Rupiah Menggila, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah Ronny P Sasmita : Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution

KOMPAS.COM, 07 Juni 2026

 

 

                                                           

SITUASI yang kita hadapi hari ini bukan lagi fluktuasi musiman atau dinamika teknikal biasa.   Jebolnya level psikologis Rp 18.100-an per dolar AS adalah sebuah “wake-up call” yang sangat keras bagi perekonomian nasional.   Ini merupakan akumulasi dari kombinasi kompleks antara tekanan eksternal, seperti lonjakan harga minyak mentah pasca-eskalasi geopolitik Timur Tengah dan “tren safe-haven rush”, serta krisis kepercayaan domestik akibat ketidakpastian kebijakan fiskal, revisi prospek rating aset-aset finansial nasional, hingga isu independensi Bank Indonesia pasca-amendemen undang-undang oleh parlemen.   Pasar saat ini tidak hanya kekurangan pasokan dolar, tapi juga sedang mengalami krisis ekspektasi yang cukup mendalam.   Oleh karena itu, intervensi pasar konvensional menggunakan cadangan devisa terbukti hanya menjadi penahan sementara yang berbiaya mahal dan berisiko memicu penurunan rating lebih lanjut jika cadangan terus terkuras habis.   Untuk menjinakkan rupiah secara struktural dan membangun kembali kredibilitas ekonomi di mata investor global, pemerintah dan otoritas moneter perlu mengambil langkah yang berani, terkoordinasi, dan tanpa kompromi melalui serangkaian kebijakan makro-fiskal yang kuat dan tajam.   Langkah pertama dan paling krusial adalah memulihkan jangkar moneter dengan mengembalikan independensi kelembagaan serta menerapkan kenaikan suku bunga taktis.   Mengingat pasar sangat sensitif terhadap isu tata kelola, Presiden, Menteri Keuangan, dan Pimpinan DPR perlu segera mengeluarkan maklumat bersama tingkat tinggi yang menegaskan komitmen mutlak bahwa amandemen regulasi oleh parlemen tidak akan mengintervensi independensi Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar.   Secara paralel, Bank Indonesia pun tidak boleh ragu untuk melakukan “front-loading rate hike” dengan menaikkan BI-Rate sebesar 50 hingga 75 basis poin pada Rapat Dewan Gubernur terdekat sebagai bentuk “shock therapy” yang menandakan kesiapan otoritas mempertahankan stabilitas rupiah.   Langkah moneter ini juga harus didukung dengan optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) melalui peningkatan imbal hasil yang kompetitif guna menyerap likuiditas jangka pendek dan memberikan insentif bagi investor asing agar tetap memarkir dananya di pasar keuangan domestik.   Jangkar Moneter dan Kepercayaan Pasar   Akar dari guncangan hebat yang menimpa mata uang Garuda tidak dapat dilepaskan dari pergeseran peta makroekonomi global yang bergerak sangat dinamis sepanjang paruh pertama tahun ini.   Kombinasi antara tingkat suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) yang bertahan tinggi lebih lama dari perkiraan semula (higher-for-longer) serta memanasnya kembali geopolitik di kawasan Teluk telah memaksa modal global keluar dari pasar negara berkembang (emerging markets outflow).   Sepanjang kuartal terakhir, arus modal asing yang keluar dari pasar obligasi dan saham domestik telah menembus angka miliaran dolar AS.   Hal ini secara langsung menciptakan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan yang akut di pasar valas internal kita.   Kondisi eksternal yang serba tidak pasti ini diperparah oleh sentimen domestik yang cemas terhadap arah keberlanjutan disiplin fiskal nasional.   Ketika dinamika global menuntut benteng pertahanan domestik yang kokoh, persepsi pelaku pasar justru terganggu oleh isu-isu institusional.   Salah satu pemicu utama keraguan investor adalah pembahasan revisi regulasi perbankan di parlemen yang sempat memunculkan spekulasi mengenai pengurangan taji independensi Bank Indonesia.   Dalam industri finansial modern, independensi bank sentral adalah harga mati sekaligus fondasi utama dalam menilai kredibilitas moneter suatu negara.   