesia"? Jannus TH Siahaan : Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik.

KOMPAS.COM, 15 Juni 2026

 

 

                                                           

AWAL Juni lalu, rupiah menembus Rp 18.000 per dolar AS. Di hari-hari yang sama, layar bursa lebih sering merah daripada hijau, dan laporan riset asing mulai memakai satu frasa yang seragam: "Sell Indonesia".   Pemerintah menjawabnya dengan kalimat yang sudah sering kita dengar, "Indonesia is not for sale".   Jawaban itu tidak salah, tetapi juga tidak menjawab apa-apa. Tidak ada yang menuduh negara ini sedang dijual. Yang terjadi jauh lebih membumi, yaitu orang-orang yang dulu menaruh uangnya di sini kini menariknya keluar sedikit demi sedikit. Angkanya tersedia bagi siapa pun yang mau membukanya.   Sepanjang 2026, dana asing yang keluar dari Bursa Efek Indonesia sudah menembus Rp 61,3 triliun, setara sekitar 3,36 miliar dolar AS. Saham Bank Central Asia ikut dilepas, padahal labanya masih tumbuh.   Pelemahan rupiah bukan kejadian sehari dua hari. Mata uang kita sudah kehilangan lebih dari tujuh persen nilainya sepanjang tahun 2026 ini. Di pasar obligasi, sekitar Rp 86 triliun dana asing keluar sejak Agustus tahun lalu.   Indeks Harga Saham Gabungan sempat jatuh ke titik terendah tahun ini, sekitar 4,2 persen dalam sehari.   Menariknya, di tengah angka-angka itu, pernyataan resmi yang keluar tetap seputar fundamental yang kuat dan kondisi yang terkendali. Mungkin memang terkendali, hanya saja yang dikendalikan bukan arah modalnya, melainkan narasi tentangnya.   Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut analisis "Sell Indonesia" tidak akurat karena tidak memahami fundamental ekonomi kita. Bisa jadi beliau benar.   Namun, para pengelola dana itu memindahkan miliaran dolar AS berdasarkan analisis yang katanya tidak akurat itu, dan sejauh ini mereka tidak terlihat menyesal.   Maka pertanyaannya pantas diajukan. Jika Indonesia tidak dijual, apa yang membuat mereka pergi? Sebab orang tidak meninggalkan rumah yang nyaman, kecuali ada sesuatu di dalam rumah itu yang membuatnya resah dan berpikir ulang.   Sebagian jawabannya ada pada kebijakan kita sendiri. Pasar menyoroti rencana memusatkan ekspor komoditas strategis seperti batu bara dan sawit lewat satu badan yang diawasi negara.   Ada yang menyebut ini penataan, ada pula yang menyebutnya dengan istilah yang kurang ramah, yaitu tanda negara ingin memegang terlalu banyak kartu.   Investor membaca gelagat semacam itu dengan cara yang sederhana. Mereka bertanya, jika hari ini ekspor yang dipusatkan, besok apa lagi?   Pertanyaan itu tidak pernah dijawab tuntas, dan di pasar keuangan, pertanyaan yang menggantung dihitung sebagai risiko.   Kegelisahan serupa menempel pada tata kelola Danantara dan independensi Bank Indonesia. Tidak ada yang menuduh secara terbuka, sebab investor memang jarang menuduh. Mereka cukup memindahkan uangnya, dan biarkan angka yang berbicara.   Ada pula soal kecil yang sering dianggap sepele, yaitu konsistensi antarpejabat. Hari ini satu kementerian bicara penguatan peran negara, besok kementerian lain bicara keterbukaan pada swasta.   Bagi pembaca laporan riset di Singapura atau London, dua pesan itu tidak saling melengkapi, mereka saling membatalkan.   Pengalaman investor di negara lain ikut membentuk cara mereka membaca kita. Mereka pernah melihat negara yang mulai dengan satu badan penyangga komoditas dan berakhir dengan kontrol harga di mana-mana.   Indonesia belum tentu menuju ke sana, tetapi di pasar keuangan, belum tentu saja sudah cukup mahal harganya.   