Setelah 100 Hari Berlalu A Tony Prasetiantono  ;  Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM

KOMPAS, 02 Februari 2015

                                                                                                                                     

                                                

SEBENARNYA, 100 hari bukanlah waktu yang cukup untuk menilai kinerja pemerintahan baru, dalam hal ini Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Meski demikian, tidak salah juga jika kita coba menilai sepak terjang pemerintah dalam 100 hari, untuk membuat impresi awal, apakah mereka cukup menjanjikan ataukah tidak di kemudian hari? Gerak-gerik, bahasa tubuh, gairah, antusiasme bekerja merupakan hal-hal mendasar yang tetap bisa ditangkap dalam 100 hari pertama. Di sektor perekonomian, saya menangkap kesan kuat bahwa pemerintahan Jokowi memiliki karakteristik cukup sigap dalam mengambil keputusan strategis. Puncaknya adalah keberanian menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) ketika umur pemerintahan belum sebulan. Hal ini mengesankan karena keberanian tersebut harus dibayar dengan caci maki dan resistensi sebagian kalangan. Namun, Jokowi berani melakukannya dan tegar menghadapi risiko. Keputusan ini memang belakangan dipermasalahkan karena harga minyak dunia kemudian anjlok drastis. Namun, pada saat itu, kita tidak tahu bagaimana arah harga minyak dunia, apakah akan kembali naik karena produsen terbesar Arab Saudi memangkas produksinya ataukah harga terus meluncur karena temuan gas dan minyak serpih (shale gas atau shale oil) dalam jumlah masif di Amerika Serikat? Ternyata Arab Saudi tak mau menurunkan produksinya, sementara cadangan minyak serpih AS ternyata amat besar. Akibatnya, harga minyak jatuh. Kini harganya cuma 50 dollar AS per barrel. Karakteristik berani dan cepat mengambil keputusan juga ditunjukkan Presiden Jokowi serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Langkah ini mengesankan karena negara bisa terhindar dari potensi kerugian Rp 300 triliun per tahun. Ketegasan dan keberanian ini paralel dengan yang terjadi dalam hal eksekusi hukuman mati bagi para bandar narkoba. Meski menuai protes keras dari dalam dan luar negeri, eksekusi tetap dijalankan. Sekali lagi, kita dibuat terkesima dan salut atas ketegasan ini. Target penerimaan pajak Rp 1.221 triliun pada 2015 juga layak diapresiasi. Meski saya menilai angka itu terlalu tinggi, target tinggi menunjukkan komitmen untuk bekerja keras. Penahanan wajib pajak yang bandel, meski belum sampai yang kelas kakap, juga positif untuk menimbulkan efek jera dan meningkatkan penerimaan pajak. Namun, sayangnya, karakteristik positif ini belakangan buyar dalam hal pemilihan Kepala Polri. Jokowi sedemikian bimbang dan terombang-ambing sedemikian rupa dalam tempo yang cukup lama, hingga saat ini. Mingguan The Economist (24-30 Januari 2015) bahkan menuliskan dengan nada pahit, ”Bagi para pendukungnya sekalipun, Jokowi kini mulai kehilangan sebagian kilau sinarnya yang sebelumnya berpendar-pendar”. Namun, Jokowi masih beruntung. Sejauh ini pasar belum menghukumnya. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih perkasa di level 5.289 di akhir pekan lalu. Sebelumnya, IHSG bahkan menembus batas psikologis baru di atas 5.300. Sementara rupiah memang melemah ke level Rp 12.600-an per dollar AS. Namun, saya menduga, hal itu bukan disebabkan hiruk-pikuk Budi Gunawan, melainkan lebih karena sentimen positif di AS yang menyebabkan permintaan terhadap dollar AS meningkat. Kembali ke perekonomian Indonesia, tahun 2015 akan diwarnai oleh tiga hal positif. Pertama, dari pos subsidi BBM yang tidak direalisasikan karena harga minyak dunia jatuh, pemerintah memiliki Rp 217 triliun untuk stimulus ekonomi. Angka ini suatu jumlah yang besar untuk menggerakkan perekonomian, melalui jalur pembangunan infrastruktur, serta pendanaan pendidikan dan kesehatan. Indonesia dan India merupakan dua negara yang paling diuntungkan dengan penurunan harga minyak dunia. Karena itu, pertumbuhan ekonomi 2015 di kedua negara diperkirakan naik dari tahun sebelumnya. Kedua, ancaman inflasi turun dengan drastis. Dalam dua tahun terakhir, Indonesia mencatat inflasi 8,38 persen (2013) dan 8,36 persen (2014) yang keduanya sama-sama disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Tahun ini, harga BBM dipastikan tidak akan naik drastis. Kalaupun naik, angkanya akan diatur dalam kisaran sempit, mengikuti dinamika harga minyak dunia. Harga minyak dunia diperkirakan hanya akan bergerak di kisaran 60-70 dollar AS per barrel sehingga kecil kemungkinan akan mendorong inflasi. Perkiraan saya, inflasi hanya akan mencapai 4-5 persen. Ketiga, modal asing lambat laun akan kembali masuk ke Indonesia. Membaiknya perekonomian AS memang menyebabkan pembalikan modal global kembali ke New York. Akibatnya, bursa efek di sana kebanjiran modal sehingga Indeks Dow Jones mencapai rekor baru di atas 18.000. Namun, itu tidak berlangsung lama. Investor pun mulai rasional dan tidak menumpuk semua aset di AS. Indeks Dow Jones akhir pekan lalu terkoreksi tajam ke 17.164. Modal global mulai ditarik dari AS dan kembali mengalir ke negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi bagus (emerging markets), termasuk Indonesia. Itulah sebabnya, IHSG di Jakarta kini mulai merangkak naik tinggi. Kombinasi antara tambahan stimulus fiskal, inflasi rendah, dan masuknya modal global merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi 2015. Saya perkirakan pertumbuhan ekonomi kita bakal mencapai minimal 5,5 persen atau sedikit meleset dari target pemerintah 5,8 persen. Syaratnya satu: Jokowi harus segera menghentikan karut-marut kasus pemilihan Kepala Polri agar tidak menghilangkan selera investor masuk ke Indonesia. ●