Begitu independensi tersebut dipersepsikan luntur atau diintervensi oleh kepentingan politik jangka pendek, premi risiko (credit default swap) Indonesia akan langsung melonjak, memicu kepanikan massal di pasar portofolio, dan mempercepat kejatuhan nilai tukar.   Oleh sebab itu, penerbitan maklumat bersama tingkat tinggi bukan hanya formalitas birokrasi, tapi sebuah instrumen krusial untuk meredam kepanikan ekspektasi pelaku pasar secara instan.   Di sisi lain, kebijakan menaikkan BI-Rate secara agresif memang laksana buah simalakama yang berpotensi mengerem laju pertumbuhan kredit domestik dan memperlambat pemulihan sektor riil.   Namun, dalam kalkulasi manajemen krisis ekonomi, biaya ekonomi yang timbul akibat perlambatan kredit jauh lebih terukur dibandingkan kehancuran total stabilitas makroekonomi akibat depresiasi rupiah yang tidak terkendali (hyper-depreciation).   Ketika rupiah menembus batas psikologis yang sangat dalam, biaya impor bahan baku manufaktur melonjak drastis, yang pada gilirannya akan memicu inflasi dari jalur impor (imported inflation) dan memukul daya beli masyarakat luas secara lebih merata.   Karena itu, kenaikan suku bunga taktis yang didukung insentif imbal hasil tinggi pada instrumen SRBI dan SVBI harus ditempatkan sebagai langkah penyelematan darurat untuk menciptakan perbedaan imbal hasil (yield differential) yang cukup menggiurkan bagi modal global agar tidak berbondong-bondong meninggalkan lantai bursa Jakarta.   Disiplin Fiskal   Langkah kedua berfokus pada konsolidasi fiskal yang ketat demi mengendalikan subsidi energi dan menyelamatkan postur APBN yang mulai dinilai rentan oleh pasar akibat meroketnya harga minyak dunia.   Pemerintah harus segera melakukan reformasi subsidi energi melalui pengetatan kriteria penerima BBM bersubsidi secara digital, dan jika diperlukan dalam kondisi darurat, melakukan penyesuaian harga “administered prices” secara terukur guna memastikan defisit anggaran tetap berada di bawah ambang batas hukum 3ri PDB.   Untuk memangkas defisit lebih lanjut dan mengurangi tekanan impor barang modal, pemerintah perlu mengumumkan moratorium atau penundaan sementara terhadap proyek-proyek infrastruktur jangka panjang non-mendesak yang memiliki kandungan impor tinggi.   Selain itu, Kementerian Keuangan perlu segera merilis dokumen tata kelola fiskal yang transparan guna mengklarifikasi risiko entitas pengelola investasi baru seperti Danantara yang sempat memicu “negative outlook” dari lembaga pemeringkat, dengan menegaskan batasan kewajiban kontinjensi negara agar risiko korporasi Danantara tidak diidentikkan langsung sebagai risiko kedaulatan Indonesia.   Tekanan terhadap APBN kian kuat seiring pergerakan harga minyak mentah jenis Brent yang terus bertengger di atas estimasi asumsi makro APBN kita.   Sebagai negara importir neto minyak bumi (net oil importer), setiap kenaikan harga minyak dunia akan langsung memperlebar defisit neraca perdagangan sekaligus membengkakkan beban belanja subsidi energi di dalam negeri.   Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya intervensi reformasi subsidi, ruang fiskal pemerintah akan menyusut drastis, sehingga pasar akan mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mendanai komitmen fiskal jangka pendeknya.   Pengetatan subsidi energi berbasis platform digital yang tepat sasaran perlu segera dieksekusi tanpa penundaan guna menyakinkan pasar bahwa pemerintah tidak akan mengorbankan kesinambungan fiskal jangka panjang demi popularitas politik jangka pendek.   Penundaan megaproyek infrastruktur yang padat impor juga menjadi instrumen penting untuk memotong rantai permintaan dolar dari korporasi domestik.   Banyak proyek infrastruktur raksasa yang membutuhkan mesin, besi baja khusus, dan teknologi tinggi dari luar negeri, yang pembayarannya wajib menggunakan valuta asing dalam jumlah masif.   Melalui penundaan sementara proyek non-prioritas, pemerintah bisa secara signifikan mengurangi tekanan beli dolar di pasar spot lokal.   Konsolidasi ini juga harus mencakup kejelasan status hukum dan keuangan dari superholding investasi baru seperti Danantara.   