Akrobat Riskan Saldo Anggaran Editorial 3 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 05 Juli 2026

 

 

                                                           

·      Penempatan dan penarikan dana saldo anggaran lebih di bank memicu problem fiskal dan keuangan baru.   ·      Penempatan dana SAL untuk proyek prioritas membuat tata kelola anggaran publik makin goyor.   ·      Kredibilitas kebijakan fiskal runtuh dan kini membuat bank mendapat masalah baru.   TARIK-SEROK dana saldo anggaran lebih dari dan ke bank-bank negara menunjukkan tata kelola anggaran yang serampangan. Dana SAL yang seharusnya menjadi bantalan pada saat darurat dikucurkan ke bank dan bermuara di proyek favorit Presiden Prabowo Subianto. Ketika dana sudah masuk ke bank, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menariknya lagi sehingga memicu persoalan baru.   Sejak September tahun lalu, Menteri Purbaya menyalurkan dana SAL Rp 200 triliun, separuh dari simpanan di Bank Indonesia, ke bank negara. Purbaya berdalih dana SAL ditarik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daripada menganggur di rekening pemerintah.   Nyatanya, dana itu mengucur untuk proyek koperasi merah putih dan makan bergizi gratis yang tak memberikan daya ungkit ekonomi. Setelah bank negara menyalurkannya sebagai kredit bertenor tiga tahun, Purbaya memintanya kembali. Walhasil, pengurus bank pusing tujuh keliling mencari sumber baru penambal SAL.   Dampaknya tak main-main. Selain terjadi tarik-menarik likuiditas antarbank, suku bunga pinjaman antarbank naik. Jika sudah begini, alih-alih menggerakkan ekonomi, dana SAL memicu problem baru di perbankan Indonesia. Sebelum ada dana SAL pun bank sudah ribet menghadapi likuiditas yang tak terserap.   Data Bank Indonesia menunjukkan kredit yang belum dicairkan debitor umum mencapai Rp 2.576 triliun atau 22,41 persen dari plafon. Para pengusaha tak berani mencairkan utang karena daya beli sedang melemah dan biaya produksi meningkat akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus merosot. Laporan S&P Global tentang indeks manajer pembelian atau purchasing managers’ index (PMI) manufaktur pada Juni 2026 mengkonfirmasi kelesuan industri.   Menurut S&P, nilai PMI manufaktur Indonesia 46,9, anjlok dari 50 pada bulan sebelumnya. Indeks di bawah 50 menunjukkan industri sedang menahan produksi atau berhenti berekspansi. Ekonomi Indonesia makin dekat dengan tubir jurang karena ancaman nyata lesunya industri manufaktur adalah pemecatan massal pekerjanya.   Maka dalih Menteri Purbaya menarik dan menambah dana SAL untuk menggerakkan ekonomi tak hanya menggantang asap, tapi juga mengelabui publik. Penarikan dana SAL seyogianya diputuskan bersama Dewan Perwakilan Rakyat karena uang ini bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tarik-serok dana SAL ala Purbaya membuat tata kelola anggaran makin runyam.   Sesungguhnya inilah pangkal soal kelesuan ekonomi hampir dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Kredibilitas fiskal makin jatuh, yang membuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah anjlok. Pemilik modal tak lagi percaya bahwa para pengurus negara bisa mengelola ekonomi dengan benar. Lembaga-lembaga pemeringkat internasional, seperti S&P dan MSCI, terus menilai buruk indikator-indikator ekonomi Indonesia.   Tak ada cara menyehatkan kondisi fiskal selain menyetop proyek-proyek boros dan terindikasi korupsi seperti koperasi merah putih dan makan bergizi gratis. Pemotongan anggaran dan penataan ulang proyek ini akan memberikan harapan bahwa pemerintah mau mengoreksi kebijakan yang keliru. Walhasil, Menteri Purbaya tak perlu berakrobat memakai tabungan negara sebagai bantalan darurat menyuntikkan kredit perbankan dengan dalih mendorong pertumbuhan ekonomi. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/masalah-baru-penempatan-dana-sal-2273568