Prahara KPK-Polri dan Dampaknya terhadap Perekonomian

Prahara KPK-Polri dan Dampaknya terhadap Perekonomian A Tony Prasetiantono  ;  Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada

MEDIA INDONESIA, 02 Februari 2015

                                                                                                                                     

                                                

HIRUK pikuk pemilihan Kapolri persis terjadi pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang berumur 100 hari. Karena itu, suka atau tidak, hasil karya Presiden Jokowi dan kabinetnya selama tiga bulan pertama bakal langsung terpengaruh oleh kondisi mutakhir dinamika politik ini. Namun, sejauh ini, belum ada indikasi pasar merespons tertentu (negatif) terhadap fenomena politik tersebut. Di tengah kemelut calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan penetapan status serupa kepada Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan sangkaan mengarahkan saksi untuk membuat kesaksian palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, indeks harga saham gabungan (IHSG) justru sedang asyik memecahkan rekor di atas 5.300. Kalaupun kemudian terjadi koreksi, akhir pekan lalu IHSG ditutup pada level tinggi dan `hijau' pada 5.289. Sedemikian `sakti'-nyakah perekonomian Indonesia sehingga bergeming dan tidak terpengaruh oleh tensi politik yang meningkat? Tulisan ini mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada beberapa indikator ekonomi makro kita, serta bagaimana prospeknya jika `akrobat' politik pemilihan Kapolri dan perseteruan Polri versus KPK terus berlangsung. Soal IHSG yang terus menguat, sebenarnya yang terjadi ialah sudah terjadi kejenuhan rally indeks harga saham Dow Jones di New York. Ketika perekonomian AS terlihat tanda-tanda membaik, terutama ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi 2,7% pada triwulan III/2014 dan pengangguran turun menjadi 5,6% pada Desember 2014, terjadilah arus modal balik dari seluruh dunia ke AS (sudden reversal). Gairah arus balik modal itu menyebabkan dua hal; kurs dolar AS menguat dan indeks Dow Jones juga mengalami rally (menguat). Puncaknya ialah indeks Dow Jones mencapai rekor baru di atas 18.000.Kondisi ini sudah jauh melebihi level sebelum krisis subprime mortgage 2008, indeks hanya sekitar 17.000. Level pengangguran di AS juga turun drastis ke 5,6%, dari level terburuk 10% pada 2009.Inflasi juga terjaga pada level rendah 1,6%. Karena indikator-indikator ekonomi makro ini banyak yang membaik, The Fed (bank sentral AS) pun menghentikan program quantitative easing (stimulus moneter berupa pencetakan uang baru yang menyebabkan likuiditas melonggar), serta berencana menaikkan suku bunga acuan (Fed funds rate) yang kini 0,25% menjadi maksimal 1% pada akhir 2015. Namun, rencana kenaikan suku bunga tersebut tidak kunjung dieksekusi. Penyebabnya otoritas moneter AS pun mulai ragu-ragu, apakah tepat menaikkan suku bunga ketika kurs dolar AS tengah menguat terhadap mata uang seluruh dunia? Jika suku bunga dinaikkan, kurs dolar AS akan terus menguat, bagaimana jadinya dengan posisi neraca perdagangan AS? Bagaimana dengan nasib sektor turisme AS? Orang akan enggan datang ke AS karena berwisata di AS menjadi terlalu mahal. Sebaliknya, orang AS justru akan menikmati murahnya perjalanan ke luar negeri karena kurs dolar AS yang menguat. Meski berkali-kali Kepala The Fed Janet Yellen selalu mengatakan rencana kenaikan suku bunga AS bakal segera dieksekusi, tetapi kebimbangan terebut masih terus terasa. Belum tentu AS benar-benar jadi melaksanakannya sesuai dengan rencana. Di tengah kegalauan tersebut, timbul kesadaran pula bahwa perekonomian AS sebenarnya belum benar-benar normal.Pengangguran 5,6% memang sudah turun dari 10%, tetapi itu belum mencapai level normal 4%, sebagaimana level dulu sebelum 2008. Karena itu, sebenarnya kebijakan moneter longgar (easy money) masih diperlukan. Suku bunga rendah seperti sekarang masih dirasa relevan. Masih percaya Berkecamuknya analisis seperti ini menyebabkan para pemilik modal global mulai mengalirkan dananya dari New York ke bursa-bursa efek seluruh dunia, terutama di negara-negara emerging markets yang pertumbuhan ekonominya masih relatif tinggi, seperti Tiongkok (7,3%), India (6%), dan Indonesia (5,1%).Itulah sebabnya IHSG di Jakarta masih terus melesat, meski diterpa gonjangganjing kasus perseteruan KPK dan Polri tersebut. Soal rupiah melemah menjadi 12.600an per dolar AS, saya duga, sejauh ini belum terpengaruh oleh kasus politik domestik kita. Fenomena melemahnya rupiah lebih disebabkan memang secara alamiah dolar AS menguat terhadap seluruh mata uang dunia. Munculnya kebijakan quantitative easing (QE) di Eropa juga menekan kurs euro sehingga menyebabkan kurs dolar AS semakin berkibar. Karena itulah, rupiah akhir-akhir ini kembali tertekan melemah. Masalahnya, sampai kapan indikator ekonomi makro kita tetap tegar menghadapi gempuran sentimen negatif dari fenomena politik? Saya rasa tetap ada batasnya. Pada saat ini pasar masih percaya bahwa Presiden Jokowi akan bisa menguasai keadaan sehingga para pemilik modal global masih mau mengalirkan dananya ke Indonesia, melalui pintu masuk bursa efek sehingga IHSG tetap tinggi. Namun, pada titik tertentu nanti, jika permasalahan KPK-Polri terus berlarutlarut dan mulai menunjukkan bahwa Presiden Jokowi ternyata tidak sepenuhnya memegang kemudi kekuasaan sehingga tidak bisa mengambil keputusan secara independen, serta tidak bisa lagi mendengarkan `suara rakyat', pasar pun bisa berbalik terpengaruh. Tatkala pasar terpengaruh sentimen negatif ini, IHSG dan rupiah pun akan sama-sama meluncur lemah. Karena itu, saya berharap agar Presiden Jokowi tidak menganggap bahwa kegaduhan politik seputar kisruh KPK vs Polri merupakan hal yang bisa diisolasi. Memang benar bahwa untuk sementara ini masalahnya bisa dilokalisasikan atau diisolasi sehingga tidak berpengaruh terhadap indikator-indikator ekonomi yang biasanya sensitif, seperti kurs rupiah dan IHSG. Namun, menurut saya, itu sifatnya sementara atau dalam jangka pendek. Bisa tergerus Dalam jangka menengah dan panjang, cepat atau lambat, hal itu akan berpengaruh juga. Pada dasarnya, para pemilik modal global pasti akan lebih suka me nempatkan dananya ke negara-negara yang kondisi politiknya stabil. Indonesia selama ini dipersepsikan sebagai negara dengan stabilitas politik tinggi, misalnya jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Filipina (diganggu oleh kelompok separatis Moro), atau Thailand (kudeta militer yang sering berulang). Indonesia memang relatif stabil dari gangguan konflik fisik seperti di Filipina dan Thailand. Namun, jika dinamika politik seperti kasus KPK versus Polri ini tidak dikelola dengan baik, kualitas kepemimpinan (leadership) Presiden Jokowi pun lambat laun akan tergerus. Ketika kepemimpinan menjadi lemah, ditambah dengan komitmen memberantas korupsi dipertanyakan, para pemilik modal pun menjadi ragu-ragu untuk menanamkan uang mereka di Indonesia. Di saat itulah potensi terjadinya keluarnya modal dari Indonesia (capital outflows) menjadi kian besar. Presiden Jokowi sudah harus menyadari situasi ini. Perekonomian Indonesia amat memerlukan masuknya modal asing untuk memperkuat cadangan devisa sehingga dapat memperkuat kurs rupiah. Di depan mata kita tetap ada potensi AS menaikkan suku bunganya, yang hanya bisa dilawan dengan masuknya modal asing ke sini (capital inflows). Jika kenaikan suku bunga AS juga dilawan dengan kenaikan suku bunga acuan BI rate, hasilnya ialah kontraproduktif. Kenaikan suku bunga dari posisi BI rate saat ini 7,75% hanya akan menjerumuskan sektor finansial kita ke lembah likuiditas yang makin ketat. Ini sebuah situasi yang pada tahun lalu menyebabkan rendahnya ekspansi kredit perbankan (12%) dan rendahnya pertumbuhan ekonomi (5,1%). Presiden Jokowi hendaknya berani mengambil sikap untuk hanya memihak pada upaya memerangi korupsi, agar menegakkan kembali wibawanya sebagai presiden. Langkah itu selanjutnya juga akan menggaransi bahwa modal global akan terus mengalir masuk sehingga likuiditas menjadi kian longgar. Hanya dengan cara itulah kita masih bisa menggantungkan asa mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi pada 2015. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8%, yang rasanya pasti sulit dicapai kalau kita terjerumus pada konflik politik di seputar KPK versus Polri yang berkepanjangan. Pertumbuhan ekonomi tinggi hanya dapat dicapai jika didukung stabilitas politik, tidak berisik seperti sekarang. ●