|
Anatomi dan Sosiologi Politik Fragmentasi
Demonstrasi Mahasiswa Jannus
TH Siahaan : Doktor
Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. |
KOMPAS.COM, 14 Juni 2026
|
TURBULENSI sosial-politik di tingkat akar rumput kembali menguji
daya tahan dan elastisitas administrasi Presiden Prabowo Subianto. Gelombang unjuk rasa mahasiswa yang merebak di berbagai sudut
kota dalam beberapa pekan terakhir, seolah mengonfirmasi bahwa kepuasan
politik tidak selalu berbanding lurus dengan konsolidasi kekuasaan di tingkat
elite. Dengan nilai tukar rupiah yang terus berayun mengkhawatirkan di
kisaran Rp 17.984 hingga Rp 18.012 per dollar AS, kenaikan harga bahan bakar
minyak nonsubsidi yang mendadak tinggi, serta tersendatnya beberapa program
mercusuar pemerintah, jalanan kembali dipenuhi warna-warni jaket almamater
berbagai kampus. Namun, bagi pengamat sosiologi politik perkotaan seperti saya,
misalnya, lanskap perlawanan hari ini tidak lagi memperlihatkan satu wajah
yang padu. Di bawah permukaan riuh demonstrasi, tengah terjadi polarisasi
taktis dan pembelahan orientasi yang cukup tajam antara gerakan mahasiswa di
ibu kota yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM
UI) dengan letupan radikal dari daerah yang mengancam bakal menyulut
Reformasi Jilid II. Fenomena ini tentu bukan hanya dinamika teknis di lapangan, tapi
boleh jadi menjadi refleksi dari fragmentasi struktural dan efektivitas
strategi penjinakan gerakan oleh negara. Menengok aksi BEM UI di Jakarta pada pertengahan Juni 2026,
tampak jelas adanya pergeseran karakter gerakan yang mengarah pada reformasi
kebijakan sektoral, alih-alih mendelegitimasi kekuasaan secara total. Meskipun publikasi digital mereka di media sosial dipenuhi
retorika membara yang menuding pemerintah telah memporak-porandakan negara
selama hampir dua tahun, lima tuntutan konkret yang dibawa ke aspal Jalan MH
Thamrin Jakarta justru berkarakter sangat teknis-administratif. BEM UI, yang konsolidasinya dipimpin oleh Ketua BEM Fakultas
Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menuntut penghentian pemborosan
APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan
Bergizi Gratis, pembatalan proyek Koperasi Desa Merah Putih, serta
penghentian militerisme di ranah sipil. Setiap poin tuntutan ini bersandar pada analisis kegagalan
kebijakan riil, yakni kenaikan bensin jenis Pertamax menjadi Rp 16.250 per
liter, skandal korupsi mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, hingga insiden
pengrusakan sekolah di Ende demi pembangunan fisik koperasi desa. Tak pelak, ini adalah kritik berbasis kajian akademis, upaya
untuk mengevaluasi kinerja departemental, namun secara implisit tetap
mengakui eksistensi dan otoritas rezim yang berkuasa untuk melakukan
perbaikan. Sebagai institusi kemahasiswaan yang mencandra dirinya sebagai
kompas moral gerakan nasional, BEM UI cenderung memilih jalan perjuangan
rasional guna mempertahankan legitimasi intelektualnya dan menghindari
stigmatisasi politik yang destruktif. Sikap reformis-konstitusional tersebut berbanding terbalik dengan
kemarahan eksistensial yang ditiupkan dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa
Timur. Di Jawa Tengah, di bawah kepemimpinan aktivis mahasiswa seperti
Kailani Rizqi Pratama, unjuk rasa tidak lagi diposisikan sebagai ruang
diskusi kebijakan publik. Aksi teatrikal menghamburkan dan membakar uang mainan di atas
spanduk kematian rupiah adalah pesan simbolik yang sangat radikal. Pesan tersebut menegaskan bahwa jika pemerintah gagal menahan
depresiasi rupiah hingga menembus angka psikologis Rp 25.000 per dollar AS,
maka kemarahan kolektif rakyat akan bermuara pada Reformasi Jilid II yang tak
terelakkan. Di Jawa Timur, aliansi BEM Nusantara melangkah lebih jauh dengan
merajut narasi kemunduran demokrasi yang bersifat sistemik. Mereka mengaitkan kelesuan ekonomi dengan kembalinya represi
militeristik terhadap warga sipil, seperti penyerangan terhadap Andrie Yunus,
dan dominasi oligarki yang dianggap telah menulikan telinga kekuasaan. Bagi mahasiswa di daerah, krisis hari ini bukan hanya sekumpulan
