Pemilu Nigeria Smith Alhadar   ;   Staf Ahli pada Institute for Democracy Education (IDe)

KOMPAS, 14 Februari 2015

                                                        

                                                                                                                                     

                                                

Semula pemilu presiden dan pemilu legislatif serentak Nigeria ditetapkan 14 Februari. Namun, ketika kegentingan di negeri itu—sejak awal Januari salafi fundamentalis Boko Haram bertindak semakin luas dan sadis—juga merambah negara tetangga Kamerun dan Chad, pemilu terpaksa ditunda menjadi 28 Februari. Boko Haram memang berusaha menggagalkan pemilu antara calon presiden Muhammadu Buhari dari kubu Islam dan capres petahana Goodluck Jonathan dari kubu Kristen. Kegagalan pemilu akan membawa kegaduhan politik sehingga Boko Haram jadi pemain utama politik Nigeria. Maka, mayoritas rakyat Nigeria dengan dukungan AS dan Uni Afrika berpendapat pemilu harus dilaksanakan. Pertama, dengan pemilu pemerintah dapat memperlihatkan kepada dunia bahwa Nigeria aman terkendali. Kedua, mengalah pada Boko Haram akan menjatuhkan citra militer Nigeria. Ketiga, menjaga kelangsungan tradisi pemilu demokratis. Kalau pemilu kali ini tak dapat diselenggarakan, proses demokrasi Nigeria kembali ke titik nol, padahal Nigeria diharapkan menjadi stabilisator Afrika. Muhammadu Buhari menyatakan, langkah Komisi Nasional Pemilu Independen (INEC) itu membuktikan mereka berada di bawah tekanan. AS pun menyatakan, INEC kehilangan independensi. Ketua INEC Attahiru Jega mengatakan, situasi keamanan tidak memungkinkan. Penundaan pemilu memang didasari saran kepala keamanan Nigeria karena tidak ada pasukan yang bersedia mengawal kotak dan surat suara di kawasan timur laut yang dikuasai Boko Haram. Sensitif dan kompetitif Lebih dari kapan pun, ini pemilu Nigeria yang paling sensitif dan kompetitif. Kendati Goodluck Jonathan, doktor biologi perikanan, menang telak atas Muhammadu Buhari dalam pilpres empat tahun lalu, situasi kali ini agak berbeda. Pertama, Jonathan dari People’s Democratic Party dianggap tidak mampu mengatasi Boko Haram yang sejak 2009 telah membunuh sekitar 13.000 orang dan memicu 1,5 juta pengungsi. Titik lemah Jonathan adalah ketidakberdayaannya membebaskan 219 murid sekolah perempuan Kristen  yang diculik Boko Haram di Chibok, April tahun lalu, sampai sekarang. Jonathan juga tercemar isu korupsi. Pada 2007, hartanya diketahui sekitar 1,9 juta dollar AS.         . Jonathan membuat blunder dengan memerintahkan wakil Nigeria di DK PBB bersikap abstain dalam voting draf resolusi Palestina pada 30 Desember. Akibatnya, draf resolusi yang meminta Israel mundur dari daerah pendudukan dalam tiga tahun ke depan gagal diadopsi DK PBB. Sikap Jonathan diduga terkait tekanan AS dan Israel. Seluruh sumber minyak Nigeria digarap perusahaan AS dan sebagian besar diekspor ke AS. AS juga merupakan mitra dagang utama. Saat harga minyak dunia anjlok, pemerintahan Jonathan menghadapi masalah besar. Utang luar negeri membengkak dan Nigeria butuh uang besar untuk militernya dalam menghadapi Boko Haram.  Bantuan teknis militer dan keuangan AS semakin dibutuhkan. Israel sangat aktif membantu militer Nigeria. Selain memasok peralatan militer canggih, pengetahuan Israel dianggap penting untuk memerangi Boko Haram. Lawan Jonathan, Mayjen (Purn) Muhammadu Buhari dari partai Congress for Progressive Change, sebenarnya bukan lawan berat. Sudah tiga kali ikut pilpres (2003, 2007, 2011), tetapi selalu kalah. Dalam kampanye pilpres 2011 Buhari berjanji kalau menang akan menerapkan syariah di kawasan Muslim. Menghadapi pilpres kali ini, Buhari–tamatan Akademi Militer Nigeria, Inggris, dan AS–meyakinkan bahwa dia sama sekali tidak memiliki agenda Islam radikal dan menyebut Boko Haram sebagai bigot. Buhari mengecam keras penculikan Chibok dan mengajak  rakyat Nigeria menyingkirkan semua perbedaan menghadapi Boko Haram. Dalam situasi sekarang,  Buhari memiliki keuntungan dibandingkan dengan Jonathan. Pertama, ia berasal dari militer dan relatif bersih. Namun, komitmennya membersihkan koruptor ketika menjadi presiden (1983-1985) justru membuatnya dikudeta. Buhari juga ikut bertanggung jawab atas terciptanya ketidakstabilan politik Nigeria sejak merdeka. Dialah salah satu perwira peserta kudeta pertama yang kemudian menjadi tradisi kudeta di negerinya. Di tengah keadaan yang tidak menentu, militer mencuri uang rakyat 400 miliar dollar AS 1960-1999. Pada 2013 PBB melaporkan bahwa rata-rata pendapatan rakyat Nigeria hanya 1 dollar AS per hari. Rekam jejak militer            Hukum dipermainkan militer. Pada 2012, laporan Departemen Luar Negeri AS tentang praktik HAM di Nigeria menyatakan, militer dan badan intelijen sembarangan menangkap orang, membatasi pers, hak berkumpul, serta memenjarakan orang tanpa pengadilan dan menyiksanya. Pendiri Boko Haram ditahan dan disiksa hingga tewas. Kematian Muhammad Yusuf membuat Boko Haram makin radikal di bawah Abubakar Shekau. Siapa pun yang memenangi pemilu tidak mudah mengatasi Boko Haram. Pertama, rakyat tidak mau membantu militer karena bagi mereka yang utama adalah sejahtera, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Kedua, persenjataan dan motivasi Boko Haram lebih baik dibandingkan dengan pemerintah. Ketiga, anggota militer kalangan salafi bermain mata dengan Boko Haram. Mei 2014, sembilan jenderal ditahan karena diduga menjual senjata ke Boko Haram. Keempat, Boko Haram beraliansi dengan Arewa People’s Congress, sayap milisi Forum Musyawarah Arewa (FMA), kelompok politik utama yang mewakili kepentingan rakyat bagian utara. FMA memiliki dana melimpah dengan keahlian militer dan intelijen. Kelima, Boko Haram dapat setoran dari Gubernur Negara Bagian Kano Ibrahim Shekarau dan Gubernur Negara Bagian Bauchi Isa Yuquda. Juga bantuan dari Muslim Inggris, Al Qaeda Afrika Utara (AQIM), uang tebusan korban penculikan, dan para simpatisan di Arab Saudi. Maka, untuk mengamankan Nigeria perlu kerja sama negara-negara tetangga serta dukungan Uni Afrika dan PBB.  ●