Menimbang Potensi Jepang dalam Politik Keamanan Indonesia Virdika Rizky Utama : Peneliti PARA Syndicate

KOMPAS.COM, 16 Juli 2026

 

 

                                                           

BAGI negara yang selama puluhan tahun membangun politik luar negerinya di atas prinsip nonblok yang terukur, laju diplomasi keamanan Indonesia belakangan ini tergolong tidak biasa.   Hanya dalam empat bulan, Indonesia menandatangani kesepakatan keamanan dengan India, Australia, Amerika Serikat, dan Jepang.   Pekan lalu, Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Jakarta untuk menandatangani kesepakatan senilai 630 juta dollar AS.   Berdasarkan kesepakatan tersebut, India akan memasok sistem rudal jelajah BrahMos kepada Indonesia.   BrahMos merupakan salah satu sistem persenjataan utama dalam portofolio ekspor pertahanan India.   Kunjungan Modi berlangsung setelah Indonesia menyepakati Perjanjian Keamanan Bersama dengan Australia.   Kesepakatan tersebut merupakan perjanjian keamanan bilateral paling penting antara kedua negara dalam hampir tiga dekade.   Pemerintahan Prabowo Subianto juga membentuk Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama dengan Amerika Serikat, disertai komitmen dukungan bilateral pada tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya untuk membangun kapasitas militer Indonesia.   Tidak satu pun dari kesepakatan tersebut membentuk aliansi formal. Jakarta tetap menghindari komitmen pertahanan semacam itu.   Pemerintah memang sudah semestinya menempatkan doktrin politik luar negeri bebas aktif sebagai dasar resmi posisi internasional Indonesia.   Secara keseluruhan, rangkaian tersebut menandai gelombang diplomasi keamanan paling intensif dalam sejarah modern Indonesia.   Banyaknya kesepakatan tidak serta-merta menunjukkan bahwa kapasitas pertahanan Indonesia ikut menguat.   Nilai strategis setiap kemitraan tetap bergantung pada pelaksanaan, kesiapan anggaran, pemeliharaan, serta kemampuan mengintegrasikan sistem yang dibeli.   Perubahan lingkungan strategis di sekitar Indonesia menjadi salah satu pendorong utama.   Kehadiran kapal-kapal China di Laut Natuna Utara terus menimbulkan persoalan bagi penegakan hak berdaulat Indonesia.   Gangguan di Selat Hormuz juga memperlihatkan kerentanan negara kepulauan yang bergantung pada jalur-jalur pelayaran penting terhadap guncangan di luar kendalinya.   Persinggungan kepentingan maritim dengan China merupakan salah satu unsur dalam lingkungan strategis tersebut, tetapi bukan satu-satunya dasar bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas pertahanannya.   Persoalan yang lebih mendasar terletak pada kesiapan armada, interoperabilitas, pemeliharaan, dan kemampuan industri pertahanan nasional.   Di tengah seluruh aktivitas diplomatik tersebut, Australia atau Amerika Serikat belum tentu menjadi mitra yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan keamanan Indonesia yang paling mendesak.   Kerja sama dengan Jepang dapat menjadi salah satu pilihan, terutama untuk menjawab kesenjangan kemampuan maritim Indonesia.   Indonesia dan Jepang menghadapi sejumlah persoalan keamanan maritim yang beririsan.   Keduanya merupakan negara maritim dengan urat nadi ekonomi yang melintasi Laut China Selatan dan Selat Malaka.   Kedua negara juga menghadapi dinamika maritim yang belum sepenuhnya terselesaikan dalam hubungan mereka dengan China.   Jepang menghadapinya di sekitar Kepulauan Senkaku, sedangkan Indonesia menghadapinya di Laut Natuna Utara.   Wilayah Indonesia juga dilintasi jalur komunikasi bawah laut yang memiliki arti penting bagi keamanan nasional Jepang.   Perdamaian dan stabilitas Indo-Pasifik berkaitan langsung dengan kemakmuran kedua negara.   Kepentingan bersama tersebut menyediakan dasar bagi kerja sama yang lebih dalam.   Pada April 2026, Tokyo membentuk mekanisme untuk menjalankan kebijakan tersebut.   Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menyebut situasi keamanan Indo-Pasifik sebagai kondisi paling serius sejak Perang Dunia II.   Di bawah kepemimpinannya, Jepang mulai membongkar pembatasan ekspor senjata yang telah berlaku selama beberapa dekade. Perubahan tersebut memperluas ruang bagi Tokyo untuk menjadi pemasok dan mitra pertahanan bagi sejumlah negara di kawasan.   Bagi Jakarta, perubahan kebijakan itu membuka sejumlah pilihan baru.   Beberapa platform pertahanan Jepang kini masuk dalam pembahasan. Platform tersebut berpotensi menambah kemampuan Indonesia dalam menjaga perbatasan maritim dan melindungi kepentingan nasionalnya.   Tokyo dilaporkan telah menawarkan fregat kelas Mogami kepada Indonesia.   Kapal tersebut memiliki kemampuan dalam pertahanan udara, peperangan antikapal selam, peperangan antikapal permukaan, serta penanggulangan ranjau.   Salah satu aspek yang relevan bagi Jakarta terletak pada kebutuhan personelnya.   Fregat Mogami hanya memerlukan sekitar 90 awak. Jumlah tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi angkatan laut yang sejak lama menghadapi keterbatasan personel.   