Sementara itu, dunia di luar sedang tidak ramah. Suku bunga Amerika masih tinggi, dan setiap kali dolar menguat, modal global pulang kampung ke sana.   Perang dagang dan konflik di Timur Tengah menambah daftar alasan untuk tidak berlama-lama di pasar yang sedang dipertanyakan arahnya.   Dunia juga sedang terbelah menjadi blok-blok yang saling curiga. Modal kini memilih tempat berdasarkan keamanan politik, bukan sekadar imbal hasil.   Indonesia sebenarnya dirayu banyak pihak, sayangnya rayuan itu datang justru ketika kita sedang sibuk membuat investor bertanya-tanya.   Ada satu konsep yang membantu menjelaskan situasi ini. Boutchkova dan rekan-rekannya, dalam riset yang terbit di Journal of Corporate Finance pada 2024, mengkajinya sebagai expropriation risk, yaitu kekhawatiran pemodal bahwa hak miliknya bisa diambil alih penguasa sewaktu-waktu.   Temuan mereka menarik, sebab biaya modal justru turun di negara yang kekuasaannya dibatasi oleh lembaga yang kredibel.   Artinya, investor tidak takut pada negara yang kuat. Mereka takut pada negara yang tidak punya rem. Dan rem itu bukan pidato, melainkan lembaga yang dibiarkan bekerja tanpa diintervensi.   Di titik inilah pemerintah layak dikritik, bukan karena niatnya, melainkan karena caranya. Setiap kegaduhan pasar dijawab dengan bantahan, bukan penjelasan. Padahal yang ditunggu investor bukan pembelaan diri, melainkan kepastian aturan main.   Lihat saja pola komunikasinya beberapa bulan terakhir. Rupiah melemah, dijawab dengan fundamental kuat. Modal keluar, dijawab dengan analisis asing tidak paham Indonesia, seolah miliaran dolar itu pergi karena salah baca data.   Komunikasi semacam ini punya ongkos. Satu pernyataan ambigu dari pejabat kini bisa menggerakkan kurs dalam hitungan jam.   Pasar yang sehat biasanya memaafkan salah ucap, dan pasar yang sedang kehilangan kepercayaan menghukum setiap keraguan.   Namun, mari kita adil, sebab narasi "Sell Indonesia" juga tidak bersih dari bumbu. Laporan-laporan itu ditulis seakan Indonesia satu-satunya pasar yang ditinggalkan modal asing.   Padahal, hampir semua negara berkembang sedang mengalami tarikan yang sama akibat dolar yang kuat.   Fundamental yang disebut pemerintah itu juga bukan isapan jempol. Sektor keuangan masih stabil, perbankan terjaga, dan konsumsi rumah tangga tetap berjalan. Orang masih belanja, pabrik masih berproduksi, kredit masih tumbuh.   Ada jarak yang lebar antara layar Bloomberg dan warung kopi di Jawa Tengah. Di layar, Indonesia terlihat seperti pasien gawat darurat. Di warung kopi, hidup berjalan seperti biasa, dan dua-duanya sama-sama nyata.   Yang perlu diwaspadai justru jika jarak itu menyempit. Pelemahan rupiah lama-lama merambat ke harga barang impor, ke ongkos produksi, lalu ke harga di warung itu tadi.   Maskapai penerbangan kita, misalnya, menanggung sekitar 70 persen biaya operasinya dalam dolar, dan mereka tidak bisa menunggu sentimen membaik.   Indonesia juga bukan pasar kemarin sore. Ada hampir 280 juta penduduk di sini, dengan kelas menengah yang terus membesar.   Pengelola dana global tahu persis angka ini, sebab angka yang sama mereka pakai dalam proposal saat dulu merayu nasabahnya masuk ke Indonesia.   Bahkan di dalam negeri, kepanikan itu tidak merata. Telkom berencana membeli kembali sahamnya senilai Rp 4 triliun karena menilai harganya sudah tidak masuk akal. Mereka yang paling tahu isi rumah ini justru sedang belanja, bukan ikut keluar.   