Hassan Wirajuda: Diplomat Kecelakaan Sejarah Aisha Shaidra :  Jurnalis Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 05 Juli 2026

 

 

                                                           

·      Sejak masa kecil di Pinang, Tangerang, Hassan Wirajuda gemar membaca dan akrab dengan berbagai persoalan hukum.   ·      Bercita-cita menjadi insinyur, kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan masuk Departemen Luar Negeri.   ·      Menjadi notulis dalam rapat-rapat krusial yang menentukan invasi Timor Timur.   Bagi Hassan Wirajuda, setiap orang punya jalannya. Menteri Luar Negeri pada 2001-2009 ini tidak pernah bercita-cita menjadi diplomat. Sewaktu kecil, dia ingin menjadi insinyur. Namun hasil ujian mengantarkannya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanpa bayangan soal masa depannya. Dia menjalani hidup berbekal kecintaan yang besar terhadap ilmu dan proses belajar.   Karier Hassan di Departemen Luar Negeri—kini Kementerian Luar Negeri—bermula dari mesin tik. Sebagai notulis, dia menjadi saksi sejarah diskusi para menteri yang berujung pada aneksasi Timor Timur pada 7 Desember 1975.   Catatannya menyebutkan gagasan pertama invasi ke wilayah bekas koloni Portugis itu datang dari Menteri Luar Negeri Adam Malik, sementara petinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Presiden Soeharto awalnya cenderung menolak. “Soal ini baru pertama kali saya buka,” ujarnya kepada wartawan Tempo, Aisha Shaidra, Mitra Tarigan, dan Reza Maulana, di Jakarta pada Kamis, 18 Juni 2026. Sepanjang empat dekade kariernya sebagai diplomat, bekas provinsi ke-27 itu menjadi persoalan yang terus hadir pada tiap fase perjalanannya.   Dalam tiga kali pertemuan, Hassan, yang berulang tahun ke-78 pada 9 Juli 2026, menceritakan perjalanan hidupnya. Dari anak kampung di Tangerang, Banten, sampai menjadi perwakilan Indonesia di sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Dari penyelesaian masalah Timor Timur, soal hak asasi manusia, konflik Aceh, sampai urusan kelembagaan Kementerian Luar Negeri. Bagian pertama dari empat artikel dituliskan kembali oleh wartawan Tempo, Aisha Shaidra.   ●●●   SAYA lahir dan besar di Pinang, Tangerang, Banten, pada Jumat, 9 Juli 1948. Dulu tempat itu masih benar-benar kampung. Di sanalah cara pandang saya mulai terbentuk.   Ayah saya, Djiran Bahrudji, adalah guru yang kemudian menjadi kepala sekolah. Beliau merupakan generasi pertama guru pribumi yang mendapat pendidikan pada masa Hindia Belanda. Hobinya mendirikan sekolah dan masjid. Mendirikan sekolah zaman itu susah.   Beliau adalah sosok yang sederhana dan tidak pernah mengejar jabatan tinggi, misalnya penilik sekolah yang dianggap lebih bergengsi. Beliau memilih tetap mengajar karena mendidik jauh lebih penting daripada kedudukan.   Ibu saya, Rohana, tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Bahkan beliau tidak bisa membaca. Namun dari Ibu-lah saya melihat betapa berharganya pendidikan. Ibu sering bilang, “Kalau dulu Ibu bersekolah....” Kalimat sederhana itu menjadi motivasi bagi sembilan anaknya untuk belajar setinggi mungkin. Terbukti, lima di antaranya lulus dari Universitas Indonesia. Hal itu juga selaras dengan pesan Ayah, “Saya tidak bisa mewariskan apa-apa. Jadi belajarlah.”   Sejak kecil, membaca adalah kemewahan yang bisa saya nikmati. Sejak duduk di sekolah dasar, saya sudah biasa membaca koran. Saya membaca apa saja, dari berita politik sampai iklan toko di Jakarta. Saya bahkan hafal letak toko-toko di Senen dari hasil membaca iklan di koran, padahal belum pernah ke sana langsung.   Kebiasaan membaca sejak kecil menjadi modal besar saya untuk terus belajar. Di rumah, tersedia buku-buku bacaan Barat yang Ayah bawa dari masa pendidikan guru yang ia ikuti. Saya tumbuh dengan kegemaran membaca yang kuat.   Saya terlatih berdisiplin sejak kecil. Saya tinggal di kampung, sementara lokasi sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di kota. Jaraknya sekitar 10 kilometer dari rumah. Selama enam tahun itu saya terbiasa pergi-pulang naik sepeda. Perjalanannya memerlukan sekitar satu jam. Jadi saya harus berangkat pagi.   Perjalanan lebih berat ketika musim hujan tiba. Jalan yang saya lalui sering disebut orang “meletus” karena lumpurnya tinggi. Bagaimana bersepeda dalam kondisi seperti itu? Jadi seringnya sepeda yang naik saya. Saya mengangkat sepeda, menyusuri jalan di pinggiran sawah, kemudian baru bisa kembali bersepeda ketika sampai di jalan berbatu. Dulu belum ada aspal.   Pada musim hujan, saya harus berangkat ke sekolah pada pukul 5 pagi. Seragam saya taruh di dalam tas untuk saya pakai nanti. Tapi saya pernah balik lagi ke rumah pada pukul 7 karena tercebur di lumpur. Kondisi ini yang paling membuat saya kecewa.   Keluarga kami punya sawah, kebun, serta beberapa ekor kerbau dan kambing. Saya ikut menggembala kerbau, mengurus kebun, juga membantu membawa hasil panen ke pasar. Ada satu pengalaman yang sangat membekas.   Di dekat kampung kami, ada sebuah rawa yang mengairi puluhan hektare sawah. Suatu hari, rawa itu dikeringkan, kabarnya bakal dijadikan kaveling perumahan. Bagi sebagian orang, hal itu dianggap bagian dari pembangunan. Bagi saya yang saat itu duduk di bangku kelas III SMP, itu adalah ketidakadilan.   Saya mulai membaca Undang-Undang Pokok Agraria. Saya menyusun surat keberatan dan mengirimkannya ke berbagai instansi, bahkan mendatangi Direktorat Agraria di Jakarta dengan bersepeda. Kantornya kini menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.   Saya bolak-balik dari Pinang ke Jakarta untuk menanyakan perkembangan surat yang saya kirim. Belakangan, saya juga mengirim tulisan ke lima surat kabar nasional. Akibatnya, saya dipanggil Bupati Tangerang, seorang kolonel. Saya dibujuk, diingatkan, bahkan diancam secara halus. Sejak remaja, saya memang tidak mudah menerima sesuatu yang saya anggap tidak adil.   ●●●   SAYA tidak pernah bercita-cita menjadi diplomat. Saat bersekolah, pelajaran yang saya sukai adalah ilmu pasti. Nilai matematika saya bagus, tapi ponten kimia saya buruk. Karena itulah saya tidak bisa masuk ke jurusan ilmu alam dan harus masuk jurusan sosial. Saya kecewa. Tapi Ayah berkata, ilmu apa pun, kalau dikuasai dengan baik, akan bermanfaat.   Saat diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1967, saya sama sekali tidak punya gambaran apa-apa. Saya memilih fakultas hukum semata karena naluri dan saat kuliah baru menyadari bahwa banyak hal yang saya lakukan sejak remaja berkaitan dengan hukum. Keberatan saya terhadap pengeringan rawa, surat-surat yang saya tulis, sampai kegemaran membaca peraturan, semuanya mendapat tempat di fakultas hukum.   Saya lulus dengan nilai yang baik. Saya lalu bekerja di PT Dok, perusahaan negara bidang perbaikan kapal di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Gaji saya bagus, karier saya moncer, bahkan saya mendapat mobil dinas. Secara materi, tidak ada yang kurang. Pekerjaan saya selesai pada pukul 5 sore. Tapi saya kehilangan kesempatan belajar sama sekali. Saya merasa perkembangan intelektual saya terhenti.   Suatu waktu, ada seorang teman datang ke rumah. Dia bercerita bahwa ia gagal masuk pendidikan calon diplomat karena harus mengulang dua mata kuliah. Saya lantas membantu mengajarinya.   Sebelum pulang, ia meminta saya membuat surat lamaran. Padahal saat itu penerimaan calon diplomat sudah tutup. Teman saya bilang, dia mengenal pegawai yang mengurus lamaran dan menyarankan saya tidak mencantumkan tanggal pada surat lamaran tersebut. Kata dia, tanggalnya nanti bisa disesuaikan. Saya mencoba mendaftar. Lalu saya mengikuti ujian dan lulus. Maka saya sering bilang menjadi diplomat by accident.   Begitu saya masuk Departemen Luar Negeri, gaji saya jauh lebih kecil daripada bayaran kerja sebelumnya. Pekerjaan pun tidak terlalu banyak. Saya sempat bertanya-tanya, apakah keputusan berganti karier ini tepat?   Keadaan berubah akibat peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 atau Malari. Setelah kerusuhan itu, pemerintah membentuk Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional. Saya yang masih anak baru saat itu ditarik menjadi notulis Kelompok Kerja Bidang Luar Negeri.   Rapatnya dihadiri sejumlah menteri, Panglima Angkatan Bersenjata RI, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara—kini Badan Intelijen Negara—dan para pejabat tinggi lain. Setiap kali selesai rapat, saya membawa pulang alat perekaman yang besar dan kembali mendengarkan rekamannya berulang kali agar bisa menyusun notula sebaik mungkin.   Rupanya, penugasan sederhana ini menjadi salah satu sekolah diplomasi terbaik yang pernah saya jalani. Di sana saya menyaksikan bagaimana keputusan-keputusan nyaris tak pernah lahir dari hanya satu pertemuan. Semuanya dibahas berkali-kali. Ada pertimbangan politik luar negeri, pertahanan, dan intelijen hingga dampaknya terhadap hubungan Indonesia dengan dunia internasional.   Dari ruang rapat itulah saya mengikuti persoalan Timor Timur—sekarang Timor Leste—sejak awal. Portugis baru saja mengalami Revolusi Anyelir pada 1974 dan melepaskan daerah-daerah jajahannya. Timor Portugis pun menjadi wilayah tanpa pemerintahan yang jelas.   