Ketidakjelasan mengenai sejauh mana negara bertanggung jawab atas liabilitas entitas baru ini sempat memicu kekhawatiran akut di kalangan lembaga pemeringkat internasional.   Transparansi penuh melalui pemisahan risiko keuangan yang tegas antara negara dan korporasi Danantara menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan para pengelola dana internasional terhadap kesehatan surat utang negara.   Manajemen Devisa dan Transparansi Komunikasi Krisis   Langkah ketiga melibatkan manajemen devisa secara radikal dengan mengevaluasi kebocoran implementasi dan menutup celah hukum pada regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru berjalan.   Meskipun PP Nomor 21 Tahun 2026 secara ketat sudah mewajibkan penyimpanan DHE sektor sumber daya alam selama minimal 12 bulan di perbankan dalam negeri, pasar valas domestik tetap kering karena adanya celah spekulasi kurs, di mana eksportir masih diperbolehkan memegang simpanan dalam denominasi dolar AS di rekening khusus tersebut.   Menghadapi situasi darurat ini, pemerintah perlu segera menerbitkan amendemen darurat atas PP Nomor 21 Tahun 2026 dengan menetapkan kewajiban konversi riil (mandatory conversion) sebesar 80 persen dari total DHE yang masuk langsung ke mata uang rupiah, dan hanya menyisakan maksimal 20 persen dalam bentuk valas untuk kebutuhan operasional.   Langkah paksaan ini sangat krusial agar likuiditas dolar yang selama ini mengendap di bank-bank BUMN segera mengalir membanjiri pasar spot domestik.   Kebijakan ini wajib diperkuat dengan pengetatan pengawasan atas praktik “transfer pricing” ekspor komoditas serta akselerasi transaksi mata uang lokal atau “Local Currency Transaction” (LCT) dengan mitra dagang utama melalui pemberian insentif pajak dan kemudahan bea cukai guna mempercepat de-dollarisasi struktural.   Ironi terbesar dari perekonomian Indonesia saat ini adalah neraca perdagangan yang mencatatkan surplus beruntun akibat ekspor komoditas andalan, namun pasokan likuiditas valas di dalam negeri justru mengalami kekeringan.   Hal ini terjadi karena para eksportir lebih memilih menimbun kekayaan dalam bentuk denominasi dolar AS di luar negeri atau di dalam sistem perbankan domestik tanpa mengonversinya ke rupiah.   Regulasi DHE tanpa kewajiban konversi riil yang tegas terbukti tumpul dalam menghadapi gejolak nilai tukar.   Pemberlakuan kewajiban konversi otomatis sebesar 80 persen ke dalam mata uang rupiah akan memaksa pasokan dolar masuk secara riil ke pasar uang, meredam aksi spekulasi, dan memberikan pasokan likuiditas segar bagi sektor-sektor domestik yang sangat membutuhkan valas untuk kegiatan produktif mereka.   Langkah terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki strategi komunikasi pasar agar menjadi lebih kredibel dan mengakhiri segala bentuk penyangkalan terhadap realitas krisis.   Untuk menghindari kepanikan pasar yang kerap dipicu oleh pernyataan pejabat publik yang tidak sinkron, pemerintah perlu segera membentuk “Crisis Management Team” terpadu yang berisikan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua OJK, dan Menteri Koordinator Perekonomian yang berbicara dalam satu nada dan satu data.   Tim ini kemudian harus melakukan roadshow global ke pusat-pusat keuangan dunia seperti Singapura, Hong Kong, London, dan New York guna menemui para pengelola dana global secara langsung.   Alih-alih menyajikan narasi optimisme normatif, otoritas harus memaparkan data konkret mengenai langkah mitigasi risiko fiskal, realisasi penerimaan negara, dan proyeksi ketahanan eksternal, karena pasar global jauh lebih menghargai transparansi yang diikuti oleh rencana aksi yang jelas ketimbang retorika politik.   Pendeknya, menjinakkan rupiah di level ekstrem ini membutuhkan keberanian untuk mengambil pilihan kebijakan yang pahit namun menyembuhkan demi mengembalikan kepercayaan pasar global ke pelukan perekonomian Indonesia. Semoga ●

Sumber : https://money.kompas.com/read/2026/06/07/085500026/rupiah-menggila-apa-yang-harus-dilakukan-pemerintah-?page=all#page2