kelalaian teknokrasi, tapi replika sempurna dari situasi menjelang kejatuhan
Orde Baru pada tahun 1998. Tuntutan mereka bukan lagi revisi anggaran atau pembatalan
proyek, tapi ancaman langsung bahwa kejatuhan rezim tinggal menunggu momentum
sejarah. Geografi politik gerakan ini tidak dapat dilepaskan dari
konseptualisasi basis oposisi. Jawa Tengah dan Jawa Timur secara historis
merupakan lumbung suara terbesar bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP), satu-satunya kekuatan politik utama yang memilih berada di luar
pemerintahan demi menjalankan fungsi kontrol demokrasi. Di wilayah-wilayah inilah, diskursus mengenai ancaman
otoritarianisme populis mendapatkan ruang resonansi yang subur. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto secara konsisten
memproduksi narasi kritis yang menuding negara tengah mengalami kemunduran
demokrasi akibat militerisme dan salah kelola fiskal di mana utang dibayar
dengan utang baru. Secara sosiologis, terjadi proses penyelarasan narasi antara
elite oposisi dan organ gerakan mahasiswa di daerah. Organisasi mahasiswa seperti HMI Jawa Timur dan berbagai faksi
gerakan pemuda setempat menyerap kegelisahan struktural yang sama. Meskipun tidak ada bukti mobilisasi instruktif yang bersifat
transaksional, kesamaan musuh politik bersama melahirkan simbiosis mutualisme
bahwa mahasiswa memanfaatkan ruang kritik yang dibuka oleh partai oposisi
untuk menaikkan daya tawar gerakan, sementara elite oposisi mendapatkan
amunisi moral berupa tekanan massa riil di akar rumput yang memperlemah
legitimasi moral dari pemerintahan yang berkuasa. Di tengah tajamnya perbedaan gradasi isu ini, muncul pertanyaan
apakah sedang terjadi skenario pembelahan suara mahasiswa guna mengamankan
Istana dari ancaman Reformasi Jilid II. Sosiologi politik perkotaan mengajarkan bahwa negara modern
memiliki instrumen penjinakan yang jauh lebih canggih daripada sekadar
represi fisik yang berdarah di jalanan. Pendekatan pertahanan berlapis yang ditunjukkan oleh aparat
kepolisian di Jakarta pada aksi BEM UI merupakan contoh nyata. Menggunakan dalih administratif berupa ketiadaan surat
pemberitahuan resmi sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998, polisi dengan mudah menahan
massa aksi di sebelah selatan Menara BCA dan mendesak mereka pindah ke depan
Gedung DPR. Melalui taktik ini, negara berhasil mencegah terjadinya benturan
fisik yang berdarah, variabel yang secara historis selalu menjadi pemantik
terjadinya mobilisasi massa rakyat yang lebih luas. Skenario ini bekerja secara halus dengan menciptakan kanal
penyaluran kemarahan yang terkontrol, di mana mahasiswa merasa telah
menyampaikan aspirasi, sementara negara tetap mempertahankan kontrol penuh
atas ruang kota dan simbol-simbol kekuasaan. Secara simultan, dominasi pemberitaan media nasional terhadap
aksi BEM UI di Jakarta yang berfokus pada isu kebijakan sektoral secara tidak
langsung mengesampingkan narasi radikal dari daerah. Ketika ruang publik dipenuhi oleh perdebatan administratif
mengenai izin demonstrasi atau detail program Makan Bergizi Gratis di
Jakarta, gaung tuntutan Reformasi Jilid II dari Jawa Tengah dan Jawa Timur
layu sebelum berkembang. Publik dikondisikan untuk melihat bahwa protes mahasiswa saat ini
masih berada dalam batas kewajaran evaluasi kebijakan publik, sehingga
tuntutan penggulingan rezim di daerah terdelegitimasi sebagai reaksi yang
tidak realistis dan ditunggangi kepentingan politik praktis. Istana pun nampaknya memanfaatkan momentum ini dengan sangat
cerdik. Pernyataan akomodatif dari Kepala Staf Kepresidenan Dudung
Abdurachman yang mengajak menjaga persatuan, dikombinasikan dengan narasi
tandingan dari elite komunikasi pemerintah yang menyebut Presiden sebagai
pemimpin reformasi sesungguhnya, berhasil mereduksi antipati publik terhadap
kekuasaan dan mementahkan tuduhan otoritarianisme. Di sini, pembelahan tidak harus berbentuk instruksi konspiratif
dari intelijen negara, tapi dapat bekerja melalui hegemoni narasi yang