Sejarah pun memberi konteks yang menenangkan. Krisis 1998 dan guncangan 2008 dulu juga melahirkan ramalan-ramalan kejatuhan Indonesia. Ramalan itu tidak terbukti, meski pelajaran dari masa itu sayangnya tidak selalu kita rawat.   Yang membedakan krisis dulu dan kegelisahan sekarang adalah sumbernya. Dulu kita dihantam dari luar, oleh penularan krisis kawasan dan keuangan global.   Kali ini sebagian besar keraguan justru lahir dari kebijakan kita sendiri, dan itu kabar baik yang menyamar, sebab apa yang kita rusak sendiri bisa kita perbaiki sendiri.   Arus modal asing, jika dilihat lebih panjang, memang bersifat musiman. Ia pergi saat sentimen memburuk dan kembali saat imbal hasil terlihat menggiurkan lagi.   Mereka yang hari ini menulis "Sell Indonesia" bisa jadi sedang menyiapkan laporan "Buy Indonesia" untuk kuartal yang akan datang.   Maka dua hal ini benar pada saat yang sama. Narasi "Sell Indonesia" terlalu dramatis untuk ukuran fundamental kita, dan kebijakan pemerintah memang memberi bahan bagi drama itu.   Membantah yang pertama tanpa membenahi yang kedua hanya akan memperpanjang ceritanya.   Posisi semacam ini memang tidak nyaman bagi siapa pun. Pendukung pemerintah akan membaca tulisan ini sebagai serangan, dan pengkritiknya akan membacanya sebagai pembelaan.   Tidak apa-apa, sebab kolom opini memang bukan tempat untuk menyenangkan semua orang.   Lalu apa yang sebaiknya dilakukan. Pertama, jelaskan tuntas arah kebijakan ekspor komoditas itu, lengkap dengan batas dan jangka waktunya.   Investor bisa hidup dengan kebijakan yang tidak mereka sukai, tetapi tidak bisa hidup dengan kebijakan yang tidak mereka pahami.   Kedua, jaga independensi Bank Indonesia dan perjelas tata kelola Danantara. Keduanya kini menjadi semacam termometer, dipakai investor untuk mengukur seberapa jauh negara mau masuk ke wilayah yang seharusnya steril.   Selama termometer itu menunjukkan angka yang meragukan, diskon atas aset Indonesia akan terus berlaku.   Ketiga, ubah cara menjawab pasar. Kurangi bantahan, perbanyak data dan penjelasan. Pejabat yang terlalu sering berkata semuanya baik-baik saja lama-lama hanya dipercaya oleh sesama pejabat.   Telkom sudah memberi contoh kecil bagaimana kepercayaan dibangun tanpa banyak retorika. Mereka tidak menggelar konferensi pers untuk memarahi analis asing.   Mereka mengeluarkan Rp 4 triliun, dan pasar mengerti bahasa semacam itu jauh lebih cepat daripada bahasa pidato.   Keempat, rawat kekuatan domestik yang selama ini menopang kita. Pasar dalam negeri yang besar adalah alasan utama modal asing dulu datang, dan alasan yang sama yang akan membuat mereka kembali.   Negara yang ekonomi domestiknya sehat tidak perlu mengemis kepercayaan, ia tinggal menunggu kepercayaan itu pulang.   Reformasi semacam ini memang tidak akan jadi berita utama. Ia sunyi, teknis, dan jarang dipuji. Ironinya, justru pekerjaan sunyi seperti inilah yang menentukan apakah modal kembali dalam hitungan bulan atau hitungan tahun.   Pada akhirnya, kalimat "Indonesia is not for sale" itu benar adanya. Negeri ini tidak dijual, tanahnya tidak berpindah tangan, kedaulatannya utuh.   Yang sedang ditawar murah adalah kepercayaan terhadap pengelolanya, dan itu perkara yang sepenuhnya bisa kita perbaiki sendiri.   Jadi tidak perlu marah kepada mereka yang menulis "Sell Indonesia". Cukup buat mereka salah, dengan kebijakan yang konsisten dan lembaga yang dibiarkan bekerja.   Sebab bantahan paling meyakinkan terhadap laporan riset bukanlah konferensi pers, melainkan angka kuartal berikutnya. ●

Sumber : https://money.kompas.com/read/2026/06/15/055000326/siapa-yang-membiarkan-sell-indonesia-?page=all#page2