Tidak lama setelah Jepang mengubah aturan ekspor pertahanannya, Koizumi dan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin membuka pembicaraan mengenai kemungkinan pengalihan kapal perusak kelas Asagiri.   Asagiri merupakan platform yang lebih tua daripada Mogami. Kapal tersebut tetap dapat memberi Angkatan Laut Indonesia tambahan kemampuan untuk menghadapi ancaman hibrida.   Kemampuan pertahanan udara dan pengawasannya juga dapat memperluas jangkauan operasi Indonesia di perairan Asia Tenggara.   Sejumlah laporan turut menyebut kemungkinan transfer kapal selam. Opsi tersebut masih dalam peninjauan di Jakarta.   Di luar platform angkatan laut, Jepang telah mengembangkan kemampuan serang jarak jauh secara mandiri, termasuk rudal antikapal jarak jauh dan Hyper Velocity Gliding Projectile atau HVGP.   HVGP dirancang untuk menghadapi kekuatan laut lawan dari jarak lebih jauh dan sejak tahap konflik yang lebih awal. Jakarta belum tentu akan memilih sistem tersebut.   Pengembangannya menunjukkan jenis teknologi pertahanan yang kini mulai dibuka Jepang untuk kerja sama dengan negara-negara Indo-Pasifik.   Arti strategis kerja sama dengan Jepang baru terlihat jelas apabila dibandingkan dengan kondisi pertahanan Indonesia saat ini.   Pada April 2026, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menyatakan bahwa tingkat kesiapan kapal perang Indonesia hanya mencapai 60,93 persen.   Bagi negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, armada yang hanya sedikit di atas 60 persen siap operasi merupakan risiko keamanan serius.   Angka tersebut memperlihatkan keterbatasan diplomasi pertahanan yang terlalu bertumpu pada penandatanganan kesepakatan.   Penambahan mitra dan platform baru tidak otomatis memperbaiki kesiapan armada.   Tanpa pemeliharaan yang konsisten, dukungan logistik, personel terlatih, dan anggaran operasional yang memadai, pengadaan baru berisiko menambah aset tanpa memperkuat kemampuan nyata.   Proses pengadaan pertahanan Indonesia yang terpecah-pecah semakin memperumit keadaan. Sejak 2020, Jakarta membeli tiga kelas kapal perang berbeda dari Inggris, Italia, dan Turki.   Diversifikasi pemasok masuk akal secara geopolitik bagi negara nonblok. Dari sisi operasional, kebijakan tersebut menghasilkan kekuatan laut dengan tingkat interoperabilitas antarkapal yang sangat rendah.   Perbedaan kelas kapal membawa kebutuhan pelatihan, pemeliharaan, suku cadang, dan sistem operasi yang berbeda.   Pola pengadaan yang tidak terintegrasi dapat meningkatkan biaya, memperpanjang masa perawatan, dan menyulitkan armada untuk beroperasi sebagai satu kesatuan.   Tawaran Jepang perlu dinilai terutama dari kemungkinan peningkatan interoperabilitas dan keterlibatan industri pertahanan Indonesia.   Kerja sama semacam itu dapat membantu memperkuat kemampuan keamanan maritim, tetapi hasilnya tetap bergantung pada desain pengadaan, kesiapan institusi, dan kemampuan Indonesia menyerap teknologi.   Rencana pengadaan fregat Mogami memberi dimensi tambahan pada kerja sama tersebut. Empat kapal akan dibangun di galangan Jepang, sedangkan empat lainnya akan dibangun di Indonesia.   Skema itu membuka kemungkinan masuknya teknologi angkatan laut Jepang ke dalam industri pertahanan domestik Indonesia.   Nilai skema tersebut tetap bergantung pada isi transfer teknologi yang sebenarnya. Pembangunan kapal di Indonesia belum tentu menghasilkan penguasaan teknologi apabila industri domestik hanya terlibat pada tahap perakitan.   Manfaat jangka panjang baru akan muncul jika Indonesia memperoleh kemampuan desain, integrasi sistem, pemeliharaan, dan produksi komponen penting.   Pertemuan Koizumi dan Sjafrie pada Mei 2026 tidak hanya membahas pengalihan platform.   Pembicaraan keduanya juga mencakup kerja sama yang lebih luas dalam peralatan pertahanan dan kemampuan penangkalan, serta pembentukan dialog tingkat tinggi secara berkala antara kementerian pertahanan kedua negara.   Kerja sama dengan Jepang dapat menjadi salah satu pilihan bagi Indonesia dalam menjawab kesenjangan kemampuan maritim.   Penilaian tersebut tidak berarti setiap tawaran Jepang harus diterima atau bahwa hubungan dengan Tokyo otomatis lebih menguntungkan daripada kerja sama dengan mitra lain.   Setiap pilihan tetap harus diuji melalui biaya, kesiapan operasional, tingkat transfer teknologi, serta dampaknya terhadap struktur kekuatan Indonesia.   Dalam waktu singkat, pemerintahan Prabowo menumpuk kesepakatan keamanan dengan sejumlah negara.   Banyaknya kesepakatan itu belum membuktikan bahwa kelemahan pertahanan Indonesia telah dibenahi.   Indo-Pasifik menjadi semakin kompetitif, sementara kesiapan armada, interoperabilitas, pemeliharaan, dan kapasitas industri pertahanan masih tertinggal dari tuntutan strategis Indonesia.   Persoalan utamanya bukan kekurangan mitra, melainkan kegagalan mengubah kemitraan menjadi kapasitas pertahanan yang dapat digunakan. ●

Sumber : https://www.kompas.com/global/read/2026/07/15/135800270/menimbang-potensi-jepang-dalam-politik-keamanan-indonesia?page=all#page2