|
Dua Diplomasi Damai
Hassan Wirajuda: Moro dan Aceh Aisha Shaidra : Jurnalis Tempo Mingguan |
TEMPO MINGGUAN, 05
Juli 2026
|
· Keberhasilan menengahi perang saudara
di Kamboja membuat Indonesia diminta Filipina dan MNLF menjadi mediator
konflik Moro pada 1993. · Hassan Wirajuda mengajak kedua belah
pihak berunding dan mengakhiri dua dekade konflik bersenjata. · Perdamaian di Moro membuat Gerakan Aceh
Merdeka meminta Jakarta menunjuk Hassan sebagai mediator dalam perundingan. Peran
Hassan Wirajuda sebagai mediator dalam penyelesaian konflik bermula saat ia
menjadi ketua komite gabungan perundingan antara pemerintah Filipina dan Moro
National Liberation Front pada 1993. Pengalaman
tersebut menjadi bekal bagi Hassan saat ditugasi membuka jalur komunikasi
dengan Gerakan Aceh Merdeka pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman
Wahid. Bagian ketiga dari empat artikel dituliskan kembali oleh wartawan
Tempo, Aisha Shaidra. ●●● SEPULANG
dari penugasan di Jenewa, Swiss, pada 1993, saya diminta Departemen Luar
Negeri menjadi fasilitator atau mediator perundingan antara pemerintah
Filipina dan Moro National Liberation Front (MNLF). Saya berperan sebagai
ketua komite gabungan (mixed committee). Proses
perundingan aktualnya berlangsung di lapangan. Pesan Pak Ali Alatas—Menteri
Luar Negeri pada 1988-1999—adalah "upayakan dulu gencatan senjata. Kalau
para pihak masih saling tembak, tidak mungkin bicara damai". Itu menjadi
pegangan saya. Pada 23
Desember 1993, saya berangkat ke Filipina selatan. Ada pulau kecil paling
selatan, Pulau Sulu. Ibu kotanya bernama Jolo. Di kota kecil itulah untuk
pertama kalinya Manila dan gerakan separatis itu bertemu. Dari situ proses
damai bergulir. Saya
disambut personel marinir Filipina di kanan dan anggota pasukan Moro di kiri.
Dari bandar udara, kami naik mobil bak terbuka menuju kota. Duta Besar
Indonesia untuk Filipina, Pak Pieter Damanik, yang merupakan tentara, bilang,
“Pak Hassan, lihat kiri-kanan. Kalau ada letusan senjata, kita tahu ke mana
harus loncat." Saya mengucap bismillah saja. Konflik
Moro berlangsung sangat lama. Bahkan akarnya bisa ditelusuri sampai masa
penjajahan Spanyol pada abad ke-16. Momentum penting muncul saat terjadi
krisis minyak dunia pada 1972. Filipina menghadapi tekanan yang makin besar,
sementara negara-negara Timur Tengah mulai memperhatikan persoalan Moro. Presiden
Ferdinand Marcos sempat mengutus istrinya, Imelda, ke Libya untuk meminta
bantuan negara itu menjadi penengah. Libya mengajak Organisasi Konferensi
Islam—kini Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI—memfasilitasi perdamaian.
Upaya tersebut menghasilkan kesepakatan prinsip pada 1973. Tapi konflik tidak
benar-benar selesai dan hampir 20 tahun tak ada perubahan berarti. Kebuntuan
itu mendorong kedua belah pihak mencari jalan baru dan meminta Indonesia
menjadi penengah. Kenapa Indonesia? Ini adalah buah rekam jejak diplomasi
Indonesia di kawasan ASEAN, antara lain dalam penyelesaian konflik Kamboja. Departemen
Luar Negeri menggelar Jakarta Informal Meeting pada 1988-1990. Forum itu menjadi
ruang pertama yang mempertemukan berbagai faksi Kamboja dalam suasana dialog. Pak Ali
Alatas bercerita, saat enam faksi Kamboja pertama kali dipertemukan, mereka
duduk satu meja, tapi tidak ada yang bersedia saling memandang. Tiap orang
mengalihkan pandangan ke arah lain. Perlahan perdamaian berkembang sampai
dibawa ke perundingan internasional di Paris dan membuka jalan bagi pemulihan
kedaulatan Kamboja. Pengalaman
itu menjadi modal penting bagi Indonesia ketika diminta menjadi mediator
dalam konflik Filipina selatan. Ketika bertemu di Cipanas, Cianjur, Jawa
Barat, pada Juni 1993, pemerintah Indonesia menegaskan kesediaan menjalankan
peran penengah hanya bila pemerintah Filipina dan pihak Moro sama-sama
meminta kami. Saya sendiri baru bergabung ketika perundingan formal dimulai
di Hotel Indonesia, Jakarta, pada September 1993. Selama
hampir tiga tahun saya memimpin forum yang mempertemukan wakil Filipina
dengan MNLF. Sebagian besar perundingan berlangsung di wilayah selatan
Filipina, di Jolo, di berbagai kota di Mindanao, berpindah-pindah mengikuti
perkembangan situasi keamanan. Tidak
banyak yang tahu, perundingan sesungguhnya jarang terjadi di meja formal. Hal
