Efek Sosial Pilkada

Efek Sosial Pilkada Asep Salahudin ;  Wakil Rektor I IAILM Pesantren Suryalaya; Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Barat

                                           MEDIA INDONESIA, 14 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

TIDAK ada pemilihan kepala daerah yang paling menguras energi dan hampir terus menerus menjadi berita utama kecuali pilgub Jakarta. Tidak saja di media cetak bahkan juga merembes ke media sosial. Menjadi meme, viral, dan trending topic. Lucunya tak sedikit kepala daerah lain ikut-ikutan memberikan komentar tak senang terhadap petahana Jakarta, padahal daerahnya dikepung masalah dan dikelola dengan cara-cara amatiran, tidak profesional, dan jauh dari kerja politik yang baik dan benar. Ajaibnya lagi, orang membaca limpahan informasi bukan karena semangat ingin mencari kebenaran dan menyelisik duduk perkaranya secara jernih, melainkan kebanyakan lebih kepada sikap untuk menguatkan posisinya, untuk mengukuhkan persepsinya, untuk menguatkan pembenaran. Diperkeruh lagi dengan hoax yang datang serupa bah dan ditelan mentah-mentah. Yang benci kian kental kebenciannya, dan yang suka semakin habis-habisan jatuh cinta. Seolah yang tergambarkan dalam isi kepala ialah gambaran sosok yang jahat seluruh konsep dirinya atau yang baik semua jagat nafsinya. Padahal, kata kawan saya, hidup bukan penggaris yang selamanya lurus juga bukan sesuatu yang abadi dalam penyimpangan. Dalam diri seseorang ada kebaikan sekaligus mungkin ada yang kurang baik. Agama memberikan jalan keluar pertobatan dan pintu hospitalitas permaafan ketika melakukan kekhilafan. Hujah dan hujatan Tampaknya sekarang yang dikedepankan bukan lagi semangat berhujah, melainkan nafsu melemparkan hujatan dan merayakan kebencian. Nyaris tidak kita temukan orang yang benci berubah sikap menjadi cinta karena sejak awal tidak diniatkan membangun ruang dialog delibrasi, tapi lebih kepada saling mendesakkan keinginan dan bahkan keyakinan. Yang dikembangkan ialah teologi kebencian yang tak pernah henti meneguhkan orang lain ialah neraka. Bagaimana akan tercipta sebuah dialog transformatif dan diskusi produktif kalau sejak dalam pikiran sudah merasa tidak ada lagi yang benar kecuali dirinya. Seandainya sejak melangkahkan kaki dari rumah yang dikenakan ialah 'pokoknya'. Pokoknya harus salah, harus keliru, harus dipidanakan. Bagi saya konstruksi 'pokoknya' itu bukan ilmu, melainkan ideologi, bukan pengetahuan, melainkan kedangkalan dan kesesatan akal, bukan hukum, melainkan penghakiman. Alur berpikir pokoknya sesungguhnya yang menjadi muasal dari puritanisme. Puritanisme ketika terus menerus dipromosikan dan terinternalisasikan akan menjadi fundamentalisme dan akhirnya rute ke arah radikalisme hanya tinggal selangkah lagi. Padahal puritanisme, fundamentalisme, dan radikalisme ialah tiga serangkai keburukan sebagai ancaman pluralisme dan batu sandungan terwujud kohesivitas sosial. Tiga hal itu tidak mungkin bersanding dengan etik moral dan kearifan perenial yang telah menjadi tradisi kaum leluhur: asah, asih, dan asuh. Dalam kisah purba diterangkan asal usul kehinaan iblis. Pokoknya Adam yang tercipta dari tanah harus salah karena kemuliaan itu terletak dalam dirinya yang terbuat dari api. Walaupun Tuhan mengabarkan kemuliaan itu tidak terletak dari bahan baku penciptaan atau akar etnisitas, tapi sepenuhnya dari tindakan kebaikan, karena sudah gelap mata dan senantiasa memandang dengan kacamata kuda, pada akhirnya iblis melakukan pembangkangan terhadap Tuhan itu sendiri. Selama 32 tahun negara despotik Orba sesungguhnya telah memberikan pengalaman pahit bagaimana kekuasaan yang dikelola dengan 'pokoknya' itu telah membuat masyarakat tumpul, capaian ekonomi sekadar ilusi, dan proyeksi 'macan Asia' hanya dongengan belaka. Terbukti ketika terjadi krisis moneter seluruh sendi-sendi bernegara hancur lebar, berantakan habis-habisan. Kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika yang dianggit dari Sutasoma bukan sekadar semboyan arkaik tentang bentangan fakta keragaman yang menjadi halaman muka negara kita, melainkan sejatinya melambangkan bangsa ini didirikan di atas kaki yang beragam dan suku yang tak sama termasuk dalam hal agama, budaya, bahkan juga bahasa. Keragaman tidak saja sahih secara sosiologis, tapi juga memiliki tautan teologis bahkan juga dijadikan bagian dari pengalaman profetik Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika menjadi kepala negara di Madinah bersama masyarakat lain bikin Piagam Madinah yang disepakati bersama. Piagam Madinah menjadi titik temu dari keragaman dan multikulturalisme. Madinah menyiratkan potret warganegara yang disatukan dalam cita-cita yang sama: membangun masyarakat beradab, menciptakan kebaikan publik, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang diacukan pada semangat menjunjung tinggi kesadaran hukum. Madinah bukan hanya merujuk secara geografis kepada alamat tempat Nabi dan para sahabatnya migrasi dari kepungan masyarakat Mekkah, melainkan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana api Madinah itu harus kita gelorakan hari ini, di sini. Pancasila yang digali dari kekayaan penghayatan dan kultur para leluhur kita pada titik tertentu sebangun dengan semangat Madinah itu. Pancasila telah menjadi 'mukjizat politik' yang mempersatukan masyarakat yang berbeda. Pancasila menjadi alat perekat dari keragaman puak, ketaksamaan keyakinan, dan perbedaan budaya. Pancasila menjadi jembatan emas yang menyambungkan dari satu ujung manusia dengan ujung manusia Indonesia lainnya dalam sebuah cita-cita mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Dialog Kalau akhir-akhir ini pilgub Jakarta menjadi sangat menyita energi bahkan di media sosial dikesankan masyarakat terbelah secara bipolar, barangkali yang semestinya dilakukan ialah dialog dalam kesetaraan, nondiskriminatif, dan tidak partisan. Dialog bagaimana pun lebih baik dari apa pun. Dialog bukan hanya akan mengurai kebuntuan, melainkan juga bisa semakin mempercepat bangsa ini keluar dari kemelut politik aliran dan menemukan kedewasaannya. Sayang bangsa yang sudah berumur 71 tahun dan dimerdekakan dengan mempertaruhkan benda, harta, bahkan nyawa harus berantakan gara-gara keengganan duduk bersama. Disebabkan ego lebih dominan ketimbang akal sehat. Pada 1945 ketika PPPKI dan BPUPKI melakukan sidang, sepanas apa pun situasinya, yang dikedepankan tetap argumentasi dan kehendak bersama mewujudkan kebaikan untuk semua. Sepanas apa pun di ruang sidang, di luar mereka bisa duduk bersama sambil memesan makanan di sebuah kantin. Saling menyimak bukan menggertak. Kekuatan logika jauh lebih beradab ketimbang logika kekuatan. Duduk satu meja lebih berakhlak daripada arak-arakan mengganggu kepentingan umum tak keruan. ●