menonjolkan protes moderat untuk meredam gelombang protes yang revolusioner. Pembelahan dan kelemahan gerakan mahasiswa saat ini merupakan
kulminasi dari evolusi relasi mahasiswa dan kekuasaan lintas rezim
pasca-1998. Jika pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gerakan mahasiswa
masih mempertahankan karakter oposisional liberal yang independen, era Joko
Widodo mulai memperkenalkan teknik kooptasi struktural dan pembelahan
faksional melalui perang opini digital di media sosial. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, perpecahan di tubuh faksi
mahasiswa semakin diperparah oleh kelihaian "diplomasi meja makan"
yang sukses menjinakkan nalar kritis para pengurus pusat lembaga
kemahasiswaan. Namun, di era pemerintahan Prabowo Subianto, negara menerapkan
strategi asimilasi total yang jauh lebih melumpuhkan kekuatan penyeimbang
sipil. Sebagian besar ikon pergerakan mahasiswa 1998, mulai dari Budiman
Sudjatmiko, Nezar Patria, Agus Jabo Priyono, hingga Mugiyanto Sipin, kini
telah melebur ke dalam struktur Kabinet Merah Putih. Bahkan tokoh buruh yang vokal seperti Said Iqbal pun
diintegrasikan sebagai penasihat khusus presiden, menghapus batas pemisah
antara gerakan buruh dan lingkaran kekuasaan. Asimilasi massal para aktivis senior ini berimplikasi sangat
fatal di mana gerakan mahasiswa hari ini kehilangan jangkar patronase politik
yang independen. Dahulu, aktivis mahasiswa selalu memiliki mentor-mentor senior di
luar kekuasaan yang siap memberikan arahan strategis dan perlindungan
politik. Hari ini, ketika mahasiswa turun ke jalan memprotes militerisme atau
pelemahan demokrasi, mereka menyadari bahwa mereka harus berhadapan dengan
mantan guru ideologis mereka sendiri yang kini justru telah berubah peran
dengan bertugas mendesain benteng pertahanan rezim dari dalam Istana. Kekosongan kepemimpinan taktis ini membuat pergerakan mahasiswa
terjebak dalam rutinitas seremonial, kehilangan daya dobrak nasional yang
padu, dan mudah terfragmentasi ke dalam faksi-faksi kecil yang saling
mengabaikan. Melihat konsolidasi kekuasaan yang kian hegemonik, proyeksi masa depan
gerakan mahasiswa di Indonesia tampak berada di persimpangan jalan yang cukup
sunyi dan akan semakin sunyi. Kecenderungan pertama adalah lokalisasi dan spesialisasi isu yang
semakin akut. Tanpa adanya simpul koordinasi nasional yang mandiri dan
hilangnya patronase kritis, mahasiswa akan semakin sulit membangun aliansi
nasional yang padu. Gerakan ke depan akan didominasi oleh aksi-aksi lokal kasuistik
yang merespons dampak spesifik dari proyek strategis nasional atau konflik
agraria di daerah masing-masing, sehingga tidak lagi memiliki daya tekan yang
signifikan terhadap stabilitas pusat kekuasaan. Negara pun akan terus mengandalkan teknologi pengendalian sosial
secara halus, mengutamakan barikade administratif dan perang narasi digital
untuk meredam potensi martir perjuangan. Singkat kata, keberhasilan atau kegagalan gerakan mahasiswa ke
depan tidak lagi ditentukan oleh seberapa keras mereka meneriakkan yel-yel di
jalanan, tapi oleh seberapa dalam krisis ekonomi riil merangsek masuk ke
dalam dapur masyarakat kelas bawah. Selama pemerintah mampu meredam gejolak inflasi domestik dan
menjaga stabilitas pasokan pangan, kritik mahasiswa mengenai kemunduran
demokrasi akan tetap dianggap sebagai komoditas intelektual yang berjarak
dari kebutuhan nyata rakyat. Namun, sejarah selalu mengajarkan bahwa ketika batas toleransi
perut rakyat terlampaui akibat krisis ekonomi yang ekstrem, fragmentasi
taktis mahasiswa akan melebur dengan sendirinya di bawah tekanan penderitaan
bersama. Dan di titik itulah, perpecahan isu akan berakhir, dan Reformasi
Jilid II tidak lagi sekadar menjadi ancaman di atas kertas mainan yang
terbakar, tapi kenyataan sejarah yang boleh jadi tidak terelakkan. ● |
Sumber
: https://nasional.kompas.com/read/2026/06/14/10150051/anatomi-dan-sosiologi-politik-fragmentasi-demonstrasi-mahasiswa?page=all#page2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar