Remiliterisasi Martin Lukito Sinaga :  Pengajar teologi. Menulis sejarah dan pemikiran agama dalam Masyarakat.

TEMPO MINGGUAN, 05 Juli 2026

 

 

                                                           

·      Jenderal T.B. Simatupang percaya bahwa orang sipil yang akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita Republik.   ·      Ia pun menyusun dan menguji coba pemisahan sipil-militer setelah revolusi kemerdekaan.   ·      Sukarno kurang setuju dengan status sebagai kepala negara sipil belaka.   WARTAWAN Far Eastern Economic Review, Michael Vatikiotis, menulis bahwa Presiden Soeharto cukup lama membiarkan krisis utang Pertamina terjadi ketika lembaga itu dipimpin Letnan Jenderal Ibnu Sutowo. Saat itu, 1974, Pertamina bertanggung jawab langsung kepada presiden. Vatikiotis menyebut Pertamina menjadi sumber pembiayaan utama militer Indonesia.   Hal itu yang mendatangkan protes dari sejumlah perwira senior. Letnan Jenderal T.B. Simatupang paling serius mengkritik meluasnya peran tentara dalam masyarakat yang menurut dia bisa mengorbankan pengembangan lembaga sipil dan mengancam pembangunan ekonomi rakyat.   Agar Indonesia berhasil, kata Simatupang, dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus dihapuskan. Sikap ini muncul dari pengalaman panjang saat ia berperang. Dalam Laporan dari Banaran, dokumen yang ia buat saat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang mendampingi gerilya Panglima Besar Soedirman 1948-1949, tergambar arah yang jadi penentu hubungan sipil-militer.   Akibat aksi militer Belanda, Yogyakarta jatuh. Pemerintahan Republik berhenti dan pada 19 Desember 1948 Presiden Sukarno ditawan. Laporan dari Banaran menggambarkan kompleksitas perang semesta, “total peoples’s war” yang dilancarkan rakyat untuk menghadapi Belanda. Indonesianis Ben Anderson menerjemahkan laporan itu ke bahasa Inggris dan diterbitkan Cornell University (1972). Dalam Pengantar edisi Inggris buku ini, R.W. Smail menulis bahwa dokumen itu merupakan sumber primer masa-masa revolusi pemuda, yang dilanjutkan dengan refleksi politis seorang perwira militer.   Selagi bergerilya, Simatupang mengingat filsuf Machiavelli yang mengatakan bahwa benteng terakhir suatu negara ada di hati para tentaranya. Tapi, di lembaran refleksinya, ia tetap yakin bahwa diplomasi politikus sipil seperti Sjahrir yang akan memimpin saluran politik perang gerilya dan memaknai arti kemenangan perang yang sesungguhnya.   Selagi menyaksikan tentara dan pemuda rakyat berbondong-bondong menghindar atau memulai gempuran, Simatupang teringat studinya di akademi militer. Ia teringat Clausewitz, perwira militer dan pemikir strategi perang Jerman, yang mengatakan lawan yang kuat selalu ingin tuntas melancarkan “Vernichtung”, pemusnahan atas perlawanan Republik. Simatupang mengutip taktik “Ermattung”, melemahkan keganasan lawan dengan membuat mereka lelah.   Selama gerilya, pengorganisasian teritorial merupakan strategi. Di sana rakyat terlibat bersama unit gerak cepat militer dalam menahan dan menyerang musuh. Yang membuat Simatupang terkesima ialah bagaimana pengetahuan militer tersebar bahkan ke wilayah-wilayah perdesaan yang udik. Hal itu, menurut dia, terjadi karena Seinendan, barisan pemuda semi-militer; Keibodan, laskar cadangan keamanan rakyat; dan Heiho, prajurit pembantu tentara Jepang, balik mudik, lalu bahu-membahu bertempur bersama rakyat di desa-desa.   Militerisasi tak terelakkan kala itu. Bahkan Belanda di akhir kekuasaannya mengadakan inheemse militia, pelatihan milisi rakyat di berbagai daerah untuk dimanfaatkan pada masa perang.   Setelah Soedirman meninggal, pada 1950 Simatupang menjadi Kepala Staf Angkatan Perang. Saat itu dia menata hubungan kompleks sipil-militer yang ia renungkan sepanjang perang gerilya. Salah satu usulannya: meminta Presiden Sukarno tidak memakai seragam militer. Tanpa jas berbintang di dada, Presiden menunjukkan dirinya sebagai pemimpin sipil yang mengepalai negara. Adapun Angkatan Perang berada di bawah kabinet. Parlemen menjadi pendukung kerja kabinet yang dipimpin seorang perdana menteri.   Eksperimen ini prematur. Saat itu partai politik tak henti berselisih satu sama lain dan pertentangan partai—yang di dalamnya Presiden Sukarno juga ikut serta—merembes ke tubuh tentara. Simatupang bergegas mendorong perumusan Sapta Marga agar Angkatan Perang hanya boleh setia kepada Pancasila dan konstitusi. Simatupang menentang praktik Kuomintang di Tiongkok yang menjadikan militer bersetia kepada partai. Selanjutnya Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoad, pendidikan untuk menyiapkan tentara profesional.   Soebadio Sastrosatomo, diplomat dan pendiri Partai Sosialis Indonesia, mengatakan kepada Simatupang bahwa obsesinya itu terhalang, antara lain, oleh obsesi Sukarno yang tak mau menjadi sekadar kepala negara simbolik. Ketegangan pun terjadi di Istana Negara pada 17 Oktober 1952. Saat itu Sukarno berniat menghapus jabatan Kepala Staf Angkatan Perang, yang sebelumnya bertugas memandu semua kebijakan militer. Ketika itu A.H. Nasution diberhentikan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Simatupang marah, lalu pergi dengan membanting pintu Istana.   Model hubungan sipil-militer yang dipikirkan dan diupayakan Simatupang akhirnya tak tuntas. Dalam studi Harold Crouch tentang militer dan politik setelah Sukarno jatuh, yang terjadi hanya reformasi militer yang terbatas. Setelah reformasi, melalui Presiden B.J. Habibie, militer tumbuh dalam demokrasi tapi tanpa kapasitas ofensif ke sistem politik, sementara kapasitas defensif dan hak-hak korporasinya tetap nyata.   Dalam wawancara pada 12 Mei 2017, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal Agus Widjojo menegaskan, setelah dwifungsi militer dicabut, Tentara Nasional Indonesia menjadi instrumen presiden. Sejak Indonesia merdeka sampai kini, remiliterisasi akan selalu bermula atau berhenti di tangan presiden. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/sejarah-hubungan-sipil-militer-2273496