Rabu, 11 Januari 2017

Menghadirkan Negara dalam Pengelolaan SDA

Menghadirkan Negara dalam Pengelolaan SDA
Hariadi Kartodihardjo ; Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor; Narasumber GNSDA- Komisi Pemberantasan Korupsi
                                                      KOMPAS, 10 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Sangatlah tepat di dalam Nawacita disebut ada persoalan negara tidak hadir. Ketidakhadiran negara dapat disebabkan oleh berbagai bentuk. Salah satu di antaranya berupa privatisasi peran intervensi negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

Peran negara diambil untuk kepentingan perorangan atau kelompok penyelenggara negara itu sendiri atas nama daerah dan sektor-sektor. Maka, harapan negara hadir semestinya bukanlah hadir secara fisik belaka, melainkan hadir dengan kelahiran baru yang dapat memegang nilai dan norma sebagai negara.

Kebijakan penataan ruang dan lingkungan hidup dapat dianggap relatif terbebas dari kepentingan sektor-sektor itu secara langsung. Semua sektor memerlukannya. Secara ideal, dua undang-undang yang mengaturnya, yaitu UU Penataan Ruang dan UU Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah memandatkan kepentingan sektor-sektor dalam memanfaatkan ruang berdasarkan kriteria agar dipenuhinya kepentingan publik, yaitu tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016), semua provinsi telah memiliki peraturan daerah mengenai penataan ruang, kecuali Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan kecilnya hubungan antara keberadaan perda serta banyaknya konflik penggunaan hutan dan lahan.

Dalam 15 tahun terakhir, terutama di luar Pulau Jawa, perkembangan industri ekstraktif, seperti tambang maupun perkebunan kelapa sawit, dan akibat perkembangannya mengikuti mekanisme pasar (intervensi negara tidak hadir) telah mengurangi fungsi kawasan hutan negara ataupun hilangnya lahan-lahan pertanian tanaman pangan produktif secara signifikan.

Misalnya, secara nasional kawasan konservasi yang telah jadi tambang seluas 1,3 juta hektar. Hutan lindung yang telah jadi tambang 4,9 juta hektar. Itu berarti ancaman bagi pertanian tanaman pangan bukan hanya lahan tanaman pangan berkurang, melainkan pasokan sumber daya air juga akan kian menyusut.

Di Jawa juga serupa. Sawah dan lahan-lahan pertanian produktif dikonversi dari waktu ke waktu, baik akibat perkembangan perkotaan dan perumahan, industri ekstraktif seperti semen, maupun hilangnya fungsi lahan pertanian itu akibat tidak adanya pasokan air yang diperlukan.

Tidak berjalannya pengendalian ruang juga disebabkan oleh tak berjalannya pembangunan ekonomi berbasis ekoregion yang dipandu melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan harus diadopsi oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang ataupun Menengah oleh pusat dan daerah, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) bagi pelaksanaan kebijakan, rencana ataupun program sebagaimana dituangkan dalam UU PPLH.

Dari proses Nota Kesepakatan Bersama/Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (NKB/GNSDA) KPK diketahui bahwa implementasi UU PPLH itu secara politik dalam lima tahun terakhir dihambat oleh semua sektor pembangunan yang berbasis ekonomi.

Mengapa negara tak hadir

Fungsi negara yang dijalankan pemerintah/pemda di lapangan dapat dikalahkan oleh privatisasi peran intervensi negara akibat setidaknya dua hal. Pertama, kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang terbatas (materiil, moril) telah terbeli oleh nilai triliunan rupiah dari rente ekonomi ataupun kewajiban usaha-usaha pembayar pajak yang sengaja tidak dipenuhi.

Misalnya dalam laporan pelaksanaan NKB-KPK 2013 terdapat perusahaan tambang yang tak clear and clean dan tak membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak puluhan triliun rupiah. Dari 474 perusahaan kebun di Riau yang dilaporkan Dinas Perkebunan Provinsi Riau (2016), 127 di antaranya tak berizin. Kantor Pajak Provinsi Riau juga melaporkan jumlah perusahaan yang berizin yang membayar pajak hanya sepertiganya. Hal ini dikonfirmasi Komisi A DPRD Provinsi Riau, awal Agustus 2016, yang melaporkan bahwa target pajak daerah dari perkebunan Rp 24 triliun hanya diterima Rp 9 triliun.

Pemberi izin dan perusahaan turut andil dan membiarkan situasi tersebut dengan cara tak bersedia memberikan data perusahaan kepada petugas pajak. Dengan situasi seperti itu, artinya terdapat potensi Rp 15 triliun per tahun di Riau untuk membeli pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh negara.

Kedua, akibat adanya state capture (upaya sekelompok orang, di dalam dan di luar pemerintahan yang memengaruhi isi peraturan dan/atau pengambilan keputusan sehingga menguntungkan mereka dan pada waktu yang sama merugikan kepentingan publik), mereka dapat menjalankan misi buruknya melalui regulasi atau keputusan sah.

State capture dalam pengelolaan SDA dapat mengakibatkan alokasi pemanfaatan sumber daya cenderung untuk kelompok usaha tertentu, pajak yang dibayar lebih rendah dari yang seharusnya, izin usaha dapat diperluas dan/diperpanjang meski tak sesuai ketentuan, syarat kinerja usaha terutama terhadap dampak sosial dan lingkungan dapat diperlonggar. Namun, dalam waktu yang sama terjadi keputusan-keputusan transaksional dengan biaya tinggi yang harus dibayar perusahaan.

Sejauh perusahaan mempunyai rente ekonomi tinggi, bukan hanya karena usahanya secara finansial menguntungkan, melainkan juga akibat membayar pajak yang rendah atau tak membayar pajak sama sekali, biaya-biaya transaksional tak jadi kendala. Namun, apabila iklim usahanya buruk, seperti dialami usaha hutan alam produksi saat ini, usaha-usaha itu cenderung bangkrut. Meski begitu, bangkrut dan rusaknya hutan alam tidak serta- merta merugikan pengusaha karena seluruh kekayaan alam yang dimanfaatkan milik negara.
Kedua hal itu mengakibatkan tindakan-tindakan di lapangan harus dianggap legal, karena sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi jiwa dan substansinya penuh sengketa sehingga walau legal tetapi tak memiliki legitimasi secara sosial. Demikian pula posisi pemerintah/pemda serta aparat keamanan bukan menjadi instrumen negara yang dapat melakukan intervensi pasar pemanfaatan SDA, melainkan menjadi bagian dari mekanisme pasar itu sendiri.

Maka, siapa yang kuat dialah yang menang, ibarat di sebuah pasar: siapa yang punya uang dialah yang bisa membeli barang, tak peduli orang lain dapat memperoleh barang itu atau tidak. Itulah yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Kehadiran negara justru bersaing dengan kebutuhan masyarakat banyak karena negara berfungsi sebagai privat.

Kondisi itu menyebabkan hal- hal yang menjadi kepentingan publik, seperti lingkungan hidup, ataupun hal-hal yang jadi kepentingan golongan masyarakat yang lemah secara politik, seperti petani, diabaikan. Maka, mudah dimengerti mengapa UU No 41/ 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak bisa berjalan.

Permintaan lahan untuk pangan, ketika peran negara digantikan free riders, tak ada yang akan memenuhinya. Karena permintaan tak disertai kesanggupan bersaing dengan membayar biaya transaksi, sebagaimana permintaan lahan yang sama untuk non-pertanian telah disediakan triliunan rupiah.

Peran penting tata kelola

Persoalan di atas hanya dapat diselesaikan apabila negara dapat fokus menyelesaikan soal hak/ status dan fungsi hutan/lahan. Kepastian property rights dan keadilan alokasinya, baik secara ekonomi maupun institusi, akan menghidupkan insentif pemanfaatan sumber daya bagi rakyat kecil ataupun pengusaha besar. Juga meminimumkan perilaku free riders dan situasi transaksional, karena kejelasan lokasi, penguasaan, ataupun fungsi SDA akan memperkecil peluang terjadinya manipulasi.

Bagaimana melakukannya? Nawacita yang telah populer sejak dua tahun lalu masih tumpul ketika memasuki ruang politik pengelolaan SDA di lapangan, di mana jiwa Nawacita harus diwujudkan bentuknya. Berbagai bentuk perubahan untuk perbaikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional juga belum mampu menggeser privatisasi peran negara di lapangan itu.

Untuk itu, yang mungkin dapat dilakukan adalah membuka jaringan privatisasi peran negara itu melalui keterbukaan informasi dalam pengelolaan SDA. Di samping itu, penegasan presiden sekali lagi dalam pemberantasan korupsi sangat diperlukan. Demikian pula janji pimpinan KPK di awal pelaksanaan jabatannya untuk memperkuat pencegahan korupsi harus diwujudkan.

Untuk itu, KPK perlu tetap fokus dan mendesain pemberantasan korupsi di sektor-sektor SDA untuk memecah jaringan privatisasi peran negara. Di samping itu juga perlu penguatan fungsi koordinasi dan supervisi guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA. Itu artinya kedua program KPK, pencegahan dan penindakan, perlu diintegrasikan agar dapat saling menunjang.

Pengalaman saya melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan perbaikan tata kelola seperti itu, di kementerian/lembaga ataupun di tingkat provinsi dalam dua tahun terakhir, sangat tidak efektif apabila tak diikuti koordinasi dan supervisi KPK. Hal itu dapat dipahami karena kehadiran negara, kalaupun memang sudah hadir, baru sebatas fisiknya. Sementara nilai dan normanya sebagai negara yang sesungguhnya masih tertinggal. ●