Sebagai tetangga, kita berkepentingan mengikutinya dari dekat. Soal ini, Presiden Soeharto mengambil sikap yang konsisten sejak awal: menghormati proses dekolonisasi sesuai dengan aturan, tidak ingin ada intervensi.   Namun keadaan di lapangan tidak semulus itu. Selepas kepergian Portugal, muncul partai-partai politik. Ada UDT (União Democrática Timorense), Fretilin (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente), Apodeti (Associação Popular Democrática Timorense), KOTA (Klibur Oan Timor Asu'wain), dan sejumlah kelompok lain. Terjadi perang saudara.   Pada saat itulah muncul pertanyaan, apa yang harus dilakukan Indonesia? Dalam pertemuan tingkat menteri itu, orang pertama yang mengemukakan gagasan agar Indonesia menyerbu Timor Timur adalah Menteri Luar Negeri Adam Malik. Ini belum pernah Anda baca di buku mana pun.   Pak Adam mengatakan, “Lakukan secepat mungkin sebelum dunia internasional ribut.” Dia menggambarkan situasi yang sama pernah dihadapi India saat merebut Goa—juga bekas jajahan Portugis—pada 1961 yang prosesnya rampung dalam semalam. Aneksasi Goa dipermasalahkan dalam Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, diveto Uni Soviet, lalu selesai. “Akan saya pertanggungjawabkan,” ujar Pak Adam.   Semua peserta rapat terdiam. Saya duduk di samping Kolonel Effendi Singgih, ajudan Panglima ABRI Jenderal M. Panggabean. Dia berbisik kepada saya, “Dik, ini inisiatif melakukan operasi militer datang dari pejabat sipil.”   Seiring dengan waktu, saya mencoba memahami alasan tak adanya peserta rapat yang memberi respons. Saat itu ABRI baru saja melewati serangkaian operasi militer besar, Operasi Tri Komando Rakyat atau Trikora untuk pembebasan Irian Barat berlangsung pada 1962 dan Indonesia baru saja mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia pada 1966.   Saya menangkap kesan bahwa militer sedang mengalami kelelahan, war fatigue. Di sisi lain, setelah Soeharto berkuasa, ABRI mulai menjalankan fungsi politik dan sosial. Perhatian mereka tidak lagi sepenuhnya tertuju pada operasi militer.   Hal yang paling menentukan adalah sikap Presiden Soeharto yang sangat berhati-hati. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) baru berdiri pada 1967 dan Indonesia sedang membangun citra sebagai negara yang damai serta bersahabat di kawasan. Tindakan militer yang tergesa-gesa bisa meruntuhkan semua itu dalam semalam.   Pada akhirnya, ketika Fretilin memproklamasikan kemerdekaan pada 28 November 1975, pemerintah baru mulai mengambil langkah yang lebih konkret. Ketika Operasi Seroja berlangsung pada 7 Desember 1975, saya tidak berada di Jakarta karena sedang mengambil studi Certificate in Diplomacy di Oxford University, Inggris.   Saya baru kembali terhubung dengan Timor Timur pada 1982, sepulang dari studi dan ditempatkan di Direktorat Organisasi Internasional. Salah satu tugas pertama saya adalah mendampingi rombongan calon duta besar berkunjung ke Dili.   Saya menginginkan para calon kepala perwakilan negara lain itu bisa memahami langsung persoalan di sana sebelum penugasan mereka. Sebab, persoalan ini pasti akan selalu menjadi pertanyaan. Jika para diplomat tidak pernah melihat kondisi nyata di lapangan, bagaimana mungkin mereka bisa memberi penjelasan?   Dalam kunjungan itu, saya melihat Pulau Atauro, tempat pengungsian warga Lospalos—kota di timur Timor Timur. Kebijakan itu merupakan bagian dari strategi militer memindahkan penduduk untuk memotong dukungan bagi para gerilyawan. Di sana terjadi kelaparan dan pemerintah Indonesia akhirnya terpaksa meminta bantuan Palang Merah Internasional.   Pada awal 1989, saya ditugasi menjadi Kepala Bidang Politik II/Minister Counsellor pada Perwakilan Tetap RI di Jenewa, Swiss. Saya bertugas menangani berbagai isu politik, termasuk di Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Di sini, Timor Timur menjadi persoalan internasional. Saban tahun, Indonesia menjadi sasaran kritik.   Saat saya kembali ke Jakarta pada 1993 sebagai Direktur Organisasi Internasional, urusan Timor Timur masih menjadi pekerjaan utama. Direktorat yang saya pimpin adalah dapur penyusunan kebijakan Indonesia di forum internasional.   Semua pengalaman ini menjadi bekal saat saya dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri. Bekal itu saya gunakan saat masuk ke babak yang melahirkan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste (CTF) pada 2005. CTF ibarat halaman penutup perjalanan panjang yang saya ikuti lebih dari tiga dekade sejak menjadi notulis muda pada 1974. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/tokoh/memoar-diplomat-hassan-wirajuda-2273499