yang paling menentukan sering tercipta di luar ruangan. Mitra saya adalah
jenderal-jenderal senior Filipina, menteri-menteri, dan pemimpin-pemimpin
MNLF yang sudah bertahun-tahun berjuang. Sedangkan
saya waktu itu masih seorang direktur, belum menjadi duta besar. Tapi mereka
memanggil saya Ambassador Hassan. Bahkan mereka memasang spanduk selamat
datang di beberapa kota dengan tulisan "Welcome, Ambassador
Hassan". Duta besar Indonesia yang resmi, yang mendampingi saya, tidak
berkomentar apa-apa. Pada
1996, Perjanjian Jakarta ditandatangani, mengakhiri lebih dari dua dekade
konflik bersenjata dan memberikan otonomi kepada wilayah muslim Mindanao. Beberapa
tahun kemudian, Menteri Luar Negeri Filipina bertanya, "Pak Hassan,
bagaimana Anda bisa begitu netral, tidak memihak sebagai mediator?" Saya
menjawab, "Sebagai muslim, saya tentu mudah bersimpati kepada rakyat
Moro yang bertahun-tahun menderita. Tapi saya teguh pada sikap." Pertama,
Indonesia hadir karena diminta kedua belah pihak. Kedua, kami berkepentingan
menyelesaikan konflik ini supaya seluruh ASEAN bersama-sama bisa membangun
ekonomi. Itu pesan Presiden Soeharto sebetulnya. Kalau kami berpihak,
perundingan ini tidak akan pernah berjalan. ●●● PENGALAMAN
di Moro menjadi bekal saat saya diminta membantu menyelesaikan konflik Aceh.
Ada benang merah yang menghubungkan keduanya. Pasukan Moro National
Liberation Front dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sama-sama pernah menjalani
pelatihan di Libya. Kisah itu saya dengar langsung dari pemimpin MNLF, Nur
Misuari. Saya
menduga karena hubungan itulah, ketika pihak GAM bersedia berunding, mereka
meminta saya menjadi mediator. Bondan Gunawan, utusan Presiden Abdurrahman
Wahid yang membuka kontak dengan mereka, menyebutkan pihak GAM sendiri yang
meminta saya ditunjuk. Setelah itu, saya dipanggil Gus Dur—panggilan
Abdurrahman Wahid. Sebelumnya saya tidak pernah berurusan langsung dengan
beliau. Saya
mengenal pendiri GAM, Hasan Tiro, dalam konteks persidangan internasional. Ia
sering menyampaikan pandangannya mengenai kemerdekaan Aceh dan saya
memberikan tanggapan atas pernyataan-pernyataannya dalam persidangan di
Jenewa. Saya
menduga pengalaman saya menangani konflik Moro, kesan baik yang saya bangun
saat berunding dengan Nur Misuari, sampai pula kepada pihak GAM. Saat pertama
kali bertemu secara personal dengan Hasan Tiro di Bavois, Swiss, dia sempat
bertanya, “Pak Hassan mendengarkan pidato saya di Libya?” Saya
bisa saja judes, gitu, ya, tapi saya memilih menanggapinya dengan baik. Bagi
saya, itulah entry point untuk membangun hubungan. Sebagai manusia, kita bisa
saling menghargai, pantang saling bermusuhan secara pribadi. Saya
memiliki cara pendekatan yang mungkin berbeda dengan buku-buku teori
negosiasi. Saya tidak pernah menyudutkan lawan. Kalau perbedaan substansinya
tajam, yang saya gali bukan orangnya. Saya menggali keprihatinan paling dalam
kenapa ia mengusulkan sesuatu. Kalau
terjadi perbedaan tajam, tunda dulu pembicaraan di meja perundingan.
Istilahnya ngomong di bawah pohon. Itu terjadi saat saya berbicara dengan
perunding Aceh, Malik Mahmud. Saya menanyakan alasannya menolak usulan saya.
Dia bilang, "Kami kelompok pemberontak, bukan ahli negosiasi. Kami tidak
mengerti apa yang Pak Hassan bicarakan tentang otonomi." Saya
tawarkan bantuan dengan mendatangkan ahli negosiasi dari Harvard Negotiation
Team, William Ury, dan profesor otonomi dari Fletcher School of Law and
Diplomacy, Amerika Serikat. Kalau ada keraguan, mereka bisa bertanya. Mungkin
orang Indonesia kaget. Kok, saya memberdayakan lawan? Bagi
saya, kalau tidak begitu, mereka akan terus menolak karena tidak mengerti.
Mereka perlu mengerti agar perundingan bisa dilanjutkan. Proses itu berjalan
sejak 1999 dan menghasilkan kesepakatan Jeda Kemanusiaan yang ditandatangani
pada 12 Mei 2000. Pada
2001, saya mengakhiri peran negosiator karena diangkat menjadi Menteri Luar
Negeri. Alasannya sangat mendasar. Kami tidak menginginkan perundingan dengan
GAM dipersepsikan sebagai urusan diplomasi luar negeri. GAM bukanlah entitas
asing sehingga penyelesaian konflik dengan mereka jangan sampai terkesan
menjadi persoalan hubungan antarnegara.
● Sumber :
https://www.tempo.co/tokoh/hassan-wirajuda-konflik-moro-gam-aceh-2273505 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar