Menakar Efek Trump di RI, Kawasan, dan Global

Menakar Efek Trump di RI, Kawasan, dan Global Ganewati Wuryandari  ;   Peneliti Senior dan Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI

                                           MEDIA INDONESIA, 07 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

HUBUNGAN antarnegara saat ini tengah menghadapi ketidakpastian menuju sebuah tata kelola baru. Kendati ketidakpastian merupakan kondisi biasa dihadapi dalam interaksi antarnegara, situasi kali ini mungkin jauh berbeda. Kemenangan Donald Trump sebagai presiden AS menjadi salah satu faktor ketidakpastian itu. Kemenangannya tidak saja mengubah peta ekonomi-politik di dalam negeri AS, tetapi juga konstelasi internasional yang akhirnya akan berdampak terhadap Indonesia. Sejak Trump terpilih hingga dilantik sebagai Presiden AS ke-45 pada 20 Januari 2017 sesungguhnya tidak mudah membaca arah kebijakan pemerintahan barunya. Dalam hitungan hari sejak terpilih, contohnya, Trump melunak sikap kerasnya atas Obamacare. Ketidakkonsistenan ini menyulitkan untuk mengetahui apakah retorik kampanyenya akan diimplementasikan. Analisis dan spekulasi telah banyak dikemukakan. Namun, sejujurnya masih terlalu dini untuk memastikan apa yang akan dilakukan Trump dengan kebijakan ekonomi politiknya. Hanya saja beberapa tanda arah kebijakannya sudah mulai sedikit terkuak dengan melihat pilihan Trump atas calon para pembantunya, yang ternyata mereka memiliki rekam jejak kontroversial. Seperti Senator Jeff Sessions (jaksa agung), Mike Pompeo (Direktur CIA), Jenderal (purn) Michael Flynn (penasihat keamanan), dan Jenderal (purn) James Mattis sebagai Menteri Pertahanan. Meski nominasi mereka masih memerlukan persetujuan Senat, penunjukannya mengindikasikan pergeseran kebijakan AS di bawah Trump yang lebih keras dan agresif dalam soal imigran, muslim, perubahan iklim dan strategi antiteror. Penunjukan tokoh-tokoh juga memperkuat kekhawatiran bahwa AS meninggalkan pluralisme dan kebebasan individu, yang AS selama ini dikenal sebagai negara kampiunnya. Pascakemenangan Trump juga memunculkan ketidakpastian internasional di tengah-tengah ancaman antiglobalisasi dan proteksionis AS. Situasi ini tambah dipersuram dengan adanya kemenangan kubu Brexit di Inggris dan tren naiknya popularitas dan kemenangan tokoh populis berhaluan kanan di sejumlah negara Eropa, seperti Victor Orban (Hongaria), Marine Le Pen (Prancis), Geert Wilders (Belanda), Norbert Hofer (Finlandia), dan Frauke Petry (Jerman) yang juga antiglobalisasi, antiimigran, dan proteksionis. Kecenderungan inward-looking AS telah diisyaratkan dengan keinginan Trump meninjau semua perjanjian perdagangan, kesepakatan Trans-Pacific Patnership, (TPP) menarik modal AS di luar negeri dan mengenakan penalti perusahaan AS yang memberi pekerjaan kepada bangsa lain. Ini tentu menjadi kabar buruk dan mencemaskan bagi ekonomi dunia, terutama di tengah melambatnya pertumbuhan perdagangan global yang diperkirakan hanya sekitar 1,7% pada tahun 2016. Bisa dibayangkan dalam situasi pelambatan perdagangan global seperti ini AS melakukan kebijakan proteksionis. Tentu akan ada risiko perdagangan global semakin menyusut jika Trump memproteksi ekonomi domestik AS. Jika perdagangan global menyusut, ekspor dari negara yang sedang tumbuh termasuk Indonesia tentu juga akan terpukul. Dari sisi politik, lingkungan strategis global pascaterpilihnya Trump juga mengalami gejolak transformasi yang belum jelas bentuknya. Ini menimbulkan kecemasan di berbagai wilayah. Negara sekutu AS di Eropa, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan 'Taiwan' kini merasa gamang karena tidak adanya jaminan keamanan yang pasti dari AS. Ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah hubungan mereka setelah PD II. Hal ini karena Trump ingin keluar dari kemampanan tradisi pertahanan AS yang dibangun pasca PD II melalui strategi aliansi. Dengan orientasi 'American first', kebijakan luar negeri AS tidak akan lagi memberikan komitmen terhadap NATO dan keamanan Eropa. Trump juga mengancam akan menarik pasukan-pasukan militer AS yang ditempatkan di Eropa dan Asia jika negara-negara sekutunya di kawasan itu tidak membayar biaya perlindungan AS. Ketidakjelasan kebijakan politik Trump di atas pada akhirnya memicu negara-negara yang selama ini menggantungkan diri pada keamanan AS mulai berbenah diri dengan melakukan 'self help'. Isyarat ini mulai terlihat di Eropa. Pada pertemuan para menteri pertahanannya mid November 2016, mereka berencana membentuk pasukan keamanan dengan markas besar di Brussels. Jepang juga melakukan gerak cepat, antara lain mulai berpaling ke Rusia. Mid Desember 2016 di Yamaguchi, PM Abe dan Presiden Putin sepakat meningkatkan hubungan bilateral meski mereka memiliki konflik teritorial. Kebijakan inward-looking yang dikesankan Trump dengan mundur dari kawasan Asia tentu akan berpengaruh dalam tata keamanan regional. Situasi kevakuman ini berpotensi memunculkan kepemimpinan baru dalam arsitektur keamanan regional. Tanpa adanya satu kekuatan penyeimbang yang selama ini dilakukan AS, Tiongkok berpeluang sebagai satu-satunya kekuatan hegemon di kawasan dengan dukungan kekuatan besar ekonomi dan pertahanan keamanannya. Rusia juga berpeluang menancapkan kembali kehadirannya di kawasan. Pada sisi lain, mundurnya AS juga akan semakin memuluskan inisasi Tiongkok akan perdagangan bebas melalui Regional Cooperation on Economic Patnership (RCEP). Sikap 'mundur' Trump dari kawasan dan sikap agresif Tiongkok di Laut China Selatan (LTS) membuat khawatir stabilitas keamanan di wilayah yang disengketakan enam negara. Tiongkok yang akan semakin menguasai wilayah itu dikhawatirkan dapat mengancam kebebasan berlayar di LTS seperti yang diberlakukannya Air Defense Identification Zone (ADIZ) di Laut China Timur pada November 2013. Meskipun kebijakan inward-looking dinyatakan Trump, implementasinya perlu dicermati. AS tidak mudah menarik kehadirannya di kawasan Asia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia. AS juga tidak mudah menutup perbatasan AS-Meksiko yang berdampak hilangnya jalur tenaga kerja murah yang dinikmati AS. Di tengah ketidakpastian lingkungan strategis global ini, yang paling tepat bagi RI melakukan antisipasi. Ekspor yang kemungkinan menurun dengan menguatnya kebijakan proteksionis AS dan masih terjadinya pelambatan perdagangan global harus diimbangi dengan penguatan pasar domestik. Peningkatan investasi dan perdagangan intra kawasan juga bisa menjadi pilihan. Apalagi, perdagangan intra kawasan menunjukkan penguatan. Tahun 2015, ekonomi ASEAN terbesar ke-7 di dunia, dan urutan ke-3 di dunia. Indonesia juga perlu membangun strategi agar tidak terlindas ketidakpastian global. Inisiasi Indonesia untuk membuat perdagangan bebas antara ASEAN dan Pacific Alliance (Meksiko, Peru, Cile, dan Kolombia) yang disampaikan Jusuf Kalla pada APEC di Peru baru-baru ini merupakan isyarat perlunya memperluas 'jangkar' kerja sama dengan negara-negara menengah lainnya. Blok perdagangan baru ini juga dapat dilihat sebagai alternatif tidak adanya TPP, dan kemungkinan dominasi Tiongkok di RECP. Di tengah ketidakpastian lingkungan strategis, posisi Indonesia sangat penting. Tidak saja kapasitas material yang dimiliki dalam segi geografi, demografi, dan ekonomi, tetapi Indonesia juga penting dari keamanan. Sebagai kekuatan menengah, Indonesia berpeluang menjadi inisiator pemeliharaan stabilitas keamanan di kawasan. Rekam jejak diplomasi Indonesia sebagai honest broker dalam menanggulangi deficit distrust kawasan dapat terus dijalankan. Untuk itu, Indonesia perlu juga merangkul negara-negara kekuatan besar dalam upaya menjaga stabilitas kawasan dan sambil mengoptimalkan kepentingan nasional dari dominasi kekuatan tunggal. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perubahan kebijakan ekonomi politik AS Trump dapat menjadi peluang dan sekaligus momentum bagi RI untuk memainkan peran yang lebih konstruktif di kawasan. Tentu apa yang disampaikan di atas masih sebatas spekulasi. Kita perlu terus mencermati perkembangan ekonomi politik AS. Apakah arah kebijakan pemerintah baru AS setelah Trump dilantik sebagai presiden AS pada 20 Januari 2017 benar-benar akan mengakomodasi janji-janji kampanye Trump. Jika memang demikian adanya, kita memang perlu waspada dan mengambil langkah antisipatif dan kebijakan yang responsif agar Trump effect dapat kita minimalisasi. ●