Senin, 09 Januari 2017

Dampak Insiden di Swanborne

Dampak Insiden di Swanborne
René L Pattiradjawane  ;   Wartawan Senior Kompas
                                                      KOMPAS, 09 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Akibat perilaku melecehkan tentara khusus Australia (SAS) terhadap seorang letnan yang bertugas mengajar bahasa Indonesia di sana, kerja sama militer antara TNI dan Angkatan Bersenjata Australia secara sepihak dihentikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Insiden di Swanborne (markas SAS dekat kota Perth), sesuai jalur komandonya, dilaporkan letnan pengajar bahasa Indonesia kepada Atase Pertahanan (Athan) RI di Canberra pada 11 November 2016. Yang dilaporkan terkait pertanyaan siswa SAS pada bahan bacaan "Lesson 9-03C Vocabulary Army Reinforcement" tentang biografi mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Sarwo Edhie Wibowo ketika penugasannya menumpas komunis pada 1965 dan menjabat Pangdam XVII di Irian Barat pada 1967.

Dalam laporannya, Athan RI di Canberra menilai, bahan materi pelajaran bahasa di Swanborne tersebut bisa menimbulkan sikap dan interpretasi yang bertolak belakang dengan keadaan TNI. Dan, secara keseluruhan, para siswa SAS dinilai memberikan penilaian negatif terhadap TNI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pancasila secara keseluruhan.

Keberatan atas materi pelajaran ini sudah disampaikan kepada Resimen SAS Australia dan mereka telah mengajukan permohonan maaf dan berjanji menghilangkan materi yang menjadi keberatan tersebut. Namun, ketika terungkap ada bahan pelajaran tentang ideologi Pancasila yang tertulis "Pancagila", Athan RI merasa perlu klarifikasi resmi kepada pihak Angkatan Bersenjata Australia (Australian Defence Force/ADF).

Entah bagaimana, persoalan penghentian sementara kerja sama militer RI-Australia ini menjadi isu hangat di jejaring media sosial. Padahal, korespondensi para petinggi militer kedua negara dilakukan, termasuk surat kepada Panglima ADF Marsekal Mark Binskin kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Pihak ADF menyatakan penyesalan atas insiden yang disaksikan letnan pengajar bahasa Indonesia ini. Namun, Asisten Pengamanan Kasad TNI yang membalas surat Kepala Staf AD Australia yang juga menyatakan penyesalan mendalam menyatakan protes atas insiden. Selain itu, juga dinyatakan, apabila insiden seperti itu tidak diperbaiki, TNI AD akan menghentikan semua kerja sama militer kedua negara.

Pertanyaan

Menilik korespondensi kedua belah petinggi angkatan darat ini, terlihat sederhana. Pertanyaannya, apakah insiden itu dirancang sebagai tolok ukur seberapa sensitif TNI AD atas masalah-masalah ini atau memang persoalan tersebut murni insiden dalam kelas pelajaran bahasa? Sulit menentukan.

Menariknya, persoalan ini baru mencuat ke publik sekitar satu bulan setelah kejadian. Insiden itu juga harus membuat Presiden RI Joko Widodo, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengeluarkan pernyataan. Apa yang sebenarnya terjadi?

Betul, Australia sebagai negara tetangga banyak membuat masalah dan terkesan onar dalam mengembangkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Kita masih ingat kasus penyadapan telepon para petinggi Indonesia. Belum lagi pelanggaran lain yang merugikan Indonesia, seperti kapal pengungsi tujuan Australia yang oleh aparat negara itu diminta memasuki perairan Indonesia dan insiden pesawat nirawak (drone) yang menerobos wilayah RI.

Terlepas dari hal itu, ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam kerja sama militer seperti antara Indonesia dan Australia. Pertama, kerja sama pasukan khusus RI dan Australia sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Dalam kurun waktu itu, masing-masing pihak tentunya memahami mana persoalan sensitif dan yang tidak. Kedua, hubungan militer adalah bagian dari diplomasi. Oleh karena itu, ketika para perwira militer bisa berbicara satu sama lain, hal itu berarti perdamaian bisa diperpanjang dan perang bisa ditunda. Ketiga, sistem hierarki militer sangat ketat pada masa perang atau bukan.

Belum pernah Panglima TNI dalam sejarah militer Indonesia memberikan komentar terbuka tentang visi strategis dengan menyebut negara tertentu, termasuk kemungkinan perang proksi. Kalau ini yang terjadi, ada kesalahan doktrin dan latihan yang perlu dikaji ulang atau ada agenda terselubung dalam konteks domestik yang didorong ke ranah diplomasi internasional.

Militer di mana pun di dunia harus melindungi martabat dan kewibawaan atasannya, terutama panglima tertinggi, apalagi ketika dijadikan bahan cemooh negara lain. Ini berarti semua orang tutup mulut menyelesaikan persoalannya dengan benar dalam tata krama internasional atau persiapkan diri terlibat dalam konflik luas seperti latihan-latihan yang selama ini dilakukan. Tanpa kesadaran ini, di tengah digitalisasi pemberitaan dan meluasnya partisipasi warga negara, insiden itu akan menjadi konflik meluas. ●